Tinjauan Etik dalam Pelaporan dan Penindakan Kasus Perundungan di Pendidikan Kedokteran

Perundungan dapat terjadi di dunia pendidikan kedokteran. Studi yang melibatkan 6084 mahasiswa kedokteran menemukan bahwa pelaku perundungan adalah konsulen (43,1%), residen (35,7%), perawat (12,4%), dan mahasiswa kedokteran lainnya (8,8%). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan etik yang tersedia untuk melindungi koas dan residen dari perundungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis data berupa data sekunder, seperti peraturan, buku, dan jurnal penelitian. Landasan etik yang tersedia dari organisasi profesi adalah berupa Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Surat Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Nomor 044/PB/K/MKEK/03/2022. Landasan tersebut memberikan pedoman yang jelas terkait perundungan, tetapi tidak mengikat koas. Landasan etik yang tersedia dari perguruan tinggi dapat berupa Kode Etik Mahasiswa dan Dosen, sedangkan dari rumah sakit dapat berupa Pedoman Perilaku. Dari 5 perguruan tinggi, 3 institusi secara eksplisit mencantumkan kata perundungan, dengan 1 perguruan tinggi memiliki aturan tambahan perihal mekanisme pelaporan dan penindakan yang spesifik. Dari 5 rumah sakit yang berafiliasi dengan perguruan tinggi tersebut, hanya 3 institusi yang memiliki Pedoman Perilaku yang tersedia secara digital, dengan 1 institusi tanpa Pedoman Perilaku memiliki peraturan bersama yang mengatur perundungan. Dengan demikian, landasan etik yang bersumber dari organisasi profesi telah cukup jelas dan mengikat. Akan tetapi, landasan etik yang bersumber dari perguruan tinggi dan rumah sakit masih belum tegas, dengan beberapa Kode Etik Mahasiswa, Dosen, dan Pedoman Perilaku Pegawai masih menyikapi perundungan secara tersirat

Penerapan Vedika di RSUD dr. H. Jusuf SK Tahun 2022

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan optimalisasi proses verifikasi klaim, BPJS Kesehatan membentuk sistem verifikasi klaim digital yang disingkat VEDIKA. Sejak diimplementasikannya sistem Vedika pada tahun 2018, terdapat peningkatan jumlah klaim yang dipending setelah implementasi Vedika di RSUD dr. H. Jusuf SK. Sampai saat ini masih belum ada evaluasi mengenai implementasi Vedika yang telah berjalan lebih dari 5 tahun, baik dari pihak RSUD dr. H. Jusuf SK maupun dari pihak BPJS Kesehatan Cabang Tarakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain Studi Kasus. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam. Data sekunder berupa telaah dokumen pendukung. Dalam pelaksanaan Vedika di RSUD dr. H Jusuf SK Kota Tarakan tahun 2022 terdapat permasalahan klaim yang menyebabkan klaim tidak dibayarkan. Faktor penyebab permasalahan klaim yang paling sering ditemukan adalah faktor verifikator, aplikasi Vedika dan kelengkapan dokumen klaim yang diajukan. Temuan ini dapat menjadi masukan untuk BPJS Kesehatan agar bisa menyeragamkan cara verifikasi yang dilakukan oleh masing-masing verifikator agar hasil verifikasi tidak jauh berbeda. BPJS Kesehatan juga dituntut untuk memperbaiki aplikasi agar permasalahan dalam penerapan Vedika bisa berkurang. Temuan ini juga menjadi masukan bagi RS untuk menyusun dan mengembangkan rekam medis elektronik untuk meminimalisir permasalahan klaim yang disebabkan oleh rekam medis. Dalam penerapan Vedika di RSUD dr. H Jusuf SK Kota Tarakan tahun 2022, ditemukan bahwa masih terdapat klaim-klaim yang ditunda pembayarannya yang disebabkan oleh adanya kasus readmisi, ketidaksesuaian kode diagnosa dan prosedur serta kasus yang masuk dalam penjaminan pihak lain. Selain itu Verifikator BPJS Kesehatan memiliki persepsi yang berbeda-beda terkait proses verifikasi klaim, sehingga hasil verifikasi akan berbeda pada masing-masing verifikator

Analisis Implementasi Kebijakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Kabupaten Soppeng Tahun 2023 (Studi Kasus di Puskesmas Goarie)

