ASPEK JURIDIS PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI

Mcnyongsong tahap tinggal landas dalam Pernbangunan Nasional di Indonesia, tcrlihat bahwa penekanan pada pemerataan yang diiringi dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi paradigma yang mengkcdepan dalam proses pernbangunan karena pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Dalam rangka pcrnbangunan nasional ini, peran sektor swasta baik yang berskala bcsar, menengah ataupun kecil terns clipacu untuk lebih menggiatkan aktivitasnya. Aktivitas kegiatan perusahaan tersebut tentunya rnernbutuhkan modal baik untuk pendirian lIlaupun dalam rangka perluasan usahanya. Penggalian dana oleh perusahaan dapat melalui berbagai cara, di antaranya dengan menjual saham dan obligasi di pasar modal atau dengan mengajukan perrnohonan kredit melalui lembaga kcuangan bank atau lembaga pernbiayaan lainnya. Penggalian dana melalui perbankan banyak diminati olch perusahaan. Namun bila jumlah dana yang dibutuhkan sangat besar, hal ini merupakan kendala terscndiri bagi perbankan, terlebih dcugan adanya ketentuan Batas Maksimum Penibcrian Kredit (8M PK) yang diatur dnlam UU No. 711 992 tcntang Perbankan. BMPK membatasi krcdit yang diberikan oleh pemimjam atau sekelompok pemimjam yang terkait tidak boleh melebihi dari 30 % modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan adanya ketentuan BMPK keinampuan suatu bank untuk menyalurkan kredit kepada suatu perusahaan atau group menjadi terbatas, sehingga bank-bank berpaling kepada Iernbaga kredit sindikasi. Hal ini sesuai pernyataan Remi Syahdeini bahwa (Info Bank, No. 170 Pebruari 1994: 12) Penyelesaian masalah pelanggaran pernenuhan BMPK melalui asuransi selain bclum Iancar, sifatnya hanya temperer. untuk itu penyelesaiau yang lebih mendasar seperti pernberian kredit dengan sinclikasi bankhank pcrlu dikcmbangkan

ASPEK JURIDIS PERJANJIAN BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT) PROYEK JALAN TOL

Pembangunan Indonesia berlangsungh sangat pesat dalam beberapa dasawarsa terakhir ini dan hal itu tidak dapat dilepaskan dari kerjasama antara pemerintah dengan sector swasta atau dengan mitra usaha dari luar negeri. (Mohon Abstrak selanjutnya lihat langsung ke Teks Laporan Penelitian

PERANAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA DISCLOSURE DI PASAR MODAL

UU No. 8/1995 Tentang Pasar Modal telah membawa angin segar bagi aktivitas pasar modal yang selama ini hanya mengandalkan sejumlah Keputusan Presiden dan Surat Keputusan Menteri Keuangan. Kehadiran UU tersebut patut disyukuri mengingat bisnis pasar modal begitu mobile. Lebih-lebih mengingat proyeksi proses globalisasi menjelang efektifnya kesepakatan GATI'IWTO dan APEC. yang tentunya membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Konsekuensi kepastian dan perlindungan hukum tersebut adanya full disclosure and transparancy. Hal ini dapat dipahami karena setiap keputusan investasi di pasar modal mengandung risiko. Konsep kepastian dan perlindungan hukum di pasar modal tidak dapat dilepaskan dari pel'an dan tanggung jawab profesi penunjang, Profesi penunjang bertanggung jawab terhadap akurasi dan kelengkapan infol'masi yang dibutuhkan oleh investor. Kewajiban tersebut bersifat on going atau terus menerus. Dalam UU No. 811995, keberadaan pl'ofesi pennjang diatul' dalam Bab VIII Pasal 64 sampai dengan Pasal 69. Pengaturan dalam beberapa hal tersebut tampaknya sedel'hana. Namun demikian peran dan tanggung jawab profesi penunjang dapat kita tarik implikasinya secara sporadis dari ketentuan pasal-pasal lainnya. Masalahnya juga tidak berhenti di situ, profesi penunjang sangat menentukan dalam mekanisme bisnis pasar modal karena profesi ini yang akan menentukan apakah suatu transaksi bel'langsung secal'a fair atau tidak

DAMPAK PENCABUTAN UU NO. 17 TAHUN 1964 TERHADAP PENGGUNAAN CEK SEBAGAI ALAT BAYAR GIRAL

LAPORAN PENELITIAN INI MEMBAHAS TENTANG : DAMPAK PENCABUTAN UU NO. 17 TAHUN 1964 TERHADAP PENGGUNAAN CEK SEBAGAI ALAT BAYAR GIRA

PERBANDINGAN DARI BERBAGAI UNDANG -UNDANG PERKAWINAN

Seperti kita ketahui bersama bahwa sampai saat menjeanng terbentuknya UU 1,0. 1 Tahun 1974 kita beberapa macam peraturan tentang; perkawinan. (Mohon Abstrak selanjutnya lihat langsung ke Teks Laporan Penelitian

PERBANDINGAN DARI BERBAGAI UNDANG -UNDANG PERKAWINAN

Seperti kita ketahui bersama bahwa sampai saat menjeanng terbentuknya UU 1,0. 1 Tahun 1974 kita beberapa macam peraturan tentang; perkawinan. (Mohon Abstrak selanjutnya lihat langsung ke Teks Laporan Penelitian

ASPEK JURIDIS PERJANJIAN BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT) PROYEK JALAN TOL

Pembangunan Indonesia berlangsungh sangat pesat dalam beberapa dasawarsa terakhir ini dan hal itu tidak dapat dilepaskan dari kerjasama antara pemerintah dengan sector swasta atau dengan mitra usaha dari luar negeri. (Mohon Abstrak selanjutnya lihat langsung ke Teks Laporan Penelitian