Implementasi Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Pemerintah Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah (Studi Di Kota Kupang Dan Kabupaten Sikka)

Penelitian ini bertujuan: menggambarkan implementasi kebijakan pembangunan kelembagaan pemerintah kecamatan, dan menganalisis efektif atau tidaknya implementasi kebijakan, serta faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Fokus penelitian meliputi pelimpahan kewenangan kepada Camat; karakteristik wilayah kecamatan; dan indikator ekonomi makro yang meliputi keadaan PDRB; struktur ekonomi; dan kondisi kemiskinan masyarakat. Instrumen penelitian yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Sikka dan Walikota Kupang kepada kecamatan belum berjalan efektif. Faktor penyebabnya adalah isi kebijakan yang bersifat umum atau tidak bersifat konkrit sesuai dengan karakteristik wilayah kecamatan dan beban kerja kecamatan. Selain itu faktor-faktor yang pendukung lainnya adalah faktor sumberdaya manusia, faktor prasarana/sarana dan faktor dukungan anggaran yang rasional belum sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kecamatan masing-masing

Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Malang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di kota malang. Latar belakang dari penelitian ini adalah tuntutan pemaksimalan perolehan pendapatan asli daerah sebagai bentuk proses desentralisasi di Indonesia. Pemerintah kota Malang melihat potensi sebaran rumah kos di wilayahnya sebagai dampak dari banyaknya perguruan tinggi dan potensi wisata di kota Malang dapat dimanfaatkan dengan menarik pajak dari potensi tersebut. Perlu dikaji apakah implementasi pemungutan pajak hotel kategori kos sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan mencapai target nya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu secara umum implementasi Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Malang sudah berjalan dengan efektif namun tidak efisien. Penyebab utamanya adalah bentuk komunikasi antara implementor dan sasaran yang belum terjalin dengan baik. Peraturan yang lebih terperinci terkait penarikan pajak hotel kategori rumah kos juga dirasa diperlukan, karena akan membantu implementor dalam menjalankan kebijakan ini yang tergolong masih baru di kota Malang

Pembangunan Masyarakat Sebagai Upaya Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Leboto

PEMBANGUNAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA LEBOTO Jurisman KadjiFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gorontalo ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program bantuan langusng sementara masyarakat (BLSM) di Desa Leboto serta mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) Di Desa Leboto.Penelitian ini dilakukan diDesa Leboto Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara.Hasil penelitian menujukkan bahwa implementasi program bantuan langsung sementara masyarakat di desa Leboto sudah baik pelaksanaannya dalam hal ini aparat desa sudah tidak begitu terlibat secara keseluruhan, karena masyarakat hanya di berikan kartu tanda anggota penerima BLSM sudah bisa menerima langsung di kantor Pos. Factor penghambat dalam Implementasi program bantuan langsung sementara masyarakat di Desa Leboto adalah sebagai berikut : Kurang validnya data, BLSM tidak tepat sasaran, Jarak Tempuh dan Waktu penyaluran

Model Manajemen Mutu Terpadu Pelayanan Kesehatan Untuk Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar

Peningkatan mutu suatu organisasi rumah sakit sangat bergantung pada pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk itu dibutuhkan suatu pengembangan model manajemen mutu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang baik dapat digunakan dalam pengembangan rumah sakit kota Makassar. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan merekomendasikan model manajemen mutu pelayanan kesehatan dalam pengembangan rumah sakit kota Makassar. Hasil yang diperoleh adalah kriteria minimal/batas ambang (threshold) terdiri atas 6 aspek yaitu tata laksana/governance, SDM, infrastruktur, finansial, strategi planning dan measurement, yang dijabarkan dengan indikator sesuai kriteria normatif (benchmarking) yang tersedia, berkesinambungan, dapat diterima dan wajar, dapat tercapai, dapat dijangkau, dapat dimengerti, dan layak/tepat. Dua faktor utama yang mempengaruhi model yaitu, (a) faktor internal (mutu, proses, dan sistem) dan (b) faktor eksternal (lingkungan, K3, sosial dan budaya). Pengembangan model melewati fase-fase pengembangan yaitu (a) pendefinisian (define), (b) perancangan (design), (c) pengembangan (develop), dan penyebaran (dessiminate)

Manajemen Logistik Dalam Menunjang Kegiatan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Pada Kantor Search and Rescue (SAR) Kelas a Biak

Penelitian ini dilakukan di Kantor SAR Kelas A Biak dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi manajemen logistik dalam menunjang kegiatan operasi pencarian dan pertolongan pada kantor Search And Rescue (SAR) kelas A Biak. Metode yang digunakan dalam penelitikan ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan interpretatif dimana penelitian dilakukan sejak pengumpulan data dimulai. Dengan jumlah 10 informan. Dimana informan yang terpilih mempunyai kriteria permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, penerapan manajemen logistik sudah berjalan dengan baik, manajemen logistik yang baik sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan operasi pencarian dan pertolongan. Pengelolaan logistik yang sesuai dengan standart operasional prosedur/prosedur kerja yang berlaku akan mempermudah setiap aktifitas operasional yang akan diklakukan. Upaya-upaya peningkatan manajemen logistik masih perlu dilakukan demi terciptanya manajemen yang handal, efektif dan efisien dalam menunjang setiap kegiatan operasi pencarian dan pertolongan di Kantor Search and Rescue (SAR) Kelas A Biak

