Etika Bisnis Dan Legalitas Hukum Terhadap Pinjaman Online Dalam Persfektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Business is an exchange of goods, services or money that is mutually beneficial or provides benefits to one another. However, as owners and consumers, they must understand business ethics and principles in doing business so as not to injure each other. Currently, many service institutions provide convenience in providing online loans but do not see the legal rules and do not comply with OJK rules so that when there is a problem they only blame one party. The aim of this research is to provide an explanation for producers to complete their administration either formally or materially. This research method uses normative law and Islamic law methods. In order to better understand the concept of Islamic law and positive law in providing online loans. The results of the research as producers and consumers must complete the requirements and there must be legality in writing and online. So that when there is a problem, it can be processed legally. In Islamic law if it is not in accordance with sharia principles. The agreement in the online loan is invali

Tinjauan Batas Usia Perkawinan Dalam Persfektif Psikologis dan Hukum Islam

Psychologically, Human Age Limits include, First, Childhood. Second, Adolescence, Third Adulthood, Fourth, Old Age. At the Adult Stage is calculated at the age of 21 years to about 40 years. Means that the age of marriage aged 19 years does not include the adult category. In general, marriage problems between men and women are not seen from the age factor but age limits affect the maturity of thinking and human development psychologically. Especially in the case of marriages that need to be considered is the age of maturity, since the enactment of Law No. 16 of 2019 concerning amendments to Law No. 1 of 1974 concerning marriages, the current marriage age limit between men and women is equal to the age of 19 years. Of course this becomes a problem, because at that age according to the psychological development of the ego is still relatively high. So the cause of early divorce at the age of about 25 years and over

Efektivitas Pembagian Harta Gono - Gini Pasca Perceraian dalam Persfektif Yuridis Sosiologis

Istilah Gono Gini  yang dikenal oleh budaya atau adat yang berkembang di Indonesia adalah harta bersama, Harta Gono Gini  merupakan hasil harta bersama yang dimiliki oleh pasangan yang sudah menikah. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 menegaskan “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemugkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri” dan Pasal 86 sebagai berikut: a) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. b) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Pasal 97 Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan di dalam UUD No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35 di atur. a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama. b. Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Jika dicermati Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 dan 97 tentang Harta Bersama tidak memberikan keseragaman  Hukum Islam dalam  penyelesaian Harta bersama apabila terjadi perceraian. lalu, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 37, Jika dicermati juga maka Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya, tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian, hal ini tentu menjadi problem sosial hukum. jika penyelsaian dan penetapan Harta bersama tersebut tidak efektif  dan  adil dalam pembagiannya. Maka, rentan konflik antara pasangan suami istri kemungkinan bisa terjadi

Konversi Kitin Menjadi Kitosan dari Limbah Industri Ebi

Chitin can be transformed into chitosan by deacetylation process using chemical methods. Chitosan many applied in various fields especially in the field of biomaterials. The purpose of this research to study the effect of the mass ratio of chitin and NaOH volume of the reaction time in the process of deacetylation. Shrimp shells in the puree with a size of 50 mesh. Chitin in shrimp shell powder are in isolation with process deproteination and demineralization. Chitin which has been synthesized and then transformed into chitosan by deacetylation process operating conditions with a temperature of 120oC, stirring speed of 150 rpm, the mass ratio of chitin and NaOH 50% volume 1:15, 1:20, 1:25 (w/v) and time reaction of 0.5; 1; 1.5; 2; 2.5 and 3 hours. The results showed that increasing the value of the mass ratio of chitin and NaOH volume of the reaction time resulting in increased degree of deacetylation and depreciation ash content and yield of chitosan, while the water content does not have a significant effect. On the addition of NaOH volume 15 , 20 and 25 ml , and the reaction time of 0.5 ; 1; 1.5; 2; 2,5; 3 hours have the value of yield, moisture content, ash content, degree of deacetylation and molecular weight respectively ranged from 86.6-63.5%, 1.21-1.00 %, 1.93-1.06 %, 67.52-86.09 % and 2,699 x109-2,9334 x109 g/mol

