Kegunaan Sidik Jari (Dactyloscopy) Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini adalah suatu penelitian bersifat deskriptif analitif, terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Berdasarkan penelit ian tersebut diperoleh hasil bahwa kegunaan sidik jari (dachtyloscopy) dalam proses penyidikan adalah sebagai bantuan teknis dalam penyelenggarakan penyidikan dan sangat penting untuk membantu penyidik dalam mengungkap atau menyelesaikan suatu tindak pidana yang terjadi. Di dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Berdasarkan pasal tersebut di dalam proses penyidikan, sidik jari yang di temukan di TKP (tempat kejadian perkara) akan dikembangkan oleh penyidik dalam tahap penyidikan menjadi alat bukti petunjuk. Dengan adanya ilmu sidik jari (dachtyloscopy) maka sidik jari latent dapat juga digunakan untuk mengetahui atau menemukan pelaku tindak pidana yang belum di temukan pelakunya

Proses Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (Studi Kasus Di Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Student disciplinary rules are very important in a university, any disciplinary offenses will be subject to sanctions based on existing rules of conduct. Then in this case the University of Muhammadiyah Surakarta made a rule that regulates the discipline of students contained in Rector’s Decree of Muhammadiyah University of Surakarta Number: 021 / IV / 2014 on Student Rules at Muhammadiyah University of Surakarta. This study emphasizes the regulation governing student discipline and the mechanisms used to resolve the violations of the existing order in Muhammadiyah University of Surakarta where in the regulations regulated related to prohibition, counterfeiting, theft and destruction, extortion and threats, ill-treatment, Narcotics, Psychotropic, dangerous drugs (Drugs), liquor and dangerous objects, immorality and gambling, as well as humiliation and defamation, and for the settlement mechanism is divided into two namely in the security unit and the second in the realm of Disipin Team of Muhamadiyah University of Surakarta. Keywords: Disciplinary, Discipline, Mechanism Of Student Discipline Violation Settlemen

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari obyek yang diteliti kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan normatif empiris. Metode pengumpulan data yang diperoleh ditempuh dengan menggunakan teknik pengumpulan berupa studi kepustakaan, studi dokumentasi dan wawancara secara langsung kepada pihak yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman. Jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tahun 2010 sampai tahun 2011 mengalami peningkatan yaitu dari 18 perkara menjadi 30 perkara, sedangkan Jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tahun 2011 sampai tahun 2012 mengalami penurunan yaitu dari 30 perkara menjadi 20 perkara. Masyarakat belum mengetahui secara tepat mengenai batas usia anak sesuai dengan norma, meskipun ia sebagai penegak hukum,pandangan masyarakat mengenai anak nakal itu hanya secara garis besarnya saja belum sesuai dengan definisi dalam Undang-undang. Dalam menghadapi anak nakal masyakakat lebih menghendaki diselesaikan secara kekeluargaan dan perdamaian. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses persidangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, antara lain pemeriksaan sidang anak ditangani oleh hakim anak, dilakukan dalam suasana kekeluargaan, tertutup, didampingi oleh orang tua, penasehat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan, masa penahanan lebih singkat, hukuman yang dijatuhkan pun lebih ringan. Proses persidangan anak di Pengadilan Negeri Sukoharjo telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Pengelolaan Barang Bukti Penyitaan Dan Pertanggung Jawabannya (RUPBASAN SURAKARTA)

RUPBASAN is the home state storage of seized objects that are based on the provisions in the Criminal Code article KUHAP 44 which explained that the confiscated objects stored in the object storage house confiscated countries. in Surakarta itself there Rubasan first class that was established in 2003 and has the tasks of the state and the storage of seized objects swag country in the city of Surakarta , Sukoharjo district , District Karangannyar . Rupbasan Surakarta in carrying out its duties regarding the receipt , investigation and assessment , registration , storage , maintenance , mutating , security and reporting of objects are stored in the Rupbasan set in the Decree of the Director General of Corrections No. : E1.35 . PK.03.10 of 2002 on implementation guidelines and technical instructions and state management of objects confiscated booty RUPBASAN units throughout the country

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Boyolali

Women, children, and disabilities are susceptible people who must be protected from several types of crime includes sexual abuse. With the high crime that involved women, children, and disabilities so that every side can give the protection and prevention. While for disability child should get protection specially so that the human right which had by every child is complied includes for disability child which faced by the law. Country makes serious efforts to protect the women, children, and disabilities by creating the law No. 35 Year. 2017 about the changing of The Law No. 2r Year. 2002 about Child protection and Boyolali Government created Region Rules No. 14 Year 2013 about Child Protection

