Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe)

This study is aimed to analyze the application of PSAK No. 102 about murabaha accounting system on shariah microfinance institutions Baitul Qiradh Afdal Lhokseumawe Regional. Thisstudy uses descriptive analyses method. The data used is primary data obtained directly by interview , and secondary data through documentation and study of literature.The results showed that the application of the murabaha accounting system on shariah microfinance institutions Baitul Qiradh Afdal Lhokseumawe Regional with PSAK No. 102 about murabaha accounting has not been fully run in accordance with the applicable rules. Keywords—Murabahah, PSAK No. 102, Baitul Qirad

Korupsi, Politik dan Pilkadal dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung mendorong terjadinya korupsi dikarenakan proses pemilan tersebut. Sejak masa persiapan hingga pemilihan membutuhkan uang yang banyak. Para kandidat akan mengupayakan untuk memperoleh uang yang dikeluarkanya saat pemilihan dengan cara yang tidak sah. Jika uang diperoleh dari investor maka korupsi, kolusi dan nepotisme tidak dapat dihindari.UU. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan hukum pemilihan kepala daerah langsung masih mengandung kekurangan. Selain sanksi pidana, UU. No. 32 tahun 2004 belum mengantisipasi kecurangan yang dilakukan incumbent saat mnggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi ketika mencalonkan dirinya kembali.Korupsi menghasilkan politik busuk dan politik yang busuk akan menimbulkan korupsi lainnya. Oleh karena itu, kedepannya, sistem pemilihan kepala daerah langsung dalam UU No. 32 tahun 2004 harus dievaluasi dengan pertimbangan dari sisi biaya dan manfaa

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN WILAYAH PERMUKIMAN DI KELURAHAN NGAGELREJO KOTA SURABAYA

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN WILAYAH PERMUKIMAN DI KELURAHAN NGAGELREJO KOTA SURABAYA   M. Fikri Amrullah Mahasiswa S1 Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, [email protected] Dr. Nugroho Hari Purnomo, S.P., M.Si. Dosen Pembimbing Mahasiswa Abstrak   Kelurahan Ngagelrejo merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan permukiman tinggi di Kota Surabaya. Kelurahan ini menarik diteliti karena seluruh tanahnya berstatus milik pemerintah yang legalitasnya dibuktikan dengan adanya surat ijo, namun menjadi permukiman masyarakat umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pertumbuhan dan perkembangan permukiman serta faktor yang mempengaruhi pertumbuhan permukiman di Kelurahan Ngagelrejo. Penelitian kualitatif fenomenologi ini perolehan informasinya ditentukan secara  triangulasi,  data dokumen perkembangan kota Surabaya, serta informan kunci dan ahli. Pendekatan analisis yang digunakan adalah proses keruangan, tetapi analisis dalam bahasan artikel ini terbatas pada proses awal pertumbuhan ruang Kelurahan Ngagelrejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permukiman mulai terbentuk pada tahun 1957 kemudian mengalami perkembangan sampai tahun 1999. Faktor  yang mempengaruhi pertumbuhan permukiman di Kelurahan Ngagelrejo adalah tanah yang murah, kebijakan pertanahan pemerintah yang longgar, serta adanya jaringan keluarga dan pertemanan para pemukim. Perkembangan yang terjadi juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial di masyarakat yang menjadikan rendahnya interaksi antar individu maupun kelompok karena tingginya intensitas waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Serta hilangnya adat istiadat yang telah melekat pada masyarakat.   Kata Kunci: perkembangan, pertumbuhan, permukiman

Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Revocation of the right to vote and be elected in public office as an additional penalty applied to the defendant allows corruption cases. This research aimed (1) to investigate and analyze the relevance of the annulment of the vote right for the public position election of the corruption prisoners as seen from the perspective of the criminal aims; and (2) to investigate and analyze the factors effecting the annulment of the vote rights for the public positions  of the corruption prisoners. The research was conducted in Jakarta city by choosing the institutions relevant to the problem s of this thesis; they were the corruption eradication commission (KPK), Jakarta first thesis instance court, constitutional court, and the supreme court. The method used was the empirical study of the normative law. The nature of the research was descriptive using the primary and secondary data collected from the documents and interview techniques as well as reading the materials related to the exixting problems. The collected data were the analyzed using the qualitative descriptive analysis. The research result revealed that the imposition of the right to vote and to be voted for the public positions as the additional penalty was considered relevant to the purpose of the punishment,  I,e. to give retaliation and deterrent effect against the perpetrators of corruption. The law enforcement continued to expect that this additional punishment could prevent further corruption actions in the future. The factors effecting the implementation of the annulment of the right to vote and be voted for the public positions were already stated  clearly in the  law No. 31 of 1999 about the amendment of the criminal action corruption Jo the law  No. 20 of 2001 about the amendment of the law No. 31 of 1999 about the eradication of the corruption criminal  action, and the code of criminal law. As for its legal material, the conditions and mechanism of the annulment of the right to vote and be voted for public positions should be stated more clearly

Students English Speaking Ability

This Study is intended to assess students\u27 English speaking ability in Syaikh Zainuddin Islamic Senior High School NW Anjani East Lombok which includes; the categories of students\u27 English speaking ability, the problems are experienced by students when they speak English and factors affect students\u27 English speaking ability. The data was collected through audio and video recording of students\u27 group discussions and depth interviews with the headmaster, English teachers, language advisors and students. The data was analyzed using descriptive qualitative and quantitative method. The results of this study are; first, the categories of students\u27 English speaking ability are 86.8 % students in high, 11.2 % student medium and 2.8 % in the low category. Second, the problems are experienced by students when they speak English are; difficult to begin, vocabularies mastering, pronunciation, and grammatically, and third, factors affect students\u27 English speaking ability are; environment, learning method, control, language rules, rewards, and punishments

