SINERGITAS DALAM PEMBINAAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA BANDUNG

The existence of street vendors (PKL) in several big cities in Indonesia has caused a polemic which is still hot in discussion, where this relationship with spatial planning patterns in an area is causing problems. The problem of street vendors is not a new problem that only exists in Indonesia, even in Latin America and the Middle East itself experiencing the same thing, and the problem of the places where they sell sales and licensing is also a problem. The handling pattern by prioritizing synergy between the government and other parties in the handling process can answer problems related to the existence of street vendors in an area. Bandung city as a metropolitan city "Paris van Java" which provides location centers and tourist centers in the city center. Of course, this cannot prevent the city of Bandung from being at street vendors. The synergy that exists between the government and street vendors in the city of Bandung has resulted in several innovations including Monday without street vendors, this idea is the concern of street vendors for the condition of the city of Bandung with their existence who are often accused of being the cause of several problems and breakthroughs of the Bandung City Government that previously were not conducted in other urban areas in Indonesia, namely the construction of the "Skywalk" in the Cihampelas area of ​​Bandung city. Where the skywalk is intended as a means of walking as well as serving to serve street vendors along the Cihampelas shopping route. Keywords: Synergy and street vendors.Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di beberapa kota besar di Indonesia menimbulkan polemik yang sampai saat ini masih hangat di perbincangan, dimana keterkaitan ini dengan pola penataan ruang di suatu wilayah yang menimbulkan beberapa persoalan. Persoalan pkl bukan merupakan persoalan baru yang hanya ada di Indonesia bahkan di Amerika Latin dan Timur Tengah sendiri mengalami hal serupa, dan persoalan tempat-tempat mereka menjajakan jualan dan perijinan juga merupakan. Pola penanganan dengan mengedepankan sinergitas antara pemerintah dengan pihak lain dalam proses penanganan dapat menjawab persoalan-persoalan yang terkait dengan keberadaan pkl di suatu wilayah. Kota bandung sebagai kota metropolitan ”Paris van java” yang menyediakan pusat-pusat perbelanjaan dan pusat wisata di tengah perkotaan.  Tentunya hal ini tidak bisa menghindarkan kota bandung dari Keberadaan pkl. Sinergitas yang terjalin antara pemerintah dan para pkl dikota bandung menghasilkan beberapa inovasi diantaranya hari senin tanpa pkl, ide ini merupakan kepedulian para pkl terhadap kondisi kota bandung dengan keberadaan mereka yang kerap kali di tuding sebagai penyebab beberapa persoalan dan trobosan Pemerintah Kota Bandung yang sebelumnya tidak dilakukan di wilayah perkotaan Indonesia lainnya, Yaitu dibangunnya “Skywalk” di wilayah Cihampelas kota Bandung. Dimana skywalk diperuntukan sebagai sarana pejalankaki sekaligus berfungsi untuk menampung para pkl di sepanjang jalur wisata belanja Cihampelas. Kata Kunci : Sinergitas dan Pedagang kaki Lima

