2 research outputs found
Menuju Demokrasi Bermakna : Persoalan-Persoalan Perbaikan Representasi Politik di Indonesia
Hasil dari survei ulang pada tahun 2007 yang dilakukan oleh Demos memperlihatkan situasi demokrasi di Indonesia masih goyah. Sejumlah instrumen demokrasi mengalami defisit yang ditandai dengan kemerosotan berbagai instrumen dasar (hak sipil politik), sementara kondisi hak sosial ekonomi masih jauh dari memadai. Meskipun banyak pemilu telah berjalan dengan damai, jujur dan adil akan tetapi persoalan representasi belum membaik. Representasi yang seharusnya menghadirkan kepentingan rakyat malah dibajak oleh elit dan kelompoknya. Oleh sebab itu, representasi dinilai buruk atau semu karena tidak menghadirkan kepentingan yang diwakilinya atau berbagai kelompok yang tidak hadir. Di samping persoalan kualitas representasi yang buruk, perangkat lain dari demokrasi yang juga dinilai buruk antara lain akses dan partisipasi masyarakat termasuk kelompok marjinal, partisipasi langsung, dan kebebasan mendirikan partai di tingkat lokal. Sementara aktor alternatif, yaitu para aktor prodemokrasi (prodem) yang mencoba masuk ke berbagai lembaga pengambilan keputusan sekaligus cenderung melakukan populist shortcuts (jalan pintas populis) atau politik-atas-nama tanpa membangun pengorganisasian. Di tengah situasi tersebut, Demos merekomendasikan Blok Politik Demokratik (BPD) sebagai jalan keluar, yaitu sebuah wadah gerakan sosial untuk membangun konsolidasi antar-gerakan masyarakat sipil (LSM dan OR) dengan aktivitas politik yang terorganisir (parpol, parlemen, dan lembaga representasi lainnya) yang bertujuan untuk memperbaiki representasi politik, representasi kepentingan dan partisipasi langsung. Setelah lebih dari empat tahun gagasan dan pembentukannya, BPD dinilai penting untuk dilihat kembali. Apakah BPD berhasil dibentuk, bagaimana peluang dan tantangan BPD ditingkat lokal. Apakah BPD berhasil memperbaiki representasi, dapat meningkatkan partisipasi serta menjadi ruang publik tersendiri
Politik Pemilih Muda: Partisipasi Politik Anak Muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu dan Jayapura
Partisipasi politik didefinisikan sebagai aktivitas warga negara, termasuk di dalamnya anak muda berusia 15-30 tahun, dengan maksud mempengaruhi tindakan pemerinah, baik secara langsung dengan memberikan masukan terhadap implementasi kebijakan publik, maupun secara tidak langsung dengan memberikan suara pada pemilihan pemangku kebijakan. Tidak terbatas hanya dalam ranah pemilu saja, partisipasi politik seseorang bisa dalam beragam bentuk; mencalonkan diri menjadi ketua organisasi, memberikan saran/kritik terhadap suatu kebijakan, demonstrasi, membuat petisi, atau civil disobedience. Tingkat partisipasi politik anak muda tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah keterpaparan terhadap pengetahuan Hak Asasi Manusia (HAM), keterpaparan media, ikatan keluarga, dan keaktifan dalam berorganisasi