REPRESENTATION OF POLITICAL ROLE OF BUNDO KANDUANG IN THE REGIONAL GOVERNMENT SYSTEM IN STRENGTHENING LOCAL DEMOCRACY IN WEST SUMATERA

This paper intends to describe in depth the representation of the political role of political parties in strengthening local democracy in West Sumatra after returning to the regional government system that changed the political system of local government in Minangkabau. Through Regional Regulation No. 2 of 2007 concerning the Principles of Regional Government, the political system of local government in West Sumatra is based on the concept of "Basandi Syarak Customary, Syarak Basandi Kitabullah". With this concept, the implementation of regional government implemented in the context of local democracy comes from three elements, one of which is the custom of Bundo Kanduang (female figure) who represents women in the area. Representation and political role of women as part of the administration of regional government, their position is formally within the Regional Musyawwah Agency (BAMUSDA). Bundo kanduang is one of the traditional institutions which is a representation of women in the area. His main task is to preserve the culture and customs of Minangkabau based on Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Changes in the structure of the local government system in West Sumatra have shifted the representation and role of women who were previously only guardians of the continuity and preservation of customs

Demokrasi Komunitarian Pada Sistem Pemerintahan Tradisional Kemargaan di Sumatera Selatan

Penelitian ini memfokuskan pada penelusuran sejarah masa lampau mengenai praktik politik Demokrasi Komunitarian pada sistem Pemerintahan Kemargaan Tradisional di Sumatera Selatan. Perlu diketahui, bahwa Pemerintahan Kemargaan, merupakan salah satu dari sistem pemerintahan adat tradisional yang tersebar pada sebagian besar klan-klan dan suku masyarakat di wilayah Uluan di Sumatera Selatan. Wilayah Uluan sebagai daerah dataran tinggi pedalaman, menjadi basis dari pemerintahan tradisional Kemargaan yang secara otonom berdiri sendiri dan terhimpun dalam kesatuan komunitas politik berdasarkan pada basis genelogis dan territorial. Penelitian ini, merupakan penelitian kualitatif-deskriptif, dengan metode sejarah. Data dalam penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta didukung oleh data lliteratur yang dianalisis menggunakan pendekatan teori Demokrasi Komunitarianl. Hasil dari penelitian ini, menemukan bahwa sistem pemerintahan Kemargaan pada sebagian besar masyarakat Uluan di Sumatera Selatan dalam praktik politik dan pemerintahannya sangat menunjunjung tinggi prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai Demokrasi komunitarian dengan berpedoman pada Undang-undang Simbur Cahaya sebagai hukum adat tertinggi yang menjadi landasan formal yang mengatur etika politik dan kebaikan bersama dari masyarakat komunitas pemerintahan Kemargaan di masa lalu

Pemerintahan Desa dan Demokratisasi Pasca Orde Baru

Penelitian memfokuskan pada proses demokratisasi pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia melalui analisis pada beberapa peraturan terkait dengan pengaturan dari pemerintahan desa di Indonesia, yang dimulai pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 pada masa Orde Baru berkuasa, lalu pada Undang- Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan yang terakhir Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selanjutnya metodelogi dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskripstif dengan menggunakan metode library research, yang menggunakan pendekatan teori desentralisasi, demokrasi dan pemerintahan desa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses demokratisasi pemerintahan desa di Indonesia, baru dimulai pada pasca reformasi dengan keluarnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang juga mengatur mengenai kedudukan desa, yang terdapat pada Bab XI, pada bab tersebut terdapat beberapa aturan yang menjelaskan mengenai perubahan institusional pada Lembaga Masyarakat Desa (LMD) menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD). lalu dilanjutkan pada Undang-Undang No 32. Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai revisi dari Undang-undang sebelumya, dijelaskan pada bab yang sama, Bab XI bagian ketiga mengenai kedudukan dan fungsi BPD dalam menetapkan peraturan desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Terakhir dengan keluarnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjadi penyempurna dari peraturan-peraturan sebelumnya, bahwa desa memiliki hak otonomi dan kewenangan dalam penyelenggaran pemerintahan yang lebih demokratis