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI PESISIR PANTAI BLANAKAN KABUPATEN SUBANG

Pemberdayaan adalah salah satu konsep didalam meningkatkan kualitas, baik kualitas sumberdaya manusia atau kualitas perekonomian. Masyarakat nelayan sebagai masyarakat yang memanfaatkan potensi laut dan pesisir laut sebagai pendapatan perekonomian tidak dapat disandingkan dengan masyarakat ekonomi disektor lain, seperti sector pertanian,  sector perindustrian dll. Upaya pemberdayaan sangat diperlukan didalam mendongkrak persoalan- persoalan yang ada di masyarakat pesisir (Nelayan) sebagai upaya meningkatkan kehidupan mereka dan dapat disandingkan dengan sector perekonomian lain. Desa Blanakan Subang sebagai  salah  satu   wilayah  pesisir   laut,   memiliki  potensi  yang   sangat   baik   dalam meningkatkan potensi kelautan yang ada. Dimana wilayah ini memiliki sarana dan prasarana yang baik dibandingkan dengan wilayah pesisir lain. Namun persoalan-persoalan yang menghambat proses pemberdayaan pasti selalu ada. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mencari ada atau tidaknya konsep pemberdayaan yang dilakukan diwilayah yang berkaitan dengan masyarakat pesisir (Nelayan), dan permasalahan apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung didalam mensukseskan proses pemberdayaan masyarakat  nelayan.  Proses pemberdayaan  masyarakat  nelayan  di Desa  Blanakan  Kabupaten  Subang  belum  berjalan dengan  baik,  proses  pemberdayaan  yang  dilakukan  di  desa  ini  banyak  dilakukan  oleh koperasi. Permasalahan yang timbul adalah ketika koperasi melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan hanya dilakukan kepada mereka-mereka yang memiliki perahu dan tidak sampai kepada masyarakat nelayan buruh. Pemerintah desa melalui LPMDes (Lembaga Pemberdayaan Desa) tidak melakukan pemberdayaan kepada masyarakat nelayan karena menganggap proses pemberdayaan sudah dilakukan oleh koperasi. Permasalahan yang ada didalam proses pemberdayaan di Desa Blanakan Subang ini hanya kurangnya koordinasi yang dilakukan antara pemerintah desa melalui LPMDes dengan pihak Koperasi, karena persoalan  ini  yang  menghambat  proses  pemberdayaan  di wilayah  ini  tidak  ada,  kecuali persoalan koordinasi. Dimana peneliti berpendapat dengan adanya proses koordinasi yang mereka  lakukan akan  mempermudah didalam mendisain dan  melakukan proses pemberdayaan, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan

IMPLEMENTATION OF BUREAUCRACY REFORM THROUGH THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF SMART CITY IN CIMAHI CITY

The reform of the government bureaucracy marks a change in the government structure to a decentralized pattern. Consequently, the implementation of regional autonomy has changed the entire structure and function of the bureaucracy and the implementation of public services. Bureaucratic reform and public services are two important elements in governance management in the era of globalization. Bureaucratic reform is the government's commitment to implementing good governance to be able to have high competitiveness through the application of the concept of e-Government, one of which is the implementation and development of Smart Cities. Smart City is a city that combines information and communication technology (ICT) with the aim of improving the performance of government services. Smart cities in the era of globalization and digitalization can have a big impact on changing the lives of individuals and government organizations. Information technology in the era of globalization is the main means of improving human resources as implementers of government organizational systems. The implementation and development of Smart City aims to develop smart solutions for dealing with the challenges of urbanization, globalization, and the use of sophisticated information technology based on e-government.&nbsp

The Smart City Implementation and Development Model in Realizing Bureaucratic Reform in the Local Government of Cimahi City

This study delves into the implementation and development of a Smart City model as a strategic approach by the Regional Government to achieve bureaucratic reform. The aim is to address challenges associated with inefficient service systems, lengthy processes, organizational structures, and bureaucratic placements that hinder effective government management. Focused on Cimahi City's urban development strategy, the Smart City concept integrates the Internet of Things (IoT) and information and communication technology (ICT) to optimize city assets, enhance law enforcement, streamline government agency information systems, and improve community services. However, despite its potential, the government's Smart City strategy faces obstacles, including server errors, login difficulties, frequent application loading, cumbersome display interfaces, and unresponsive buttons. In response, this research proposes the TRSCM model as a framework for the effective implementation and development of Smart City initiatives, aiming to overcome barriers and contribute to the realization of meaningful bureaucratic reform in government organizations

