Implementasi Sukuk Negara dan dampaknya terhadap pembangunan negara di Indonesia

Skripsi yang berjudul “Implementasi Sukuk Negara dan Dampaknya terhadap Pembangunan Negara di Indonesia” ini menganalisis mengenai implementasi Sukuk Negara beserta dampak yang diberikannya di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk implementasi secara riil Sukuk Negara dengan membandingkan praktek riil dengan aturan-aturan dalam Islam dan dampak Sukuk Negara yang mencakup proyek-proyek yang sedang dibangun dan hasil dari proyek infrastruktur yang telah dibangun berdampak pada lingkungan sekitar dan yang mendapatkan dana Sukuk Negara itu sendiri. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara dan content analysis. Subjek penelitian adalah Sukuk Negara. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak Kementerian Keuangan pusat serta laporan APBN tahun 2013-2018. Data dianalisis dengan item-item yang ada dalam praktek riil beserta Undang-Undang, Fatwa DSN MUI, dan akad-akad dalam syariat Islam beserta hasil wawancara. Hasil penelitian membuahkan hasil bahwa Sukuk Negara memiliki empat jenis struktur Sukuk Negara yaitu: SBSN Ijarah Sale and Lease Back, SBSN Ijarah Al Khadamat, SBSN Ijarah Asset to be Leased, SBSN Wakalah dimana pada prakteknya sukuk-sukuk tersebut akan dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur negara. Dana-dana tersebut dialokasikan untuk belanja K/L pada Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama dan Kementerian PUPR, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Badan Standardisasi Nasional. Struktur Sukuk Negara telah diatur dalam Undang-Undang, Fatwa DSN MUI, AAOIFI, serta syariat Islam. Pada prakteknya, SBSN Ijarah Sale and Lease Back telah mengikuti aturan dalam AAOIFI Sharia Standards Nomor 17 (3/1), serta bentuk trasaksi jual beli asset dimana pembeli menyewakan kembali asset yang telah dibelinya kepada pihak penjual maka sesuai dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 71/DSN- MUI/VI/2008. Dari hasil penelitian ini diharapkan agar pemerintah tetap menjaga berjalannya Sukuk Negara sesuai dengan syariat Islam dan aturan-aturan negara yang tertera. Selain itu juga, diharapkan agar kedepannya hasil penelitian ini dapat menjadikan salah satu informasi mengenai implementasi Sukuk Negara secara riil di Indonesia dan dampak yang telah dihasilkan dari Sukuk Negara. Diharapkan juga untuk lembaga-lembaga yang mendapatkan dana Sukuk Negara untuk menjaga hasil dari Sukuk Negara yang telah diterimanya

Internal Challenges and Planning in Creating Indonesia as the Axis of the World Maritime Economy

The achievement of the vision of the world maritime axis must be directly proportional to the conditions of national stability. In other words, successful maritime development can only run well if it is supported by strong defense and security, both nationally, regionally, and globally. Thus, the Indonesian Navy as the main component of national defense at sea which carries out the functions of deterrence, enforcement, and restoration of national security is obliged to carry out its duties to uphold national sovereignty at sea, maintain the territorial integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) and safeguard the safety of the entire nation. The research method used is literature review research with a descriptive approach. The result is In realizing this vision of the world's maritime axis, the role of all components of the nation is needed to realize a strong national defense by taking into account the country's geopolitics and geo-economy with a maritime perspective so that a national defense development plan with a maritime perspective is needed