365 research outputs found

    Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017

    Get PDF
    Praktik politik uang (money politic) termasuk dalam pelanggaran tindak pidana pemilihan termasuk di Pilkada serentak 2015. Tindak pidana ini seringkali terjadi tetapi sulit untuk diproses. Hal ini disebabkan oleh adanya kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu dalam melakukan penanganan yakni tidak adanya norma sanksi pidana, keterbatasan kewenangan Bawaslu dan perbedaan persepsi di Sentra Gakkumdu. Untuk itu upaya yang harus dilakukan dalam Pilkada 2017 adalah melakukan revisi UU dan pemberian kewenangan penuh Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pidana pemilihan, termasuk praktik politik uang

    Hubungan Jenjang Pendidikan Ibu dengan Kebiasaan Memberikan MP-ASI

    Get PDF
    The process of giving of MP-ASI is one diet that formed by person's eating habits and culture. In the process of giving MP-ASI, education level takes an important role on it. Method: The research design was correlational design. The research sample was 20 mothers in Posyandu Dayu Village, Nglegok Subdistric, Blitar. It was choosen using total sampling. The data was collected using questionnaire. The data was analysed using Spearman Rank Test. Result : The results showed by Spearman Rank correlation (Rho) that the  p value = 0,006. Discussion : Based on the results of the research it could be expected that mothers with 6-9 months baby more active to increase their knowledge in MP-ASI from electronic and mass media so that they could increase their capability of providing MP-ASI in the baby 6-9 months

    Encapsulated Curcuma aeruginosa: Inhibition Method of Bitter Receptor Cells from The Perspective of Wall Formation

    Get PDF
    Curcuma aeruginosa is one of the herbs with health benefits and has been used in traditional medicine, has the characteristic bitter taste, so that limited use was. The formation of walls in the active component coating process can minimize direct contact of bitter receptor cells in the oral peripherals so the perception of bitterness can be reduced. This study used a variation of the WPI concentration as the coating wall materials 10%, 15% and 20%. Formation of coating walls was analyzed using SEM later in the sensory test for effectiveness decreased level of bitterness. The addition of 10% WPI results in the best wall formation was in Curcuma aeruginosa, which could decrease perception of significant bitterness. In contrast to the addition of WPI 15% and 20% were found in an oval shape, craters and ruptures form on coating wall, reducing the protection of the core component and contact with bitter receptor cells in the oral peripheral resulting in bitters taste perception increasing

    Hubungan Peran Orang Tua dengan Sikap Remaja tentang Seks Bebas

    Get PDF
    Teenagers are the transition from children into adults whose duration varies depends on the social and cultural factors. Parents take an important role to improve the general knowledge of child and adolescent reproductive health in particular. Method: The research design was correlational design. The research sample was 30 student XI class in MAN Wlingi, Blitar Regency. It was choosen using purposive sampling. The data was collected using questionnaire. The data was analysed using Chi Square Test. Result: The results showed by Chi Square correlation (Rho) that the  p value = 0,001. Discussion: Based on the results of the research, it was recommended that parents not fully apply the authoritarian role to the teenager

    PERSEPSI GURU. KEPALA SEKOLAH, DAN WALI MURID TENTANG FENOMENA KEKERASAN DI DUNIA MAYA TERHADAP ANAK

    Get PDF
    In the current technological era many children are using social media. Children are more vulnerable to experiencing violence in cyberspace. The role of teachers, principals and guardians of students is needed to prevent the occurrence of violence in cyberspace. This study aims to determine the perceptions of teachers, principals, and guardians of students about the phenomenon of cyber violence against children. The subjects of this study were 4 teachers, 2 school principals, and 4 student guardians. Selection of subjects using purposive sampling technique. The object in this study is the perception of teachers, principals, and guardians of students about child violence in cyberspace. This research is a qualitative research with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The validity of the data uses triangulation techniques with data analysis using an interactive model consisting of data collection, data reduction, display data, and conclusion drawing. The results of the study show that from (1) the cognitive aspects of teachers, principals and guardians of students who know about child violence in cyberspace prevent children from violence in cyberspace. (2) Affective aspects, feelings of teachers, principals and guardians of students are good, if children experience violence in cyberspace feel sad and sad. However, in the context of finding children who experience violence in cyberspace is still classified as passive. Teachers, principals and guardians of students will take action if there is a complaint from the child. (3) Conative aspects, when in school teachers and principals tend to act to prevent violence by advising children, prohibiting the use of mobile phones in schools and not providing internet support facilities for children. At home, guardians provide supervision and advice if children access the internet