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Berlakunya Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan tonggak penguatan pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa, dimana desa sebagai unit pelaksanaan pemerintahan terendah di berikan kekuatan didalam mengurus dan menggali potensi yang di miliki oleh wilayahnya. Desa sebagai wilayah otonom harus dapat mengurus dan melaksanakan pemerintahannya sendiri, mulai dari pemilihan kepala desa sampai kepada pola penggalian potensi wilayah yang di miliki sebagai bagian pelaksanaan kesejahteraan di tingkatan desa. Salah satu upaya untuk membangun kapasitas desa adalah dengan peningkatan kualitas aparatur sumberdaya pemerintahan desanya, yang mana salah satunya kepala desa.             Pemilihan kepala desa menjadikan sebuah momentum bagi masyarakat di tingkat desa untuk dapat memilih dan menghadirkan pemimpin yang dapat merefresentasikan keinginan masyarakatnya,  sehingga dapat mempercepat proses peningkatan dan pengembangan wilayah pedesaan.             Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa proses penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak (Pilkades-Serentak) di Kabupaten Bandung Barat dapat dikatakan sudah dapat berjalan dengan baik. Dimana hal ini dapat dilihat dari proses penyelesaian konflik yang di timbulkan dari pelaksanaan pilkades serentak yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Namun ada hal yang di dapatkan dari hasil observasi peneliti dilapangan, bahwa proses pencalonan kepala desa di beberapa tempat yang mengajukan bakal calon (Balon) dari keluargannya guna memecah suara yang ada dan adanya ego sentrisme (keluarga) yang mana melanjutkan estapet kepemimpinan kepala desa sebelumnya. Secara demokrasi memang tidak masalah, namun dalam proses pendewasaan pemilukades tentu hal ini perlu dikaji dan dihindari demi terwujudnya kualitas pilkades yang baik di kemudian hari.   Kata Kunci : Implementasi, Nilai-nilai Demokrasi dan Pemilihan Kepala Desa

URGENSI INTERNALISASI NILAI BELA NEGARA DIKALANGAN MAHASISWA DAN TANTANGAN INTEGRITAS BANGSA DI ERA GLOBALISASI

Bela negara merupakan usaha setiap warga negara di dalam mempertahankan keutuhan negaranya, dimana keadaan ini terwujud dengan sikap cinta tanah air dan rela berkorban. Konsep Bela Negara yang di terapkan saat ini tidak dapat di andalkan didalam menangkal arus negatif yang di hasilkan dari masuknya arus globalisasi. Diperlukan konsep yang utuh dan menyeluruh didalam menyikapi masuknya globalisasi yang berimplikasi negatif terhadap tumbuh dan berkembangnya sikap bela Negara setiap warga Negara. Mahasiswa sebagai sebagai generasi penerus dan agent of change, merupakan golongan yang juga rentan terdampak akibat pengaruh negatif globalisasi. Sehingga konsep Bela Negara di kalangan mahasiswa yang tepat untuk menangkal pengaruh negatif globalisasi adalah dengan internalisasi bela Negara. Sedangkan internalisasi merupakan suatu ide, konsep dan tindakan yang bergerak dari luar ke suatu tempat di dalam pikiran dari  suatu kepribadian, sehingga membentuk sebuah kepribadian. Internalisasi nilai-nilai Bela Negara merupakan sebuah jawaban atas persoalan dampak negatif globalisasi dikalangan mahasiswa, dimana mahasiswa yang memiliki daya kritis yang luar biasa dan ditunjang dengan proses internalisasi nilai-nilai bela Negara akan menghasilkan mahasiswa kritis yang berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Sehingga hal ini akan menjadi kekuatan Negara didalam mengelola globalisasi, sampai akhirnya globalisasi tidak lagi menjadi ancaman terhadap keutuhan Negara.Kata Kunci: Internalisasi, Nilai Bela Negara, Integritas Bangsa, Globalisasi

