PENERAPAN FUNGSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH OLEH PEJABAT PADA BADAN PERTANAHAN

Abstrak : Fungsi pembinaan dan pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Pejabat pada Badan Pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pembinaan dan pengawasan hanya dilakukan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah umum dan tidak adanya tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dibuktikan dengan tidak dijatuhinya sanksi terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan pelanggaran dalam jabatannya.  Kata Kunci: Pembinaan, Pengawasan, Pejabat Pembuat Akta Tanah,  Badan Pertanaha

PERANAN FILSAFAT ISLAM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA

Abstrak: Pada dasarnya filsafat adalah “mencari” suatu kebenaran hakiki atau nilai. Salah satu komponen kebenaran adalah kebenaran Islam. Maka pembangunan hukum nasional hanya akan dapat dicapai, apabila tercipta suatu pola pandang tentang hukum yang akan dibangun itu tidak saja hukum dalam pengertian gejala sosial, akan tetapi hukum yang terkait dengan nilai-nilai dasar dan ideologi, nilai-nilai budaya, nilai-nilai moral dan susila serta nilai-nilai keadilan. Sehingga dalam pembentukan hukum di Indonesia adalah mengacu pada filsafat Islam yang menekankan pada 3 aspek yaitu: nilai ketuhanan, kemanusiaan dan, alam (situasi dimana hukum akan diberlakukan).  Kata Kunci: Filsafat Islam, Pembentukan Huku

MENGENALI SENGKETA DAN BUDAYA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL : PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM

ABSTRAC: The dispute is a social phenomenon that is universal, and became an integral and essential part in public life. Therefore, conflict might not to be seen as the pathological symptoms, as a result of abnormal behavior, or an indication of chaos in the dynamics of community life. The situation leads every community that has their own capacity to create norms and its own mechanisms in resolving disputes that arise in social life of the community. In other words, from the perspective of legal anthropology, disputes are not always significantly negative in public life, because it usually has a positive significance that can strengthen integration and cohesion of social relations in the society, or in other words, could restore the balance of relationships and social life.  Kata Kunci: Negosiasi, Mediasi, arbitras

KEDUDUKAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL

ABSTRAK : Kedudukan hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional, dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat 3  sub (b) UU Drt No.1/1951,  Pasal 4 ayat 1, Pasal 5 ayat 1, Pasal 10 ayat 1, dan Pasal 50 ayat 1 UU No. 48/2009.  Pasal 51 UU No.21/2001. Serta berlakunya asas legalitas formal dan asas legalitas materiel. Kemudian hukum pidana adat dalam RUU KUHP 2008 yaitu dalam Pasal 1 ayat 3 dan 4, Pasal 11 ayat 2, serta Pasal 67 dan 12 RUU KUHP 2008.  Kata Kunci : Hukum Pidana Adat, Hukum Pidana Nasiona

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (DPRP)TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI PAPUA

Abstrak : Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) terhadap  Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provisi Papua telah dilaksanakan oleh DPRP melalui kegiatan penggunaan hak meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah  Kata kunci : Fungsi Pengawasan, DPRP, PA

URGENSI KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH BAGI INVESTOR DI PROPINSI PAPUA (JAYAPURA)

Abstrak : Sosialisasi terhadap UUPA di Jayapura belum maksimal dalam pelaksanaannya di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari dominasi hukum adat  setempat yang mempengaruhi penguasaan dan pemilikan tanah. Untuk itu agar investor yang akan berinvestasi mendapatkan kepastian hukum maka diperlukan penyamaan persepsi tentang status tanah-tanah bekas peninggalan Pemerintah Belanda pasca Oveerenkomst; Perda adat pasca Otonomi Khusus dan peran kepala adat (Ondoafi) dalam penyelesaian sengketa tanah. Kepastian hukum sangat diperlukan karena banyaknya kasus yang berkaitan dengan tanah di  Jayapura dan  Papua pada umumnya sangat rumit diselesaikan. Kata kunci: UUPA, Investor, Kepastian Huku

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA MAKASAR

Abstrak : Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya perceraian di kota Makassar adalah faktor ekonomi, faktor tidak ada tanggung jawab, dan faktor tidak ada keharmonisan. Dimana faktor yang paling berpengaruh (dominan) adalah faktor tidak ada keharmonisan, kemudian faktor ekonomi dan faktor tidak ada tanggung jawab.  Kata kunci : Penyebab, Perceraian, Pengadilan Agama Makasa

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTRAK SEWA BELI

Abstrak : Perjanjian sewa beli merupakan gabungan antara sewamenyewa dengan jual beli. Artinya bahwa barang yang menjadi objek sewa beli akan menjadi milik penyewa beli (pembeli) apabila telah melunasi harga barang yang telah disepakati. Akan tetapi bila pihak penyewa beli tidak mampu untuk melunasi barang yang menjadi objek sewa beli maka barang tersebut akan ditarik kembali oleh pihak penjual sewa. Persoalan inilah yang merugikan pihak penyewa beli, karena pihak penyewa beli di dalam kontrak sewa beli, kedudukannya sangat rendah. Di dalam praktek sering kali barang yang menjadi objek sewa beli ditarik secara sepihak oleh pihak penjual apabila pembeli sewa tidak bisa untuk melunasi ansuran harga barang tersebut, padahal mereka telah membayar sebagian harga barang tersebut. Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka, menurut teori hukum apabila debitur tidak bisa membayar angsuran maka debitur atau penyewa beli diberikan somasi sebanyak tiga kali berturut-turut oleh pihak kreditur. Bukan semena-mena langsung menarik barang yang menjadi objek sewa beli. Kata Kunci : Kontrak, Sewa Be