    Jual Beli Tanah Tegalan yang Belum Bersertipikat dan Akibat Hukumnya di Desa Singamerta Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara

    Full text link
    Hukum tanah di Indonesia didasarkan pada Hukum Adat. Hal ini terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Salah satu cara untuk menguasai atau memiliki hak atas tanah adalah dengan proses jual beli tanah. Sebelum melakukan jual beli, tanah harus didaftarkan terlebih dahulu ke Kantor Pertanahan agar memperoleh sertipikat tanah sebagai alat bukti kemudian, jual beli tanah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun, Kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan jual beli tanah yang belum bersertipikat. Masyarakat melakukan jual beli tanah secara hukum adat yaitu jual beli tanah di bawah tangan. Jual beli tanah tersebut hanya berdasarkan kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dalam penelitian ini setelah data primer dan data sekunder dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif.Penelitian ini dilakukan di Desa Singamerta Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara. Dari hasil penelitian di Desa Singamerta masih banyak masyarakat yang melakukan jual beli tanah tegalan yang belum bersertipikat di bawah tangan. Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, yaitu masyarakat tidak memahami mengenai prosedur jual beli tanah, ada anggapan bahwa proses jual beli tanah di bawah tangan itu cepat, dan ada anggapan bahwa mensertipikatkan tanah memerlukan biaya yang mahal dan proses yang lama. Akibat hukum jual beli tanah tegalan yang belum bersertipikat yang dilakukan secara di bawah tangan meskipun telah memenuhi syarat sah jual beli, namun peralihan hak atas tanah tersebut belum dapat didaftarkan kepada Kantor Pertanahan karena tidak memiliki akta jual beli tanah dari PPAT. Sehingga, kepastian hukum dan kepastian haknya belum didapat karena tanah tersebut belum bersertipikat. Jual beli tanah tegalan yang belum bersertipikat yang dilakukan secara di bawah tangan dapat menimbulkan masalah-masalah, penyelesaian dari permasalahan yang muncul yaitu melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan para pihak, apabila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka permasalahan tersebut diselesaikan melalui jalur Pengadilan Negeri

    Pemecahan Hak Atas Tanah Tidak Sempurna Dalam Sertipikasi Tanah Dalam Pembangungan Perumahan Bukit Cisalak Permai PT. Srimanganti Agung Lestari Di Kabupaten Sumedang

    Full text link
    Penelitian bertujuan untuk mengetahui proses pemecahan hak atas tanah tidak sempurna dalam sertipikasi tanah pembangunan Perumahan Bukit Cisalak Permai dan mengetahui status hukum tanah yang belum diajukan permohonan pemecahan hak atas tanah. Metode Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris dengan metode pengumpulan data data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah proses pemecahan hak atas tanah tidak sempurna dalam sertipikasi tanah dalam pembangunan Perumahan Bukit Cisalak Permai PT. Srimanganti Agung Lestari. Status Hukum terhadap tanah yang belum diajukan permohonan pemecahan hak atas tanah.Kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pemecahan hak hak atas tanah dapat diajukan oleh setiap orang yang sah di mata hukum. Permohonan pemecahan hak atas tanah tidak sempurna dilakukan PT. Srimanganti Agung Lestari dalam sertipikasi tanah dalam pembangunan Perumahan Bukit Cisalak Permai ini pada dasarnya menyalahi peraturan yang ada dan memiliki persamaan dengan pemisahan hak atas tanah. Status hukum terhadap tanah yang belum diajukan permohonan tetap memiliki status hukum sama seperti bidang tanah semula

