KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PENGAWASAN KEPABEANAN DI PERBATASAN INDONESIA-TIMOR LESTE

Abstract

This research intends to analyze the Public Trust's customs supervision of imports at the Indonesia-Timor Leste border in the KPPBC TMP B Atambua supervision area. Increasing customs supervision is very necessary for economic growth by increasing national income through various programs, one of which is exports and imports. The progress of exports and the reduction of imports are the benchmarks for a country's success. The problem is the slow rate of GRDP growth where in the last 5 (five) years Belu (Atambua) Regency has been ranked number 8 (eight) in the province of East Nusa Tenggara, which is a potential place for increasing economic progress in the border areas between Indonesia and Timor Leste. Apart from that, there are still many customs violations in the Indonesia - Timor Leste border area which have an impact on decreasing public confidence in customs supervision at KPPBC TMP B Atambua. The main theoretical basis used is supervision theory. This research uses a qualitative approach. The data sources in this research consist of primary and secondary data. Primary data was obtained from interviews, observation and documentation. Meanwhile, secondary data is also used in the data collection process, obtained from data including: Government Agency Performance Accountability Reports (LAKIN), Service User Satisfaction Surveys (SKPJ), and other documents. The research results show that accountability, synergy and collaboration, motivation, consistency, socialization of regulations, and public awareness influence Public Trust in government agencies or bureaucracy, especially KPPBC TMP B Atambua.Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis public trust pengawasan kepabeanan impor di perbatasan Indonesia–Timor Leste pada daerah pengawasan KPPBC TMP B Atambua. Peningkatan pengawasan kepabeanan sangat diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan nasional melalui berbagai program di mana salah satunya yakni ekspor dan impor. Majunya ekspor dan berkurangnya impor menjadikan tolak ukur keberhasilan suatu negara. Permasalahannya adalah lambatnya laju pertumbuhan PDRB dimana pada 5 (lima) tahun terakhir Kabupaten Belu (Atambua) yang menjadi peringkat nomor 8 (delapan) di provinsi Nusa Tenggara Timur yang mana merupakan tempat potensi peningkatan kemajuan ekonomi di daerah perbatasan antara negara Indonesia dan Timor Leste. Selain itu, masih banyaknya pelanggaran kepabeanan di daerah perbatasan Indonesia – Timor Leste yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan kepabeanan pada KPPBC TMP B Atambua. Landasan teori utama yang dipakai yakni teori pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder juga digunakan dalam proses pengumpulan data diperoleh dari data antara lain: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN), Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ), serta dokumen lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, sinergitas dan kolaborasi, motivasi, konsistensi, sosialisasi peraturan, dan kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat (public trust) dalam instansi atau birokrasi pemerintah, khususnya KPPBC TMP B Atambua