Konsepsi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Uupr dan Rtrw Se Provinsi Nusa Tenggara Barat

Persoalan penataan ruang tidak bisa lepas dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Ketiga komponen ini selalu berkaitan, sehingga baik di dalam UUPR maupun di dalam Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang rencana penataan ruang selalu memperhatikan lingkungan dan sumber daya alam. Kajian ini bertujuan mengetahui dan memahami konsepsi dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik di dalam UUD NRI 1945 maupun di dalam peraturan Perundang-undangan organiknya. Dan untuk mengetahui dan memahami tentang konsep hukum pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di dalam UUPR dan Perda-perda RTRW di Provinsi NTB. Berdasarkan hasil kajian dan analisis menunjukan bahwa konsepsi dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dengan jelas di dalam UUD NRI 1945 (amandemen) dan peraturan Perundang-undangan organiknya. Lingkungan hidup adalah salah satu komponen kehidupan yang selalu melekat dengan manusia, oleh karena itu harus diatur, dikelola dan dilindungi dengan baik. Sedangkan Pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik di dalam UUPR maupun di dalam Perda-perda RTRW di Provinsi NTB sudah diatur secara jelas dan detail. Dengan demikian, pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya terdapat di dalam UUPPLH dan peraturan pelaksanaannya, akan tetapi diatur juga di dalam UUPR dan peraturan pelakksanaannya, serta Perda-perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB

Cerebral small vessel disease, medial temporal lobe atrophy and cognitive status in patients with ischaemic stroke and transient ischaemic attack

BACKGROUND AND PURPOSE: Small vessel disease (SVD) and Alzheimer's disease (AD) are two common causes of cognitive impairment and dementia, traditionally considered as distinct processes. The relationship between radiological features suggestive of AD and SVD was explored, and the association of each of these features with cognitive status at 1 year was investigated in patients with stroke or transient ischaemic attack. METHODS: Anonymized data were accessed from the Virtual International Stroke Trials Archive (VISTA). Medial temporal lobe atrophy (MTA; a marker of AD) and markers of SVD were rated using validated ordinal visual scales. Cognitive status was evaluated with the Mini Mental State Examination (MMSE) 1 year after the index stroke. Logistic regression models were used to investigate independent associations between (i) baseline SVD features and MTA and (ii) all baseline neuroimaging features and cognitive status 1 year post-stroke. RESULTS: In all, 234 patients were included, mean (±SD) age 65.7 ± 13.1 years, 145 (62%) male. Moderate to severe MTA was present in 104 (44%) patients. SVD features were independently associated with MTA (P < 0.001). After adjusting for age, sex, disability after stroke, hypertension and diabetes mellitus, MTA was the only radiological feature independently associated with cognitive impairment, defined using thresholds of MMSE ≤ 26 (odds ratio 1.94; 95% confidence interval 1.28-2.94) and MMSE ≤ 23 (odds ratio 2.31; 95% confidence interval 1.48-3.62). CONCLUSION: In patients with ischaemic cerebrovascular disease, SVD features are associated with MTA, which is a common finding in stroke survivors. SVD and AD type neurodegeneration coexist, but the AD marker MTA, rather than SVD markers, is associated with post-stroke cognitive impairment

Kajian Yuridis-Empirik Konsolidasi Tanah Perumahan Dan Pemukiman Sebagai Salah Satu Upaya Mitigasi Bencana Di Wilayah Kota Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis-empirik model pengaturan pelaksanaan konsolidasi tanah perumahan dan pemukiman sebagai salah satu upaya mitigasi bencana; Untuk mengkaji dan menganalisis efektif atau tidak pelaksanaan konsolidasi tanah perumahan dan pemukiman; dan untuk mengkaji dan menganalisis dampak dari pelaksanaan konsolidasi tanah perumahan dan pemukinan terhadap upaya mitigasi bencana. Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik, maka metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan normatif-empirik, yaitu pendekatan statuta (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiolegal (sociolegal approach). Analisis bahan hukum dan data dilakukan dengan penafsiran hukum dan analisis kualitatif, kemudian disimpulkan secara diskriptif kualitatif. Hasil penelitian setelah dianalisis dapat disimpulkan sebagai berikut: Model pengaturan pelaksanaan konsolidasi tanah perumahan dan pemukiman berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2011 dirubah dengan Perda Nomor 5 Tahan 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah adalah model Zonasi, yaitu: Zona Mataram (Mataram-Selaparang) untuk perumahan dan pemukiman, perkantoran, sekolah-sekolah dan perdagangan, serta wisata religi; Zona Cakranegara (Cakranegara-Sandubaya) untuk perumaham dan pemukiman, perekonomian dan bisnis serta wisata religi; dan Zona Ampenan (Ampenan-Sekarbela) untuk pemukiman, wisata alam, dan perekonomian; Konsolidasi tanah perumahan dan pemukiman di wilayah Kota Mataramsudah terlaksanasesuai amanat Perda Nomor 12 Tahun 2011 dirubah dengan Perda Nomor 5 Tahan 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, namun belum terlaksana dengan baik. Adapun hambatannya:penduduk padat, wilayah sempit, budaya masyarakat, kesadaran hukum masyarakat masih kurang; Dampak dari pelaksanaan konsolidasi tanah perumahan dan pemukiman terhadap upaya mitigasi bencana di wilayah Kota Mataram adalah berkurangnya bencana longsor karena banjir, berkurangnya bencana kerusakan rumah karena gelombang pasang, dan berkurangnya bencana kebakaran

