Analisis Permintaan Kayu Bulat Industri Pengolahan Kayu

Tingginya permintaan kayu bulat saat ini dengan penurunan pasokan bahan baku kayu bulat akan menimbulkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh industri kehutanan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap permintaan kayu bulat dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan. Penelitian ini menggunakan data time series dari tahun 1975 hingga 2005, dimana model dibentuk menggunakan pendekatan ekonometrika. Permintaan kayu bulat oleh industri kayu lapis terutama dipengaruhi oleh harga ekspor kayu lapis dan volume ekspor kayu lapis. Permintaan kayu gergajian dipengaruhi secara signifikan. oleh harga kayu bulat domestik, volume ekspor dan permintaan domestik kayu gergajian, dan jumlah Perusahaan dalam industri kayu gergajian. Sedangkan, permintaan kayu bulat oleh industri pulp terutama dipengaruhi oleh harga ekspor pulp, volume ekspor pulp dan permintaan domestik terhadap pulp. Salah satu solusinya untuk mengurangi permintaan kayu bulat adalah mempercepat pembangunan HTI baik untuk pohon yang memiliki daur pendek maupun panjang, dan pembangunan hutan tanaman sejenis. Solusi lain adalah perlu dilakukan down sizing industri yaitu pengurangan kapasitas atau jumlah industry pengolahan kayu

Peluang USAha Ekowisata Cagar Alam/taman Wisata Alam Kawah Ijen Di Kawasan Taman Nasional Alas Purwo

Cagar Alam/Taman Wisata Alam Kawah Ijen di Taman Nasional Alas Purwo memiliki kekayaan dan daya tarik yang beranekaragam sehingga dapat dijadikan modal besar dalam pengembangan ekowisata dengan obyek yang dapat dipasarkan kepada konsumen baik dalam maupun luar negeri. Analisa SWOT dilaksanakan untuk menyusun strategi peluang USAha ekowisata di kawasan konservasi ini. Membangun kerjasama antara pengelola taman nasional, pemerintah daerah dan pengusaha swasta, sangat diperlukan dalam meningkatkan peluang USAha ekowisata. Disamping itu adanya kebijakan khusus diharapkan dapat mendukung USAha ekowisata, sehingga menciptakan keseimbangan yang positif antara tujuan komersial USAha, lingkungan yang baik dan peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat lokal

Kajian Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dalam Pengorganisasian Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan kawasan hutan di tingkat tapak yang dikelola untuk memenuhi pengelolaan hutan lestari dalam rencana jangka panjang. Satu atau lebih fungsi hutan (konservasi, lindung dan produksi) dapat dimasukkan dalam suatu KPH, tetapi KPH diklasifisikan berdasarkan fungsi hutan yang dominan. KPH telah ditetapkan di beberapa provinsi, tetapi ada yang belum operasional. Aspek kelembagaan seperti kebijakan dan organisasi merupakan kendala dalam pelaksanaan KPH. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengkaji implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengelolaan KPH dan (2) mengkaji kebijakan organisasi dalam pengelolaan KPH. Kegiatan ini dilaksanakan di KPH Dampelas Tinombo di Sulawesi Tengah serta KPH Way Terusan dan KPH Batu Tegi di Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis retrospektif, sedangkan untuk mengkaji struktur organisasi menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan NSPK pengelolaan KPH telah diimplementasikan oleh masing-masing KPH. Hal ini dapat dilihat dari adanya master plan mengenai ”perencanaan pengelolaan hutan dan tata hutan”. Terdapat kesamaan dalam struktur organisasi KPH yang ditunjukkan melalui pembagian kerja, wewenang, rentang kendali dan departemenisasi. Namun, terdapat perbedaan yaitu pengelompokkan jenis departemenisasi. Perbedaan ini disebabkan oleh : perbedaan kondisi daerah, potensi kawasan serta kebijakan setiap daerah. Bentuk organisasi KPH pada lokasi penelitian memiliki karakteristik “struktur organisasi fungsional.” Organisasi tipe ini akan senantiasa beradaptasi dengan lingkungannya agar tetap berkembang menuju visi dan misi yang telah dibuat. Apabila terdapat Perubahan kebijakan, organisasi perlu mengubah internal organisasi, misalnya dengan menyesuaikan struktur organisasinya. Dengan bentuk struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), KPH dapat mengakomodasi kepentingan pusat melalui departementalisasi dengan pendekatan kriteria dalam NSPK. Koordinasi dalam hal pendanaan telah mulai dilakukan, baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Saran studi ini meliputi : (1) Perlunya kebijakan turunan, mengenai tugas dan peran KPH secara rinci untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan (2) Perlu penyiapan kondisi pemungkin dalam organisasi apabila terdapat Perubahan kebijakan terkait organisasi KPH. Pemerintah pusat mengalokasikan dana melalui UPT terkait sampai KPH mandiri dan perlu aturan tentang kapabilitas dan mobilisasi SDM

