AKUNTANSI DANA PENSIUN PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN PSAK NOMOR 18

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi danapensiun pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan denganPedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor18. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan cara membandingkanakuntansi dana pensiun di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) KetenagakerjaanCabang Makassar dengan PSAK Nomor 18.Setelah melakukan penelitian, peneliti memperoleh hasil bahwa perlakuan akuntansidana pensiun BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar telah sesuai dengan PSAK Nomor 18,mulai dari pokok-pokok peraturan yang diterapkan, baik dari sisi iuran maupun pembayaranmanfaat pensiunnya. Namun pada BPJS Ketenagakerjaan tidak mencantumkan data pesertaprogram jaminan pensiu

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA PADA SISWA KELAS III SD INPRES TAMALANREA I KOTA MAKASSAR

Dian Ekawaty, 2016. Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas III SD Inpres Tamalanrea I Kota Makassar. Skripsi. Dibimbing oleh Ahmad Syawaluddin, S.Kom., M.Pd dan Dr. Andi Cudai Nur, M.si. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar IPA siswa kelas III SD Inpres Tamalanrea I Kota Makassar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas III SD Inpres Tamalanrea I Kota Makassar?. Tujuan penelitian yaitu meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran IPA siswa kelas III SD Inpres Tamalanrea I Kota Makassar melalui penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah. Pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian berupa penelitian tindakan kelas dengan alur kegiatan perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Adapun fokus penelitian terdiri dari penerapan model Pembelajaran Berbasis Masalah dan hasil belajar IPA. Setting penelitian bertempat di SD Inpres Tamalanrea I Kota Makassar dengan subjek penelitian satu orang guru dan siswa kelas III SD Inpres Tamalanrea I Kota Makassar dengan jumlah 37 orang siswa yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 23 siswa perempuan. Pengumpulan data menggunakan observasi dan tes, sedangkan analisis data dengan analisis kualitatif deskripstif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Pembelajaran Berbasis Masalah dapat meningkatkan aktivitas guru dan siswa serta hasil belajar siswa. Peningkatan itu dapat dilihat dari meningkatnya aktivitas guru dan siswa, yaitu pada siklus I pertemuan I berada pada kategori cukup sedangkan pertemuan II masih berada pada kategori cukup. Kemudian pada siklus II pertemuan I sudah meningkat ke kategori baik, selanjutnya pada pertemuan II kembali meningkat menjadi kategori sangat baik. Sedangkan untuk hasil belajar siswa setiap siklus, yaitu siklus I berada pada kategoribaik sedangkan pada siklus II meningkat menjadi kategori sangat baik. Selain itu, dapat juga dilihat dari peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Sehingga disimpulkan bahwa melalui penerapan model Pembelajaran Berbasis Masalah dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SD Inpres Tamalanrea I Kota Makassar pada mata pelajaran IPA

Model Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Gorontalo Utara. Selain itu juga untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat model penegakan hukum tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menelaah hasil pengolahan data, yang bentuknya dapat berupa penentangan, dukungan, kritik, maupun menambah atau memberi masukan terhadap data dengan pikiran penulis sendiri dan dibantu oleh penguasaan teori para ahli hukum yang sudah ditentukan. Hasilnya menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepolisian Gorontalo Utara bersifat represif, yaitu penegakan hukum yang dilakukan dengan cara menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Faktor-faktor yang menghambat model penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di antaranya yakni, keterbatasan jumlah sumber daya manusia, keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara, dan keterbatasan fasilitas/sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang kegiatan penyidikan. Selain itu faktor eksternal yakni, tersangka tidak kooperatif.Kata kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana Korupsi; Dana Desa

Kebijakan Pendidikan dan Media Sosial Sebagai Faktor Pembentukan Preferensi Politik Pemilih Pemula di Kota Makassar

This paper aims to show how the formation of political preferences of first-time voters occurs. As a factor that influences political behavior, the understanding of political preferences becomes important thinking of a person or community, including the first-time voters. As one of the important segments in political dynamics, first-time voter existence is always an interesting aspect to be examined, including their existence as people who are about to exercise their voting rights for the first time. So far, the first-time voters have tended to be seen as a segment that seems simply to understand their political behavior tendencies due to assumed it is often reflecting the political attitudes of their parents or family. However, since the emergence of social media, there has been a tendency of shifted related to their forming political preferences. Based on research conducted in the City of Makassar towards students in several high schools as first-time voters, this paper aims to show how the actual role of schools, parents, and social media roles in shaping their political preferences that shaping the tendency of their political behavior. 

THE WHITE COLLAR CRIME (Suatu Tinjauan Kriminologis)

Mengenal berbagai ragam kejahatan bukanlah bermaksud untuk menjadi penjahat, melainkan agar kita mengetahui cara-cara yang dilakukan oleh penjahat dalam menjalankan aksi kejahatannya. Sementara kejahatan dalam masyarakat memberikan pertanda bahwa dalam masyarakat ada suatu kerawanan sosial laksana sistem tubuh manusia. Ada sesuatu yang sakit akibat ada organ tubuh yang disfungsional. Kejahatan akan selalu ada seperti matahari akan selalu terbit di pagi hari, seperti musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun. Kejahatan selalu erat hubungannya dengan nilai-nilai struktur dan bentuk masyarakat itu sendiri. Artinya kejahatan akan selalu ada di dalam masyarakat manapun. Semakin tinggi peradaban suatu bangsa maka semakin beragam, semakin canggih dan semakin rumit pula kejahatan yang akan ada pada masyarakat suatu bangsa tersebut

