KAJIAN YURIDIS SUMBER-SUMBER HUKUM

Dalam karya ilmiah  ini sedikit menbahas tentang sumber hukum dalam arti formil dan dalam arti matril, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran hukum dan macam, macam penafsiran hukum, artikel  ini masih jauh sekali dari sempurna, karena keterbatasan pemakalah, namun dari itu saya sadari bahwa demi kesempurnaan makalah ini mohon krikan dan saran dai teman-teman semua, terkhusu kepada dosem pengasuk Mata  kuliah ini. Dilihat secara normatif yuridis, melihat aturan-aturan dan pendapat ahli tentang sumber-sumber huku

Peran Legislatif Perempuan Dalam Pembentukan Qanun Di DPRA Periode 2014-2019 Tinjauan Dari Perspektif Islam

Role is participation in activities both in the institution and in the community. One of the roles and positions of women in the DPRA is in the process of forming Qanun. Qanun is a legal product made by the DPRA together with the governor of Aceh which is regulated in Law no. 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. In this case, the formulation of the problem is how the role of women during the sultaniah period until now and how the position of women as long as the woman was involved in the formation with a review of Islamic law. The purpose of this research is to find out and examine how the role of women in the formation of Qanun in the DPRA during their tenure as members of the legislature is to find out the obstacles and opportunities faced by female politicians in forming the Qanun. The author conducts qualitative research using an empirical normative approach, namely legal research regarding the application of normative legal provisions (codification, laws or contracts) in action on every particular legal event that occurs in society. Sources of data taken by the author, through primary data sources and secondary data. The primary data source is through field research, namely by conducting interviews with members of the DPRA. Meanwhile, secondary data sources are through library research, namely documents and lists of related reading books. The results of the research carried out by the author are that the role of women in the process of forming the qanun is only as a member who proposes, gives opinions and critiques, it is rare for a woman to be the chairman when drafting the qanun, in Islam women are only as input providers who decide, namely Rasulullah as in the Hudaibiyah agreement

Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Di Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Aceh Barat dan Mahkamah Syar’iyah Jantho Aceh Besar Tahun 2019-2021)

Divorce is a problem that occurs between legal married couples caused by several problems that arise in the household that lead to divorce. The word cause became the beginning of the emergence of rift in the household, and became the starting point for various problems experienced by the married couple. Divorce is regulated in Article 39 No. 1 of 1974 concersing marriage, and Article 116 KHI, in Islamic law divorce is an act that is lawful but hated by Allah SWT as contained in the Hadith of the prophet Muhammad, and one of the words of Allah SWT contained in Q.S Al-Ahzab : 49. This discussion focuses on what are the most dominant causes of divorce at the Meulaboh Syar’iyah court and Jantho Syar’iyah court in 2019-2021. The problems rised are what are the causes of the divorce at the Meulaboh Syar’iyah court and the Jantho Syar’iyah court and what are the judges’ considerations in deciding divorce cases in 2019-2021. The research method used in this study is a comparative descriptive method with a comparative qualitative method approach. The results of this study indicate that the Meulaboh Syar'iyah Court and the Jantho Syar'iyah Court have sorted out several causes of divorce such as Continuous Disputes and Fighting, Leaving One Party, Sentenced to Prison, Domestic Violence, Economy, Disability, Apostasy, Drunkenness, Madat, Gambling, Polygamy, and Forced Marriage. Of all the reasons that have been mentioned, the most frequent divorces at the Meulaboh Syar'iyah Court and the Jantho Syar'iyah Court are due to Continual Disputes and Arguments, and have experienced increases and decreases from 2019-2020