DINAMIKA REPRESENTASI PERAN POLITIK BUNDO KANDUANG DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI MODEREN DARI REPRESENTASI SUBSTANTIF MENUJU REPRESENTASI FORMAL DESKRIFTIF

This study focuses on the representation and political role Bundo Kanduang in Nagari government system. Post back to the village government, through the Regional Regulation No. 9 of 2000 on the Principles of system of village government, in accordance with the policy, which instructed about the representation Bundo Kanduang as part of the political system in the village, bahwasannya provide opportunities for role Bundo Kanduang to sit in formal government institutions in villages namely Bamus institutions and BMAS. Formal representation Bundo Kanduang today, experienced a shift in the role, as the two major constraints, among others, the non-functioning (vacuum) Institutional Bundo Kanduang as the basis of empowerment and increase political awareness Bundo Kanduang in Nagari, due to the dilemma of culture shock, to changing circumstances politics come to give effect to the erosion of the locality indigenous Minangkabau, and also very minimal attention from Sthokeholder the sustainability Institutional Bundo Kanduang, because of political understanding and sruktur politics in Nagari, generally is still held and dominated by men, so it is still difficult to providing a fitting representation space for Bundo Kanduang, and it makes sense to representation and the role of Bundo Kanduang until now have only been in the formal level descriptive. Keywords : Political Representation, Role Bundo Kanduang, Government Nagar

DEMOKRASI LOKAL DI SUMATERA BARAT Memahami Pendekatan “Self Governing Community” Pada Sistem Pemerintahan Nagari Modern di Minangkabau

Nagari Government in Minangkabau is one of the traditional government based on a self-governing community. In the past, when there has been no modern state, villages are already implementing a democratic system that is based on values and religious customs (adat basandi syarak, syarak basandi Qur'aan) primarily regulate people's lives. In government Traditional Nagari, Nagari led by a prince elected deliberation in traditional institutions with the involvement of elements of the existing indigenous representative Dinagari (Ninik Mamak, Ulema, Cadiak Clever, Bundo Kanduang and Youth). When MasaOrde New with the enactment of Law No. 5 of 1979 on Village Governance, government Nagari underwent a change governance system, from the traditional government toward modern government, Nagari then changed its name into the village, causing the traditional government (self governing community) based on customs Nagari be hilang.Pasca Reform, with the advent of Law No. 22 of 1999 on Regional Autonomy, provide an opportunity to revive the Nagari government implemented through the Regional Regulation No. 10 Year 2000 on the Principles of Nagari administration, which officially marks the West Sumatra back again to the system Nagari administration (self governing community). Keywords : Local Democracy, Self Governing Community, Government Nagari Moder

Prinsip – Prinsip Good Governance dalam Pemerintahan Dinasti Umayyah (Kajian Pada Masa Pemerintahan Islam : Muawiyah Bin Abu Sufyan 661-668 SM)

