Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan Tindak Pidana Korups

E-Commerce Sederhana untuk Mendukung Wirausaha Ibu Rumah Tangga

E-commerce which is currently booming can be used by housewives who have home businesses to develop their current businesses. By using e-commerce housewives can have the media to promote and sell their wares to the general public at low cost and can manage them from home. With e-commerce, housewives can still run their businesses without leaving home.The objective of the study is to provide a simple example of e-commerce which is managed using content management system (CMS) that can help housewives to expand their businesses thus it willincrease the competitiveness of their businesses.Keywords: e-commerce, housewives, websit

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa

Informasi Dan Transaksi Elektronik

Informasi Dan Transaksi Elektroni

Pelayanan Publik

Pelayanan Publi

Gelar, Tanda jasa dan Gelar Kehormatan

Gelar, Tanda jasa dan Gelar Kehormata

Pokok-Pokok kepegawaian

Pokok-Pokok kepegawaia

IMPELEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Pendaftaran Tanah di Kabupaten Lombok Barat)

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum. Hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997. Idealnya kegiatan pendaftaran tanah pada kantor BPN dapat menjamin tertib administrasi pertanahan. Pada kenyataannya hal tersebut masih belum dapat dicapai, ditunjukkan oleh sistem pemetaan tanah yang tidak akurat, ketiadaan pertanggungjawaban atas produk sertifikat hak atas tanah, SDM tidak memenuhi syarat, dan teknologi yang tidak mendukung sehingga belum mengakibatkan belum dapat terciptanya tertib administrasi pertanahan. Permasalahan yang muncul adalah mengapa kebijakan BPN terhadap pengawasan dan pengendalian penguasaan hak atas tanah di Kabupaten Lombok Barat belum mencapai tertib administrasi pertanahan dan bagaimana konsep BPN terhadap pengawasan dan pengendalian penguasaan hak atas tanah di Kabupaten Lombok Barat. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan socio legal, yang melakukan penelitian terhadap dua aspek yaitu aspek legal research, yakni objek penelitian yang berupa hukum dalam arti norm (peraturan perundang-undangan) dan aspek socio research, yaitu digunakannya metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis. Hasil penelitian adalah belum terciptanya administrasi pertanahan disebabkan pemetaan tanah yang tidak akurat, ketiadaan pertanggungjawaban atas produk sertifikat hak atas tanah, SDM tidak memenuhi syarat, teknologi yang kurang mendukung dan konsep kebijakan BPN adalah dengan meningkatkan sistem pengawasan terhadap pedoman kerja maupun prosedur kerja dalam kegiatan pendaftaran tanah dan melakukan pemeriksaan terhadap hak atas tanah terkait dengan penguasaan atas tanah, sehingga hak atas tanah akan terkendali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan pengendalian penguasaan terhadap hak atas tanah. Saran yang penulis berikan adalah agar BPN lebih aktif dalam meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap penguasaan hak atas tanah dalam kegiatan pendaftaran tanah secara konsisten

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsiona