MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI LOKAL: PENDEKATAN DEBIROKRATISASI UNTUK PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA BAUBAU

This research aims to examine the pattern of debureaucratization in the activities carried out by the government to support SMEs. The research method used is qualitative research with an exploratory type. Findings indicate that debureaucratization measures, such as utilizing digital platforms to empower creative communities, simplifying administrative processes in providing financial support and training, as well as issuing policies supporting SME development, have enhanced accessibility and responsiveness of services for SMEs. However, there are still structural constraints in the SME ecosystem affecting its growth, such as limited access to finance and infrastructure. Moreover, the implementation of policies and programs supporting SMEs is still suboptimal, resulting in limitations on SMEs' contribution to the Gross Regional Domestic Product (GRDP). Further research is recommended to delve deeper into the structural factors influencing SME growth, such as access to finance and infrastructure, and to conduct further evaluation of the implementation of policies and programs supporting SMEs, taking into account the administrative and institutional factors that affect their effectiveness.Penelitian ini bertujuan untuk melihat pola debiroratisasi dalam kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mendukung UMKM. Metode penelitian yang gunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan tipe eksploratif. Temuan menunjukkan bahwa langkah-langkah debirokratisasi, seperti pemanfaatan platform digital untuk memberdayakan komunitas kreatif, penyederhanaan proses administratif dalam penyediaan dukungan modal dan pelatihan, serta penerbitan kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM, telah meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan bagi UMKM. Meskipun demikian, masih terdapat kendala struktural dalam ekosistem UMKM yang mempengaruhi pertumbuhannya, seperti akses terhadap modal dan infrastruktur yang terbatas. Selain itu, implementasi kebijakan dan program-program pendukung UMKM masih belum optimal, menyebabkan keterbatasan kontribusi UMKM terhadap PDRB. Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih mendalami faktor-faktor struktural yang mempengaruhi pertumbuhan UMKM, seperti akses terhadap modal dan infrastruktur, serta melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap implementasi kebijakan dan program-program yang mendukung UMKM dengan mempertimbangkan faktor-faktor administratif dan institusional yang memengaruhi efektivitasnya

PENERAPAN SISTEM KINERJA BERBASIS E-KINERJA PADA PEMERINTAHAN KOTA BEKASI

The use of digital technology in government is aimed at managing and working well in an innovation of web application-based practice called e-performance. Implementing an electronic system is a way to improve employee performance in working on a change. One of the changes implemented by the government of Bekasi City is an e-performance-based assessment system. The research method used is a descriptive qualitative research method with a phenomenological approach with data from journal articles, books, and online news that are considered relevant to the application of the e-performance system to government employees in Bekasi City. This research focuses on the implementation of an e-performance-based assessment system in Bekasi City. The purpose of the study is to assess the performance of employees of the Bekasi City government from the perspective of productivity, which is the comparison of workload between input and output. The results showed that the application of the e-Kinerja system in the Government of Bekasi City could be effectively used to monitor the performance of an employee and can be a part of disciplining employees in carrying out their respective duties as a form of accountability. The application of e-Kinerja can be used also as a way to assess the quality of employees' performance and determine the number of employee’s allowances and additional income.Penggunaan sistem teknologi digitalisasi dalam pemerintahan tentu memiliki sasaran untuk mengatur dan menjalankan keunggulan dalam sebuah perubahan, pelaksanaan praktik berbasis aplikasi web tersebut bernama e-Kinerja. Penerapan sistem elektronik merupakan wujud peningkatan suatu kinerja pegawai dalam melaksanakan suatu perubahan. Salah satu bentuk perubahan yang diterapkan pemerintahan di Kota Bekasi adalah penerapan sistem kinerja berbasis e-Kinerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan data bersumber dari artikel jurnal, buku, dan berita online yang dianggap relevan sebagai eksplorasi dalam penerepan sistem e-kinerja terhadap pegawai yang ada di lingkup pemerintahan Kota Bekasi. Penelitian ini berfokus pada penerapan system kinerja berbasis e-kinerja di Kota Bekasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kinerja pegawai di Pemerintahan Kota Bekasi dilihat dari produktivitasnya perbandingan sebuah beban kerja antara input dan output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Kinerja di Pemerintahan Kota Bekasi menjadi lebih efektif dalam mengetahui hasil kinerja dari seorang pegawai, di sisi lain e-Kinerja sebagai bagian untuk mendisiplinkan para pegawai dalam melaksanakan tugas masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban, kemudian penerapan e-Kinerja sebagai salah satu cara untuk menjadi mutu penilaian pada pegawai dalam pemberian berupa tunjangan dan penambahan penghasilan yang ada di Pemerintahan Kota Bekasi