STRATEGY FOR IMPLEMENTING AND DEVELOPING SMART CITY IN ORDER TO REFORM LOCAL GOVERNMENT BUREAUCRACY IN CIMAHI CITY

A Smart City is a concept for urban development that incorporates information and communication technology (ICT) and Internet of Things (IoT) technologies. A smart city aims to maximize service efficiency via the use of informatics and technology. Data gathered from people and devices is then processed and evaluated using sensors that are coupled with a real-time monitoring system. This data is gathered as critical data to help the community overcome the inefficiencies of bureaucratic services. The rapid advancement of information and communication technology, combined with the development of an increasingly reliant society on the performance of the government bureaucracy, generally requires the government's strategy for implementing and developing Smart Cities. because it has the potential to significantly influence lives, both personally and collectively, including those of government agencies. However, several difficulties remain in its implementation, preventing the government's strategy from being executed properly. The government's strategy for implementing and developing the E-government idea, as well as for applying and developing the Smart City concept to achieve bureaucratic reform, is highly suitable for use as a form of assistance for the development of high-quality community services. The Smart City idea is being implemented in Cimahi City using the following six indicators: (1) smart government, (2) smart economy, (3) smart environment, (4) smart living, (5) smart people, and (6) smart mobility are all examples of smart concepts

EFEKTIVITAS PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI OLEH DPUPR DI KECAMATAN PAKISJAYA KABUPATEN KARAWANG

Penelitian ini berjudul: “Efektivitas Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang”. Fenomena yang terjadi di Kecamatan Pakisjaya adalah kekeringan irigasi. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu Pengelolaan air jaringan irigasi di Kecamatan Pakisjaya tidak merata sehingga menghambat produktivitas petani yang ada di Kecamatan Pakisjaya. Metodologi penelitian yang dilakukan pada penelitian, yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah Efektivitas program menurut Makmur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi di Kecamatan Pakisjaya memiliki permasalahan dalam beberapa dimensi yang dikemukakan oleh Makmur sehingga, belum tercapainya efektivitas pada program tersebut. Hal ini dapat dilihat dari ketepatan waktu dalam pelaksanaan normalisasi belum sesuai, ketepatan perhitungan biaya yang dapat dilihat dari sarana dan prasarana kurang memadai, ketepatan dalam pengukuran dalam pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban belum tepat, ketepatan dalam menentukan pilihan sudah tepat dalam metode pelaksanaan kegiatan program, ketepatan berpikir sudah sesuai dalam memahami konsep dan metode mempunyai pedoman untuk memahami dan proses evaluasi dilakukan dengan baik, ketepatan dalam melakukan perintah sudah sesuai karena mempunyai kriteria tertentu dalam pelaksanaan program, ketepatan dalam menentukan tujuan belum sesuai karena dapat dilihat dari ketentuan dan peraturan sudah ada namun dilihat dari sisi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum maksimal, ketepatan sasaran belum sesuai karena masyarakat Pakisjaya masih belum terpenuhi kebutuhan airnya. Kata Kunci: Efektivitas Program, Kecamatan Pakisjaya, Pengembangan dan Pengelolaan IrigasiThis study entitled: "The Effectiveness of the Irrigation Network Development and Management Program by the Public Works and Spatial Planning Agency in Pakisjaya District, Karawang Regency". The phenomenon that occurs in Pakisjaya District is drought in irrigation. The problem that occurs in this research is that the management of irrigation network water in Pakisjaya District is not evenly distributed, thus hampering the productivity of farmers in Pakisjaya District. The research methodology used in the research is descriptive with a qualitative approach. The theory used is program effectiveness according to Makmur. The results showed that the effectiveness of the irrigation network development and management program in Pakisjaya District had problems in several dimensions put forward by Makmur so that the effectiveness of the program had not been achieved. This can be seen from the timeliness in implementing normalization is not appropriate, the accuracy of cost calculations that can be seen from the facilities and infrastructure is inadequate, the accuracy in measuring the implementation of tasks and accountability is not yet right, the accuracy in determining the right choice in the method of implementing program activities, accuracy thinking is appropriate in understanding concepts and methods has guidelines for understanding and the evaluation process is carried out well, accuracy in carrying out orders is appropriate because it has certain criteria in program implementation, accuracy in determining objectives is not yet appropriate because it can be seen from the existing rules and regulations but seen In terms of supervision carried out by the Public Works and Spatial Planning Office, it is not optimal, the accuracy of targeting is not appropriate because the people of Pakisjaya have not yet met their water needs. Keywords: Program Effectiveness, Pakisjaya District, Irrigation Development and Managemen

