PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I-A WANITA MAKASSAR

Lembaga Pemasyarakatan Klas I-A Wanita Makassar adalah salah satu unit pelaksana sistem hukuman penjara yang bertugas membina para narapidana wanita. Lembaga Pemasyarakatan Klas I-A Wanita Makassar yang merupakan Lapas khusus karena hanya membina narapidana wanita saja. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana wanita diberikan pembinaan yang bertujuan untuk memberi bekal kepada mereka supaya bisa berubah menjadi orang yang lebih baik apabila telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Karena secara fisik dan psikologis narapidana wanita berbeda dengan narapidana pria, maka pembinaan yang diberikan kepada mereka berbeda pula. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adala: (1) Bagaimanakah pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas I-A Wanita Makassar ? (2) Bagaimanakah efektifitas pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas I-A Wanita Makassar ? (3) Apakah yang menjadi Faktor penghambat dalam proses pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas I-A Wanita Makassar ? Sedangkan penelitan ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui model pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas I-A Wanita Makassar, (2) Untuk mengetahui efektifitas pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas I-A Wanita Makassar. (3) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas I-A Wanita Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I-A Wanita Makassar. Sumber data primer yang dipakai adalah narapidana wanita sebagai responden dan petugas pembinaan sebagai informan. Sedangkan sumber data sekunder adalah dokumentasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembinaan narapidana wanita. Metode dan alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka, observasi langsung dan dokumentasi. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakat-an Klas I-A Wanita Makassar menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan dari atas (top down approach) dan pendekatan dari bawah (bottom up approach). Pendekatan dari atas (top down approach) digunakan untuk memberikan pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, dan pembinaan kesadaran hukum. Sedangkan pendekatan dari bawah (bottom up approach) digunakan untuk memberikan pembinaan keman-dirian yang diwujudkan dengan pembinaan keterampilan. Faktor yang menghambat proses pembinaan diantaranya latar belakang narapidana wanita yang berbeda-beda, hubungan personal sesama narapidana maupun dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan, kuantitas dan kualitas petugas pembinaan serta anggaran dana yang kurang memadai. Efektifitas pembinaan akan dikembalikan lagi kepada pribadi narapidana yang bersangkutan. Dari hasil penelitian ini saran-saran yang diberikan adalah bagi narapidana itu sendiri diharapkan berusaha mengikuti pembinaan dengan sebaik-baiknya, bagi pihak Lapas diharapkan lebih meningkatkan mutu pembinaan terhadap narapidana wanita

PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I-A WANITA MAKASSAR

Lembaga Pemasyarakatan Klas I-A Wanita Makassar adalah salah satu unit pelaksana sistem hukuman penjara yang bertugas membina para narapidana wanita. Lembaga Pemasyarakatan Klas I-A Wanita Makassar yang merupakan Lapas khusus karena hanya membina narapidana wanita saja. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana wanita diberikan pembinaan yang bertujuan untuk memberi bekal kepada mereka supaya bisa berubah menjadi orang yang lebih baik apabila telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Karena secara fisik dan psikologis narapidana wanita berbeda dengan narapidana pria, maka pembinaan yang diberikan kepada mereka berbeda pula. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adala: (1) Bagaimanakah pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas I-A Wanita Makassar ? (2) Bagaimanakah efektifitas pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas I-A Wanita Makassar ? (3) Apakah yang menjadi Faktor penghambat dalam proses pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas I-A Wanita Makassar ? Sedangkan penelitan ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui model pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas I-A Wanita Makassar, (2) Untuk mengetahui efektifitas pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas I-A Wanita Makassar. (3) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas I-A Wanita Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I-A Wanita Makassar. Sumber data primer yang dipakai adalah narapidana wanita sebagai responden dan petugas pembinaan sebagai informan. Sedangkan sumber data sekunder adalah dokumentasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembinaan narapidana wanita. Metode dan alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka, observasi langsung dan dokumentasi. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakat-an Klas I-A Wanita Makassar menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan dari atas (top down approach) dan pendekatan dari bawah (bottom up approach). Pendekatan dari atas (top down approach) digunakan untuk memberikan pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, dan pembinaan kesadaran hukum. Sedangkan pendekatan dari bawah (bottom up approach) digunakan untuk memberikan pembinaan keman-dirian yang diwujudkan dengan pembinaan keterampilan. Faktor yang menghambat proses pembinaan diantaranya latar belakang narapidana wanita yang berbeda-beda, hubungan personal sesama narapidana maupun dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan, kuantitas dan kualitas petugas pembinaan serta anggaran dana yang kurang memadai. Efektifitas pembinaan akan dikembalikan lagi kepada pribadi narapidana yang bersangkutan. Dari hasil penelitian ini saran-saran yang diberikan adalah bagi narapidana itu sendiri diharapkan berusaha mengikuti pembinaan dengan sebaik-baiknya, bagi pihak Lapas diharapkan lebih meningkatkan mutu pembinaan terhadap narapidana wanita