Legal Analysis of Gorontalo Urban Drainage Development: Social Justice Perspective

Justice is one of the main basic ideas in a rule or law. A rule is not considered as a law if it does not provide a sense of justice to the subject it governs. The aim of this article is to analyze the context of social justice on the effectiveness of  urban drainage construction facilities system in the cities. This study used an empirical-juridical method based on the Minister of Public Works Regulation Number 12 of 2014, the implementation of Urban Drainage. The result of data analysis showed since the planning stage, the implementation of each infrastructure development in the city of Gorontalo continually refers to the spatial planning map and collaborates with the associations engaged in the environmental sector so that it reaches the development and control processes. In this case, an infrastructure of the drainage facility does not violate its designated zone. Yet, there are several zones whose utilization is not in accordance with their designation. Thus, the problem collides with the fulfillment of social justice which affects the implementation of drainage facilities construction.Keadilan merupakan salah satu ide dasar pokok dalam sebuah peraturan atau hukum. Sebuah peraturan bukanlah hukum jika tidak memberi rasa keadilan terhadap subjek yang diaturnya. Tujuan artikel ini untuk menganalisis konteks keadilan sosial pada efektivitas pembangunan fasilitas sistem drainase perkotaan di kota dengan menggunakan metode yuridis empiris berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Drainase Perkotaan. Hasil penelitian Analisis data menunjukkan bahwa setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kota Gorontalo sejak perencanaannya selalu mengacu pada peta penataan ruang wilayah dan melakukan kerjasama dengan asosiasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup sehingga sampai pada proses pembangunan dan pengendalian, sebuah infrastruktur dalam hal ini fasilitas drainase tidak menyalahi zona peruntukkannya. Meskipun masih terdapat beberapa zona yang pemanfaatannya tidak sesuai peruntukkannya sehingga permasalahan terbentur pada pemenuhan keadilan sosial yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan fasilitas

Criminology Analysis of Women's as Perpetrators of Domestic Violence Crimes

This study aims to find out the analysis of women's criminology as perpetrators of domestic violence crimes. This research is a combination of Normative law research with prescriptive analysis techniques. As for approach is the approach of legislation (statute approach) and case approach. The results showed that factors that affect the number of acts of violence against husbands in the household, namely, economic factors, communication factors, factors of low understanding of religion in the household, factors of parents, husbands often consume alcohol, the presence of a third person in the household as well as psychological factors. Efforts made by law enforcement officials to tackle domestic violence crimes committed by women in Gorontalo city, namely, preventive countermeasures, curative countermeasures, and repressive efforts carried out at the crime time. In making this effort, the police must take action in case of domestic violence cases

Fundamental Implementation of Green Open Space Function Arrangement in Gorontalo City

This study aims to find out and analyze the effectiveness of structuring the function of the Green Open Ruan in Gorontalo City, as well as to find out the factors that hinder the availability of Green Open Space in Gorontalo City. The type of research used is empirical research where this research places a system of statutory norms when interacting with the community. Next described in the descriptive form to explain the results of the study. The research obtained by the authors in conducting this study includes the arrangement of Green Open Space in the City of Gorontalo, which provides ecological, socio-cultural, aesthetic, and economic benefits. However, it has not been maximized because the availability of Gorontalo City Green Open Space does not reach the standard compared to the overall Green Open Space area that has been set. Furthermore, based on the results of research obtained, the obstacles encountered in efforts to realize Green Open Space, namely barriers to inadequate land availability, as well as low community culture in maintaining and preserving urban Green Open Space

Legal Protection Model for Victims of Illegal Investment Crimes

The purpose of this study is to analyze and construct a model of legal protection for victims of illegal investment crimes.  This research is a type of normative research using several approaches, namely the statute approach,  case approach, and conceptual approach.  The analytical technique used in this study is using analytical descriptive techniques. The results showed that the legal protection model for victims of illegal investment is to reform the Money Laundering Law with an asset recovery approach to the Corruption Eradication Law. The concept contained in Article 18 of the Corruption Eradication Law is an additional crime that can be conceptualized in the provisions of the Money Laundering Law

MENATA KEMBALI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: SEBUAH GAGASAN MENCAPAI IDEALITAS

The purpose of this research is twofold: first, to provide a conceptualization of restorative justice principles in Indonesia's criminal justice system; and second, to examine the problematic application of these concepts in that system. Normative legal research, specifically the statutory technique and the conceptual approach, are utilized in this study piece. On top of that, the processed legal materials were analyzed using a qualitative analytical method that relies on interpretation. According to this study's findings, the judicial subsystem in Indonesia, which includes the police, the prosecutor's office, and the Supreme Court, has started to implement the notion of restorative justice. Due to the lack of a legislation governing the implementation of restorative justice in Indonesia, institutional or partial rules and guidelines continue to be used when discussing its application. This brings up the issue of sub-system authority imbalance in the criminal justice system, as well as the lack of consistent guidelines for each sub-system to apply restorative justice. As a result, the various proportional institutions within each sub-system face legal uncertainty. Thus, in order to establish legal clarity on the implementation of restorative justice, Indonesia has to enact legislation that specifically addresses this concept, known as RKUHAP