Tobacco Control Is a Wicked Problem: Situating Design Responses in Yogyakarta and Banjarmasin

© 2019 Tongji University and Tongji University Press Tobacco use is a persistent social issue worldwide. The World Health Organization has found that policy change and regulation are the clearest paths to resolution. In Indonesia, where smoking is increasingly common, tobacco control has become a wicked problem, plagued by conflicting stakeholder interests, public mistrust of science and government, and the lack of a clear path to a nationally applicable approach. At the local level, however, social change can take many forms, and involve diverse communities, individual citizens, businesses, NGOs, and multiple levels of government in dynamic stakeholder configurations. By treating tobacco in Indonesia as a wicked problem, and taking an iterative, collaborative approach to resolution, we demonstrate how locally-organized, youth-focused anti-tobacco campaigns are less about finding a single solution to tobacco use and more about identifying, connecting, and supporting local stakeholders working together towards preferred futures. We argue for the inclusion of locally-focused design research programs when rethinking complex issues such as tobacco control in places where national regulation is failing

Perancangan Ulang Identitas Visual Zyrex

PT. Zyrexindo Mandiri Buana Tbk. merupakan merek komputer lokal tertua di Indonesia dengan ambisi untuk menyediakan produk tepat guna dan kompetitif yang dapat dibanggakan masyarakat Indonesia. Seiring perjalanan merek dalam menavigasi pasar elektronik, semakin identitas visual yang dimilikinya menjadi tidak memadai. Identitas visual Zyrex pada saat ini gagal dalam mengkomunikasikan nilai-nilai merek, membedakan merek dari entitas lain, dan memancing partisipasi konsumen. Perancangan ulang identitas visual menjadi solusi untuk merek untuk membenahi isu tersebut. Penulis melaksanakan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif melalui kuesioner, wawancara, focus group discussion, dan studi referensi sebagai pondasi identitas visual. Kemudian, penulis menjalani langkah- langkah perancangan yang meliputi pelaksanaan penelitian, penjelasan strategi, perancangan identitas, penciptaan media, dan penyusunan asset

Menghadapi Gelombang Tsunami Kedua: Studi kasus Rekontruksi Aceh, pasca-Helsinki

Abstrak Tulisan ini secara khusus membahas masalah-masalah yang terkait dengan Aceh. Selain menghadapi kolonalisme Jakarta, Aceh menghadapi masalah tamabahan, karena negeri itu harus dibangun kembali setelah diluluhlantkan oleh gempa bumi dan tsunami, yang telah menelan ratusan ribu jiwa. Sementara itu, kesepakatan kemerdekaan Aceh yang lebih dikenal dengan singkatan GAM (Gerakan Aceh Merdeka), dengan pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, Aceh dapat menjadi „Laboratorium‟ untuk meneliti apakah semangat untuk merdeka akan pudar, setelah berbagai tuntutan GAM dikabulkan oleh Jakarta. Aceh sekaligus dapat menjadi laboratorium untuk menguji apakah transformasi GAM menjadi partai lokal, yang kemungkinan besar terpilih menjadi pemerintah Aceh yang legal, akan terperangkap dalam bentuk-bentuk korupsi mirip seperti di Aceh sebelum kesepakatan Helsinki. Sebab dalam fase pasca-revolusi, banyak pemimpinn gerakan kemerdekaan berubah menjadi elit baru yang korup, seperti diamati Frantz Fanon (1971) di Afrika. Hal serupa sudah terulang di Timor Leste, pasca refrendum. Juga di Filipina Selatan, setelah Nur Misuari, mantan pemimpin Front Nasional Pembela Mindanao (MNLF, Mindanao National Liberation Front), diangkat oleh Manila menjadi Gubernur ARMM (Autonomous Region of Muslim Mindanao)

Menyambut Era SBY Kedua, Yang (Mudah-mudahan) Lebih Bersih dari Era SBY Pertama

Dilantiknya Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2009-2014 membuat kalangan dunia usaha lega, tapi meninggalkan pekerjaan rumah yang tidak mudah dalam rangka menyusun Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (KIB II). Sebab, kabinet mendatang harus mengkompromikan keinginan dunia bisnis untuk iklim usaha yang stabil, dengan ambisi elit partai-partai politik di luar Partai Demokrat, untuk ikut menikmati kekuasaan, dengan dalih ikut menciptakan kemaslahatan umum. Selain itu, bentuk kabinet baru yang dirancang juga harus cocok untuk menjalankan rencana kerja selama lima tahun mendatang. Itu tentu saja, dengan mempertimbangkan minimalisasi oposisi dalam parlemen. Pemerintah, parlemen, dan lembaga yudikatif mendatang perlu mengembalikan kepercayaan rakyat, dengan menjalankan transparansi kekayaan para pemangku jabatan umum, serta jaringan bisnis dari kerabat dan sahabat para pejabat. Hal ini semakin urgen, dengan adanya kemungkinan bahwa PDI Perjuangan tidak akan melakukan oposisi terhadap rencana kenaikan harga BBM, yang rencananya akan dilakukan oleh pemerintah mendatang, demi menutupi deficit APBN. Dugaan bahwa PDI Perjuangan tidak akan menentang rencana kenaikan harga BBM itu didasarkan pada kenyataan bahwa partai itu masih dikuasai oleh hegemoni keluarga besar Megawati Soekarnoputri dan Taufik Kiemas (TK), yang menguasai selusin SPBU di Jabodetabek, yang merupakan basis diversifikasi usaha keluarga besar itu bersama besannya, Bambang Sukmono Hadi (BSH), mertua politikus muda dan puteri pasangan itu, Puan Maharani. Transparansi kekayaan keluarga besar TK dan besannya, sepatutnya menyertai penetapan TK sebagai Ketua MPR RI yang baru

A Long Time Gone: Post-conflict Rural Property Restitution under Customary Law

Mass displacement of people due to violence poses a unique set of challenges for property restitution when people return to their homes after a long absence. This is particularly evident in rural areas where the dominant form of land holding is customary tenure. Violence-induced displacement, unlike voluntary migration, challenges both customary and public legaladministrative structures. The lack of written documentation of customary holdings and the importance of the support of community leaders means that incorporating returnees back into a community can be easier for those who choose to return, while reclaiming property without physical return is nearly impossible. This article seeks to make three contributions: 1) to note the diversity of return processes after long displacements in terms of timing and demographics; 2) to demonstrate that the nature of the claims people can make on customary tenure systems is at odds with international legal norms on property restitution after displacement; and 3) to introduce a set of observations and questions on how conflict can change customary law. The article is based on fieldwork conducted in Uganda, Liberia and Timor-Leste, all countries with extended displacement

Bung Karno the untold stories: jawaban atas buku "Pak Harto The Untold Stories"

304hal.;20c

MEMBONGKAR GURITA CIKEAS:DI BALIK SKANDAL BANK CENTURY/SM-14

183hlm;15x23c

POLA-POLA GERAKAN LINGKUNGAN: Refleksi untuk menyelamatkan lingkungan dari ekpansi modal

xvii; 288hlm;15 x 21 c

Korban-korban pembengunan : tilikan terhadap beberapa kasus perusakan lingkungan di tanah air

xlii, 496 hlm.: 23 c