Strategi Pembangunan Kualitas Manusia: Suatu Perspektif Administrasi Publik

Tulisan ini bertujuan menjelaskan strategi pembangunan kualitas manusia dari perspektif administrasi publik. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu menggambarkan strategi pembangunan kualitas manusia dari berbagai literatur yang terkait dengan pembangunan sumberdaya manusia (SDM). Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pembangunan kualitas manusia birokrasi merupakan suatu keharusan untuk dapat memberikan pelayanan publik yang memuaskan. Strategi yang perlu dilakukan oleh pengelola SDM adalah dengan meningkatkan kualitas fisik dan psikis

Kualitas Layanan Kesehatan Pasien Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan pelayanan pasien peserta BPJS di Rumah Sakit UNHAS. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi, yang mengkaji dan mengungkapkan makna konsep atau fenomena dan pengalaman tentang pelayanan yang dialami pasien peserta BPJS berdasarkan apa yang terjadi di Rumah Sakit UNHAS. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan telaah dokumentasi. Sumber data diperoleh dari 10 informan kunci. Teknik analisis data mengunakan model interatif Miles dan Huberman (2007) yakni reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan kesimpulan. Hasil Penelitian menemukan bahwa Kualitas Layanan Kesehatan bagi peserta BPJS di Rumah Sakit UNHAS belum optimal, karena masih ada hak-hak pasien BPJS belum terakomodasi terutama pada dimensi responsivitas (daya tanggap) petugas Rumah Sakit yaitu pasien menunggu layanan lebih dari satu jam. Dimensi responsibilitas yaitu dokter memberi resep obat, kadang tidak tersedia di apotik, dan kamar Inap tidak mencukupi/penuh untuk pasien BPJS

Upaya Strategis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok USAha Bersama (Kube)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ada pada program kelompok USAha bersama (KUBE) di Desa Kuala serta menjelaskan upaya strategis dalam pemberdayaan masyarakat melalui kelompok USAha (KUBE) di Desa Kuala. Penelitian ini dilakukan di Desa Kuala Kecamatan Kaidipan Kabupaten Bolaang Mongondow.Hasil penelitian menujukkan bahwa KUBE di desa kuala memiliki potensi, yang terdiri dari Cateringan, Perbengkelan, dan pertukangan meubel. Tetapi yang paling menonjol dan aktif sampai dengan saat ini adalah cateringan. Ada beberapa masalah yang di hadapi anggota kelompok dalam USAha, seperti: kurangnya modal USAha, masih belum terpenuhinya fasilitas yang di butuhkan serta alat-alat yang harus di sediakan. Untuk mengatasi permasalahan dalam kelompok USAha bersama (KUBE) diperlukan suatu strategi berupa: Sosialisasi, kebijakan Pemerintah dalam pengaturan KUBE yang sudah berjalan dan yang masih baru agar lebih cepat maju dan terarah dalam mengelola cateringan yang ingin dikembangkan

Determinan Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimaksudkan untuk dapat memberikan deskriptif secara sistematis, faktual dan aktual terhadap objek yang diteliti. Tujuan penelitian adalah untuk menguraikan secara sistimatis tentang, “Determinan kebijakan pengembangan sumberdaya aparatur pemerintah daerah Kabupaten Sidrap”. Hasil Penelitian Determinan pengembangan sumber daya aparatur adalah komitmen penerapan kebijakan pengembangan aparatur, budaya birokrasi, kharisma pimpinan) dan (penanganan keterbasan kewenangan Pemda, keterbatasan pembiayaan diklat, dominasi kewenangan Bupati dalam pengangkatan, pemutasian, pemberhentian aparatur, dan penataan pola karir aparatur akan menyukseskan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah

Tahapan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Di Desa Dungaliyo Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo

Ketidakpekaan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan tersebut, dapat mengakibatkan masyarakat kurang merasa memiliki (sense of belonging) terhadap hasil-hasil pembangunan, bahkan lebih lanjut menimbulkan akibat yang fatal dalam arti politis, yaitu memunculkan sikap apatis, frustasi, kecemburuan sosial dan ketidakpercayaan kepada pemerintah, dimana pada puncaknya sering menimbulkan ketegangan yang serius antara pemerintah dan rakyat, yang terlihat dari banyaknya contoh kasus yang menunjukkan masyarakat menentang upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah, seperti: 1) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Dungaliyo telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi melalui prinsip PPIP yakni Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat, 2) Kehadiran masyarakat dalam tahapan perencanaan lebih berfungsi sebagai pendengar, 3) Kendala yang ditemukan adalah tingkat pendidikan masyarakat penerima, belum terciptanya suasana dan kondisi yang mendukung bagi partisipasi masyarakat, kejenuhan akibat proses yang panjang. Sehingga perlu proses sosialisasi yang lebih mendalam bagi masyarakat, sehingga masyarakat lebih dapat menemukan atau mengenali masalah berdasarkan pada kebutuhan masyarakat, 4) Para elit desa dan pelaku PPIP harus memberikan pemahaman dan bimbingan secara kontinyu dalam setiap kesempatan kepada masyarakat, dan 5) Hendaknya senantiasa memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat misalnya: memilih waktu yang tepat untuk menyelenggarakan forum-forum musyawarah