Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Sektor Informal di Kota Baubau: Indonesia

Negara memberikan jaminan atas hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, pertumbuhan lapangan kerja tidak sejalan dengan perluasan angkatan kerja, yang mengakibatkan munculnya wirausaha mandiri yang tidak terorganisir, khususnya di sektor informal. Tujuan perlindungan hukum bagi pekerja di sektor informal adalah untuk memastikan bahwa urgnsi Peraturan Daerah Ketenagakerjaan mengatur perlindungan para pekerja informal serta memastikan pemetaan jenis aktifitas jasa dan usaha dari para pekerja di sector informal di Kota Baubau melalui kebijakan Pemerintah Daerah. Pekerja informal kota baubau, kota baubau memiliki jumlah usaha sebesar 2450 usaha yang tersebar, yang memiliki izin usaha sebanyak 1805 usaha dan yang tidak memiliki izin sebanyak 653 usaha. Sektor pekerja informal dari segi Pengusaha Informal kota baubau, jumlah Pengusaha Informal kota baubau yang terdaftar terdapat 436 dan hanya 58 perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya. Bentuk Perlindungan Hukum Pekerja Sektor Informal di Kota Baubau yang di butuhkan, Diperlukan sarana Peraturan Daerah yang fokus pada sektor ketenagakerjaan, untuk itu skema yang akan mengarah pada bentuk perlindungan hukum yang di maksud dalam penelitian ini harus memiliki sasaran pengaturan berupa Peraturan Daerah yang jelas seperti subjek hukum itu sendiri, yakni para pekerja sector informal dan para pemberi kerja

Election Supervision: Identity Politics In Election Dynamics In Baubau City

Democracy is perhaps the most commonly heard term in many parts of the world. Especially in countries where the people yearn for a government that reflects the will of the people. Democratic elections must be kept away from forms of identity politics that can undermine the value of democracy. Misused identity politics can be destructive, with this instrument is not fulfilled, it will interfere with the legitimacy of the election results. This research uses descriptive qualitative normative legal research with library data collection techniques. The author's data analysis technique in this research uses logical and systematic analysis. The organization of elections in Indonesia, especially regional elections, must be treated appropriately. In Baubau City, the possibility of identity politics will continue to grow. Given the difficulty of exploiting identity politics in the campaign slogans of election participants, the Election Supervisory Body (Bawaslu) must also be pro-active in coordinating with the General Election Commission (KPU), especially related to unifying understanding of the dangers of identity politics, election organizers in Indonesia, must formulate firmer regulatory measures to control excessive negative impacts. At least strengthen restrictions that discuss the substance of campaign material and what can and cannot be strictly regulate