MENYOAL RELEVANSI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DAN OTONOMI PENDIDIKAN DIKAJI DARI KESEJAHTERAAN

Autonomy is the outcome of a decentralized system is the reform agenda of the Indonesian nation. Decentralization touch the whole life of the nation, including educational programs and activities. The education sector is experiencing a transition from the management arrangements and the delivery of education regulated by the district / city, so as to adjust the content of teaching adapted to direct development. Autonomous education is not just about the handover of authority to the education unit to organize and manage programs and educational activities independently and be transparent and accountable, but make education effective in the development of the local area to achieve a prosperous society

KONTRIBUSI SELOKO ADAT JAMBI DALAM PENGUATAN DEMOKRASI LOKAL

Diskursus tentang gagasan demokrasi dalam bingkai kearifan lokal menjadi kajian yang debatable. Sebab kedua gagasan ini mewakili ruang kajian yang sangat distingsif, di mana konsep demokrasi yang berasal dari pemikiran Yunani Kuno, kemudian dilanjutkan dalam tradisi keilmuan Barat pada abad pertengahan. Sebaliknya, seloko adat Jambi mewakili tradisi Nusantara lebih tepatnya kebudayaan Islam Melayu yang sangat menjunjung tinggi moral etik masyarakat. Penelitian ini mencoba melihat sisi lain dari seloko adat Melayu Jambi yang secara awam sering dipahami sebatas “tradisi lisan” semata. Padahal lebih jauh, seloko adat merupakan falsafah hidup masyarakat Melayu Jambi yang dimanifestasikan dalam tingkah kehidupan sehari-hari sekaligus sebagai alat kontrol sosial-politik di masyarakat, yang secara tidak langsung turut memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan berbagai pendekatan keilmuan. Persoalannya ialah apakah seloko adat Melayu Jambi kompatibel dengan konsep demokrasi. Kemudian jika kompatibel, bagaimana kontribusi seloko adat Jambi dalam penguatan demokrasi lokal di Jambi. Hasil temuan menunjukkan bahwa antara Islam, seloko adat dan demokrasi memiliki nilai universal yang saling memperkuat satu sama lain. Secara nyata seloko adat memiliki kontribusi signifikan dalam rangka penguatan prinsip-prinsip demokrasi lokal di antaranya: prinsip pengambilan keputusan dalam pemerintahan; prinsip keadilan; prinsip persamaan; kebijaksanaan pemimpin; prinsip musyawarah mufakat; dan manajemen dan tata kelola pemerintaha

Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh di Indonesia

This research attempts to reconstruct the law enforcement issues related to the case of human organs trade in Indonesia. As we know, the rules of law related to the prohibition of the sale and purchase or illegal transplantation of organs has been issued by the government. But the fact does not make organized crime vanished. Therefore, it is necessary to have the latest reformulation that can realize to the root of the problem. One of them is by integrating between Islamic law in the form of the products fiqh and the Health Act (Act No. 36 of 2009). This research is normative juridical research. Its focus is directed on the study of theorem, principle, conception, legal doctrine and content rules of positive law. It is analyzed descriptively and qualitatively by reducing the data, presenting the data and draw conclusions. Both Islamic law and health law equally prohibits the practice of buying and selling of organs strictly in principle. It is because of the high risk of illegal actions against a person's health, due to the lack of health standards in the black market organ sales. Organs will no longer work when it is transplants for living donor. Interestingly, both Islamic law and the laws of health go hand in hand in an effort to prevent the practice of buying and selling of organs, especially the highly dynamic Islamic law to follow the development of humanity. This is evident from the birth of some of the Fatwa (a binding ruling in religious matters) issued by the Indonesian Mufti Council (MUI) that related to the issue of human organs. Similarly, Health Act is very appropriately referred to as human rights laws because many provide humanitarian protection in the field of health

DINAMIKA PERKEMBANGAN ISLAM POLITIK DI NUSANTARA: Dari Masa Tradisional Hingga Indonesia Modern

Dalam sejarahnya, Indonesia pernah menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan dunia. Hal itu ditandai dengan lahirnya kekuatan-kekuatan politik pada masa kerajaan Hindu-Budha hingga kesultanan Islam. Ironisnya, fase akhir dari kekuatan Islam politik tersebut, mulai mengalami kemunduran sejak kedatangan kolonialisme, terutama penjajah Belanda yang secara fundamental menjajah dalam kurun 350 tahun. Namun, hal itu tidak lantas menyurutkan Islam politik tumbuh dan berkembang di Nusantara. Bahkan sejak Indonesia merdeka hingga berganti ke masa tiga rezim Orde Lama, Orde Baru dan reformasi Islam politik tetap menjadi barometer kekuatan politik di Indonesia. Artikel ini hendak mengurai dinamika perkembangan Islam politik di Indonesia. Di mana dapat diklasifikasikan menjadi dua fase, yaitu fase “tradisional-kerajaan” dan fase modern. Dari hasil kajian ini, setidaknya terdapat dua pola perkembangan kekuatan Islam politik di Indonesia, yang nyatanya dapat survive meskipun menghadapi “tekanan” penguasa yaitu, pada bidang politik dan kultural