Keluarga merupakan bagian terpenting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan. Salah satu target dalam upaya tersebut adalah dengan adanya program PIS-PK untuk menilai status kesehatan keluarga yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Indeks Keluarga Sehat (IKS). Kabupaten Soppeng merupakan salah satu kabupaten dengan IKS yang rendah yaitu 0,418. Termasuk di Puskesmas Goarie yang berada di Kabupaten Soppeng dengan IKS yang rendah yaitu 0,33 dari target 0,800. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan program PIS-PK dan mengetahui pengaruh kebijakan dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program PIS-PK di Puskesmas Goarie Kabupaten Soppeng. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian didapatkan bahwa program PIS-PK telah dilaksanakan di Puskesmas Goarie dibuktikan dengan dengan adanya Surat Keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng dan Puskesmas Goarie, hanya saja program tersebut belum disosialisasikan lintas sektor. Dan juga tidak semua pelaksana program mengikuti pelatihan program PIS-PK yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Propinsi, akibatnya dalam pelaksanaannya kadang kala terjadi perbedaan persepsi di antara pelaksana. Diharapkan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng untuk memantau pelaksanaan program PIS-PK untuk meminimalisir hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga IKS di Puskesmas Goarie mengalami peningkatan

Penanganan Stunting di Tingkat Desa: Perlunya Pengembangan Kegiatan yang Tepat dari Dana Desa

Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan untuk menyelesaikan masalah gizi dari level pusat hingga daerah. Salah satu kebijakan yang saat ini diintensifkan adalah Dana Desa untuk menangani stunting secara langsung di tingkat masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pendekatan strategis untuk mengoptimalkan penanganan stunting melalui penggunaan Dana Desa.Penelitian kualitatif ini menggunakan desain participatory action research. Tim peneliti melibatkan pemerintah desa, kader pembangunan manusia, kader kesehatan, perwakilan masyarakat, staf Puskesmas dan tokoh setempat dalam diskusi kelompok terarah dan wawancara mendalam. Penelitian dilaksanakan di dua kecamatan (disebut “kapanewon” di Daerah Istimewa Yogyakarta), yaitu kecamatan Dlingo (Kabupaten Bantul) dan kecamatan Patuk (Kabupaten Gunung Kidul). Serangkaian kegiatan berlangsung dari bulan November 2021 hingga Juli 2022.Hasil penelitian menunjukkan bahwa staf pemerintah desa membutuhkan dukungan dalam menentukan kegiatan nyata yang tepat sesuai dengan menu yang terdapat dalam penggunaan Dana Desa untuk mengatasi stunting. Dukungan dibutuhkan tidak hanya saat menerjemahkan kegiatan, namun juga dalam pengelolaan kegiatan. Koordinasi antara pemerintah desa, Puskesmas setempat, kader pembangunan manusia, kader kesehatan dan pihak lain perlu ditingkatkan, terutama untuk mendiskusikan akar penyebab permasalahan stunting di desa tersebut dan mengidentifikasi intervensi yang tepat sesuai konteks lokal. Penerjemahan program ke dalam aktivitas yang sesuai dengan konteks desa setempat perlu dilakukan melalui musyawarah desa dengan memperhatikan siklus perencanaan yang berlaku.Dana Desa untuk menangani stunting memungkinkan perencana di tingkat desa untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam merencanakan dan mengelola kegiatan spesifik lokal yang mendukung peningkatan status kesehatan masyarakat. Pengembangan kegiatan penanganan stunting perlu disesuaikan dengan alur perencanaan di tingkat desa, dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki wilayah tersebut

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pelunasan Tunggakan Iuran Peserta PBPU Mandiri yang Beralih Segmen Kepesertaan menjadi PBPU Pemerintah Daerah di Kota Bengkulu

Dalam rangka menjamin keberlanjutan, status kepesertaan PBPU Mandiri menunggak dapat dialihkan ke segmen kepesertaan yang lain namun tidak menghapus kewajiban untuk melunasi tunggakan iuran selambatnya 6 bulan setelah beralih. Adanya tren peningkatan peserta dengan tunggakan PBPU Mandiri yang beralih ke segmen lain di Kota Bengkulu terutama ke segmen PBPU Pemda namun belum melakukan pembayaran tunggakan iuran. Metode: Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian yaitu Peserta PBPU Pemda yang memiliki tunggakan iuran PBPU Mandiri, Pemerintah Kota Bengkulu dan BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Hasil: Terdapat 202 jiwa (4% dari 5.362 jiwa) yang telah melakukan pelunasan tunggakan iuran PBPU Mandiri setelah beralih segmen kesepesertaan menjadi PBPU Pemda di Tahun 2022 dengan 1,6 % kolektibilitas piutang. Faktor yang mempengaruhi pelunasan tunggakan iuran terdiri dari faktor predisposisi yaitu pengetahuan dan sikap; faktor enabling yaitu pendapatan, jumlah tunggakan pembayaran bertahap dan bantuan pendanaan; dan faktor reinforcing yaitu pelaksanaan program UHC PBPU Pemda langsung aktif, himbauan Pemda untuk pembayaran tunggakan, penagihan oleh BPJS Kesehatan dan tidak adanya sanksi. Kesimpulan: Penelitian ini menyarankan adanya intervensi berupa sosialisasi intensif dengan melibatkan seluruh stakeholder JKN; meningkatkan peran Pemda, Perusahaan, dan lembaga filantropi dalam bantuan pendanaan; pengembangan mekanisme cicilan pada program REHAB yang fleksibel sesuai keinginan dan kemampuan peserta; pengembangan strategi penagihan khusus kepada Peserta PBPU menunggak yang sudah beralih segmen, menjadikan keikutsertaan program REHAB atau cicilan pelunasan tunggakan sebagai prasyarat pendaftaran peralihan segmen; pengembangan kebijakan insentif dan sanksi terkait pelunasan tunggakan setelah beralih segmen