Potensi Pengembangan Industri Pelet Kayu sebagai Bahan Bakar Terbarukan Studi Kasus di Kabupaten Wonosobo

Industri pelet kayu di Kabupaten Wonosobo adalah Industri Penanaman Modal Asing dari Korea untuk tujuan ekspor. Bahan baku dari kayu pelet seperti serbuk gergaji memiliki potensi suplai di Kabupaten Wonosobo. Di sisi lain, serbuk gergaji adalah bahan bakar utama untuk industri makanan dan minuman seperti tahu dan tempe. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pengembangan industri pelet kayu dengan bahan baku limbah kayu. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Metode deskriptif kualitatif dilakukan untuk mengetahui fenomena industri kayu menggunakan kerangka pendekatan yang komprehensif dengan menganalisis setiap sub sistem industri kayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan industri pelet kayu memiliki peluang potensi yang tinggi. Potensi limbah kayu gergajian sebagai bahan bakar biomassa terbarukan yang cukup untuk memasok bahan baku pelet kayu. Permintaan pelet kayu industri tahu dan tempe dalam satu tahun sebesar 40. 422 ton. Limbah serbuk gergajian yang dapat dihasilkan oleh industri pengolahan kayu yang ada saat ini sebesar 151.524 m dapat menghasilkan pelet kayu sebesar 7.576 ton/tahun. Kekurangan bahan baku serbuk gergaji dapat ditutupi melalui investasi penanaman terutama jenis albasia, oleh karena itu terdapat peluang untuk pengembangan industri pelet kayu. Disamping itu perluasan penanaman pohon pada hutan rakyat merupakan potensi untuk penyediaan bahan baku pelet. Luas kawasan hutan yang dibutuhkan untuk penanaman pohon adalah 1.247,3 ha. Studi menunjukkan bahwa pelet kayu perlu disosialisasikan sebagai bahan bakar biomass terbarukan. Dalam hal ini, para pemangku kepentingan terkait diharapkan menyebarluaskan promosi produk biomasaa terbarukan

Kajian Konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan Model Way Terusan Register 47

Degradasi hutan dan lahan di Kabupaten Lampung Tengah dewasa ini telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat antara lain dengan terjadinya tanah longsor, erosi dan sedimentasi sampai hilangnya biodiversiti dan pendapatan negara dari hasil kayu yang menurun drastis. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari, maka seluruh kawasan hutan dibagi ke dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang merupakan wilayah pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan Peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Tulisan ini bertujuan untuk: (1) mengidentikasi kondisi umum KPH Model Way Terusan Register 47 dan permasalahannya, dan (2) mengkaji konsep pembangunan KPH Model Way Terusan Register 47. Data dan informasi yang terkumpul selanjutnya diolah secara kualitatif dan deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa KPH Model Way Terusan Register 47 telah memiliki konsep pembangunan KPH model yang baik, ditunjang dengan adanya perencanaan jangka pendek hingga panjang (20 tahun). Akan tetapi dalam mengimplementasikan pembangunan KPH ini banyak menghadapi permasalahan baik dari sisi kelembagaan dan sosial. Dari sisi kelembagaan meliputi hambatan pemangku kepentingannya sendiri, peraturan Perundangan, organisasi, pendanaan, dan SDM. Pada sisi sosial lebih cenderung kepada klaim lahan oleh masyarakat dan perbedaan jenis tanaman yang akan dikembangkan pada areal KPH model. Untuk merealisasikan KPH ini diperlukan penyamaan persepsi dan sosialisasi yang intensif konsep pengelolaan KPH kepada semua pemangku kepentingan, dengan cara memberikan solusi terhadap hambatan yang ada khususnya kelembagaan dan sosial

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyelenggaraan Hutan Kota: Studi Kasus Kota Medan, Deli Serdang dan Palangka Raya