RESPONSIVITAS PEMERINTAH MELALUI ELEKTRONIK GOVERNMENT (E-GOV) DI KOTA MAKASSAR

The purpose of this study is to determine government responsiveness through electronic government (e-gov) in the city of Makassar. Electronic Government in this research is the use of information and communication technology as a tool by the government in order to provide effective and fast services to the community. This research uses a descriptive-qualitative method. The results of the study show that all people can enjoy these services without exception. The Makassar City Communication and Information Service has provided competent employees so they can carry out their duties and functions properly. The government, as a public servant, is obliged to serve the community well and in accordance with its needs. Diskominfo provides services that are fast, good at responding to community needs, easy, and practical. The Ministry of Communications and Informatics has provided accurate information regarding the city of Makassar, as well as providing information in a transparent and reliable manner to the public without discrimination.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui responsivitas pemerintah melalui elektronik government (e-gov) di Kota Makassar. Electronic Government yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu oleh pemerintah, guna memberikan pelayanan yang efektif dan cepat kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua masyarakat dapat menikmati layanan tersebut tanpa terkecuali. Dinas Kominfo Kota Makassar telah menyediakan pegawai yang berkompetensi, agar dapat melakukan tugas dan fungsi mereka dengan baik. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat, wajib melayani masyarakat dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diskominfo menyediakan layanan yang cepat, baik dalam merespon kebutuhan masyarakat, mudah dan praktis. Dinas Kominfo telah menyediakan berbagai informasi yang tepat mengenai Kota Makassar, serta menyediakan informasi secara transparan dan dapat dipercaya oleh masyarakat tanpa membeda-bedakan

INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI DAN KEPUASAN MASYARAKAT DESA DI ERA PANDEMI COVID-19

The Corona Virus Disease (COVID-19) pandemic has changed many things, including public services. All levels of government are adapting to the new normal so that public services do not stop completely or are temporarily suspended due to the COVID-19 pandemic. Public services at the village government level have also changed. Lambangsari Village Government, Bekasi Regency, also innovated administrative services for the community. The COVID-19 pandemic has forced the village government to innovate so that public services can continue. This study aims to describe the innovation and satisfaction of the people of Lambangsari Village with public services in the village. This research uses a quantitative descriptive method with a Likert scale (Rensis Likert) as a measuring tool for the level of public satisfaction and a qualitative method to describe the administrative innovations carried out. Literature reviews, documentation, interviews, and questionnaires all served as data collection methods. The results of the study revealed that the government of Lambangsari Village carried out public service innovations in the form of mobile administration services and ball pick-up administration services. The level of community satisfaction with public services during the COVID-19 pandemic was good. Even so, the service innovations carried out did not have a significant impact on satisfaction. The community prefers conventional services by coming directly to the village office.Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) telah mengubah banyak hal, termasuk pelayanan publik. Semua jenjang pemerintahan beradaptasi dengan kenormalan baru agar pelayanan publik tidak berhenti total atau diberhentikan sementara gegara pandemi COVID-19. Pelayanan publik di tingkat pemerintahan desa juga berubah. Pemerintah Desa Lambangsari, Kabupaten Bekasi, juga melakukan inovasi pelayanan administrasi kepada masyarakat. Pandemi COVID-19 memaksa Pemerintah Desa melakukan inovasi agar pelayanan publik tetap berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan inovasi dan kepuasan masyarakat Desa Lambangsari terhadap pelayanan publik di desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan Skala Likert (Rensis Likert) sebagai alat ukur tingkat kepuasan publik dan metode kualitatif untuk mendeskripsikan inovasi administrasi yang dilakukan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur, dokumentasi, wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian mengungkapkan Pemerintah Desa Lambangsari melakukan inovasi pelayanan publik berupa pelayanan administrasi keliling dan pelayanan administrasi jemput bola. Tingkat kepuasan masyarakat pada pelayanan publik pada masa Pandemi COVID-19 bernilai baik. Meski begitu, inovasi pelayanan yang dilakukan ternyata tidak signifikan berdampak pada nilai kepuasan tersebut. Masyarakat lebih  memilih layanan konvensional dengan datang langsung ke kantor desa