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM BIDANG PERIKANAN: STUDI KASUS DI KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN

Penelitian ini, untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum lingkungan hidup tindak pidana lingkungan hidup di bidang perikanan (berdasarkan data kasus); dan untuk mengetahui sejauhmana faktor-fakator yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan di bidang perikanan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene (berdasarkan analisis putusan pengadilan). Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pangkajene kepuluan, Kejaksaan Negeri Pangkajene kepuluan dan Kepolisian Resort Pangkajene kepuluan dengan alasan bahwa intansi tersebutlah yang secara rill bergerak pada wilayah penegakkan hukum dan keadilan khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain: (1) berdasarkan data di Pengadilan Negeri Pangkajene kepuluan, selama kurung waktu 6 (enam) tahun dari tahun 2007 sampai tahun 2012 sebanyak 7 (tujuh) kasus adalah merupakan jumlah kasus yang sangat minimal diproses dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkajene kepuluan; bahkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2007, 2010 dan 2011 tidak ada kasus yang diproses di peng-adilan dan tahun 2012 adalah jumlah kasus yang banyak yaitu 4 (empat) kasus; (2) berdasarkan analisis putusan Pengadilan negeri No. 98/PID.B/2012/PN. Pangkajene dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup di bidang perikanan, dengan Terdakwa H. MUH KASIM Bin AMBO TANG bersama dengan terdakwa I ABD. HALIK Bin YOMA dan terdakwa II H. MUH JABIR Bin OKKE, bahwa terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti bahan peledak yang rencananya akan digunakan untuk penangkapan ikan, sehingga dalam dakwaan penuntut umum yaitu Perbuatan TERDAKWA didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor: 12 Tahun 1951 Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, juga didakwa melanggar Pasal 84 ayat (1) UU Nomor: 31 Tahun 2004 tentang PERIKANAN Jo UU Nomor: 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor: 31 Tahun 2004 Tentang PERIKANAN, dan terdakwa I dan II melanggar Pasal 85 UU Nomor: 31 Tahun 2004 tentang PERIKANAN Jo UU Nomor: 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor: 31 Tahun 2004 Tentang PERIKANAN Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dan masing-masing terdakwa dijatuhi pidana penjara selama-lamanya 3 (tga) bulan. Jadi berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti. Dalam kasus yang penulis bahas ini diterapkan melanggar UU Perikanan memenuhi semua unsur-unsur pidana pada pasal tersebut. \ud Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana lingkungan di bidang perikanan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkaje-ne Kepulauan telah mencapai hasil yang maksimal dengan keberhasilan ber-dasarkan jumlah kasus yang sangat minimal, demikian pula dari putusan pengadilan dengan hukuman yang sangat maksimal kepada masing-masing terdakwa telah dipengaruhi oleh factor-faktor sebagaimana dijelaskan sebelum-nya, sehingga hal tersebut sangat kurang memberikan dukungan atas upaya penegakan hukum oleh karena tidak memberikan upaya jera terhadap pelaku-pelaku lainnya

Factors Affecting Traffic Legal Enforcement Efforts through E-Tilang Programs In South Sulawesi

