Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tersangka Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan No. 1043/Pid.Sus/2016/PN MKS)

Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu: (1) Penerapan sanksi terhadap tersangka tindak pidana pencemaran nama baik ini tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terahadap terdakwa yang tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana kerena salah satu unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) tidak terpenuhi sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum; dan (2) dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tersangka tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan No. 1043/Pid.Sus/2016/PN Mks adalah dalam penjatuhan pidana haruslah memenuhi unsur-unsur terhadap pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun perbuatan terdakwa yakni S. Kadir Dg. Sijaya tidak memenuhi unsur seperti “Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik” yang didakwakan dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka terdakwa yakni S. Kadir Dg. Sijaya haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Implikasi dari penelitian ini adalah masyarakat selaku pengguna jejaring sosial hendaknya harus memahami dan lebih arif dan bijaksana di dalam memberikan pendapat ataupun berekspresi di media sosial dan haruslah tetap sesuai dengan etika dan koridor hukum yang berlaku sehingga tidak mudah terjerat dengan ketentuan pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENGHINAAN CITRA TUBUH (BODY SHAMING) MELALUI MEDIA SOSIAL

 Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap korban penghinaan citra tubuh (body shaming) dan implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-empiris. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Ketidakpahaman aparat penegak hukum akan sistem peradilan pidana, akan menghambat dalam tercapainya pembangunan hukum yang sangat di inginkan oleh bangsa ini. Penegak hukum merupakan ujung tombak tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Bentuk perlindungan hukum bagi korban penghinaan citra tubuh body shaming belum berhasil diwujudkan. Baik dengan upaya preventif maupun upaya represif sehingga lebih jauh lagi korban yang sempat mengalami beban mental, menarik diri dari lingkungan, hingga depresi sekalipun hanya bisa menanggung penderitaan tersebut sendiri. Tidak adanya upaya represif yang dilakukan penegak hukum akan menimbulkan banyak korban dengan kasus yang serupa.Kata-Kunci: Penghinaan Citra Tubuh, Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum This study aims to analyze law enforcement against victims of body image humiliation (body shaming) and the implementation of legal protection for victims of body shaming crimes. This research uses juridical-empirical legal research methods. The result of this research is that law enforcers' lack of understanding of the criminal justice system will hinder the achievement of legal development that is desired by this nation. Law enforcers are the spearhead of achieving justice, certainty and legal benefits. The form of legal protection for victims of body image humiliation has not yet been realized. Both with preventive and repressive measures so that even further victims who have experienced mental burdens, withdraw from their environment, and even become depressed can only endure the suffering themselves. The absence of repressive efforts by law enforcers will result in many victims with similar cases..Keywords: Body Shaming, Legal Protection, Law Enforcemen