PROSEDUR DAN WEWENANG PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH (PPAT) DALAM JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT

Hubungan yang sangat erat antara manusia dengan tanah dan antara masyarakat dengan tanah, menyebabkan manusia (masyarakat) berhak untuk menguasai, memanfaatkan, memungut hasil dari tanah tersebut.Sebelum UUPA berlaku terdapat adanya dualisme hukum tentang hal atas tanah, yaitu hak atas tanah yang berstatus hak barat yang diatur dalam KUH Perdata (BW), peralihannya dilakukan dihadapan Notaris.Dan hak-hak atas tanah yang diatur dalam Hukum Adat, peralihannya dilakukan dihadapan Kepala Desa / Lurah.Dengan berlakunya UUPA, dualisme hukum dalam pertanahan dihapuskan.Semua peralihan hak atas tanah dilakukan dihadapan PPAT.Namun, sampai sekarang belum semua orang mengetahui prosedur pemindahan hak atau peralihan hak khususnya mengenai prosedur jual beli tanah yang benar dan sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan masih mendasarkan pada ketentuan Hukum Adat. Dalam penelitian ini rumusan permasalahan yang akan dibahas yaitu: Bagaimana prosedur jual beli hak milik atas tanah yang belum bersertipikat? Dan bagaimanakah wewenang PPAT dalam proses jual beli hak atas tanah yang belum bersertipikat? Tujuan penelitian ini antara lain: untuk mengetahui prosedur jual beli atas tanah yang belum bersertipikat, serta untuk mengetahui wewenang PPAT dalam menyaksikan proses jual beli hak atas tanah yang belum bersertipikat. Untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, peneliti menggunakan analisis kualitatif.Penelitian ini bersifat deskriptif.Sumber data primer dari perundang-undangan yang relevan dengan penelitian, sumber data sekunder dari buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya dan mengutip beberapa pendapat para sarjana.Metode pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini adalah prosedur jual beli hak milik atas tanah dilakukan setelah ada kesepakatan harga antara kedua belah pihak dengan Camat selaku PPAT selanjutnya Akte tersebut akan dikirim ke Kantor Pendaftaran Tanah untuk dimohonkan sertipikat.Tugas dan Wewenang PPAT yaitu memberikan pelayanan dalam bentuk pembuatan akta atas permintaan orang-orang dan badan hukum yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum peralihan hak atas tanah. Kata Kunci : Tugas, Wewenang, PPAT, Hak Milik Atas Tana

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA LAGU DI INDONESIA

ABSTRACT Copyrights represent one part of the intellectual properties and represent peripheral of law giving protection of is including to music masterpiece or song and also give arrangement to its consumer. Its problems how arrangement of song copyrights in Indonesia? And How implementation protection of law to right owner create of masterpiece create song evaluated from UU No 28 Year 2014? Target of this research is to know how arrangement of song copyrights in Indonesia, and to know implementation protection of law to right owner create of masterpiece create song evaluated from UU No 28 Year 2014. This research represent type research of normatif with approach of legislation problem and is conceptual. Than result of solution got by the following result: Arrangement of song copyrights in Indonesia by considering culture variety, properties of artistic area and art needing protection of copyrights, despitefully also in order to accommodating Law Copyrights sections with Trips (Trade Related Aspects Intellectual Property Right of), Copyrights arranged in Code of No. 7 Year 1987 and Code yo of No. 12 Year 1999 altered again with Code of No 19 Year 2002. and is last of Code No. 28 Year 2014. Implementation protection of law to right owner create of masterpiece create song evaluated from UU No 28 Year 2014, where law will give protection as according to nature of and the copyrights for menstimulir or stimulate activity all composer so that continuing to create and more creative. Form protection of that law is confirmed in law by placing crime sanction to one who impinge copyrights by contempting of court. Its suggestion is 1) Composer or right owner of song better do registration of its creation, this matter is conducted by for the shake of reaching situation which is kondusif in handling of collision of copyrights 2) Governmental better do serious take action in handling the problem of collision of song copyrights specially the problem of downloading ilegal, considering the condition of Indonesia society which bright to progressively keep abreast of sophisticatedly of existing technology. So also with socialization about stop of and piracy of ilegal downloading [is] which during the time conducted better be executed continually till finally get attention of society and society even also become important awareness of him is esteeming each other result of each masterpiece . Keyword : Legal Protection, Song copyrights

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA BANK MANDIRI CABANG UBUD

Fungsi pokok perbankan adalah sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun, menarik dana dari masyarakat, dan menyalurkan dana ke masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan pembangunan dan hasil- hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak yaitu sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen ke-IV. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana faktor –faktor Penyebab terjadinya kredit macet pada Bank Mandiri Cabang Ubud? (2) Bagaimana upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Mandiri Cabang Ubud?. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Metode empiris adalah suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan skripsi ini. Faktor yang menyebabkan kredit macet yaitu, kelemahan bank dalam melakukan analisis sehingga terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, kelemahan nasabah, kenakalan nasabah, bencana Alam, peperangan, perubahan kondisi perekonomian, serta perubahan teknologi. Dalam menyelesaikan kredit macet terdapat dua cara yang dapat ditempuh yaitu melalui jalur non litigasi dan litigasi. Kata Kunci : Pelaksanaan, Perjanjian, Kredi

KEDUDUKAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Saksi merupakan salah satu alat bukti, yang keterangannya dibutuhkan untuk keperluan proses pembuktian dimuka Hakim, dalam suatu perkara di persidangan. Dengan demikian pendapat, dugaan, anggapan, atau keterangan yang diperoleh dari orang lain manjadi tidak relevan diajadikan kesaksian saksi. Begitu pula seorang saksi tentunya memiliki hak dan kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembuktian yang dianut dalam Undang-undang Nomer 51 Tahun 2009 tentang Pradilan Tata Usaha Negara dan kedudukan saksi dalam proses pembuktian Peradilan Tata Usaha Negara. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan-udangan yang berlaku. Sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan dalam rangka memperoleh kebenaran materiil dan bagaimna jalannya persidangan untuk menemukan suatu putusan hakim. Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut sistem atau ajaran pembutian bebas terbatas Dalam pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disbutkan bahwa hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktiaan, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Begitu pula kedudukan saksi menjadi pendukung dan memperkuat dari alat bukti surat atau tulisan, agar pembuktiannya menjadi lebih sempurna. Dan saksi merupakan salah satu alat bukti yang telah diatur dalam pasal 100 sampai dengan 107 dalam pembuktian Undang-undang Peradiilan Tata Usaha Negara. Kata Kunci : Saksi, Pembuktian, Peradilan Tata Usaha Negar

KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS PEMEGANG HAK CIPTA

In the development of society human needs more and more diverse, which then cultivate the desire for his ability to other humans. This reflection of recognition is reflected in the work it creates in general by mentioning or writing the name of the author or creator. This is in line with the growth of the concept of property rights in society triggered by the higher human civilization, so he gradually reveal himself. Tipe this study by using the type of normative legal research is by approaching legislation that examines the legislation Applicable and conceptual approach, ie reviewing the materials of literature in the form of theories, the opinions of legal experts, and others related to the problem. Forms of legal protection of Copyright Holder According to Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright, that is: In the case of the creation owned by 2 (two) or more persons, copyright protection is valid for the life of the creator who died last and lasted for 70 Seventy) years thereafter. The copyright protection of a work owned or held by a legal entity is valid for 50 (fifty) years from the first announcement. Copyright Protection of Works in the form of applied artwork is valid for 25 (twenty five) years from the first announcement. The legal status of the heirs in copyright, upon the disclosure of the heirs' inheritance shall be entitled or entitled to determine his or her attitude, among other things: to receive a full inheritance, to receive with the right to hold a recapitled relic or to accept with conditionality, and the right to reject inheritance. The obligation of an heir, among others, to maintain the integrity of the estate after the treasure of the relics divided, seek ways of division according to the provisions, pay off the debts of the heir if the heir leaves the debt, and carry out a will if the heir leaves the testament. Suggested authors are To the government is expected to socialize Law Number 28 Year 2014 on copyright to areas in Indonesia and to the Society as the creator must immediately to register the results of his work to the Office of Director General Haki to obtain legal certainty about copyright ownership as Copyright © 2011 Unikom Center Valid evidence. Keywords: Legal Status, Heirs, Copyright Holder, Inheritance of Copyrigh

KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM SISTEM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK

ABSTRAC With the credit facility, need collateral to secure the loan if the debtor default. As for the form of collateral that can be used one of them is a fiduciary. Therefore as a fiduciary guarantee, institution guarantees to help business and serve society’s demands would be legal guarantees, then in 2013 the government launched a registration system electronically fiduciary is expected to provide legal certainty for the parties. The background of the formulation of the problem arises, is : how is validity of fiduciary guarantee registration electronically and how the legal certainty which obtained creditor in the registration of fiduciary electronically linked to a ban on double guarantee on the object of fiduciary. This paper uses normative legal research methods and conceptual approaches. Fiduciary valid if the agreement which was followed by the imposition of model by notarial deed. Then subsequently fiduciary registration is done by the applicant to fill out the application electronically. Material security interest is registered electronically becomes valid after the lender make payment fiduciary registration, followed by printing setificate fiduciary guarantee. Fiduciary guarantee registration electronically performed to provide legal certainty, but the electronic system updates fiduciary unable to give full legal certainty for the parties, especially for the creditors. Keyword : Electronic Fiduciary, Double Guarante