UPAH MINIMUM DAN TINGKAT KEMISKINAN: STUDI KEBIJAKAN DI INDONESIA

This study aims to investigate the relationship between minimum wages and poverty rates. Minimum wage is a controversial policy topic that affects millions of workers around the world, and understanding its impact on poverty rates is crucial for policymakers and researchers. By conducting a comprehensive analysis of existing literature, statistical data, and using more complex regression models. The data was processed in Microsoft Excell, and then analysed using R statistical software. The findings of this study show that minimum wage policy is effective in negatively affecting the poverty rate in Indonesia.  Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara upah minimum dan tingkat kemiskinan. Upah minimum adalah topik kebijakan kontroversial yang memengaruhi jutaan pekerja di seluruh dunia, dan memahami dampaknya terhadap tingkat kemiskinan sangat penting bagi pembuat kebijakan dan peneliti. Dengan melakukan analisis komprehensif terhadap literatur yang ada, data statistik, dan menggunakan model regresi yang lebih kompleks. Data diolah di dalam Microsoft Excell, kemudian dianalisi menggunakan perangkat lunak statistik R. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bhawa kebijakan upah minimum efektif mempengaruhi tingkat kemiskinan secara negative di Indonesia

DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2020

This research is motivated by the ongoing COVID-19 pandemic, which has resulted in a decline in both national and regional economic growth rates. It is suspected that this has had repercussions on the revenue of the City Government of Batam. The primary objectives of this study are to analyze the impact of COVID-19 on the city's revenue and to assess the policies implemented by the City Government of Batam to enhance revenue during the COVID-19 pandemic. The research employs a qualitative methodology, involving data collection through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate a significant reduction in Batam City's Local Own Source Revenue (PAD) due to the adverse effects of COVID-19, particularly within the tourism sector, which serves as a primary source of regional income. In contrast, the intergovernmental transfer sector remained unaffected and even experienced an increase in revenue. Additionally, other revenue sources witnessed growth due to the stability of the trade and industry sectors during the pandemic. Overall, the impact of COVID-19 on Batam City's revenue in 2020 was not excessively detrimental, as the Regional Budget (APBD) continued to increase from 2019. The City Government of Batam implemented various policy measures, such as aligning development programs with the central government, promoting the region's potential to both the central government and investors, and enhancing the quality of public services. These actions facilitated the allocation of additional funds from the central government. Research recommendations encompass a focus on the development of innovative development programs, the recovery of the tourism sector, the diversification of income sources, and the enhancement of inter-governmental collaboration.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan terjadinya penurunan laju pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Hal ini diduga berdampak pada pendapatan daerah Pemerintah Kota Batam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak COVID-19 terhadap pendapatan daerah dan menganalisis kebijakan Pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan pendapatan daerah di masa COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam mengalami penurunan signifikan akibat dampak negatif COVID-19, terutama dari sektor pariwisata yang merupakan sumber utama pendapatan daerah. Namun, sektor Dana Perimbangan tidak terpengaruh dan justru mengalami peningkatan pendapatan, sedangkan pendapatan lainnya juga meningkat karena stabilitas sektor industri perdagangan selama pandemi. Secara keseluruhan, dampak COVID-19 terhadap pendapatan daerah Kota Batam pada tahun 2020 tidak terlalu buruk karena APBD terus meningkat dari tahun 2019. Pemerintah Kota Batam mengambil langkah-langkah kebijakan, seperti menyelaraskan program pembangunan dengan pemerintah pusat, menjual potensi daerah kepada pemerintah pusat dan investor, dan meningkatkan mutu layanan publik. Tindakan ini mendukung alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat. Saran penelitian meliputi fokus pada pengembangan program pembangunan inovatif, pemulihan sektor pariwisata, diversifikasi sumber pendapatan, dan peningkatan kerja sama antar pemerinta

DINAMIKA TATA KELOLA DANA OTONOMI KHUSUS DI ACEH

Special autonomy has been granted to the Aceh government since 2006. This autonomy is also accompanied by the provision of special autonomy funds. The purpose of this study is to examine the dynamics of Aceh's special autonomy fund management. This research is a library research, the source of data is generated from a review of literature data in the form of qanun, official government websites, newspapers, and survey results from various institutions on the use of special autonomy funds in Aceh. The data analysis is carried out by reducing the findings and conducting an analysis using relevant theories. The research results show that through the implementation of special autonomy, Aceh receives significant regional funds aimed at investing in public infrastructure for regional economic development and improving the purchasing power of the population, which is expected to impact economic growth and the welfare of the people. In reality, the management of special autonomy funds in Aceh still faces several problems, such as the distribution of budget shares between the provincial government and the districts, budget governance that is still not optimal, and the impact on welfare and poverty reduction that is not yet significant.Otonomi khusus telah diberikan kepada Pemerintah Aceh sejak tahun 2006. Otonomi ini juga disertai dengan pemberian dana otonomi khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dinamika pengelolaan dana otonomi khusus Aceh. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (library research), sumber data dihasilkan dari telaah terhadap data kepustakaan berupa qanun, web resmi pemerintah, koran, dan hasil survei dari berbagai lembaga terhadap penggunaan dana otonomi khusus di Aceh. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data temuan dan dilakukan analisis dengan menggunakan teori yang relevan. Hasil penelitian menunjukan bahwa melalui pelaksanaan otonomi khusus, Aceh mendapatkan dana daerah yang signifikan yang ditujukan untuk investasi pengadaan infrastruktur publik untuk pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan daya beli penduduk, yang diharapkan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dalam kenyataannya, pengelolaan dana otonomi khusus di Aceh masih menghadapi sejumlah masalah seperti pembagian porsi anggaran pemerintah provinsi dengan kabupaten, tata kelola anggaran yang masih belum baik, serta dampak terhadap kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan yang belum signifikan

PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN KOMPETENSI TEKNIS TERHADAP KINERJA PEGAWAI BKPSDM LUWU TIMUR

The low professionalism score of East Luwu Regency Government employees, 30.31, shows that employee professionalism is still not as expected. Based on the results of researcher interviews, a number of BKPSDM Kab. East Luwu employees that employee performance has not been optimally in line with the organization's vision and mission goals. The purpose of this study was to determine the effect of discipline on the performance of BKPSDM employees of East Luwu Regency, the effect of technical competence on the performance of BKPSDM employees of East Luwu Regency, and the joint effect of discipline and technical competence on the performance of BKPSDM employees of East Luwu Regency. The research method used is correlational design. The population in this study were all BKPSDM employees of East Luwu Regency as many as 44 people. The sampling technique was carried out using saturated sampling technique, namely sampling as a whole. Data collection methods were carried out through questionnaires and documentation.  The results of the study are Discipline has a moderate effect on the performance of BKPSDM employees of East Luwu Regency, technical competence has a moderate effect on the performance of BKPSDM employees of East Luwu Regency, and simultaneously discipline and technical competence have a moderate effect on the performance of BKPSDM employees of East Luwu Regency.Skor profesionalisme pegawai Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang rendah yakni 30.31 menunjukkan bahwa profesionalisme pegawai masih belum sesuai harapan. Berdasarkan hasil wawancara  peneliti, sejumlah pegawai BKPSDM Kab. Luwu Timur bahwa kinerja pegawai belum secara optimal sejalan dengan sasaran visi dan misi organisasi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh disiplin terhadap kinerja pegawai BKPSDM Kab. Luwu Timur, Pengaruh kompetensi teknis terhadap kinerja pegawai BKPSDM Kab. Luwu Timur, dan Pengaruh bersama-sama disiplin dan kompetensi teknis terhadap kinerja pegawai BKPSDM Kab. Luwu Timur. Metode penelitian yang digunakan yaitu rancangan korelasional. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua pegawai BKPSDM Kab.Luwu Timur sebanyak 44 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan tehnik sampling jenuh yaitu pengambilan sampel secara menyeluruh. Metode pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan dokumentasi.  Hasil penelitian yaitu Disiplin berpengaruh

KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN KOTA MAKASSAR DALAM MENINGKATKAN MINAT BACA MASYARAKAT

The lack of reading interest in society has an effect not only on the rise of illiteracy, but also on the state of education in the nation. Researchers in the disciplines of education and culture have conducted studies to solve the problem of low interest in reading and provide recommendations for government, community, and library participation. This study will respond by focusing on the government's function as the entity responsible for boosting the public's reading interest. This study aims to ascertain the extent to which the performance of the Makassar City Library Service affects the public's enthusiasm for reading. To make it simpler to observe the effect of performance on reading interest, quantitative research methods were chosen. The respondents consisted of 46 employees and librarians actively involved in the implementation of the work programs of the Makassar City Library Service. The statistical analyses conducted with SPSS 26 revealed that the effect of the performance of the Makassar City Library Service on the increase of public interest in reading was only 15.6%, with a F count greater than F table 3.21. In six years, the reading interest has increased by 5.82 percent as a result of this factor. The performance of the Makassar City Library Service, which significantly contributes to a rise in public interest in reading, is dependent on the competencies and skills of its employees. The reading interest of the city of Makassar has increased as a result of indicators of community action to locate reading material. This is also inextricably linked to the performance of the Makassar City Library Service in supplying affordable reading materials.Rendahnya minat baca masyarakat tidak hanya berdampak pada peningkatan buta aksara, tetapi mempengaruhi pula kondisi pendidikan bangsa. Di Kota Makassar minat baca masyarakat masih tergolong sedang, hal ini masih perlu untuk ditingkatkan mengingat posisi bangsa Indonesia berada pada urutan kedua dari bawah berdasarkan peringkat dunia yang dilaporkan oleh UNESCO. Dinas Perpustakaan Kota Makassar telah meningkatkan kinerja untuk mengatasi permasalahan minat baca masyarakat, akan tetapi upaya tersebut belum memberikan perubahan yang siginifikan pada peningkatan minat baca. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui besaran pengaruh kinerja Dinas Perpustakaan Kota Makassar terhadap peningkatan minat baca masyarakat. Metode penelitian kuantitatif dipilih untuk memudahkan melihat pengaruh kinerja terhadap minat baca. Responden penelitian terdiri dari 46 orang. Data yang diperoleh dari hasil kuesioner dan diperkuat dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kinerja Dinas Perpustakaan Kota Makassar terhadap peningkatan minat baca masyarakat hanya sebesar 15,6%, dengan nilai F hitung sebesar 8,112 lebih besar dari F tabel 3,21. Dari pengaruh tersebut, telah terjadi peningkatan minat baca sebesar 5,82 dalam jangka waktu 6 tahun. Kinerja Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang berkontribusi besar dalam peningkatan minat baca masyarakat terletak pada kompetensi dan kapabiltas yang dimiliki oleh pegawai. Minat baca masyarakat kota Makassar meningkat dipengaruhi oleh indikator tindakan masyarakat untuk mencari bahan bacaan, hal ini tidak terlepas pula dari kinerja Dinas Perpustakaan Kota Makassar dalam menyediakan akses bacaan yang terjangkau