In the era of rapid technology like today, the existence of a motorbike is very supportive of human life in carrying out daily activities. Although it carries a number of advantages, the presence of a motorbike also has other consequences, including providing adequate roads, regulating vehicle movements, and accident problems. In developing countries like Indonesia, orderly awareness on the highway is still very low, so to find violations by road users, especially motorists and motorbikes, is quite easy. The problems surrounding the enforcement of traffic law are a new classic problem that becomes a national issue after the form of the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 87 Year 2016 concerning the Task Force for Combating Illegal Charges (Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar). In the regulation, the philosophical basis for the establishment of this Presidential Regulation is based on the fact that the practice of illegal charges has damaged the joints of life in the community, nation and state so that it needs an explicit, integrated, effective, efficient, and capable of deterrent effects and an effort to eradicate illegal fees. it is necessary to establish a task force for handling illegal charges. Traffic law enforcement has been considered as one of the sectors indicated by rampant illegal charges. Therefore, as a follow up to the issuance of the Presidential Regulation on illegal charges, the Indonesian National Police reforms the enforcement of traffic discipline violations through the e-tilang program. Factors influencing traffic law enforcement efforts through the e-tilang program in the South Sulawesi Legal Area include legal factors, law enforcement factors, facility factors, community factors, and cultural factors. Keywords: factor, influence, law enforcement, traffic, e-tilang

STRATEGI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PELAYANAN UMROH (Studi Kasus di Hira Tour Travel)

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen sumber daya manusia dalam peningkatan pelayanan umroh. Penelitian dilakukan di Hira Tour Travel. Metode yang digunakan metode studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan; (1) pengelolaan sumber daya manusia masih terdapat beberapa masalah seperti; kompensasi hanya diberikan bagi yang ikut sebagai team ke tanah suci, tidak ada penilaian kinerja setiap team, masih kekurangan staf sehingga lebih fokus bekerja secara team, belum adanya Mutawif sebagai karyawan tetap sehingga Mutawif selalu berubah-ubah, Staf yang baru direkrut dan memiliki pengalaman meminta gaji yang tinggi, staf belum bekerja sesuai job description dan manajemen kerja belum berjalan dengan maksimal sehingga belum mampu menciptakan inovasi-inovasi; (2) pola perencanaan sudah berjalan sesuai perencanaan seperti adanya kepastian waktu pemberangkatan bagi jamaah dan pemberangkatan umroh setiap bulan. Namun secara operasional di lapangan masih terdapat beberapa masalah yang terjadi seperti SDM yang tersedia belum mampu mengelola jamaah dengan baik utamanya terkait pembagian paspor, penomoran kursi bus dan jamaah masih sibuk mengurus bagasi masing-masing; (3) pembinaan SDM belum maksimal hal ini terlihat dengan pengelolaan masalah�masalah yang terjadi di lapangan tidak terkoordinasi dengan baik, koordinasi sesama team dan jamaah belum maksimal dan tidak dilakukan evaluasi team dan jamaah secara rutin saat pelaksanaan umroh; (4) strategi pelayanan umroh masih terdapat beberapa kendala seperti Mutawif belum memberikan pelayanan maksimal, belum tersistematis agenda di lapangan seperti keterlambatan Bus, dan kurangnya pengetahuan jamaah dalam melaksanakan ibadah umroh. Novelty, terdapat model strategi pengelolaan SDM dalam peningkatan layanan Umroh. Kata Kunci: Strategi, Manajemen, Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Umroh.iv ************** ABSTRACT This research aims to analyze human resource management strategies in improving umrah services. The research was conducted at Hira Tour Travel. The method used case study method using qualitative approach. The results showed; (1) Human resource management there are still some problems such as; compensation is only given to those who join as a team to the holy land, there is no performance assessment of each team, still understaffed so it is more focused on working as a team, the absence of Mutawif as a permanent employee so Mutawif is always fickle, newly recruited staff and have experience asking for high salaries, staff have not worked according to job description and work management has not run to the maximum so it has not been able to create innovations; (2) The planning pattern is already running according to the planning such as the certainty of departure time for pilgrims and the departure of umrah every month. But operationally in the field there are still some problems that occur such as available human resources have not been able to manage the pilgrims properly especially related to the distribution of passports, bus seat numbering and pilgrims are still busy taking care of their respective luggage; (3) human resources development has not been maximally seen with the management of problems that occur in the field is not well coordinated, coordination of fellow teams and worshippers has not been maximal and is not carried out evaluation of teams and pilgrims routinely during the implementation of umrah; (4) Umrah service strategy there are still some obstacles such as Mutawif has not provided maximum service, has not been systemic agenda in the field such as bus delays, and lack of knowledge of pilgrims in carrying out umrah worship. Novelty, there is a strategy model of human resource management in improving Umrah services. Keywords: Strategy, Management, Human Resources, Services and Umrah

