PERANAN DAKWAH MAJELIS TAKLIM AL-FITRAH JAYA ASRI DALAM MEMBANGUN EKONOMI UMAT

Penulisan ini bertujuan untuk memaparkan Peranan Dakwah Majelis Taklim Al-Fitrah Jaya Asri dalam Membangun Ekonomi Umat di Jaya Asri Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini karena konsep dakwah yang dilakukan Majelis Taklim Al-Fitrah Jaya Asri menggunakan metode dakwah secara bil hal, dengan pendekatan ekonomi.Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode teknik skala untuk mengetahui indikator penunjang yang dilakukan oleh kelompok Majelis Taklim Al-Fitrah Jaya Asri kaitannya dalam pembangunan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan dakwah yang dilaksanakan oleh kelompok Majelis Taklim Al-Fitrah Jaya Asri melalui pendekatan perekonomian sebagai salah satu strategi dalam menyiarkan syi’ar Islam. efektifitas dakwah yang dilaksanakan dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat khususnya di kompleks perumahan Jaya Asri.Kata kunci: Peranan Dakwah, Majelis Taklim, Ekonom

Pengaruh Kompetensi, Produktivitas Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Pekerjaan (Studi Kasus Pada Bidang Pengendalian Teknis Dan Pengembangan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Papua)

Penelitian mengenai Pengaruh Kompetensi, Produktivitas Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Pekerjaan (Studi Kasus Pada Bidang Pengendalian Teknis Dan Pengembangan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua)” dilatarbelakangi karena Masih banyak kekurangan Sumber daya manusia yang belum memiliki sertifikasi keterampilan kerja sehingga pencapaian kerja belum bisa dihasilkan, sehingga Diperlukan Pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Hal tersebut dilakukan dengan Analisis Data menggunakan Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji f, Koefisien Determinasi, SPSS (Statistical Product and Service Solutions) dan Uji Asumsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Pekerjaan pada Bidang Pengendalian Teknis dan Pengembangan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua. Variabel Produktivitas berpengaruh terhadap Kualitas Pekerjaan pada Bidang Pengendalian Teknis dan Pengembangan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua. Variabel Pengalaman Kerja berpengaruh terhadap Kualitas Pekerjaan pada Bidang Pengendalian Teknis dan Pengembangan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua dan Variabel Kompetensi, Produktivitas dan Pengalaman Kerja berpengaruh terhadap Kualitas Pekerjaan pada Bidang Pengendalian Teknis dan Pengembangan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua bersifat signifikan.Kata Kunci : Kompetensi, Produktivitas , Pengalaman Kerja dan Kualitas Pekerjaa

Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Return On Equity, Net Interest Margin. Return On Asset Dan Loan To Deposit Ratio Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Penelitian PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO, RETURN ON EQUITY, NET INTEREST MARGIN. RETURN ON ASSET DAN LOAN TO DEPOSIT RATIO TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA, merupakan Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan metode atau pendekatan kausalitas, metode yang digunakan adalah field research atau studi lapangan, yaitu penelitian secara langsung dengan membagikan kuesioner kepada responden yang dianggap memenuhi syarat dan dapat memberi informasi yang cukup. Hasil penelitian membuktikan bahwa Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif secara parsial dan tidak signifikan 0,370 terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel Return On Equity (ROE) berpengaruh positif secra parsial adan tidak signifikan 0,305 terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia . Variabel Net Interest Margin (NIM) berpengaruh positif secara parsial dan tidak signifikan 0,138 terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel Return On Asset (ROA) berpengaruh negatif secara parsial dan tidak signifikan 0,276 terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel Loan To Deposit Ratio (LDR) berpengaruh negatif dan signifikan 0,005 terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ada pengaruh secara simultan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Equity (ROE), Net Interest Margin (NIM), Return On Asset (ROA), dan Loan To Deposit Ratio (LDR) terhadap harga saham perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).Kata Kunci: Kualitas kerja, Pelatihan, Kinerja

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA JAYAPURA

Faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tanggga yang terjadi di Kota Jayapura,  yaitu: faktor budaya, faktor ekonomi, faktor minuman keras (miras), faktor perselingkuhan, terdesak, tersiksa dan terpaksa. (2) Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974), Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No.23 Tahun 2004). Rekomendasi penelitian yaitu : (1) Perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan bagi para penegak hukum dan masyarakat tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap isteri; (2) Dengan adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan semua pihak dapat memahami keberadaan undang-undang ini, khususnya kepada petugas penegak hukum dapat mengimplementasikan undang-undang ini dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan rumah tangga dengan baik sehingga dapat memberikan perlindungan kepada isteri sebagai korban kekerasan suami.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Korban

SANKSI PIDANA SUATU GAGASAN TIGA SISTEM SANKSI (TRISISA) HUKUM PIDANA (Kajian Pidana Utama khusus Pidana Amputasi)

Sanksi pidana merupakan salah satu proposisi dari trisisa hukum pidana yang memiliki dua konsep berupa pidana utama dan pidana pelengkap, pidana utama terdiri dari beberapa jenis sanksi, salah satunya pidana amputtasi. Esensi pidana amputasi sebagai pidana maksimum dan utama untuk kejahatan terhadap harta kekayaan serta pidana antara untuk kejahatan terhadap eksistensi negara dan harta. Sanksi pidana amputasi dalam hukum Islam terdapat dalam tindak pidana pencurian (Jarimah Sariqah) dan tindak pidana gangguan keamanan atau perampokan (Jarimah Hirabah). Sanksi ini sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan harta kekayaan. Semua perbuatan yang merugikan harta kekayaan orang lain termasuk penggelapan, penipuan atau merugikan kekayaan negara maka sanksi maksimalnya adalah pidana amputasi.Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pidana Utama, Pidana Amputas