Kajian Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Teknik Pembelian Terselubung Oleh Penyidik Polri Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui profil pengaturan hukum tentang penyelidikan tindak pidana narkoba melalui pembelian. 2) Mengetahui apakah pembelian terselubung yang dilakukan oleh POLRI dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. 3) Mengetahui kewenangan normatif penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba.Hasil penelitian diperoleh kesimpulan: Pertama, Profil pengaturan hukum tentang penyelidikan tindak pidana narkoba melalui pembelian terselubung diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sehingga dalam pelaksanaannya adalah sah. Pengaturan ini telah dituangkan dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika juncto Pasal 81 Undang-Undang Narkotika. Kedua,Pembelian terselubung yang dilakukan oleh POLRI dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dilakukan tanpa surat perintah tertulis dari pimpinan . Dalam pelaksanaannya, teknik pembelian terselubung harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat perintah tertulis dari pimpinan. Ketiga, Kewenangan normatifpenyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba diatur dalam UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peran Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Kasus Pidana Anak (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum di Surakarta)

The purpose of this research is to know legal profile of legal aid institution for child case and role of legal aid institution to ABH and obstacles faced by legal aid institution in handling ABH case. The research method used is empirical normative with descriptive research type. Source of data consists of primary data that is result of interview and secondary data that is primary and secondary law material. Methods of data collection with literature study and interview then analyzed qualitatively. From the results of the research shows that the provision of legal aid itself is regulated in Law no. UU no. Law No. 17 of 2011 on Legal Assistance, hereinafter in Law No.11 of 2012 on the criminal justice system there are several elements of protection, legal aid organizations as parties involved in the settlement of ABH cases since the first stage arrest. ranging from the police to the judicial process. The form of assistance provided by legal aid agencies to ABH is litigation and non-litigation processes, where legal aid organizations are always trying to resolve ABH cases through non-litigation processes as they aim to ensure the fulfillment of children's right to live, grow and participate optimally in accordance with human dignity

Peranan Jaksa Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surakarta, SMA Negeri 7 Surakarta, Dan SMA Muhammadiyah 3 Surakarta)

Kejaksaan of the Republic of Indonesia is one of the law enforcement agency that has responsibility for the mission in the continuing development of the nation and the State, one of which embodies the legal order and peace in the society. Kejaksaan's duties and authority in the field of public order and peace of one of them by organizing legal awareness raising activities as set out in Article 30 paragraph (3) a of Law Number 16 Year 2004 on Kejaksaan of the Republic of Indonesia. The problem in this research is how the regulation and implementation of programs Jaksa Masuk Sekolah (JMS) in improving the legal awareness for school children. Goals to be achieved is to describe and explain the regulations used in the JMS program as well as to describe and analyze the implementation of the JMS program that has been done by Kejaksaan. The method used is empirical juridical approach with descriptive research type, type of primary data through interviews and questionnaires and secondary literature study. In conclusion makers using descriptive analysis. The results those that there is synchronization between the regulation and application. Kejaksaan of the Republic of Indonesia has been carrying out its role in accordance with the Act but in the implementation of the school appointed by the Kejaksaan of the Republic of Indonesia not in accordance with the activities of the Kejaksaan’s office that has been regulated in the law

Tinjauan Yuridis Dalam Kasus Kekerasan Yang Dilakukan Guru Terhadap Peserta Didik(Studi Komparasi Putusan Nomor Perkara: 44/Pid.Sus/2015/PN.Pbm dengan Putusan Nomor Perkara 354/Pid.Sus/2015/PN.Kag)

The violence committed by a teacher to his students in Indonesia is a recent phenomenon. Handling of cases of violence committed by teachers to their students can be quite difficult, because teachers have enough rights to educated students. On the one hand students who also have the right to get education safely and comfortably, sometimes can not get their rights because of the fear in school. So in this case the role of government is very important to create a regulation in the world of education, especially so that Constitution Law No. 35 Year 2004 on Child Protection can be optimized in the school scope. Therefore, to find out how the regulation can be run well, it is necessary to do various researches to assess and evaluate the education system so that the criminal acts committed by teachers to their students can be reduced, and even better can be lost in the world of education in Indonesia

Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Rangka Upaya Pemulihan (Studi Kasus Di Wilayah Surakarta)

Pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam rangka upaya pemulihan di Surakarta telah dilakukan dengan cukup baik. Dinas Kesehatan Surakarta memberikan layanan berupa konsultasi medis, pemeriksaan pasien (fisik, medis), visum, rawat jalan, anestesi, tes laboratorium, obat dan rujukan ke Rumah Sakit. Dinas Kesehatan hanya membawahi seluruh Puskesmas yang ada di Surakarta, sedangkan Rumah Sakit yang ada di Surakarta memiliki wewenang tersendiri yang terpisah dengan Dinas Kesehatan. Pelaksanaan pemenuhan hak korban oleh Pengadilan Negeri Surakarta masih sangat minim, dikarenakan belum adanya aturan yang jelas yang dapat dijadikan hakim untuk memberikan pertimbangan khusus kepada korban dalam memutus perkara. Serta belum diatur mengenai kebijakan pengadilan untuk mengadakan pelayanan khusus terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebelum menjalani proses persidangan. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh LSM SPEK-HAM dilakukan dengan memberikan layanan pemenuhan hak-hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu antara lain dengan dengan memberikan layanan berupa pendampingan korban dengan cara mendampingi korban yang berperkara di pengadilan dengan memberikan pengacara secara cuma-cuma atau gratis, membentuk sekolah komunitas dan bertindak sebagai survivor