DIPLOMASI ISLAM: PENDIDIKAN NILAI-NILAI ISLAM DAN KAPITALISASI

This paper seeks to review the concept of Islamic diplomacy with an approach to the education of Islamic values ​​in the form of capitalization, the method used in this paper is a qualitative approach, with a perspective of library studies, data sources used in the form of writing, whether journals, books, or the web that support the theory raised , then selected and then analyzed, and the results of this paper, so that Islam can master world diplomacy, that is by mastering world science, by creating concepts and organizations that are ready to accommodate world scholarship, such as Scopus or others. If this concept and organization becomes successful, an organization can automatically provide diplomacy in the field of education and science, then it is socialized to become a world scientific body

Pengaruh Rasio Massa Kitin/naoh dan Waktu Reaksi terhadap Karakteristik Kitosan yang Disintesis dari Limbah Industri Udang Kering

EFFECTOFCHITINMASS/NaOHRATIOAND REACTION TIMEON CHARACTERISTICS OFCHITOSAN SYNTHESIZEDFROMWASTEOFDRIED SHRIMPINDUSTRY. Chitosan is a polymer can be prepared from chitin using deacetylation process. The purpose of this research is to study the effect of ratio of chitin mass to NaOH volume and reaction time on characteristic of chitosan synthesized fromwaste of dried shrimp industry. Firstly, chitin was isolated from shrimp shell waste with deproteination and demineralization methods. Subsequenly, chitin was transformed into chitosan by deacetylation process at 120°C, stirring rate of 150 rpm, ratio chitin mass to NaOH volume of 1:15, 1:20, 1:25 (w/v) and reaction time of 0.5 to 3 hours. This research result indicate that when ratio of chitin mass to NaOH volume increase, the degree of deacetylation of chitosan increased also but the amounts of ash and yield of chitosan decrease, whereas water content not appear significant effect. Degree of deacetylation of chitosan is 85,7% with ratio chitin mass to NaOH volume 1:15 during 3 hours, then it increase to 86,1% after ratio chitin mass to NaOH volume increased ratio to 1:25.Yield of chitosan is in the range 86.6%to 63.5%, water content is 1.2%to 1.0%,and amount of ash is 1.9% to 1.1%

PENGARUH RASIO MASSA KITIN/NaOH DAN WAKTU REAKSI TERHADAP KARAKTERISTIK KITOSAN YANG DISINTESIS DARI LIMBAH INDUSTRI UDANG KERING

PENGARUH RASIO MASSA KITIN/NaOH DAN WAKTU REAKSI TERHADAP KARAKTERISTIK KITOSAN YANG DISINTESIS DARI LIMBAH INDUSTRI UDANG KERING. Kitosan merupakan polimer yang dapat dibuat dari kitin menggunakan proses deasetilasi. Tujuan penelitian ini untuk mempelajari pengaruh rasio massa kitin dengan volume NaOH dan waktu reaksi terhadap karakteristik kitosan yang disintesis dari limbah industri udang kering. Kitin diisolasi dari cangkang udang dengan metode deproteinasi dan demineralisasi. Deasetilasi kitin dilakukan pada suhu 120 °C, kecepatan pengadukan 150 rpm, rasio massa kitin dengan volume NaOH 1:15, 1:20, 1:25 (w/v), dan waktu reaksi 0,5-3 jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan nilai rasio massa kitin dengan volume NaOH terhadap waktu reaksi mengakibatkan peningkatan derajat deasetilasi dan penyusutan kadar abu dan rendemen kitosan, sedangkan kadar air tidak memiliki efek yang signifikan. Derajat deasetilasi kitosan adalah 85,7% pada rasio massa kitin dengan volumeNaOH 1:15 selama 3 jamdanmeningkatmenjadi 86,1%setelah rasiomassa kitin dengan volume NaOH ditingkatkan menjadi 1:25. Kadar rendemen berkisar antara 86,6 % hingga 63,5 %, kadar air kitosan berkisar antara 1,2 % hingga 1,0 %, dan kadar abu kitosan berkisar antara 1,9 % hingga 1,1 %

