The Collaboration Model of Stakeholders Perspective Implementation of Prostitutional Prevention and Handling Policy

The phenomenon of human trafficking for commercial sexual exploitation has long been developed in various countries, including Southeast Asia, such as Indonesia. Prostitution prevention and handling efforts can be carried out by the government through the formulation of policies or regulations and implemented with a collaboration of various government actors and non-government actors, both national, regional, and local stakeholders. This research aims to study the collaboration model of stakeholders in the perspective of implementation of prostitutional prevention and to handle policy in Surabaya as the closure of Dolly, the largest prostitution area in Southeast Asia. In conclusion, state collaboration with the community in handling prostitution will be a strong root because here will create a synergy together to always supervise and seek mutual solutions in preventing and handling the problem of prostitution, so that can be an example for other local governments in making prevention and handling policies of prostitution in their region. The method used in this research is the experimental method. The first step is a survey to get research subjects. The survey was conducted using the snowball method. Researchers also evaluated several potential groups. Then the process is continued by using a SWOT analysis to determine the best pilot location. Participatory Focus Group Discussion and interviews to deepen the diagnosis. The diagnostic results are developed and compiled manually. This study found that the main causes of prostitution were mostly related to family problems, personal problems, the trauma of sexual harassment, and unemployment. The existence of teenagers who fall into prostitution is a social problem in society. The negative impact is moral degradation. Implications of research to strengthen the Social work profession to prevent prostitution and provide clear and factual information about the reasons why young people may fall into prostitution. This solution should involve both formal and informal institutions

EKSISTENSI PEMERINTAH DESA DALAM PRAKTIK RENTENIR TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DI DESA SAMBIPONDOK KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK

ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat miskin di Desa Sambipondok yang terjerat oleh praktik rentenir yang mempunyai bunga pinjaman cukup besar bahkan sampai tidak bisa dibayar oleh masyarakat Desa Sambipondok. Ketertarikan masyarakat ini dikarenakan mudahnya proses transaksi peminjaman ke rentenir bahkan tidak melalui proses administrasi seperti dalam pinjaman lembaga sehingga uang mudah untuk dicairkan. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan masyarakat miskin di Desa Sambipondok, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, 2) mengetahui eksistensi praktik rentenir terhadap masyarakat miskin di Desa Sambipondok, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, dan 3) mengetahui upaya pemerintah desa, faktor pendukung, dan penghambat eksistensi pemerintah desa dalam menanggulangi rentenir di Desa Sambipondok, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang artinya perolehan datanya bukan berupa angka melainkan kata-kata tertulis atau bisa juga lisan, kemudian gambar dari informan telah ditetapkan, serta perilaku sesuai realita yang terjadi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hail dari penelitian ini 1) masyarakat miskin di Desa Sambipondok tergolong masih banyak, hal ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang rendah, letak geografis yang kurang mendukung, serta perkembangan zaman yang semakin pesat sehingga mengakibatkan pola konsumtif masyarakat tinggi tetapi tidak diimbangi dengan pendapatan yang dihasilkan, 2) Eksistensi praktik rentenir di Desa Sambipondok masih tetap berjalan di Desa Sambipondok. Meskipun sudah berkurang dari tahun ke tahun tetapi masih sulit dihapuskan dikarenakan sebagian masyarakat cara berpikirnya kurang maju dan pendapatan masyarakat yang belum bisa mencukupi kebutuhannya, 3) eksistensi pemerintah desa untuk menghapus praktik rentenir adalah dengan membuat program-program untuk desa yakni pemberdayaan masyarakat melalui BM, Pembinaan Pokdarwis, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, pengadaan lomba karya cipta, serta meningkatkan fasilitas desa untuk mendukung pemasaran masyarakat supaya bisa meningkatkan pendapatan. Masyarakat yang bisa diajak kerjasama dalam program-program tersebut menjadi faktor pendukung bagi pemerintah desa dalam mengurangi praktik rentenir. Tetapi sebagian masyarakat yang sulit untuk diajak berubah. Kata Kunci: Eksistensi, Pemerintah, Masyarakat Miskin, Sosialisasi, Pembinaa

PENINGKATAN USAHA KECIL INDUSTRI RUMAH TANGGA KERUPUK MILER BERBAHAN DASAR “KETELA POHON” DI KELURAHAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG

Industri kecil rumah tangga saat ini telah banyak ditekuni oleh masyarakat sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Salah satunya adalah industri rumah tangga yang mengelola kerupuk miler berbahan baku singkong yang dikelola oleh ibu umroh, industri rumah tangga ini berlokasi di kelurahan Kedungkandang kecamatan Kedungkandang kabupaten Malang Jawa Timur Indonesia. Namun dalam proses pengelolannya industri rumah tangga kerupuk miler ini mengalami beberapa kendala antara lain: kendala dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kerupuk miler, karena kurangnya alat produksi yang berbasis teknologi modern serta cara pengemasan dan memasarkan produk yang masih menggunakan cara tradisional. Adapun metode pengabdian masyarkat ini adalah sosialisasi yaitu memberikan materi serta alat inovasi guna mengembangkan dan meningkatkan industri rumah tangga jamu tradisional. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini antara lain memberikan pendampingan dalam mengambangkan alat berbasis teknologi, menyediakan pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan kerupuk miler yang bersih dan sehat, melakukan sosialisasai terkait dengan manajemen pengeloaan, manajemen pemasaran dan manajemen keuangan. Setelah adanya pelatihan-pelatihan tersebut pelaku isdustri rumah tangga menyadari akan pentingnya sistem pengelolaan bisni

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI (Studi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Probolinggo)

ABSTRAKPenelitian ini dilakukan atas dasar adanya isu atau fenomena tentang menurunya kesejahteraan petani yang diakibatkan oleh langkanya pupuk subsidi pada tahun 2020. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertaniam  mengeluarkan kebijakan publik bentuk program peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian, peningkatan program dan informasi penyuluhan, dan pengembangan agribisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani beserta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Untuk mengetahuinya digunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa gambaran implementasi kebijakan berupa program Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) yang sudah diterapkan. Serta, pemberian pupuk subsidi, benih tanaman dan alat pertanian juga sudah terealisasikan. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petanian adalah communication, resource dan sarana prasarana, pemodalan petani, dan jumlah produksi. Faktor penghambat implementasi kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan kesejahteraan petanian sumber daya manusia, iklim dan cuaca, berkurangnya luas lahan, teknologi dan sarana prasarana, serta harga komoditi pasar.  Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Problolinggo, Kesejahteraa

EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang)

ABSTRAKPenelitian ini dilakukan atas dasar adanya pandemik virus covid-19 yang masuk di Indonesia mulai Bulan Maret 2020 lalu. Salah satu dampak dari adanya penyebaran virus covid-19 adalah pelayanan publik pada bidang administrasi khususnya pada Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang. Pandemik covid-19 mengharuskan seluruh pegawai publik tetap melaksanakan proses pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien namun juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di masa pandemik covid-19 pada Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang beserta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan tersebut. Untuk mengetahuinya digunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 indikator efektivitas pelayanan public menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 62 Tahun 2003 diantaranya kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kenyamanan lingkungan sudah dilaksanakan dengan baik oleh pegawai Kelurahan Samaan dengan tujuan untuk pelayanan masyarakat. Faktor pendukung efektivitas pelayanan public bidang administrasi kependudukan di Kelurahan Samaan yakni sumber daya yang memadai, sarana dan prasaranan yang memadai, petugas pelayanan yang ramah dan kompeten. Sedangkan faktor penghambat efektivitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di Kelurahan Samaan yakni kurangnya sosialisasi pada masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat akan kemajuan teknologi.  Kata kunci: Efektivitas, pelayanan publik, administrasi kependudukan, pandemik covid-1

REVITALISASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang)

ABSTRAKKebijakan pendidikan merupakan suatu hal yang sangat vital dalam pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari suatu bangsa merupakan faktor paling menentukan karakter kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi suatu bangsa bersangkutan. Dalam  kaitannya dengan ekonomi,  pendidikan dapat dikatakan sebagai  sebagai suatu aset dan investasi modal manusia (human capital investment). Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan manusia Indonesia agar dapat hidup lebih lama, lebih sehat, lebih berpengetahuan dan lebih berbudaya. Namun  di pihak lain pendidikan dapat dipandang sebagai suatu  status sosial ketimbang produktifitas suatu bangsa. Esensi pendidikan bagi suatu bangsa tidak saja menunjukkan tingkat peradabannya, tapi juga mencerminkan kualitas bangsanya sebagai manusia yang berdaulat, bermartabat, dan mampu berkompetisi baik pada tingkat regional, nasional, maupun Internasional. Kualitas  bangsa tidak akan terlepas dari kualitas pendidikan, kesehatannya, kesejahteraan bahkan dari kualitas morilnya. Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Revitalisas

PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) CAKRAWALA KEADILAN DALAM PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN ( Studi Tentang Gerakan Peduli Sampah Di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan )

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan sebuah lembaga non pemerintah yang mempunyai peranan sebagai jembatan dari masyarakat terhadap pemerintah. LSM mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat dan melihat LSM sebagai alternatif untuk munculnya civil society (Affan Gaffar : 2006). Dalam peranan nya LSM harus mengetahui tugas dan fungsi. Suatu organisasi pasti memiliki program kerja yang akan dilakukan guna mencapai tujuannya. Penelitian ini bertujuan melihat peran LSM Cakrawala Keadilan memiliki program kerja yaitu pemberdayaan lingkungan tentang gerakan peduli sampah di Desa Paciran Kec. Paciran Kab. Lamongan. Pemberdayaan lingkungan yang dilakukan oleh LSM Cakrawala Keadilan bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup sama saja dengan membantu pemerintah dalam tatanan desa. Permasalahan dalam penelitian yang dilakukan ini, mencakup faktor penghambat dan faktor pendorong dalam pemberdayaan lingkungan, dan juga bagaimana peran LSM Cakrawala Keadilan dalam pemberdayaan lingkungan desa Paciran, Kec. Paciran, Kab. Lamongan. Tujuan dalam penelitian adalah mencari dan mendeskripsikan peran LSM dalam pemberdayaan lingkungan Desa Paciran.Lingkungan atau lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan yang meliputi berbagai makhluk hidup beserta seluruh komponen fisik, kimia, sosial budaya dan komponen lainnya. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernapas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan sosial. Lingkungan inilah yang membentuk kepribadian seseorang.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, teknik analisis menggunakan model analisi dan interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994). Peran yang telah dilakukan oleh LSM Cakrawala Keadilan terkait pemberdayaan lingkungan adalah membuat gerakan peduli sampah, pembersihan sampah di bibir pantai Desa Paciran, pengambilan sampah di rumah warga Desa Paciran, dan menjadikan tempat wisata. Faktor pendorong kegiatan tersebut adalah kondisi lingkungan, masyarakat, kesadadaran atau kemauan LSM dan masyarakat, sedangkan faktor pengghambat adalah masyarakat Desa dan kurangnya komunikasi.   Kata Kunci : Pemberdayaan Lingkungan ; Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM

IMPLEMENTASI PROGRAM BALAI LATIHAN KERJA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI DESA KEBUNTELUK DALAM KECAMATAN SANGKAPURA KABUPATEN GRESIK

Penelitian ini dilakukan atas dasar upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Diantaranya yaitu dengan Implementasi Program Balai Latihan Kerja Komunitas Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Desa Kebuntelukdalam. Bedasarkan paparan dari latar belakang diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan tentang fokus penelitian yaitu: (1) menfokuskan pada sistem pelaksanaan program balai latihan kerja komunitas yang berbasis kompetensi dan metode on the job training (2) memfokuskan pada hambatan dalam pelaksanaan program. adapun faktor penghambatnya diantaraya yaitu faktor internal berupa  letak lokasi BLKK, fasilitas/sarana, sumber dana, instruktur pelatihan dan faktor eksternal berupa minimnya minat peserta pelatihan dan lost contact dari para alumni (3) upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini penulis menggunakan teori dari Sedarmayanti (2017) yaitu tentang manajemen sumber daya manusia dan untuk implementasi program menggunakan teori dari Agustino (2008) yaitu tentang implementasi kebijakan. Penelitian pada sitem pelatihan program ini  dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Komunitas di Desa Kebuntelukdalam. Jenis penelitian yang digunakan yaitu berupa pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan program  yang diadakan oleh Balai Latihan Kerja Komunitas berjalan sudah cukup optimal.

PENGEMBANGAN OBJEK WISATA TAMAN NASIONAL KELIMUTU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ENDE ( Studi Kasus pada Balai Taman Nasional Kelimutu Kabupaten Ende )

Pariwisata merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu negara. Dengan adanya pariwisata ini, maka suatu negara atau lebih khusus lagi pemerintah daerah tempat objek wisata itu berada, akan mendapatkan pemasukan dari pendapatan setiap objek wisata.  Pengembangan Objek Wisata Taman Nasional Kelimutu memilki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya pendapatan yang dihasilkan dari wisatawan yang berkunjung.        Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pengembangan Objek Wisata Taman Nasional Kelimutu , Strategi pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ende dalam mengembangkan Objek Wisata Taman Nasional Kelimutu dan Seberapa besar peran pemerintah dalam pengembangan Objek Wisata Taman Nasional Kelimutu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ende. Penelitian ini bertujuan untuk mencari strategi pengembangan bagi Objek Wisata Taman Nasional Kelimutu.   Kata kunci : pengembangan Objek Wisata Taman Nasional Kelimutu ; Pendapatan Daera