    ANALISIS PERMINTAAN TELUR AYAM RAS DI KABUPATEN SUKOHARJO

    Get PDF
    Iin Ananingsih. H0304076. Tahun 2011. Analisis Permintaan Telur Ayam Ras Di Kabupaten Sukoharjo di bawah bimbingan Ir. Sugiharti Mulya H, MP dan Erlyna Wida Riptanti, SP., MP. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan telur ayam ras di Kabupaten Sukoharjo dan menganalisis elastisitas permintaan telur ayam ras di,Kabupaten Sukoharjo. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sedangkan pengambilan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive). Kabupaten Sukoharjo digunakan sebagai lokasi penelitian karena berpotensi dalam konsumsi dan pemasaran telur ayam ras. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan untuk mengestimasi fungsi permintaan adalah metode non linear berganda dengan asumsi klasik. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan: Qdt = -13,968 X1t0,104 X2t - 0,336 X3t -0222 X4t0,273 X5t 2,055 X6t0,240 Model tersebut memiliki nilai R2 adjusted sebesar 94,5% berarti bahwa besarnya sumbangan variabel harga telur ayam ras, harga telur itik, harga daging ayam ras, harga beras, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita terhadap variasi permintaan telur ayam ras di Kabupaten Sukoharjo sebesar 94,5% sedangkan sisanya 5,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.Pada uji F diketahui bahwa variabel yang digunakan secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap permintaan telur ayam ras di Kota Surakarta secara signifikan pada tingkat kepercayaan 90%. Koefisien elastisitas harga telur ayam ras (0,104) karena kurang dari satu maka bersifat inelastis. Elastisitas silang harga telur itik (-0,336) dan harga daging ayam ras (-0,222), nilai elastisitas bertanda negatif berarti merupakan barang komplementer bagi telur ayam ras. Elastisitas silang harga beras (2,055) menunjukkan beras merupakan subtitusi bagi telur ayam ras. Sedangkan elastisitas pendapatan (0,240) menunjukkan bahwa telur ayam ras merupakan barang normal. Saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya pemerintah Kabupaten Sukoharjo lebih meningkatkan pembinaan peternakan ayam ras petelur dalam kemampuan dan ketrampilan baik teknis maupun sosial ekonomi untuk meningkatkan pendapatan peternak serta meningkatkan produksi. Sehingga mampu mencukupi kebutuhan telur ayam ras di Kabupaten Sukoharjo

    Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No.6 Tahun 2008

    Full text link
    Hampir di setiap daerah terdapat sengketa tanah, salah satunya di Sumatera Barat yang memakai sistem kekeluargaan Matrilineal, dimana hak-hak perempuan diutamakan dibanding dengan hak-hak yang diperoleh laki-laki, tidak terkecuali pengelolaan Pusako. Hal tersebut cukup menarik untuk diteliti dengan pokok permasalahan apa saja kewenangan Kerapatan Adat Nagari dan bagaimana Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat yang juga merupakan Pusako masyarakat Minang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kewenangan KAN Koto Baru dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat dan proses penyelesaian sengketa tanah ulayat itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis empiris didasarkan pada data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian kewenangan KAN Koto Baru adalah mengurus urusan hukum adat dan juga menyelesaikan perkara adat salah satunya sengketa tanah ulayat/ pusako

    Penerapan Hukum Adat Minang Kabau Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah (Studi Di : Suku Chaniago Di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Kota Sarilamak)

    Full text link
    Hukum Waris menurut hukum adat Minangkabau dalam suku Chaniago di Nagari Guguak VIII Koto di Minangkabau sejak dahulu sampai sekarang berlaku sistem matrilineal. Menurut hukum adat Minangkabau, seseorang atau satu kaum mendapat warisan dari neneknya atau dari mamaknya, yang merupakan harta pusaka tinggi, menurut hukum adat hanya sekedar menguasai atau memakai harta pusaka, akan tetapi tidak dibolehkan menjual atau menghibahkan harta kepada siapapun. Akan tetapi seiring dengan berjaannya waktu, penggunaan harta puasaka tinggi ini mengalami pergeseran, karena beberapa faktor seperti, pendidikan, perantauan, ekonomi dan lainnya. Sehingga harta pusaka tinggi dapat dijual akan tetapi harus atas persetujuan mamak kepala kaum dan seluruh kaum
    • …
    corecore