Sebagian besar pembangunan infrastruktur perkotaan meningkat, sementara itu hutan kota yang ada belum mencukupi kebutuhan masyarakat perkotaan. Tujuan kajian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penyelenggaraan hutan kota. Kajian ini menggunakan pembobotan dan analisis stakeholder. Pembobotan dilakukan dengan cara me-ranking faktor-faktor yang memengaruhi hutan kota antara lain aspek biofisik, sosek, organisasi dan kebijakan berdasarkan persepsi responden. Hasil kajian menunjukkan faktor yang paling berpengaruh yaitu keterbatasan lahan hutan kota dan sengketa lahan. Peningkatan jumlah penduduk berimplikasi terhadap peningkatan jumlah pemukiman dan sarana pendukungnya, yang berdampak mengurangi luas hutan kota. Di lain pihak, kebijakan sektoral kehutanan belum dapat mendorong penyelenggaraan hutan kota, karena konsep hutan kota belum dapat dipahami oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana. Faktor lain yang menjadi penghambat adalah sumber dan kontinuitas pendanaan. Upaya mengatasi keterbatasan lahan dilakukan dengan optimalisasi hutan kota melalui kegiatan pengayaan jenis dan penanaman pada lahan terlantar. Para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan hutan kota perlu koordinasi dalam perencanaan wilayah, pendanaan dan penetapan Perda hutan kota untuk mengurangi risiko Perubahan dan konflik Peruntukan lahan

Peranan Industri Berbasis Kayu dalam Perekonomian Propinsi Kalimantan Tengah

Industri berbasis kayu merupakan bagian penting dalam sub sektor kehutanan yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya di Propinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Penelitian ini dilakukan untuk memahami peran industri berbasis kayu dalam perekonomian di Propinsi Kalteng. Tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis (1) kontribusi industri berbasis kayu sebagai output di Propinsi Kalteng; (2) keterkaitan kedepan ( forward linkage) dan keterkaitan kebelakang (backward linkage) industri berbasis kayu terhadap sektor lainnya dan sektor unggulan di Propinsi Kalteng dan (3 efek pengganda ( multiplier effect) output, pendapatan, tenaga kerja industri berbasis kayu di Propinsi Kalteng. Analisis Input - Output digunakan untuk menjawab tujuan penelitian. Tabel Input Output diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Tahun 2004. Hasil penelitian menunjukkan : (1) kontribusi industri berbasis kayu khususnya industri penggergajian kayu dan kayu awetan cukup besar dalam menciptakan output di Propinsi Kalteng; (2) industri penggergajian kayu dan kayu awetan merupakan sektor unggulan di Propinsi Kalteng berdasarkan nilai indeks forward linkage dan indeks backward linkage, sedangkan pendukung sektor unggulan di bidang kehutanan meliputi : kayu, plywood, industri bahan bangunan dari kayu; (3) Berdasarkan angka pengganda output industri bahan bangunan dari kayu memiliki nilai pengganda paling tinggi, sedangkan dari angka pengganda pendapatan dan tenaga kerja tertinggi di sub sektor kehutanan adalah industri penggergajian kayu dan kayu awetan

Implementasi dan Strategi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Banjar

Eksploitasi hutan alam produksi secara besar-besaran yang telah berlangsung sejak tahun 1969, telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional melalui produk utamanya kayu dan hasil hutan non-kayu. Di lain pihak eksploitasi hutan alam telah memberikan dampak negatif bagi kelestarian sumberdaya hutan sendiri. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, maka seluruh kawasan hutan akan dibagi ke dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang merupakan wilayah pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan Peruntukannya. Tujuan penelitian ini secara khusus adalah : (1) mengidentifikasi permasalahan yang meliputi faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap pembangunan KPH Banjar dan (2) mengkaji implementasi dan strategi pembangunan KPH Banjar. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei lapangan dan wawancara secara mendalam di KPH Model Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dan data tersebut diolah dengan analisis deskriptif dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembangunan KPH Banjar, masih terdapat perbedaan persepsi di antara para pemangku kepentingan. Hal ini dibuktikan dari hasil análisis SWOT yang menunjukkan adanya perbedaan cara pandang dalam memahami beberapa kasus permasalahan dalam pembangunan KPH antara Dishut propinsi, Dishut kabupaten dan BPKH. Oleh karena itu upaya yang perlu dilakukan dalam pembangunan KPH Banjar ke depan adalah: adanya dukungan dan komitmen Pemda dengan merumuskan Perundangan (PERDA) maupun penyusunan RTRW yang sesuai, pengembangan SDM melalui kerjasama perguruan tinggi, dan peningkatan koordinasi, kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka sinkronisasi kegiatan dalam kawasan KPH Banjar serta peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan KPH