Implikasi Hukum Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang Dibuat oleh Pejabat yang Sudah Tidak Berwenang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan SKHMT yang dibuat oleh pejabat yang sudah tidak berwenang dan untuk menganalisis Implikasi Hukum Terhadap SKHMT jika dibuat oleh pejabat yang sudah tidak berwenang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKHMT) yang dibuat oleh pejabat yang sudah tidak berwenang terdegredasi menjadi akta dibawah tangan dan Implikasi hukum tidak dapat dijadikan sebagai pembuktian yang sempurna

The Responsibilities of The Land Deed Maker Official (PPAT) Against the Signing of the Deed on an Blank Certificate

The aim of this research is to identify the responsibilities of Land Deed Makers officials to sign the certificate on a blank blank. The method used in conducting research is the normative method with a statutory approach and a case approach. The results of this study are first, the legal arrangements for the responsibility of PPAT in making the deed of transfer of rights namely civil liability, regulated in PP No. 24 of 1997 concerning Land Registration and Civil Code. Administrative responsibility, regulated in PP No. 24 of 1997 concerning Land Registration and Regulation of the Head of BPN No. 1 of 2006 concerning Provisions for the Implementation of PP No. 37 of 1998 concerning Regulations of Position of Land Deed Forming Officer. Criminal responsibility, regulated in the Criminal Code. Responsibilities according to the Code of Ethics are regulated in the PPAT Code of Ethics. Second, the judge's consideration of the deed signed on a blank blank according to the Decision of the Supreme Court No. 959 K/Pdrt/2010 is a deed of legal defect that is declared invalid and null and void by law

ANALISIS HUKUM TENTANG PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DENGAN BUKTI AKTA DI BAWAH TANGAN SEBAGAI DASAR PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH)

Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah yang dikenal dengan sebutan Rechts Cadastar/LegalCadastar oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran ini menghasilkan Sertifikat sebagai tanda bukti haknya. Tujuan Peneliti untuk mengetahui efektivitas dan kekuatan peralihan akta di bawah tangan sebagai dasar pendaftaran pertama kali dan kekuatan sertipikat atas dasar peralihan hak atas tanah yang dibuat berdasarkan akta di bawah tangan.Penelitian ini dilakukan secara empiris untuk menganalisis peralihan hak atas tanah yang belum bersertipikat. Ketentuan lebih lanjut pendaftaran tanah menurut pasal 19 Ayat (1) UUPA diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kegiatan PRONA pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali baik secara sistematis maupun sporadik.Pada proses Pendaftaran Tanah dikenal dengan Peralihan hak atas tanah yaitu berpindah hak kepada orang lain baik melalui suatu perbuatan hukum maupun peristiwa hukum. Peralihan hak atas tanah menurut yuridis dilakukan secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan didaftarkan pada Kantor pertanahan Kabupaten/Kota. Hasil penelitian ini menunjukkan Kekuatan hukum peralihan hak atas tanah berdasarkan surat yang dibuat dibawah tangan sebagai bukti kepemilikan tetap sah dan diakui dalam penerbitan sertipikat, meskipun surat di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum seperti halnya akta yang dibuat secara autenti

Legal Effects of Sporadik Issuance of Certified Land

A certificate is a valid proof of ownership of land, but in this case the certificate does not apply if another person also controls the land. The purpose of this study was to analyze the strength of Sporadik law as the evidence of land tenure based on Law Number 5 of 1960 and analyze legal effects of Sporadik issuance of certified land. This study refers to the type of empirical normative research. It utilizes several approaches, including: 1) statute approach, 2) conceptual approach, and 3) sociological approach. The results of this study indicate that the strength of Sporadik issued must be in accordance with the procedures specified in the Government Regulation No. 24 of 1997 so that it has legal strength as the basis for the right to control over land. If the Sporadik issued is not in accordance with the requirements and provisions in the Government Regulation No. 24 of 1997, it cannot be used as the basis for the right to control over the land which can result in the absence of legal certainty and the appearance of disputes