Confirming Domestic Identity, Supporting Public Commitment (the Case of Tuan Guru\u27s Wife in Lombok West Nusa Tenggara Eastern Indonesia)

Berbeda dengan Tuan Guru (pemimpin agama) yang merupakan figure penting dan berpengaruh, bukan hanya agama tetapi juga politik dan budaya, di Lombok, para istri mereka bukanlah tokoh dunia publik. Pengamatan demikian mungkin saja mengindikasikan terjadinya proses domestikasi yang lalu mengakibatkan subordinasi dalam relasi keluarga Tuan Guru. Penelitian ini menawarkan nuansa dan pemahaman lain dalam melihat relasi gender pada keluarga Tuan Guru, dengan menggarisbawahi cairnya demarkasi ruang public dan private yang terjadidi dalamnya. Penelitian ini mengungkap bagaimana sesungguhnya para istri Tuan Guru memposisikan dirinya dalam relasi kuasa pernikahan yang memberikan kesan bahwa relasi gender itu tidak linier dan kaku tetapi kompleks dan cair. Pembagian ruang public dan private adalah isu penting bagi gerakan feminis.Agama, negara, dan keluarga dikritisasi sebagai lembaga-lembaga yang melanggengkan istrinisasi karena mereka masing-masing adalah dasar bagi, alat untuk, dan tempat bagi suburnya budaya patriarkhi. Ideologi gender yang dianut oleh Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam UU perkawinan No 1/1974 misalnya membenarkan dikotomi laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan adalah iburumah tangga. Negara,melalui system hukumnya, secara aktif memapankan pembagian yang kaku ini sembari menyamarkan berbagai fakta yang terjadi tentang bagaimana sesungguhnya perempuan Indonesia menegosiasikan pembagian yang kaku tersebut. Berdasarkan interview mendalam dengan para istri Tuan Guru dari tiga pondok pesantren yang terbesar di Lombok, penelitian ini mengungkap bahwa pembagian ruang public dan privat dalam keluarga Tuan Guru adalah sebuah cara untuk menegaskan identitas domestic seorang istri dan mendukung komitmen publik para Tuan Guru. Dalam beberapa poin, cara pandang ini memang mengadopsi ideologi yang ditanamkan oleh Negara sebagaimana dikemukakan di atas, tetapi dengan beberapa modifikasi. Garis pemisah antara ruang public dan domestic tidak selalu jelas karena para istripun bertanggungjawab dan terlibat aktif dalam kehidupan pesantren termasuk dalam bidang managemen, pendidikan, keuangan serta aktif berpartisipasi dalam pengembangan dan tanggungjawab social lembaga pesantren. Keterlibatan public istri tuan guru tersebut, hanya saja, bukan atas nama gerakan aktivisme atau pembebasan perempuan, tetapi lebih sebagai mendaulatkan diri mereka sebagai pemain belakang layar yang sangat menentukan keberhasilan perjuangan sosial para Tuan Guru. Di sinilah letak kompleksitas relasi gender itu

PENERAPAN INOVASI TEKNOLOGI DUO MODEL RUMAH PRODUKSI IKAN VACUUM DAN MESIN PENGADUK PINTAR ABON SANGRAI PADA MASYARAKAT PESISIR PANTAI UJUNGE DESA MADELLO KABUPATEN BARRU

Tujuan pengabdian masyarakat ini untuk memberikan edukasi melalui pengenalan alat produksi, pelatihan dan pendampingan kepada kelompok nelayan dalam mengatasi masalah hasil tangkapan nelayan sebagai upaya peningkatan usaha mitra.  Metode pelaksanaan pengabdian ini dengan pelatihan dan pendampingan secara partisipatif. Instrument evaluasi kegiatan ini dengan evaluasi comparative before-after yang dianalisis secara deskriptif. Jumlah peserta yang terlibat pada pengabdian ini sebanyak 20 orang. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta terhadap inovasi produk dari bahan dasar ikan menjadi olahan ikan bakar vacuum dan abon sangrai ditambah dengan alat produksi yang memberikan kemudahan memulai usaha ini. Target luaran dari pengabdian ini adalah penerapan iptek berupa: rumah suhu pembakaran ikan, mesin pengaduk pintar sangrai, resep standar abon sangrai, desain label kemasan dan akun toko online. Hasil evaluasi pada kegiatan pengabdian ini menunjukkan 83% peserta merasa “sangat puas” dengan adanya bantuan alat dan pelatihan untuk memulai usaha baru di desa Madello, 17% peserta merasa “puas”, 0% “tidak puas” dan 0% “sangat tidak puas”. Pendampingan pada kelompok ini akan terus dilaksanakan hingga usaha baru mandiri terbentuk, memiliki perizinan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) sehingga produk layak di edarkan secara legal

Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan

As we have seen that corporation te Criminal Code is not the matter of criminal law, so corporation certainly is unreliable criminally. Furthermore if bank Is made for crimepurposeso the direction will be a white color. Under this condition, it means that there no economical victims normatively on banking. The following would be elaborated the problem above from the political perspective of criminal law