ANALISA KEHILANGAN AIR ( NON REVENUED WATER ) PADA JARINGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)

Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup umat manusia.Sejalan dengan pentingnya peranan dan fungsi air minum, perlu direncanakan suatu sistem penyediaan air minum (SPAM).Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mangutama Kabupaten Badung merupakan badan usaha milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah satu kesatuan sistem dari sarana dan prasarana air minum. Berdasarkan data (BPPSPAM, 2015)  menunjukkan bahwa Kabupaten Badung memiliki tingkat kehilangan air sebesar 22%. Kehilangan air adalah perbedaan antara volume air yang di distribusikan dengan volume air yang dikonsumsi yang tercatat.Secara garis besar kehilangan air dibagi menjadi dua yaitu kehilangan fisik dan kehilangan non fisik. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer yang diambil dan diukur langsung dari lapangan serta data sekunder yang dipakai untuk penunjang penelitian.Lokasi kegiatan Pengendalian Kebocoran (NRW) PDAM Kabupaten Badung adalah di wilayah Kecamatan Mengwi. Luas wilayah administrasi Kecamatan Mengwi adalah 82,00 km2 dengan daerah pelayanan 40,29 km2.Untuk mempermudah kegiatan penelitian  pada jaringan distribusi dilakukan  pemetaan pipa per segmen dimana  menemukan kehilangan tekananan akibat kebocoran pada system jaringan. Dari hasil analisis yang dilakukan di jaringan pipa didapat tidak ada penurunan tekanan yang signifikan di segmen A-B, B-C, C-D, D-E, E-F,  sehingga penyebab kebocoran sebesar 22,94% /tahun  adalah bias antara biaya produksi sebesar19.165 m3 dengan rekening yang tercatat pada meteran air sebesar 14.901 m3. Sehingga terjadinya selisih pencatatan antara air produksi dengan daftar rekening ditagih sebesar 4.264 m3.. Besarnya kerugian akibat kebocoran pada SPAM adalah Rp. 30.132.289,- /tahun

Pengalaman Keluarga dalam Melaksanakan Manajemen Diet Stroke Lansia

This study aims to explore family experiences in implementing stroke diet management for older people in the Seririt Community Health Center working area. The method used is a qualitative method with a phenomenological approach. The results of the research show that there are four family experiences in implementing elderly stroke diet management in the Seririt Community Health Center working area, namely support for elderly stroke diet families in providing low-salt food and controlling the elderly's diet, post-stroke malnutrition related to nutritional management in elderly stroke sufferers for improving the nutritional status and improving the patient's metabolic quality, a healthy diet is one of the keys to successful stroke treatment which requires daily support from a healthy diet and nutritional counseling. In conclusion, there are four main themes: family support for elderly stroke diets, post-stroke malnutrition, healthy eating patterns, and nutritional counseling.   Keywords: Family, Elderly, Diet Management of Strok

PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

Secara teoritis Suzane B. Bailly, dkk meletakan Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah, dalam teori “vertical division of power” (teori pembagian kekuasaan secara vertikal) modifikasi dari separation of power (pemisahan kekuasaan) menurut teori Trias Politika ajaran Baron de Montequieu yang bersifat pemisahan kekuasaan horizontal yakni pemisahan antara legislative power, executive power, dan judicial power bertujuan melindungi right of liberty (kebebasan warga negara) atas kesewenang-wenangan negara. Dalam filsafat barat melahirkan paham liberalisme dengan doktrin “setiap orang dilahirkan bebas untuk mengejar kebahagiaan” (every body is born free to pursuit its happiness)

Hak Mantan Narapidana Korupsi sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum

Indonesia is a constitutional democracy which in a democratic country, general elections including regional head elections (Pemilukada) are a way of being a form of people's sovereignty in playing an active role in state administration. The existence of post-conflict local elections is held at all types of political levels either in a democratic, authoritarian or totalitarian system and is recognized by States adhering to the principle of people's sovereignty. As for the formulation of the problem of this scientific paper, namely (1) How are the requirements for the nomination of members of the People's Representative Council and Regional People's Representative Council members in the election (general election)? (2) What are the implications of corruption convicts running for members of the people's representative council and regional people's representative council? This research uses normative legal research methods, statutory and conceptual approaches, primary and secondary legal sources, document studies and literature studies, and analysis of legal interpretations and descriptive analysis. On human rights, a person who has served a sentence as a prisoner has the same rights as other citizens and because the prisoner has already served the consequences of his actions with a sentence