INOVASI PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI APLIKASI SIGNAL (SAMSAT DIGITAL NASIONAL) DI UPTD KANTOR SAMSAT BALARAJA KABUPATEN TANGERANG

Citizens who have been officially recognized by legislation as taxpayers are morally and legally bound to fulfill their duty of paying taxes as stipulated in Law No. 28 of 2007, which pertains to general provisions and tax procedures. Tangerang District local governments continue to encounter certain challenges, including the considerable distance between residents' homes and the SAMSAT Office, as well as the accumulation of queues that contribute to a lack of motivation in tax payment. The Balaraja Samsat Office and Tangerang Regency BAPENDA have introduced a new method called Electronic Samsat, which involves utilizing the SIGNAL APP (National Digital Samsat) program developed by the National Police Traffic Corps (KORLANTAS). This initiative is a visionary innovation that is governed by a cooperative agreement with relevant stakeholders and has been implemented in the Banten province since 2021. The SIGNAL application facilitates online car tax payments, allowing users to conveniently make payments through bank transfers or at the nearby minimarket. This research aims to assess the level of innovation in electronic-based motor vehicle tax services using the SIGNAL application at the UPTD of the Balaraja Samsat Office, located in Tangerang Regency.   The employed research methodology is qualitative, employing data collection approaches such as interviews, observations, and document reviews.   The research findings indicate that the implementation of the SIGNAL (National Digital Samsat) application for motor vehicle tax payment services at the UPTD of the Balaraja Samsat Office in Tangerang Regency has proven to be successful and efficient in facilitating tax payments for individuals. The SIGNAL application enables motor vehicle tax payments to be conveniently made at any location and time, without causing disruptions to community activities.Warga negara yang telah ditetapkan secara sah oleh hukum sebagai wajib pajak, memiliki kewajiban yang bersifat memaksa untuk membayar pajak sesuai undang-undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Secara teknis masih terdapat masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah, yakni jarak yang cukup jauh antara tempat tinggal dengan Kantor SAMSAT, serta terjadi antrian yang menumpuk yang memicu munculnya faktor kemalasan dalam membayar pajak. Kantor Samsat Balaraja dan Bapenda Kabupaten Tangerang menerapkan terobosan dalam bentuk Electronic Samsat yaitu menggunakan aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional) yang diluncurkan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Program ini merupakan inovasi visioner yang diatur dalam Perjanjian kerjasama dengan pihak terkait dan telah diterapkan di provinsi Banten sejak tahun 2021. Melalui aplikasi SIGNAL pembayaran pajak kendaraan bisa dilakukan lebih mudah secara online dan pembayarannya dilakukan via transfer ataupun di minimarket terdekat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui inovasi dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor berbasis elektronik melalui aplikasi SIGNAL di UPTD Kantor Samsat Balaraja Kabupaten Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional) Di UPTD Kantor Samsat Balaraja Kabupaten Tangerang dapat dikatakan sudah berjalan baik dan efektif untuk membantu masyarakat membayar pajak dengan mudah, karena melalui aplikasi SIGNAL pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan di manapun dan kapanpun tanpa mengganggu aktivitas masyarakat