ANALISIS PENDAPATAN PENJUALAN KUE TRADISIONAL AKIBAT DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KOTA KIJANG KECAMATAN BINTAN TIMUR

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah dampak pandemi Covid-19 terhadap pendapatan penjualan kue tradisional di Kota Kijang Kecamatan Bintan Timur dan Apakah modal berpengaruh terhadap pendapatan penjualan kue tradisional di Kota Kijang Kecamatan Bintan Timur setelah adanya pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan beberapa temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi yang berupa uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan. Hasil penelitian didapati Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang buruk bagi penjual kue tradisional khususnya di daerah Kota Kijang Kecamatan Bintan Timur secara langsung maupun tidak langsung adalah penurunan penjualan, kesulitan modal dan komoditas yang dialami selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) perlu. Selanjutnya sulitnya mendapatkan permodalan menyebabkan terhahambatnya produksi. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian adalah tidak semua penjual kue tradisional mendapatkan BLT dari pemerintah dan masih ada ditemukan pedagang kue tradisional yang tidak memasarkan dagangannya secara online sehingga selama diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pandemi Covid-19 pedagang kue menjadi sangat terdampa

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BATU BELAH KECAMATAN SIANTAN TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Village fund allocations in Batu Belah Village, East Siantan District, Anambas Islands Regency, especially in 2021 including planning, implementation, reporting and accountability indicators. In this study, the authors used qualitative research. The results of this study showed that the village government has implemented transparency and accountability, this can be seen from the three indicators of planning, implementation, reporting and accountability of Village Fund management. It's just that, there are several obstacles related to implementation in the field of development, one of the obstacles encountered is uncertain weather, delays in raw materials sent from outside the village and constraints on administering village officials, butnot fatally interfering with the performance of the Batu Belah village government, Siantan District East Anambas Islands Regenc

Determinan Gaya Hidup Minimalis: Apakah Berpengaruh Terhadap Gaya Hidup Minimalis

Gaya hidup minimalis telah diakui luas mampu menciptakan kesejahteraan hidup dan keberlanjutan lingkungan alam (Bradshaw, 2019). Oleh karena itu, gaya hidup minimalis sangat penting dalam upaya menciptakan kebahagiaan hidup seseorang. Namun,dalam kenyataannya, konsumerisme semakin meningkat.Hal ini diindikasikan dengan semakin tingginya intensitas kesakitan yang dialami manusia, serta kerusakan lingkungan alam yang semakin luas. Segala akibat negative ini berakar pada konsumsi berlebihan. Penelitian ini merupakan penelitian kausal, untuk menguji hubungan sebab akibat antar variabel yang diteliti ( masalah kelebihan harta benda, belanja hati hati, usia produk dan kemandirian) Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi berganda.penelitian menggunakan desain survei. Teknik penyampelan yang digunakan adalah purposive sampling, dengan Obyek penelitian adalah perilaku belanja masyarakat yang tercermin dari barang dan jasa yang dikonsumsi sehari-hari.Persamaan regresi di atas menjelaskan bahwa variabel masalah kelebihan harta benda belanja hati hati, usia produk. Kemandirian. Maka hipotesis variabel independent terhadap variabel dependent tidak terdukung.karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan pernah merasa puas dan selalu berkeinginan untuk memenuhi segala kebutuhanya.Peneliti disini berharap nantinya khalayak dapat memahami makna-makna dari gaya hidup minimalis. Selain itu peneliti juga berharap melalui penelitian ini, setiap orang dapat memanfaatkan uang yang dimilikinya dengan baik, tidak hanya untuk keinginan dan memuaskan hasratnya terus menerus namun juga memikirkan kebutuhan yang lain didalam kehidupan nyata

KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM BIDANG PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dalam mewujudkan kesejahteraan Negara (welfare state) sebagai sebuah keseriusan suatu bangsa untuk mewujudkan tujuan tersebut Negara harus hadir serta menunjang Sumber Daya Manusianya (SDM) sehingga arah masa depan bangsa dapat terjamin untuk berkompetisi menghadapi persaingan dunia ( World Competition ), untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia tersebut sehingga nantinya dapat berkompetisi, negara harus mendidik anak-anak bangsa dengan mempersiapkan sistem pendidikan (Education System) dan mewajibkan Pendidikan (Education) terhadap anak-anak bangsanya

PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PERILAKU WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN E-COMMERCE

This study aims to determine the influence of how much taxpayer understanding, taxpayer awareness and taxpayer behavior have on e-commerce tax compliance. This study used a sample of 51 respondents using a non-probability sampling technique, namely census or total sampling. The method used in this study is a quantitative method. The object of this research is the e-commerce shoppee business actor in the city of Tanjungpinang. Data collection was carried out using two methods, namely questionnaires and literature study. Where respondents filled out a questionnaire of 24 statement items related to the variable being measured. The data analysis technique used is the Jeffrey's Amazing Statistics Program (JASP) application version 0.16. The results of this study indicate that there is a significant influence between taxpayer understanding (X1), taxpayer awareness (X2) and taxpayer behavior (X3) on e-commerce taxpayer compliance (Y)

PERMATA : PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI TANAMAN ALPUKAT DI DESA AIR GLUBI

Kegiatan dilaksanakan di Desa Air Glubi yang kondisi masyarakatnya selain sebagai nelayan, mereka juga bekerja sebagai petani. Hasil pertaniannya sebagian besar hanya dikonsumsi sendiri dan belum dijadikan sebagai salah satu peluang usaha guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Tujuan pada kegiatan ini untuk mengedukasi masyarakat guna memanfaatkan lahan kosong yang kurang produktif untuk kegiatan pertanian agar meningkatkan perekonomian, melalui program PERMATA (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Tanaman Alpukat). Metode yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat akan pelatihan serta kebenaran dari masalah yang ditemukan adalah Rapid Rural Appraisal (RRA); berupa wawancara nonformal dengan masyarakat desa secara acak baik pemuda, maupun tokoh masyarakat dan pelaku usaha pertanian. Pelaksanaan program antara lain; sosialisasi program dan seminar bisnis pertanian, persiapan tempat, alat, dan prasarana, praktik okulasi,  penanaman; dan pelatihan pengelolaan pemasaran. Tingkat kepuasan peserta dalam seluruh rangkaian kegiatan ini mencapai nilai 4,53 artinya pelaksanaan telah terlaksana dengan baik dan masyarakat mampu memahami materi dan dapat langsung mempraktikannya. &nbsp

PELATIHAN PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN APLIKASI SI APIK PADA UMKM DI DESA BUSUNG, KABUPATEN BINTAN

Informasi akuntansi mempunyai peranan penting untuk mencapai keberhasilan usaha, termasuk bagi UMKM. Informasi akuntansi dapat menjadi dasar yang andal bagi pengambilan keputusan ekonomis dalam pengelolaan usaha kecil, antara lain keputusan pengembangan pasar, penetapan harga dan lain-lain. Minimnya pemahaman pelaku UMKM terhadap proses bisnis pencatatan atas laporan keuangan usahanya berakibat pada pembagian antara dana operasional usaha dan dana pribadi masih satu kesatuan, sehingga kinerja bisnis tidak dapat terinformasi dengan baik. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM dalam menyusun dan membuat laporan keuangan melalui pelatihan yang menggunakan aplikasi dari smart phone sehingga memudahkan pelaku UMK dalam mempelajari dan menerapkan aplikasi tersebut untuk pelaporan keuangan usahanya.  Peserta pelatihan terdiri dari 6 UMKM yang berlokasi di Desa Busung. Pelatihan dilaksanakan melalui penyampaian materi dan diskusi, serta mendemonstrasikan penggunaan aplikasi SI APIK, mulai dari install, inisialisasi data bisnis, input data saldo awal, penginputan transaksi, hingga penyusunan laporan keuangan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terimplementasinya pencatatan laporan melalui Aplikasi SI APIK