Dayah dan Rehabilitasi Akhlak Pelaku Jarimah: Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Abstract: Dayah is the center of Islamic educational institutions for the people of Aceh, which aims to create human beings besides having knowledge but also changing the personality of the community in an Islamic way, it is proven that dayah has an important role in educating the Acehnese people to remain Islamic solidity in a Kaffah way, when problems arise from community resolved by the dayah ulama, meaning that the dayah has an important role in addition to education, the dayah is also a place of settlement that occurs in society, especially those related to violations of Islamic law, the community often asks for input and solutions from the dayah scholars. Therefore, the Acehnese people's desire to legally implement Islamic Shari'ah began to be implemented universally when the central government passed Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh, from Law No. 16 of 2006 was born Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Law Jinayat. However, along the way, it was felt that there were problems that had not been accommodated in the jinayah law, especially after the punishment of caning for the perpetrators of the fingerings, the perpetrators of the fingerings repeated their actions, meaning that there was a need for a place to rehabilitate the nature of the perpetrators so as not to repeat their actions. This paper reviews comprehensively about Dayah as a Moral Rehabilitation Center for the perpetrators of Jarimah Perspective Article 4 paragraph 5 Aceh Qanun Number 16 of 2014 concerning Jinayat Law, while the method used is normative research that uses Jinayat Law Qanun as the primary material, and the data uses a qualitative approach. descriptive. The results of the study found that the Qanun of the Jinayat Law provided an opportunity for Dayah as a rehabilitation center for the perpetrators of the crime that was contained in an additional uqubat.Abstrak: Dayah merupakan pusat lembaga pendidikan Islami bagi masyarakat Aceh, yang bertujuan untuk menciptakan manusia-manusia selain memiliki ilmu pengetahuan juga merubah kepribadian masyarakat secara Islami, terbukti dayah memiliki peranan penting mendidik masyarakat Aceh tetap kokoh menegakkan syariat Islam secara Kaffah, ketika ada masalah yang muncul dari kalangan masyarakat diselesaikan oleh ulama dayah, artinya dayah memiliki peranan yang penting selain memberikan dibidang pendidikan, dayah juga menjadi tempat penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan pelanggaran Syari’at Islam, masyarakat sering meminta masukan dan solusi dari para ulama-ulama dayah. Oleh karenanya keinginan masyarakat Aceh untuk menjalankan Syari’at Islam secara legal tersebut mulai terimplementasi secara universal saat Pemerintah pusat mengesahkan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 inilah lahir Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Namun dalam perjalanannya dirasakan ada permasalahan yang belum terakomodir dalam hukum jinayah tersebut terutama setelah pemberian hukuman cambuk bagi pelaku jarimah, para pelaku jarimah cenderung mengulangi lagi perbuatan jarimah tersebut artinya perlu adanya tempat untuk merehabilitasi sifat pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Tulisan ini mengkaji secara komprehensif tentang Dayah sebagai Pusat Rehabilitasi Moral pelaku Jarimah Perspektif Pasal 4 ayat 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, adapun metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menjadikan Qanun Hukum Jinayat sebagai bahan primer, dan analisis datanya menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. hasil penelitian menemukan bahwa Qanun Hukum Jinayat memberikan peluang kepada Dayah sebagai pusat rehabilitasi kepada pelaku jarimah yang dimuat dalam uqubat  tambahan

PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI GARAM DI GAMPONG CEBREK KABUPATEN PIDIE MENURUT HUKUM ISLAM

Produksi merupakan pekerjaan berjenjang yang memerlukan kesungguhan manusia, pengorbanan yang besar, dan kekuatan yang terpusat dalam lingkungan tertentu untuk mewujudkan daya guna material dan spiritual. Produksi merupakan faktor utama kegiatan ekonomi. Di Kabupaten Pidie, terdapat usaha produksi garam yang terletak di gampong Cebrek, dalam menjalankan usaha tersebut tidak terlepas dari masalah yang dihadapi. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat kendala apa yang di hadapi petani garam dan bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut, serta bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap peran pemerintah pada kegiatan produksi garam. Peran yang dilakukan oleh pemerintah harus sejalan dengan aturan syari’at. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian mendapati bahwa kendala yang di hadapi oleh petani garam di gampong Cebrek harus segera ditangani oleh dinas terkait demi kelancaran produksi dan menghasilkan garam dengan kualitas terbaik. Adapun pemerintah yang terkait dalam usaha produksi garam ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan hasil penelitian, selama ini dinas kelautan dan perikanan belum sepenuhnya menjalankan kewajiban yang harus dilakukan terhadap peningkatan produksi garam di Gampong Cebrek. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemerintah yang memiliki kekuasaan dalam mengatur rakyat termasuk dalam aktivitas ekonomi, harus dapat memegang kokoh pada landasan Al-Qur’an dan Sunnah dalam menjalankan kewenangannya berlaku adil agar sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dalam bingkai Syari’ah. &nbsp

Tinjauan Hukum Ilslam Mengenai Tanah Wakaf Yang Diambil Kemabli Oleh Ahli Waris (Studi Kasus di Desa TEladan baru Kecamatn Rundeng Kota Subulussalam)

This research is motivated by the problem of Waqf Land which has been built by the Religious Affairs Office in Teladan Baru Village, Rundeng District, Subulussalam City, which one of its heirs wants to take back, due to personal interests. So researchers are interested in researching, how are people's perceptions of waqf land in Teladan Baru Village, Rundeng District, Subulussalam City and what are the provisions of Islamic Law regarding Waqf Land Reclaimed by Heirs in Teladan Baru Village, Rundeng District, Subulussalam City. The research method used in the preparation of this thesis is field research and interviews. The results in this study are the public's perception of the land donated by Pak Udin, so the community does not agree if the heirs take back the waqf land because the waqf land is still being used properly and properly, so there is no strong reason for the heirs take the waqf land again. However, the scholars of the Imam school of thought differ in terms of understanding the waqf itself, Imam Abu Hanifah is of the opinion that the assets that have been donated remain the property of the person who has made the endowment and may be withdrawn. Imam Maliki may give waqf for a certain period of time, and when the specified period passes, it is permissible for the person giving the waqf to take back the property that has been donated. Imam Syafi'i is of the opinion that the assets that have been donated are completely independent of the beneficiary who has donated them, and belong to Allah. And the Hambali school says that the waqf releases the waqf property from the ownership of the waqf property. So the Waqf Land that has been donated in Teladan Baru Village, may not be taken back by the heirs with the opinion of the previous scholars and with the reason that the heirs are not acceptable to the community and the Ministry of Religion

BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN NEGARA: Studi Hukum Ekonomi Syari’ah

The study of sharia economic law examines how the state can protect and promote shariaeconomic principles in its legal system. This abstract discusses several forms of stateprotection that can be applied in the context of sharia economic law. These forms ofprotection include the application of laws and regulations governing the principles ofIslamic economics, the establishment of a special supervisory institution to oversee Islamiceconomic activities, the granting of certification and accreditation to Islamic financialinstitutions and their products and services, efforts to increase public understandingthrough education and awareness programs. , consumer protection in sharia economictransactions, as well as providing incentives and support to the sharia economic sector.This form of state protection aims to ensure that the Islamic economy operates inaccordance with its principles and provides guarantees to the public regarding thelegitimacy and fairness of economic transactions. However, it should be noted that the formof state protection in sharia economic law can vary depending on the context of the countrythat applies it

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN DI ERA DIGITAL PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

Kepastian Hukum pada transaksi jual beli online menurut Undang-Undang dan tinjauan dari hukum islam terhadap Hak Konsumen pada transaksi jual beli online. Penelitian ini dilakukan di Onlineshop Hadia Collection. Pertanyaan dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Penjual Terkait Pemenuhan Hak Konsumen Dalam Jual Beli Di Era Digital pada Online Shop Hadia Collection, Bagaimana Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Tanggung Jawab Penjual Terkait Pemenuhan Hak Konsumen Dalam Jual Beli Di Era Digital Pada Online Shop Hadia Collection, Data penelitian ini dihimpun melalui metode penelitian lapangan (field research), wawancara (interview) dan dokumentasi, selanjutnya dihimpun dari metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu memaparkan dan memberi penilaian apakah penerapannya tersebut sesuai dengan undang-undang dan dalam perspektif hukum islam. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum perlindungan konsumen pada transaksi jual beli online Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan konsumen pada jual beli online menurut Undang-Undang diantaranya berupa kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha jual beli online, memberikan sanksi pidana kepada pelaku usaha yang merugikan konsumen, dan melindungi hak dan kewajiban konsumen. Bentuk perlindungan hukum jual beli online menurut hukum Islam adalah berupa larangan dalam Al-Quran dan hadis tentang jual beli gharar, praktik penipuan dan larangan berbuat curang. Pembatalan jual beli online dan ganti rugi serta penerapan hak khiyar dalam jual beli online juga merupakan bentuk dari perlindungan konsumen jual beli onlin

Penanganan Kasus Anak Terlantar oleh DP3A Kota Banda Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Tindakan penelantaran anak di Kota Banda Aceh terhitung masih tinggi. Adapun bentuk penelantaran yang banyak terjadi di Kota Banda Aceh adalah dengan tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang anak, bentuk penelantaran anak khususnya yang dilakukan oleh orang tua kandung, hal ini bisa dalam bentuk melepaskan tanggung jawab dengan meninggalkan anaknya di luar rumah dengan berbagai alasan. Salah satu lembaga yang menangani kasus anak terlantar adalah DP3A Kota Banda Aceh. Fokus penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran DP3A Kota Banda Aceh dalam menangani kasus anak terlantar, apa kendala yang dihadapi serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terkait dengan penanganan kasus anak terlantar oleh DP3A Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DP3A Kota Banda Aceh dalam menangani kasus anak terlantar adalah menyediakan beberapa layanan, yaitu: penanganan pengaduan, assesment dan layanan untuk mengindentifikasi apa yang dibutuhkan oleh korban (layanan hukum dan psikologis), kasus hingga tuntas dimana DP3A akan melakukan pemantauan dan jaminan keamanan bagi korban sampai korban merasa aman. Kendala yang dihadapi oleh DP3A Kota Banda Aceh dalam menangani kasus anak terlantar adalah tidak bisa mendapatkan informasi yang valid karena kurangnya keterbukaan dari korban dan keluarganya, anak masih sangat bergantung pada orang lain sehingga sulit ditemukannya titik terang permasalahan, serta waktu yang dibutuhkan dalam penanganan relatif lama karena perlu adanya kerja sama dengan instansi lain. Dalam tinjauan hukum pidana Islam, penanganan anak terlantar oleh DP3A Kota Banda Aceh yaitu melakukan pembinaan terhadap anak yang menjadi korban penelantaran dan melakukan sosialiasi kepada masyarakat umum agar lebih peka terhadap kasus penelantaran anak