KEKUATAN PEMBUKTIAN DIGITAL SIGNATURE DALAM SENGKETA PERDATA

Digital Signature(Tanda tangan elektronik) sebagai alat bukti dalam sengketa perdatamenurut UU ITE Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Jenis data sekunder yaitu data yang didapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung, melalui studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, buku-buku literatur, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Kegiatan yang dilakukan berupa pengumpulan data, kemudian data direduksi untuk memperoleh data khusus yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas untuk kemudian dikaji dengan menggunakan norma secara materiil atau mengambil isi data disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan akhirnya diambil kesimpulan dan akan diperoleh verifikasi / kebenaran obyektif. Hasil penelitian, dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 sudah lebih dulu ada Undang-Undang No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 12 yang secara tersirat telah mengakui kekuatan pembuktian terhadap data elektronik. Sekarang dengan adanya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan pembuktian dan akibat hukum yang sah. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 11 Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga kekuatan pembuktiannya sama layaknya tanda tangan manual dalam akta otentik yaitu, lengkap dan sempurna, apabila dilihat substansinya maka, telah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Adapun asas-asas tersebut tercantum dalam Undang-undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 dan Pasal 6 yaitu berupa asas kejelasan tujuan, asas dapat dilaksanakan dan asas kejelasan rumusan. Dengan demikian tanda tangan elektronik (digital signature) merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai akibat hukum yang sah, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Kata Kunci :Pembuktian, Digital Signature, Hukum Perdata

KEDUDUKAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

The witness is one of the evidences, whose information is required for the purpose of verification process before the Judge, in a case at the hearing. In such a way, the opinion, assumptions, assumptions, or attributes obtained from others are irrelevant to make a reaction. Also a witness must have rights and obligations. This study aims to determine the evidentiary system adopted in Law Number 51 of 2009 on the State Administrative Court and the position of witnesses in the process of proofing the State Administrative Court. The type of research used in this study is the normative legal research with the prevailing law enforcement approach. The evidentiary system in the procedural law of the State Administrative Court is conducted in order to obtain material truth and how the trial proceeds to find a judge's verdict. The procedural law of the State Administration Courts embraces a system or teaching of free unlimited discourse. In article 107 of the State Administrative Justice Act, it is stated that the judge determines what should be proved, the burden of proof and the verification of judgment, and for the validity of proof is required at least two evidences based on Judge's conviction. Similarly, the position of the witness becomes a supporter and strengthen from the evidence of letters or writings, so that the proof becomes more perfect. And the witness is one of the evidences set forth in articles 100 to 107 in the proof of the State Administration Peradiilan Law. Key Words: Witness, Proof, State Administrative Cour

AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API

Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru melalui laras dengan bantuan bahan peledak. Seiring dengan perkembangannya banyak terjadi kasus penyalahgunaan senjata api. Para pelaku peyalahgunaan senjata api ini dijerat sanksi pidana sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai prosedur memperoleh izin kepemilikan senjata api dan sanksi penyalahgunaan senjata api .Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif ,bahan hukum yang di gunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,teknik yang digunkan dalam mengumpulkan bahan hukum yaitu teknik studi pustaka.Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif dan dianalisis dengan tektik analisa deskriptif kualitatif. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwaMasyarakat diperbolehkan memiliki senjata api dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1948 dan dalam penerapan sanksinya hakim dipersidangan jarang menggunakan Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api karena hakim akan menemui kesulitan untuk penerapan sanksinya karena dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara detail mengenai bentuk-bentuk tindakan penyalahgunaan senjata api sehingga kembali hakim akan menggunakan KUHP dalam menerapkan sanksi pidana. Kata Kunci: Senjata Api, Penyalahgunaan

PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

A marriage is a commitment between two people, in this case a man and woman, with material purpose to build a happy and everlasting family (household) based on Belief in the one and only God which is the first principle of Pancasila (Five Principles). Asset/property issue may arise due to marriage. The development of society’s mindset lead them to enter into a prenuptial agreement before they get married considering that both husband and wife are able to earn asset/property. Besides that, there are many other reasons to enter into a prenuptial agreement. Prenuptial Agreement is an agreement which is made by two people (betrothed couple) before they get married. Prenuptial Agreement had been stipulated in Article 29 Law No. 1 of 1974. However, since the Constitutional Court issued the Decision No. 69/PUU-XIII/2015, Prenuptial Agreement has several modifications which are presently being pros and cons in society. The matter which is being researched in this thesis is: what is the legal consequence of a prenuptial agreement which is made after marriage and based on the Decision of Constitutional Court No. 69/PUU-XIII/2015. The approach method which is used herein is normative legal research. The law material sources are primary law material and secondary law material in form of books and Legislation. Data analyses used in this research are processing and analyzing the data qualitatively and then descriptively drawn up. The result of this research found the differences between Prenuptial Agreement which is stipulated in Article 29 Law No. 1 of 1974 and the Prenuptial Agreement which is stipulated in the Decision of Constitutional Court No. 69/PUU-XIII/2015. Keywords: Prenuptial Agreement, After Marriage, Legal Effect