HUBUNGAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN FAKTOR SOSIAL BUDAYA DENGAN PEMILIHAN PENOLONG PERSALINAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SAYUNG I KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2002

Pelayanan pertolongan persalinan merupakan pelayanan kesehatan, artinya masyarakat akan mencari pelayanan yang diinginkan untuk kesehatannya dan pencarian tersebut dapat ke tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan. Karena persalinan merupakan saat khusus sekaligus kritis dalam kehamilan untuk itu ibu dan keluarga perlu disiapkan dengan baik. Menurut Green, perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor predisposisi, pendukung dan pendorong, begitu juga dengan perilaku pemilihan penolong persalinan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengetahuan, sikap dan faktor sosial budaya (tingkat pendidikan, sikap dan budaya) dengan pemilihan penolong persalinan. Desain penelitian ini adalah analitik obsevasional dengan jenis penelitian studi crossectional. Jumlah sampel sebanyak 89 responden, yang terbagi dalam 69 responden dimana penolong persalinannya adalah tenaga kesehatan dan 20 responden yang ditolong tenaga non kesehatan. analisis data yang dilakukan adalah analisa univariat dan analisa bivariat. Hasil analisa bivariat didapatkan, ada hubungan bermakna tingkat pengetahuan responden dengan pemilihan penolong persalinan (x22 = 13,873 dan p = 0,0001), ada hubungan bermakna tingkat pendidikan dengan pemilihan penolong persalinan (x2 = 18,213 dan p = 0,0001), ada hubungan bermakna budaya dengan pemilihan penolong persalinan (x2 = 6,043 dan p = 0,014) dan tidak ada hubungan bermakna pekerjaan dengan pemilihan penolong persalinan (x2 = 0,0001 dan p = 1,000). Dengan hasil tersebut diharapkan pihak Puskesmas Sayung I lebih menggiatkan kegiatan Gerakan Sayang Ibu, Suami Siaga, Keluarga Siaga, Masyarakat Siaga dan Desa Siaga untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan status kesehatan masyarakat khususnya penurunan jumlah persalinan yang ditolong oleh dukun. Kata Kunci: Pengetahuan, Sikap, Sosial Budaya dan Pemilihan Penolong THE CORRELATION BETWEEN THE KNOWLEDGE, ATTITUDE AND SOCIAL CULTURE FACTOR AND THE CHOICE OF THE MATERNITY HELPER IN THE WORK AREA OF PUBLIC HEALTH CENTRE SAYUNG I SAYUNG DISTRIC DEMAK CITY,2002 The service of maternity helper is a health service, it means that the society will find service expected for their own health. And finding of such service can be gained through health staff or non-health staff. As maternity is specific and critical event in pregnancy, so mother and her family need preparing well. According to Green, attitude is effected by three factors i.e predisposition, supporter and motivator factors and also the attitude of the choice of the maternity helper. the purpose of the investigatioan is to know the correlation between the knowledge, attitude and social culture factor (education, profession and culture level) and the choice of the maternity helper. The design of this investigation is observasional anality with cross sectional planning. The sum of the sample is 89 respondents, which is divided into 69 respondents whose maternity are helped by health staff and 20 respondents helped by non-health staff. The data analysis done was univariat and bivariat analysis. The result of the bivariat analysis was that there is meaningfull correlation between knowledge level of the respondent and the choice of the maternity helper (x2 = 14,724 and p = 0,001), there is meaningfull corelation between the attitude and the choice of maternity helper (x2 = 13,873 and p = 0,0001), there is correlation between the education level and the choice of maternity helper (x2 = 18,213 and p = 0,0001), there is correlation between the culture and the choice of maternity helper (x2 = 6,043 and p = 0,0145)and there is not correlation between the profession and the choice of maternity helper. Having the result of the investigation, of Public Health Centre Sayung I was suggested to encourage the activity Sayang Ibu, Suami sayang Ibu, keluarga Sayang Ibu, Masyarakat Sayang Ibu and Desa Siaga movement to increase the society interference in increasing the society health status especially the discharge of the sum of maternity helper by the non-health staff. Keyword: PersalinanKnowledge, Attitude, Social Culture and The Choice of the Maternity Helpe

Posbindu Disabilitas

Posbindu disabilitas merupakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yang dilaksanakan dari dan oleh masyarakat disabilitas dan pendampingnya, baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Peserta Posbindu Disabilitas dimulai pada usia anak-anak sampai usia lansia, dilaksanakan setiap bulan pada saat pertemuan bulanan organisasi disabilitas. Posbindu Disabilitas di DIY berbeda dengan pelaksanaan Posbindu di daerah lain dikarenakan adanya pembiayaan tenaga medis (dokter) yang datang tiga bulan sekali dan rehabilitasi oleh Bapel Jamkesos DIY . Pobindu disabilitas mulai dilaksanakan di DIY pada bulan Agustus 2017. Sampai dengan sekarang ada 12 kelompok Posbindu disabilitas, dengan jumlah anggota sebanyak 559 disabilitas dan 723 pendamping disabilitas. Permasalahan dalam program Posbindu Disabilitas adalah 1) Keterbatasan fisik/mental sasaran/penyandang disabilitas menghambat mobilitas; 2) Organisasi penyandang disabilitas sangat banyak, bermacam-macam dan terfragmentasi; 3) Upaya promotif dan preventif belum menjadi sesuatu hal yang “ main setting “ apalagi mengenai disabilitas yang merupakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) pengembangan di Puskesmas; 4) Kepercayaan stakeholder lintas sektor terhadap program Posbindu disabilitas masih rendah; 5) Isu pemberdayaan masyarakat kalah dengan isu bantuan jaminan kesehatan maupun sosial. Strategi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah 1) Menyatukan kebutuhan pelayanan disabilitas antar organisasi disabilitas yang berbeda-beda, sehingga Isu pemberdayaan masyarakat tidak kalah dengan isu bantuan jaminan kesehatan maupun sosial; 2) Melakukan koordinasi antara organisasi disabilitas, Puskesmas Dinas Kesehatan, Balai Jamkesos dan lintas sektor program terkait disabilitas bahwa upaya promotif dan preventif  merupakan sesuatu hal yang “ main setting “ walaupun disabilitas merupakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) pengembangan di Puskesmas; 3) Perlunya dukungan, pembinaan dan pengawasan dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan, pada pelaksanaan Posbindu Disabilitas, pemberian pelayanan di Puskesmas sebagai rujukan kegiatan Posbindu Disabilitas dan home care sebagai tindak lanjut dari kegiatan Posbindu disabilitas; 5) Perlu dibuat road map dan pedoman evaluasi dari kegiatan Posbindu disabilitas yang melibatkan semua stakeholder terkait

Implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) Menggunakan Tenaga Kontrak di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018

PIS PK bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kunjungan rumah. Adanya penetapan sebagai lokus PIS PK oleh Kemenkes RI dan untuk mencapai total coverage verifikasi data di tahun 2019, Kecamatan Sentolo yang mempunyai 2 Puskesmas, yaitu Puskesmas Sentolo 1 dan Sentolo 2 melakukan strategi implementasi yang berbeda, di Puskesmas Sentolo 1 dilakukan oleh tenaga kesehatan Puskesmas sedangkan Puskesmas Sentolo 2 dilakukan oleh tenaga kontrak, hal ini disebabkan oleh jumlah SDM dan analisis beban kerja yang berbeda antara kedua Puskesmas.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana  implementasi PIS PK menggunakan tenaga kontrak, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhinya agar dapat dilakukan tindak lanjut sehingga implementasi PIS-PK dapat berjalan dengan optimal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan rancangan studi kasus dengan pendekatan riset implementasi (CFIR). Strategi implementasi PIS PK menggunakan tenaga kontrak dapat memenuhi tujuan implementasi PIS PK yaitu mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan capaian IKS wilayah dan capaian 12 indikator PIS PK. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi implementasi PIS PK memnggunakan tenaga kontrak antara lain kebijakan eksternal, kebijakan internal, insentif dan penghargaan, sumberdaya yang tersedia, akses informasi serta pengetahuan dan keyakinan individu. Faktor pendukung strategi berupa keyakinan dengan tenaga kontrak bisa mengurangi beban kerja. Sedangkan faktor penghambat adalah belum didukung dengan regulasi, perjanjian kerjasama, akses informasi dan pelatihan untuk tenaga kontrak, aplikasi keluarga sehat yang belum optimal, anggaran untuk sarana prasarana dan alat kesehatan, penerimaan dari lintas program dan masyarakat,  penerimaan tenaga kontrak terhadap insentif serta sistem pelaporan dan validasi data. Harapannya implementasi PIS PK dapat menggunakan tenaga kontrak sebagai anggota tim bina wilayah Puskesmas, didukung dengan regulasi dan anggaran dari Kemenkes dan Pemda, tenaga kontrak PIS PK sebagai tenaga kontrak yang dibiayai dari BOK (tenaga kontrak BOK) selama 1 tahun