Rekonstruksi Yuridis Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada Badan USAha Milik Negara

The Achievement of purpose of the state is always related to state finance as the financing of the operation of the government. In order to get the state finance, it must remain within the legal framework that is allowed by the 1945 Constitution. The problems of state finance management get a lot of attention. The state finance management through regulation definition of state finances,ideally will be very promising for the country\u27s financial rescue efforts of irregularities, but it will become problems if correlated with other regulations. Enactment of the Act Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, has created a contradictory climate and polemical state finances statusin State-Owned Enterprises environment both in ownership and in management and supervision. The specifications of this research was done by normative juridical approach, ie testing and reviewing secondary data. With regard to the normative juridical approach that is used, the research was conducted in two phases, namely the study of literature and field research that are merely supporting, data analysis used is the analysis of qualitative juridical, ie the data obtained, and then arranged systematically, comprehensively and integratedly to achieve the clarity of the issues that will be analyzed. According to Article 2 of Act Number 17 of 2003 on State Finance, state assets stated aside the scope of state finances. Based on the results of the research, separated state asset is not a state financial scope. In this case, the state budget may not overcome the losses resulted from the management of State-Owned Enterprises

DESAIN DIDAKTIS MATERI RELASI DAN FUNGSI PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA SMP

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil penelitian Aprianti (2013) salah satunya mengenai learning obstacle yang dialami siswa dalam mempelajari materi relasi dan fungsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membuat desain didaktis pembelajaran materi relasi dan fungsi yang dapat meminimalisasi learning obstacle yang ada. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, studi pendahuluan dan studi lapangan. Secara khusus, pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melaksanakan tes, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan empat buah lesson design terkait materi relasi dan fungsi. Keempat lesson design tersebut disusun berdasarkan learning obstacle yang telah teridentifikasi sebelumnya terkait materi relasi dan fungsi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa desain ini dapat mengatasi learning obstacle yang terjadi sehingga desain ini dapat menjadi salah satu rekomendasi bahan ajar pada pembelajaran materi relasi dan fungsi.;---This research is motivated by the previous research done by Aprianti (2013) regarding learning obstacles experienced by students in the topics of relation and function. Aim of this research is to assess and construct a didactical design of learning in the topics of relation and function to minimize the learning obstacles. The method used in this research is a qualitative method using data collection techniques consisted of literature studies, preliminary studies, and field studies. Specifically, the data in this research was collected through written test, interview, observation, and documentation. Four lesson designs of relation and function material were constructed for this research. These lesson designs were constructed based on the learning obstacles that had been identified previously. This research concluded that this design minimized learning obstacle, therefore the design gives an example of alternative teaching instruction in the topics of relation and function

REKONSTRUKSI YURIDIS KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

AbstractThe Achievement of purpose of the state is always related to state finance as the financing of the operation of the government. In order to get the state finance, it must remain within the legal framework that is allowed by the 1945 Constitution. The problems of state finance management get a lot of attention. The state finance management through regulation definition of state finances,ideally will be very promising for the country's financial rescue efforts of irregularities, but it will become problems if correlated with other regulations. Enactment of the Act Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, has created a contradictory climate and polemical state finances statusin State-Owned Enterprises environment both in ownership and in management and supervision. The specifications of this research was done by normative juridical approach, ie testing and reviewing secondary data. With regard to the normative juridical approach that is used, the research was conducted in two phases, namely the study of literature and field research that are merely supporting, data analysis used is the analysis of qualitative juridical, ie the data obtained, and then arranged systematically, comprehensively and integratedly to achieve the clarity of the issues that will be analyzed. According to Article 2 of Act Number 17 of 2003 on State Finance, state assets stated aside the scope of state finances. Based on the results of the research, separated state asset is not a state financial scope. In this case, the state budget may not overcome the losses resulted from the management of State-Owned Enterprises.Keywords: Juridical Reconstruction, State Property, State-Owned Enterprises