AbstractThe study in this paper is to discuss the principles of good governance applied in the administration system of Islamic governance in the Umayyad dynasty in Shia (Damascus) especially during the Muawiyah period of Bin Abu Sufyan. It is very interesting to study more deeply in the Umayyad administration system during the period of Muawiyah ibn Abu Sufyan's leadership, there was a major breakthrough in his administration with the open concept of Roman (Byzantium) Muawiyah Bin Abu Sufyan pioneering and pioneering the birth of the first bureaucratic system and state system in the history of civilization in Islamic government in the world. The bureaucratic system and the government system of the government of Muawiyah Bin Abu Sufyan, later became a reference for the system of Islamic governance in the future even today. The system of government during the Muawiyah bin Abu Sufyan period was in general and structured. For the sake of creating a good and directed governance system, several government departments (bureaucracy) and state institutions with different tasks, roles and functions for each department. The presence of the bureaucratic system and the government system is very helpful in the governance process, including the bureaucratic system, namely office work (postal correspondence), departmental stamps, transportation offices, secretarial offices, financial offices and trade watch offices, while the government system is implemented with a guard office  and police station.Keywords: Good Governance, Ummayah Dynasty Government System, Muawiyah Bin Abu SufyanAbstrakStudi dalam tulisan ini adalah membahas mengenai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance )  yang diterapkan dalam sistem administrasi pemerintahan Islam pada dinasti Umayyah di Syiah (Damaskus) khususnya selama periode kepemimpinan Muawiyah Bin Abu Sufyan. Sangat menarik untuk dikaji lebih dalam lagi bahwa dalam sistem administrasi Umayyah pada periode kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan, telah  terjadi terobosan besar pada pemerintahannya denga mengadopsi konsep pemerintahan dari Romawi (Byzantium) Muawiyah Bin Abu Sufyan telah merintis dan mempelopori lahirnya sistem birokrasi dan sistem keamanan negara pertama dalam sejarah peradaban pemerintahan Islam di dunia. Bahkan sistem birokrasi dan sistem institusi keamanan dari pemerintahan Muawiyah Bin Abu Sufyan, kemudian menjadi acuan bagi sistem pemerintahan Islam dikemudian hari bahkan hingga saat ini. Sistem pemerintahan selama periode kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan dikelola secara teratur dan terstruktur. Demi menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan terarah, beberapa departemen pemerintah (birokrasi) dan lembaga keamanan negara  dibentuk dengan pembagian tugas, peran dan fungsi  yang jelas bagi masing-masing departemen. Kehadiran dari sistem birokrasi dan sistem keamanan tersebut secara sistematis sangat membantu dalam proses pemerintahan, diantara dari sistem birokrasi tersebut,di antaranya adalah kantor pos (korespondensi pos), stempel departemen, kantor transportasi, kesekretariatan, kantor keuangan dan kantor pengawas perdagangan, sedangkan sistem keamanan diimplementasikan dengan kantor pengawal dan kantor polisi.Kata kunci: Good Governance, Sistem Pemerintahan Dinasti Ummayah, Muawiyah  Bin Abu  Sufya

PERAN DAN PARTISIPASI POLITIK ORGANISASI NASYIATUL AISYIYAH DALAM MENGINTERNASASIKAN KEBIJAKAN BERPERSPEKTIF GENDER DI KOTAPALEMBANG TAHUN 2016

This research focuses on the role and political participation of Nasyiatul Aisyiyah organization in internalizing gender perspective policy as a reference for local government in formulating a gender responsive regional regulation in Palembang City. This research was conducted at provincial Nasyiatul Aisyiyah Organization (PWNA), city level, to the level of twig that existed all sub-district in Palembang city. Theories and Concepts used in answering research questions using Role theory, and Political Participation, while the method in this study, using qualitative analytical research methods using primary data types obtained directly from the object of research by spreading research questions to informants consisting of all The administrators of the Nasyiatul Aisyiyah Organization from the regional / provincial (PWNA), regional / city (PDNA) levels, to the sub-district / branch level (PRNA). From the research, it was found that the role of political participation of Nasyiatul Aisyiyah organization in internalizing the gender perspective policy in Palembang City, firstly done through internal organization program such as Family Learning Center with institutional strengthening and cadre, in order to have capacity in responding the problem Women as part of public policy. Extradition programs that have been carried out are cooperation and MOU with BNN in handling Drug hazard, and also held an auditor with Child and Women Protection Agency of South Sumatera Province in providing Lactation Room in several public places.Keywords : Role, Political Participation, Nasyiatul Aisyiyah, Gendered Perspectives Polic