TIGA SISTEM SANKSI (TRISISA) HUKUM PIDANA (IDE PEMBAHARUAN SANKSI HUKUM PIDANA NASIONAL)

Tiga sistem sanksi (Trisisa) hukum pidana yaitu sanksi pidana, sanksi tindakan, dan sanksi imbalan, sanksi pidana berupa pidana utama dan pidana pelengkap. Sanksi tindakan berupa tindakan perbaikan dan tindakan perlindungan. Sanksi imbalan berupa imbalan peniadaan dan imbalan pengurangan.Kata Kunci : Sanksi Pidana, Sanksi Tindakan, Sanksi ImbalanTiga sistem sanksi (Trisisa) hukum pidana yaitu sanksi pidana, sanksi tindakan, dan sanksi imbalan, sanksi pidana berupa pidana utama dan pidana pelengkap. Sanksi tindakan berupa tindakan perbaikan dan tindakan perlindungan. Sanksi imbalan berupa imbalan peniadaan dan imbalan pengurangan.Kata Kunci : Sanksi Pidana, Sanksi Tindakan, Sanksi Imbala

ANALISIS YURIDIS PELEPASAN HAK ATAS TANAH ADAT PASCA OTONOMI KHUSUS PAPUA BAGI TENTARA NASIONAL INDONESIA

Penyelesaian sengketa tanah di Papua lazimnya diselesaikan secara mediasi baik yang bersifat tradisional maupun mediasi di bidang pertanahan yang dibentuk dalam lingkungan instansi Badan Pertanahan Nasional, serta negosiasi sebab penyelesaian sengketa melalui pengadilan dirasakan tidak memuaskan bagi pihak-pihak yang bersengketa dan Kedudukan legal formal tanah yang dikuasai TNI dalam peraturan perundang-undangan bahwa didalam peraturan perundang undangan sudah disebutkan tentang tanah yaitu diatur dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1069 tentang Pokok pokok Agraria, ini merupakan payung hukum tentang keberadaan tanah itu sendiri kemudian di Papua diperkuat lagi dengan adanya peraturan Otonomi Khusus yaitu Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sehingga kepemilikan tanah harus memiliki sertifikat dan adanya pelepasan Tanah adat.Kata Kunci: Pelepasan Hak Atas Tanah Adat; Otonomi Khusus Papu

PENGARUH AMBIGUITAS PERAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN PENGAWASAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh ambiguitas peran terhadap kinerja pagawai dan pengaruh pengawasan terhadap hubungan ambiguitas peran dan kinerja pegawai di BAPENDA Kabupaten Jayapura. Jumlah sampel sebanyak 55 orang responden pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura. Dari hasil pengolahan datan, diperoleh hasil persamaan pertama Y=2,963+0,321X dan hasil persamaan kedua Y=10,991+(1,586)X1+(1,854)X2+0,454X1*X. Ambiguitas Peran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura. Hal ini ditunjukkan oleh nilai thitung > ttabel (5,183> 0,266) dengan nilai sig. 0,017 (p < 0,05), Pengaruh ambiguitas peran sebesar 10,3% terhadap kinerja pegawai dan pengawasan terhadap hubungan variable ambiguitas peran dengan kinerja pegawai adalah sebesar 19%.Kanta kunci: Ambiguitas Peran, Pengawasan, Kinerj

HUKUM ADAT SEBAGAI SUMBER BAGI HUKUM NASIONAL DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESI

Hukum Adat adalah salah satu tata hukum diantara berbagai macam tata hukum yang ada di dunia, berbeda dengan tata hukum lainnya adalah wajar karena masyarakat Indonesia sebagai pendukung budaya Indonesia mempunyai pandangan dan falsafah hidup yang berbeda dengan falsafah dan pandangan hidup masyarakat di negara lain. Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan politik hukum, yaitu sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang dibetuk. Dalam rangka politik hukum nasional, maka kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Di dalam membina hukum nasional terdapat instruksi tegas pula, yaitu harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang kearah modernisasi, yang dalam perkembangannya sesuai dengan politik hukum kita, dimana dalam rangka pembinaan hukum nasional maka hukum adat dipakai sebagai sumber yang memberikan bahan-bahan bagi pengembangan hukum nasional kita, yang menuju kepada unifikasi hukum dan yang terutama akan dilakukan melalui pembuatan peraturan perundangan, dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuh dan berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam pembinaan hukum. Kata Kunci:  Hukum Adat dan Hukum Nasiona

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERJADINYA TINDAKAN PENGHINAAN TERHADAP PENGADILAN (CONTEMPT OF COURT)

Proses persidangan di Indonesia mengenal asas persidangan terbuka dan dibuka untuk umum kecuali proses persidangan terhadap kasus kesusilaan dan anak sebagai terdakwa, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP jo. Pasal 13 ayat (1) Undangundang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanya asas tersebut maka setiap orang dapat menghadiri, melihat dan mengikuti jalannya persidangan. Tindakan-tindakan penghinaan terhadap peradilan ini sebenanya bukanlah hal baru. Namun berbagai tindakan tersebut makin sering terjadi semenjak bergulirnya era reformasi yang lebih bebas. Penghinaan terhadap pengadilan merupakan suatu tindakan yang harus diperhatikan di Indonesia, hal ini dikarenakan tindakan penghinaan terhadap pengadilan dapat menghambat proses persidangan. Penegakan hukum terhadap terjadinya tindakan penghinaan terhadap pengadilan memiliki beberapa komponen sesuai dengan sistem peradilan pidana yaitu penanganan yang dimulai dari aparat kepolisian, pengadilan, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan.Kata Kunci :  Kebijakan, Tindakan Penghinaa