PENERAPAN CITY BRANDING DALAM MEWUJUDKAN HERITAGE MILITARY TOURISM DI KOTA CIMAHI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan city branding dalam mewujudkan Heritage Military Tourism di Kota Cimahi. Permasalahannya adalah pelaksanaan wisata tersebut yang belum sesuai dengan perencanaannya, minimnya infrastruktur dan kunjungan wisata, dan keuntungan sektor pariwisata lebih dinikmati oleh pemilik modal besar akibat marjinalisasi ekonomi terhadap UMKM. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus kolektif, sehingga informan dipilih dari berbagai badan/dinas dan pemangku kepentingan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka, pengamatan, wawancara, dan pengumpulan data dengan dokumen serta bahan audio/visual. Teknik analisis data yang digunakan yaitu penyiapan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dimensi Visi dan Strategi, relevansi visi dan strategi belum disertai koordinasi yang baik. Dimensi Sinergi, dukungan pemangku kepentingan belum disertai kesepakatan formal. Komunitas Lokal, identifikasi kebutuhan UMKM belum disertai keterlibatannya dalam forum formal. Dimensi infrastruktur, peningkatan aksebilitas belum optimal. Dimensi Cityscape and Getaways, lingkungan representatif belum signifikan. Dimensi Budaya Internal, pengelolaan dan pemasaran kota belum disertai kemampuan pemerintah kota yang memadai. Dimensi Kesempatan, pengembangan ekonomi belum diintegrasikan dengan city branding. Dimensi Komunikasi, penyelarasan pesan city branding belum optimal. Dengan demikian, penerapan city branding tersebut belum optimal. Kata kunci : City Branding, Wisata, Heritage Military Tourism

PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM PELESTARIAN KESENIAN WAYANG GOLEK DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Wayang Golek art is an art originating from West Java Province. Due to the development of the times, the Wayang Golek art has decreased in its association, especially in the West Bandung Regency area. For this reason, there need to be conservation efforts carried out by the West Bandung Regency Government. Wayang Golek itself has been accepted by UNESCO as a Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. This study used a descriptive method with a qualitative approach, with 2 informants, namely: (1) Head of Section for Art Development of the Culture and Tourism Office of West Bandung Regency, (2) and Wayang Golek Artists. Data collection techniques through interviews, documentation, and field observations. The results showed that the preservation of Wayang Golek art by the West Bandung Regency Culture and Tourism Office was not optimal. This is because (1) no regulation specifically regulates efforts to preserve the art of puppet show (2) the empowerment has not been able to increase community participation in preserving the art of Wayang Golek (3) has not been optimal in providing facilities in the form of supporting facilities and infrastructure in effort preservation of the puppet show art. Keywords: Role, Government, Art Preservation, Wayang GolekKesenian Wayang Golek merupakan kesenian yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Akibat perkembangan jaman, kesenian Wayang Golek mengalami penurunan pada paguyubannya, khususnya yang berada di daerah Kabupaten Bandung Barat. Untuk itu perlu ada upaya pelestarian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Wayang Golek sendiri sudah diakusi oleh UNESCO sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan informan 2 orang, yaitu : (1) Kepala Seksi Bina Seni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat,(2) dan Seniman Wayang Golek. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelestarian kesenian Wayang Golek yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat dapat dikatakan belum optimal. Hal tersebut dikarenakan (1) belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang upaya pelestarian kesenian Wayang Golek (2) pemberdayaan yang dilakukan belum mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian kesenian Wayang Golek (3) belum optimal dalam menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana penunjang dalam upaya pelestarian kesenian Wayang Golek. Kata Kunci: Peran, Pemerintah, Pelestarian Kesenian, Wayang Gole