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR OLAHRAGA (STUDI KASUS KAWASAN SPORT CENTRE KABUPATEN POLEWALI MANDAR)

This study aims to determine the efforts of local governments in the development of sports infrastructure and management of the Sport Center in the management of sports infrastructure at the H.S Stadium. Holding, Sport and Tennis Court H.S. Mengga. Research shows that local governments carry out infrastructure development in accordance with the government's annual activity program and also the Regent's policy from 2015 to 2017. There is always an increase and development in the area sport center. In addition, the UPTD Sport Center as the organizer of the sports infrastructure management plan at the HS Mengga Stadium and the HS Mengga GOR is quite good, on the Tennis Court it is still not good, organizing at the HS Mengga Stadium, HS Mengga GOR and Tennis Court are considered good. The implementation at the HS Mengga Stadium, the HS Mengga Tennis Court was grouped in good categories. Supervision at HS Mengga Stadium and GOR HS Mengga is good but on the Tennis Court it is still not good

Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor : 1020/Pid.B/2017/PN.Mks)

This research was written to find out and analyze the application of the criminal law of same-sex obscenity to minors as stipulated in the Indonesian Criminal Code and the Law on Child Protection as well as arrangements for same-sex obscenity crimes against minors in Indonesian criminal law and what are the legal considerations by the panel of judges in imposing criminal sanctions in Decision Number 1020/Pid.B/2017/PN.Mks The type of research used is a type of normative research supported by empirical data. This research was conducted at the Makassar District Court. The legal data used were primary legal data, namely data obtained directly from interviews and secondary legal data, namely data through literature studies such as literature, books, journals, and legislation. The legal data is then analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of the research that have been used show the conclusion that, (1) The application of the law to cases of similar obscenity crimes, namely against perpetrators, must be maximized again by providing sanctions commensurate with the wrongdoing committed by the perpetrator or in other words, the perpetrators are held accountable for their actions, so that the judge's decision can deter the perpetrators from suppressing the crime. (2) The judge's considerations in imposing a criminal decision in imposing an article against a defendant are not quite right. The public prosecutor should have used Article 82 paragraph (4) of Law No. 17 of 2016. This is in accordance with the testimony of the witness who said that the child victim was not just one person but two children. to make the accused truly deterred and to provide education indirectly to the public so they don't commit similar acts. Abstrak: Penelitian ini ditulis untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak dibawah umur sebagaimana di atur di Kitab Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang perlindungan anak serta pengaturan tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak dibawah umur dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim majelis dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 1020/Pid.B/2017/PN.Mks Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif yang didukung dengan data empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar data hukum yang digunakan adalah data hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara dan data hukum sekunder yaitu data melalui studi kepustakaan seperti literatur, buku, jurnal, dan perundang-undangan. Data hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara dekskirptif. Hasil penelitian yang telah digunakan diperoleh kesimpulan bahwa, (1) Penerapan hukum terhadap kasus kejahatan pencabulan sejenis yakni terhadap pelaku harus dimaksimalkan kembali dengan memberikan sanksi hukuman yang setimpal dengan perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh sipelaku atau dengan kata lain para pelaku diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga dengan putusan hakim dapat membuat para pelaku menjadi jera untuk menekan timbulnya kejahatan itu. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam menjatuhkan pasal terhadap terdakwa kurang tepat. Seharusnya Penuntut umum memakai pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No.17 tahun 2016. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi yang mengatakan bahwa korban anak bukan hanya satu orang melainkan dua orang anak. untuk membuat terdakwa benar-benar jera serta untuk memberikan pendidikan secara tidak langsung kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa.This research was written to find out and analyze the application of the criminal law of same-sex obscenity to minors as stipulated in the Indonesian Criminal Code and the Law on Child Protection as well as arrangements for same-sex obscenity crimes against minors in Indonesian criminal law and what are the legal considerations by the panel of judges in imposing criminal sanctions in Decision Number 1020/Pid.B/2017/PN.Mks The type of research used is a type of normative research supported by empirical data. This research was conducted at the Makassar District Court. The legal data used were primary legal data, namely data obtained directly from interviews and secondary legal data, namely data through literature studies such as literature, books, journals, and legislation. The legal data is then analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of the research that have been used show the conclusion that, (1) The application of the law to cases of similar obscenity crimes, namely against perpetrators, must be maximized again by providing sanctions commensurate with the wrongdoing committed by the perpetrator or in other words, the perpetrators are held accountable for their actions, so that the judge's decision can deter the perpetrators from suppressing the crime. (2) The judge's considerations in imposing a criminal decision in imposing an article against a defendant are not quite right. The public prosecutor should have used Article 82 paragraph (4) of Law No. 17 of 2016. This is in accordance with the testimony of the witness who said that the child victim was not just one person but two children. to make the accused truly deterred and to provide education indirectly to the public so they don't commit similar acts. Abstrak: Penelitian ini ditulis untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak dibawah umur sebagaimana di atur di Kitab Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang perlindungan anak serta pengaturan tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak dibawah umur dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim majelis dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 1020/Pid.B/2017/PN.Mks Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif yang didukung dengan data empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar data hukum yang digunakan adalah data hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara dan data hukum sekunder yaitu data melalui studi kepustakaan seperti literatur, buku, jurnal, dan perundang-undangan. Data hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara dekskirptif. Hasil penelitian yang telah digunakan diperoleh kesimpulan bahwa, (1) Penerapan hukum terhadap kasus kejahatan pencabulan sejenis yakni terhadap pelaku harus dimaksimalkan kembali dengan memberikan sanksi hukuman yang setimpal dengan perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh sipelaku atau dengan kata lain para pelaku diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga dengan putusan hakim dapat membuat para pelaku menjadi jera untuk menekan timbulnya kejahatan itu. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam menjatuhkan pasal terhadap terdakwa kurang tepat. Seharusnya Penuntut umum memakai pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No.17 tahun 2016. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi yang mengatakan bahwa korban anak bukan hanya satu orang melainkan dua orang anak. untuk membuat terdakwa benar-benar jera serta untuk memberikan pendidikan secara tidak langsung kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa

Proving of Predicate Crimes in Cases of Money Laundering Crimes

This study aims to analyze the application of law in UURI No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes in proving predicate crimes. The research was carried out using normative juridical research methods using statutory and case approaches. The results of the study show that in the application of Article 69 to the crime of money laundering in the decision, namely Decision Number 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir with the defendant Murtala Ilyas Bin Ilyas, has used Article 69 because there was no previous decision related to the predicate crime. As for some of the obstacles experienced in the application of Article 69, namely the potential for the accused to be free from legal bondage, the lack of certain facilities and amenities, and the potential for violating the principle of the presumption of innocence.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai Penerapan hukum dalam UURI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pembuktian tindak pidana asal. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan Pasal 69 terhadap tindak pidana pencucian uang pada putusan yaitu Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir dengan terdakwa Murtala Ilyas Bin Ilyas, telah menggunakan Pasal 69 dikarenakan tidak adanya putusan terdahulu terkait tindak pidana asal. Adapun beberapa hambatan yang dialami dalam penerapan Pasal 69 yaitu adanya potensi terdakwa bebas dari jeratan hukum, kurangnya sarana dan fasilitas tertentu, dan adanya potensi melanggar asas praduga tak bersalah