Pemanfaatan Penggunaan Aplikasi Mobile JKN

Aplikasi Mobile JKN merupakan inovasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan. Melihat dengan sudah berjalannya aplikasi ini dapat diketahui  apakah penggunaan aplikasi mobile  JKN sudah dimanfaatkan  atau  belum. Tujuan penelitian ini untuk  mengetahui  pemanfaatan penggunaan  aplikasi  mobile  JKN. Tempat penelitian di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan dilaksanakan pada bulan Desember 2022 dengan sampel penelitian berjumlah 96 orang. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan desain cross sectional. Hasil yang didapatkan ada hubungan antara pengetahuan (chi square hitung: 9,762) dan aksesbilitas (chi square hitung: 4,641) terhadap pemanfaatan aplikasi mobile JKN. Disarankan BPJS aktif melakukan sosialisasi terhadap penggunaan aplikasi mobil JKN kepada kalangan umur produktif

Collaborative Governance sebagai Strategi Inovatif dalam Mengatasi Stunting di Kabupaten Flores Timur

Meskipun telah dilakukan berbagai program intervensi untuk mengatasi stunting di Kabupaten Flores Timur, angka prevalensi stunting masih belum mencapai target 10% pada tahun 2023. Salah satu tantangan adalah kurang keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam penanganan stunting. Padahal, intervensi stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk bersinergi dalam optimalisasi program. Penelitian ini membahas tentang collaborative governance sebagai strategi inovatif dalam mengatasi stunting di Kabupaten Flores Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Lima Tenaga Kesehatan dan dua Kader Pembangunan Masyarakat menjadi informan penelitian yang dipilih secara purposive. Analisis data menggunakan model interaktif Miles B. Huberman. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukan penerapan collaborative governance dengan model penta helix yakni pemerintah, pengusaha, akademisi, masyarakat madani, dan media massa menjadi solusi inovatif yang dapat diterapkan dalam mengatasi stunting. Kelima pemangku kepentingan utama dalam model collaborative governance penta helix dapat bekerja sama secara sinergis guna mencapai hasil yang optimal dalam mengatasi permasalahan stunting

Gambaran Layanan Konsultasi Kesehatan Mental Aplikasi Riliv di Indonesia Pada Masa Endemi COVID-19 Overview of Riliv Mental Health Consultation Service in Indonesia During COVID-19 Endemic

ABSTRAK Layanan telepsikiatri mulai marak digunakan akibat dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental masyarakat, namun masih terdapat keluhan oleh pengguna aplikasi layanan telepsikiatri seperti Riliv karena kesulitan dan ketidaksesuaian dalam penggunaan aplikasi. Riliv sebagai penyedia layanan telepsikiatri harus mempertahankan kemajuan serta meningkatkan dan mempertahankan standar perawatan. Melihat persepsi pengguna berdasarkan pengalaman mereka menggunakan layanan dapat membantu pemberi layanan dalam mengambil keputusan dan memberikan layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran layanan konsultasi kesehatan mental aplikasi Riliv di Indonesia pada masa endemi COVID-19 menurut pengguna berdasarkan lima dimensi End User Computing Satisfaction (EUCS), yaitu isi, keakuratan, tampilan, kemudahan penggunaan, dan ketepatan waktu. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan secara daring pada Maret – Juni 2023 dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak lebih dari setengah responden memiliki persepsi baik terhadap isi (56,8%), keakuratan (69,9%), tampilan (54,8%), dan kemudahan penggunaan (53,4%) serta lebih dari tiga perempat responden (87,7%) memiliki persepsi baik terhadap ketepatan waktu layanan konsultasi kesehatan mental di aplikasi Riliv. Pemberi layanan telepsikiatri di aplikasi Riliv disarankan untuk memastikan adanya pelatihan untuk meningkatkan self-efficacy dan kemampuan komunikasi digital bagi psikolog yang terdaftar di Riliv, melakukan optimalisasi sistem aplikasi Riliv, dan memastikan adanya pengembangan berkelanjutan pada aplikasi. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi yang diberikan kepada pengguna dan meningkat pemanfaatannya oleh masyarakat. ABSTRACT Telepsychiatry services have begun to be widely used due to the impact of the COVID-19 pandemic on people's mental health, but there are still complaints by telepsychiatry applications, such as Riliv, users due to the difficulties and inconsistency in using telepsychiatry applications. Riliv as a telepsychiatry service provider must maintain progress and also improve and maintain standards of care. Looking at user perceptions based on their experience using the service can help service providers make decisions and provide the right service according to user needs. This study aims to describe the Riliv application mental health consulting services in Indonesia during the COVID-19 endemic according to users based on the five dimensions of End User Computing Satisfaction (EUCS), namely content, accuracy, appearance, ease of use, and timeliness. The approach applied in this study is a quantitative approach with a descriptive design. Data was collected online from March to June 2023 using a purposive sampling technique. The results showed that more than half of the respondents had good perceptions of content (56.8%), accuracy (69.9%), format (54.8%), and ease of use (53.4%) and more than three a quarter of respondents (87.7%) had a good perception of the timeliness of mental health consultation services on the Riliv application. Riliv applications are advised to ensure that there is training to improve self-efficacy and digital communication skills for psychologists registered with Riliv, optimize the Riliv application system, and ensure continuous development of the application. This is expected to improve the quality of the information provided to users and increase its utilization by the public

Inovasi Program Sejiwa dengan Jempol di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan inovasi layanan 'Sejiwa dengan Jempol' dan hambatan dari inovasi layanan tersebut di Puskesmas Jabon. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan kunci dalam penelitian ini adalah ketua coordinator program 'Sejiwa dengan Jempol'. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan kesehatan melalui program Sejiwa dengan Jempol di Puskesmas Jabon telah dilakukan dengan adanya inisiatif dari Kepala Puskesmas Jabon melalui perjanjian kerjasama dengan Camat Jabon. Selain itu, sikap inovasi telah dibentuk melalui inisiatif Puskesmas Jabon untuk membentuk KBK (Kelompok Budaya Kerja) dari gugus bidang untuk memotivasi petugas. Kemampuan inovasi petugas dalam pelayanan kesehatan dibuktikan dengan upaya peningkatan pengetahuan dan keahlian dalam memahami Program 'Sejiwa dengan Jempol' melalui minilokakarya. Tim kerja dalam program ini menggabungkan lintas program terkait seperti Promkes KIA (Promosi Kesehatan Ibu dan Anak), gizi, gigi, lab, dan P2, serta membangun kemitraan lintas sektoral termasuk Camat Jabon, Kepala Desa, kader, Dispendukcapil, PKK, KUA, Polsek, dan Koramil. Kinerja inovasi Puskesmas dalam pelayanan program 'Sejiwa dengan Jempol' ditunjukkan dengan kunjungan ibu hamil yang meningkat 2 kali lipat, program P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) berjalan secara otomatis, dan ibu hamil semakin sadar akan pentingnya BPJS. Saat ini ibu hamil mau tidak mau mencari donor darah sendiri. Intinya peran masyarakat menjadi lebih aktif, petugas hanya memotivasi saja. Melalui program tersebut, kasus ibu hamil yang berisiko tinggi dapat dicegah dan juga menurunkan angka kematian ibu dan bay

Exploring the Ethical Dimensions of Mandatory Immunization Discourse for School Attendance in Indonesia

Mandating complete vaccination for school attendance is still in the discourse for the future policy in Indonesia. Like any other policy, this discourse needs to be given an open space to be looked in a critical point view of ethic. This article critically examines the ethical dimensions surrounding the discourse of implementing mandatory immunization for school attendance in Indonesia, employing a multi-faceted ethical analysis. A case study utilizing moral reasoning through the lenses of utilitarianism, Kantian ethics, virtue ethics, and principlism was employed. From a utilitarian standpoint, mandatory vaccination is ethically justifiable, emphasizing its potential to yield substantial health benefits for society, reduce healthcare spending, and contribute to economic growth. The straightforward nature of this intervention, unlike other complex public health measures, makes it an appealing strategy for increasing vaccination coverage. However, Kantian, non-maleficence, and autonomy perspectives introduces ethical complexities, as mandatory immunization may be perceived as infringing upon individual beliefs and personal choice. The article advocates for open and honest discussions, understanding religious perspectives, and fostering trust in governmental decision-making to address these concerns. Virtue ethics are explored to underscore the importance of cultivating social responsibility in the success of public health measures. It further emphasizes the need for a just implementation of the policy, treating the specific needs of regions. In conclusion, the article posits that while the benefits of mandatory immunization are substantial, ethical considerations demand a delicate balance between promoting public health goals and respecting individual freedom. It suggests that achieving immunization targets necessitates a comprehensive approach, including respecting individual choices, building trust, widespread education on vaccine benefits and risks, and ensuring sustainable financing and vaccine procurement across all segments of Indonesia