Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) di Kelurahan Karangwaru Kota Yogyakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) di kelurahan Karangwaru kota Yogyakarta, beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini penting dilakukan karena fenomena partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PLP-BK mencerminkan kesiapan masyarakat sebagai masyarakat madani/Civil Society yang diharapkan menjadi kontrol terhadap kinerja pemerintah. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Informan penelitian adalah pihak – pihak yang berperan dalam pelaksanaan program PLP-BK di kelurahan Karangwaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, partisipasi hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat. Pemahaman partisipasi dilakukan lewat lima indikator jenis partisipasi, pikiran, tenaga, pikiran dan tenaga, keahlian serta materi. Partisipasi yang kuat berasal dari pengurus TIPP,TP dan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) atau muncul akibat dorongan dari BKM. Masyarakat berpartisipasi lewat cara yang berbeda yakni dengan memanfaatkan teknologi (grup Whats App Mesengger). Dukungan untuk berpartisipasi berasal dari adanya manfaat yang diterima dari pelaksanaan program PLP-BK, rasa tanggungjawab sebagai masyarakat Karangwaru yang dimiliki TIPP,TP & BKM, dan tentunya dorongan dari pengurus BKM. Hambatan yang muncul berasal dari sikap bergantung masyarakat pada BKM

Performance Evaluation of New Local Institutions: Case study on Kemantren in Yogyakarta City

This study evaluates the institutional performance of Kemantren in Yogyakarta City. Changing the nomenclature of the subdistrict to Kemantren as a new local institution in Yogyakarta has some implications. This condition requires the development of a performance evaluation tool for Kemantren, which has yet to be available. A qualitative analysis was conducted to evaluate the performance of Kemantren as a new local institution. Primary data were obtained via in-depth interviews and FGDs, while secondary data were derived from official government documents. The study evaluated the performance of Kemantren by adjusting two Regulations of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform to assess the performance of policies and public services, namely (a) The Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 88 of 2021 concerning Evaluation of Accountability for the Performance of Government Agencies and (b) The Regulation of the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 17 of 2017 concerning Guidelines for Performance Assessment of Public Service Delivery Units. The assessment results show a significant impact from changing the nomenclature of subdistricts to Kemantren as a new local institution in the form of special funds. Although the Kemantren program has been funded through special funds from the Yogyakarta Special Region, the policy process starting from policy formulation, implementation, and policy reporting has no difference. In public service performance, Kemantren has done well, although it has not changed much after the change in the nomenclature. Keywords: institutional Assessment, local institution, Kemantren, Yogyakart