Pemanfaatan Fitur Google untuk Mendukung e-Government di Tingkat Desa/Kelurahan

Although the implementation of e-government in the government system in Indonesia has been running for almost decades, in practice, there are still many local government units, mainly villages and sub-districts, that encounter technical problems. The main obstacle faced by the village/sub-district government is the capacity of human resources and the availability of budgeting to support the use of information systems. Based on this issue, the Government Science Department, in collaboration with the Community Service Program (KKN) of UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi students in 2021, held the e-government workshop for villages/sub-districts governments in Jambi Province with the theme "Utilizing Google Features to Support the Implementation of e-Government at the Village/sub-district Level." The organizer considered these features can overcome the problems of limited budget and human resource capacity because Google's features, apart from being accessible for free, are also quite familiar, especially since the Covid-19 pandemic. The introductory workshop takes about four hours, with offers of further assistance for villages/sub-district who will establish an advanced program. During August-September 2021, the workshop was held in six villages/sub-district spread over three regencies, namely Tanjung Jabung Timur (one village), Muaro Jambi (two villages), and Batanghari (two villages and one sub-district). In this workshop, village/sub-district officials are directly guided to create several online administrative services

KINERJA KPUD DALAM SOSIALISASI PILKADA SERENTAK 2020 PADA KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (STUDI DI DESA BUNGKU KECAMATAN BAJUBANG KABUPATEN BATANGHARI)

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja KPUD Kabupaten Batanghari dalam sosialisasi pilkada 2020 kepada Komunitas Adat Terpencil di Desa Bungku. Berkaitan dengan masalah sosialisai informasi dan pengetahuan tentang pilkada, tanggung jawab KPU dalam memberikan sosialisasi informasi dan pendidikan dalam Pilkada kepada seluruh lapisan masyarakat yang tinggal dalam territorial dan berstatus resmi sebagai warga Negara Indonesia.. Adapun pembahasan dalam penelitian ini yaitu bagaimana partisipasi politik KAT dalam Pilkada serentak 2020 di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaen Batanghari, serta Apa dan bagaimana kinerja KPU Batanghari dalam sosialisasi Pilkada Serentak 2020 pada KAT di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari. Jenis penelitian skripsi ini adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa responden yang berkaitan di antaranya responden dari pihak KPUD Batanghari, Pihak Aparat Desa Bungku Pihak PPK Batanghari pada pilkada serentak 2020, serta dengan masyarakat atau perwakilan KAT di Desa Bungku. Berikutnya melalui Observasi lapangan serta Dokumentasi sosialisasi pada pilkada serentak 2020 oleh KPUD Batanghari. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Bahwasannya Partisipasi KAT dalam Pilkada Serentak 2020 di Batanghari yaitu cukup baik dibuktikan dengan hasil wawancara, observasi serta dokumen yang ada serta KAT antusias dalam menghadiri tahapan kegiatan yang dilaksanakan KPUD. Kedua, begitupun dengan kinerja KPUD Batanghari yang juga cukup baik dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan sosialisasi pilkada serentak 2020 kepada KAT Desa Bungku karena itu dibuktikan dengan hasil wawancara, observasi, serta dokumen- dokumen yang ad

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASI KASUS ASUSILA( STUDI KASUS DESA SIMPANG SUNGAI DUREN KECEMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Upaya Pemerintah Desa Simpang Sungai Duren Dalam Mengatasi Kasus Asusila Kecematan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi . skripsi ini mengunakan metode penelitian kualitati yang dimana penulis terjun langsung kelapangan dan mengamati kejadian-kejadian yang berada didesa simpang sungai duren berdasarkan dari hasil penelitian dari penulis dan hasil kesimpulan : Asusila merupakan perilaku yang tidak terpuji Karena tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dimasyarakat baik norma agama,norma moral,maupun norma hukum.adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa simpang sungai duren dalam mengatasi kasus asusila adalah dengan menegak dan menerap kan peraturan daerah dan peraturan desa dan juga mengaktifkan roda malam gunanya untuk menjaga keamanan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa simpang sungai dalam menekan tindak terjadinya asusila adalah kurang tegas dalam menerapkan hukuman atau sangsi yang telah dibuat oleh peraturan desa apabila terjadi tindak asusila. factor-faktor lain yang menjadi terjadinya tindak asusila adalah kurang panatauan orang tua karena sebagian dari pelaku asusila adalah pendatang baru selain itu factor lain adalah tidakadanya control dari pemilikkost/kontrakan karena akses tempa ttinggal pemilikkost/kontrakan yang jauh.Capaian pemerintah desa simpang sungai duren dalam mengatasi kasus asusila belumbisa dikatakan menurunkarenasetiap tahun terjadi lagi kasus asusil

ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAH DESADENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DALAM PEMBANGUNAN DESAMENURUTUNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan pemerintah desa dan BPD dalam pembangunan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di desa suak putat kabupaten Muaro Jambi dan menjelaskan kendalakendala yang di hadapi dalam menjalankan hubungan sebagai upaya pembangunan desa. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan yuridis normatif, adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi wawancara, dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun secara sekunder, lalu kemudian tehnik pengolahan dan analisa data yang dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan menggambarkan serta menyimpulkan/verifikasi. Hasil penelitian hubungan pemerintah desa dan BPD di desa Suak Putat terkait fungsi berdasarkan tinjauan dari UU No. 6 tahun 2014 tentang desa telah mengalami peningkatan hubungan yang baik yang bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif. Pemerintah desa dan BPD konsisten menjalankan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing. Berdasarkan tanggapan pada pasal 1 angka 5 dan 7, pasal 54 ayat 1-3, pasal 55, pasal 61 dan 73 UU No 6 tahun 2014 tentang desa Faktor yang menjadi kendala pemerintah desa dan BPD dalam rangka menjalankan hubungan pemerintahan di desa Suak Putat kabupaten Muaro Jambi : Pertama, praktek-praktek hubungan kerja yang kurang harmonis dan menunjukkan kecenderungan terjadinya dominasi BPD dan juga kepala desa tanpa harus melibatkan berbagai “stake holder”. Kedua, Dominasi ini terjadi karena adanya persepsi yang salah dan cenderung menyimpang akan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya rumusan kebijakan yang telah disepakati ditingkat atas yaitu Musrembang, kemudian dibawa ke rapat tahunan di tingkat desa Suak Putat. Pada saat musyawarah perencanaan atau perumusan kebijakan terkadang BPD tidak mendukung program kerja desa. Karena faktor kurangnya pengetahuan dan pengalaman mengenai tugas dan fungsi yang dimiliki anggota BPD Desa Suak Putat, sering terjadi intrik politik (perbedaan dukungan pemlihan), kemudian sering terjadi pengelompokkanpengelompokkan perbedaan pendapat, antara ketua dan anggota internal BPD sendiri dan kepala desa menjadi penengah dalam penyelesaian internal BPD. Partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan jalannya peraturan desa masih sangat kurang. Sementara dalam hal Fungsi menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlalu efektif. Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat, sosialisasi BPD kepada masyarakat berkenaan dengan tugas dan fungsinya., tingkat pendidikan dari anggota BPD yang masih tergolong rendah

STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN DESA WISATA AIR BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, STUDI DI DESA SUMBER HARAPAN KECAMATAN PELEPAT ILIR KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI

Penelitian ini berjudul Strategi Pemerintah dalam Mengembangkan Desa Wisata Air Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Studi Di Desa Sumber Harapan Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Hasil penelitian ini adalah: Pertama: Strategi pemerintah dalam mengembangkan wisata Green Aquatic Park dilakukan dengan 4 strategi yaitu strategi produk, strategi harga, strategi lokasi dan strategi promosi. Dari segi produk dan layanan dilakukan dengan: Menyediakan berbagai layanan wisata, Menyediakan berbagai produk kuliner, Menjalin kerjasama dengan UMKM dari masyarakat desa. Dari segi harga dilakukan dengan: Menetapkan harga layanan wisata dengan harga yang murah dan terjangkau, Menetapkan harga tiket masuk sesuai pasaran. Menetapkan harga parkir kendaraan yang terjangkau. Dari segi lokasi dilakukan dengan: Memilih lokasi strategis dan berada di pusat kecamatan, Melakukan perbaikan jalan desa yang merupakan lokasi akses ke wisata. Dari segi promosi dilakukan dengan: Melakukan promosi secara langsung dan tidak langsung, Memaksimalkan stakeholder terkait untuk menambah minat kunjungan ke Green Aquatic Park. Kedua: Dmpak dari adanya pengembangan wisata Green Aquatic Park dalam berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Sumber Harapan, Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo telah berhasil memberikan pendapatan pada pengelola wisata, pada UMKM yang ada di kawasan wisata tersebut dan pendapatan pada Desa Sumber Harapan.Potensi Wisata Air Green Aquatic Park di Desa Sumber Harapan Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo sangat potensial untuk dikembangkan, hal ini dapat dilihat dari potensi internal maupun eksternal. Secara internal Wisata Green Aquatic Park merupakan satu-satunya wisata air di Kabupaten Bungo, sehingga menjadi lokasi wisata tersendiri dan ikonik yang ada di Kabupaten Bungo, memiliki layanan wisata yang cukup lengkap, memiliki produk kuliner cukup lengkap, harga yang ditawarkan terjangkau dan lokasi yang strategis