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA WATES (STUDI TERHADAP PUTUSAN PERKARA NO. 0047/PDT.P/2011/PA.Wt)

Anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjungi tinggi. Anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Namun sayang, perlindungan dan pemeliharaan anak tidak selalu dilakukan oleh orang tua kandungnya atau keluarganya sendiri, terkadang anak harus diadopsi oleh orang lain demi masa depan yang lebih baik lagi. Pada tahun 2011, di Pengadilan Agama Wates terdapat satu permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Ibu SN terhadap anak yang bernama AL dan perkara tersebut telah keluar penetapannya dengan nomor 0047/Pdt.P/2011/PA.Wt. Penyusun sangat tertarik untuk meneliti perkara ini,karena pemohon sudah mempunyai beberapa anak. Adapun pokok masalahnya bagaimanakah pertimbangan hakim tentang putusan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Wates nomor perkara 0047/Pdt.P/2011/PA/Wt?, dan bagaimanakah pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim tersebut?. Dalam membahas permasalahan tersebut, penyusun mengkategorikannya pada jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat preskriptifanalitis. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara agar data yang dikumpulkan lengkap dan komprehensif, sedangkan metode pendekatannya adalah normatif dan yuridis disebabkan perkara ini hanya membahas sebuah amar putusan (penetapan) yang tentu materinya berupa ketentuan perundang-undangan dan ketentuan norma agama. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan guna menjawab permasalahan skripsi ini, maka penyusun berpendapat bahwa menurut hukum positif, secara garis besar majelis hakim memberikan pertimbanganpertimbangannya sudah sesuai dengan perundang-undangan pengangkatan anak, walaupun ada beberapa peraturan yang tidak dicantumkan tetapi tidak menjadikan putusan tersebut tidak sah. Sedangkan menurut hukum Islam, majelis hakim membolehkan pengangkatan anak dengan alasan demi mementingkan kesejahteraan anak, terutama anak-anak yang terlantar. Dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain-lain beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya. Dalam hal waris, orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdaataan berupa wasiat wajibah. Oleh sebab itulah, dalam pemeriksaan perkara ini menurut penyusun majelis hakim lebih condong dalam menggunakan pertimbangan hukum Islam dalam materi amar putusannya dibandingkan dengan pertimbangan hukum positif

Problematika Pengangkatan dan Perberhentian Hakim Mahkamah Agung Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia

Article 24A paragraph 3 provides a provision that candidates for Supreme Court justices are proposed by the Judicial Commission to the House of Representatives for approval and to subsequently be appointed as chief justices by the president and the Supreme Court Law states that the appointment of Supreme Court Judges is carried out by the President on the proposal of the House of Representatives or the dismissal of the Chairman, Vice Chairman, Junior Chairman, and Member Judges of the Supreme Court is dismissed by the President on the proposal of the Supreme Court, so that the President, the House of Representatives (DPR, and the Judicial Commission (KY) have loopholes that can later influence the psychic judges in making decisions if the case is related to the 3 (three) institutions. This study aims to determine the Independence of Judicial Power in Indonesia. This research includes library research, research whose data sources are obtained through good literature sources and laws and regulations and using normative and juridical approaches, the Compiler concludes that the proposal for the appointment and dismissal of Supreme Court judges by the Judicial Commission, the House of Representatives and the President may affect the psychic of a judge in making a decision so that this can eliminate the meaning of Article 24 paragraph 1 of the 1945 Constitution which shows less independence of judicial power in upholding justice in accordance with the ideals of the 1945 Constitution