IMPLEMENTASI PERATURAN DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERNIKAHAN DI KECAMATAN KEMUNING KOTA PALEMBANG

The research aims to find out how the implementation of marriage regulations, Marriage Law no.  16 of 2019 in Kemuning District, Palembang City.  The research method used is a descriptive method with a qualitative approach.  Data collection techniques used include observation, interview and documentation methods, as well as sampling techniques, namely, with individuals and groups who may have information about the subject being studied.  Qualitative descriptive method was used as a research method.  As data collection methods, observation, survey and documentation methods were used, as well as sampling methods, namely, people who knew the subject of investigation in Kemuning District, Palembang City.  Furthermore, the results of the analysis and field results of this research use Van Metter and Van Horn's theory which includes 6 indicators, namely size and policy, resources, implementation characteristics, implementation attitude, communication between organizations, economic, social and political environment. This indicates that the government itself has not implemented it effectively.  good and optimal Decree Law No. 16 of 2019 concerning Marriage in Kemuning District, Palembang City.  The unfavorable social, economic and political environment causes the implementation of Law No. 16 concerning Marriage to not run smoothly and optimally.  Based on the research conducted, it was found that the implementation of the marriage dispensation by the Office of Religious Affairs (KUA) in Kemuning District, Palembang City has not run well and optimally because the local government has not been optimal and the social, economic and political environment has not run well and optimally.   Keywords: Implementation; Marriage; Dispensatio

SISTEM PEMERINTAHAN DESA DALAM TINJAUAN SEJARAH POLITIK DI INDONESIA

The system of village governance in Indonesia has undergone various tidal history and political processes. The history and political process that colored the lowest system of government in Indonesia, has been started since the colonial period of Dutch colonization to the Japanese invaders, it is proven through the intervention of both Dutch colonial and Japanese in the governance system of village governance in the state and politics in Indonesia. During the Dutch administration period, the regulation of village governance was regulated in I.G.O. Stb. 1906-83 (Inlandsche Gemeente Ordonantie Java en Madoera) and I.G.O.B. Stb. 1938-490 yo.681 (Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten). While the Japanese colonial period, the regulation of the village government system is regulated in Osamu Seirei regulation No.27 of 1942. Not stop there, after Indonesia's independence, especially during the Old Order government, the regulatory policy on village governance system was then reinforced by Law no. 19 of 1965 on Desa Praja in lieu of the policy of I.G.O, I.G.O.B and Osamu Seirei. And the last time when the New Order government came to power, the village government system experienced the most significant change with the enactment of Law No. 5 of 1979 on Village Government, where Law No. 5 of 1979 became a phenomenal law that lasted long enough period of reform.Keywords : Village Governance System, Political History of Indonesi

STRATEGI COLLABORATIVE GOVERNANCE PEMERINTAH DESA TULUNG SELAPAN TIMUR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN TULUNG SELAPAN TAHUN 2022

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Strategi Collaborative Governance Pemerintah Desa Tulung Selapan Timur Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tulung Selapan Tahun 2022. adapun teori yang di gunakan pada penelitian ini yaitu teori Collaborative Governance Menurut Ansell dan Gash yang memiliki beberapa indikator teori seperti kondisi awal, desaign institusi, kepemimpinan dan proses kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dalam penanganan sampah di Desa Tulung Selapan Timur ialah dengan terlaksananya program pengelolaan sampah secara berkelanjutan di mana bentuk kolaborasi dari pemerintah desa sebagai penyedia program dan fasilitas, serta pabrik sampah sebagai pelaksana program dan masyarakat sebagai pendukung atas terlaksana nya program tersebut saat ini telah berhasil dan mampu menjalankan program pengelolaan sampah ini dengan baik dan berkelanjutan.Hal ini dapat di buktikan dari tersedianya fasilitas seperti montir pengangkut sampah dan terlaksananya program pengelolaan sampah seperti pemisahan sampah sesuai jenis