ANTARA BUDAYA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH: UPAYA PENGHAPUSAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN BANGLI DALAM MENDORONG PENCAPAIAN SDGS DI INDONESIA

Pernikahan anak merupakan permasalahan yang mengkhawatirkan di Indonesia. Artikel ini menganalisis upaya penghapusan perkawinan anak di Kabupaten Bangli yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang mempunyai komitmen penghapusan perkawinan anak, namun juga mempunyai budaya kuat yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak. Pertanyaan mendasar dari artikel ini adalah faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di Bangli dan bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memerangi perkawinan anak. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penulis menemukan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di Bangli , yaitu faktor kehamilan yang tidak diinginkan, hal ini terjadi karena pergaulan bebas, dan pengaruh informasi melalui internet yang tidak terkontrol. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak adalah pertama karena kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan disebabkan oleh rendahnya pendidikan khususnya pendidikan kesehatan reproduksi. Juga karena kemajuan teknologi internet dimana semua generasi muda kini memiliki gadget. Faktor kedua adalah tradisi yang berlaku di desa adat di Kabupaten Bangli . Sesuai tradisi, setiap orang atau anak warga desa yang mengalami kehamilan harus segera dikawinkan agar tidak mencemari spiritual desa. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangli dalam penghapusan perkawinan anak telah mengeluarkan beberapa kebijakan yaitu berupa Anggaran Rumah Tangga Perlindungan Anak, Peraturan Bupati dan pencanangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Kabupaten Bangli dapat dikatakan telah berkomitmen melaksanakan tujuan kelima program SDGs pada tahun 2015 hingga 2022, namun belum berhasil dalam mencegah dan menghapuskan perkawinan anak

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SEKOLAH DASAR NO 6 ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah proses penarikan calon peserta didik untuk dijadikan input sekolah dengan tujuan untuk memeratakan akses dan kualitas pendidikan. Pelaksanaan PPDB ini berdasarkan atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 1 Tahun 2021. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah implementasi kebijakan pelayanan publik PPDB  di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal, dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pelayanan publik penerimaan peserta didik baru di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan publik PPDB di masa pandemi Covid-19 di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pelayanan publik di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal. Penelitian ini  menggunakan metode penelitian deskriftif  kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan PPDB  di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal belum berjalan dengan optimal yang dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang kurang paham dengan proses PPDB melalui jalur zonasi karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan sehingga timbul ketidakpuasan beberapa orang tua siswa dalam mengikuti PPDB online. Faktor yang mendukung implementasi kebijakan pelayanan publik PPDB di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal karena adanya partisipasi publik dalam proses PPDB online serta adanya standar dan sasaran kebijakan. Sedangkan faktor yang menghambat yaitu adanya calon peserta didik baru yang berada di luar zonasi, adanya NIK peserta didik yang tidak terdaftar di sistem pendaftaran online, serta adanya jumlah siswa yang melebihi kuantitas rombel

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SEKOLAH DASAR NO 6 ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah proses penarikan calon peserta didik untuk dijadikan input sekolah dengan tujuan untuk memeratakan akses dan kualitas pendidikan. Pelaksanaan PPDB ini berdasarkan atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 1 Tahun 2021. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah implementasi kebijakan pelayanan publik PPDB  di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal, dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pelayanan publik penerimaan peserta didik baru di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan publik PPDB di masa pandemi Covid-19 di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pelayanan publik di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal. Penelitian ini  menggunakan metode penelitian deskriftif  kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan PPDB  di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal belum berjalan dengan optimal yang dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang kurang paham dengan proses PPDB melalui jalur zonasi karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan sehingga timbul ketidakpuasan beberapa orang tua siswa dalam mengikuti PPDB online. Faktor yang mendukung implementasi kebijakan pelayanan publik PPDB di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal karena adanya partisipasi publik dalam proses PPDB online serta adanya standar dan sasaran kebijakan. Sedangkan faktor yang menghambat yaitu adanya calon peserta didik baru yang berada di luar zonasi, adanya NIK peserta didik yang tidak terdaftar di sistem pendaftaran online, serta adanya jumlah siswa yang melebihi kuantitas rombel

Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gianyar

One of the stages of the 2019 election is the implementation of the election campaign in which the General Election Commission has issued PKPU Number 23 concerning the 2019 General Election Campaign as a legal basis for the implementation of the election campaign in Indonesia. The objectives and benefits of the research refer to the formulation of the problem. The research method that the writer uses is descriptive qualitative. Research shows that the implementation of the General Election Commission’s regulations regarding the 2019 General Election Campaign in Gianyar Regency is generally going well, this is evidenced by the implementation of the 2019 election campaign stages have followed provisions and regulations that have been established, and election organizers can both facilitating election participants in accordance with what is mandated by the general election commission regulations regarding the 2019 election campaign. There are several factors inhibiting the implementation of the general election commission regulations regarding the 2019 election campaign, including the size factor and policy objectives, the human resource factor possessed by the election organizers. and election participants, the characteristic factors of the executing agent, the attitudes or tendencies of the implementers, the inter-organizational communication factors and the activities of the executors, and finally the economic, social, and political environmental factors that exist in Gianyar District.Salah satu tahapan pemilu tahun 2019 adalah pelaksanaan kampanye pemilu dimana Komisi Pemilihan umum telah menerbitkan PKPU Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan kampanye pemilu di Indonesia.Tujuan dan manfaat penelitian merujuk dari rumusan masalah. Metode penelitian yang penulis pergunakan adalah deskritif kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Gianyar secara umum berjalan dengan baik, ini terbukti dengan terlaksananya tahapan kampanye pemilu tahun 2019 berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang terlah ditetapkan, serta penyelenggara pemilu dapat dengan baik memfasilitasi peserta pemilu sesuai dengan yang diamanati oleh PKPU tentang kampanye pemilu tahun 2019. Terdapat beberapa faktor penghambat implementasi PKPU tentang kampanye pemilu tahun 2019, diantaranya faktor ukuran dan tujuan kebijakan, faktor sumber daya manusia yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, faktor karakteristik agen pelaksana, faktor sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana, faktor komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana, dan terakhir adalah faktor lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang ada di kabupaten gianyar

THE BALINESE WOMEN’S POLITICAL PARTICIPATION IN THE GENERAL ELECTIONS CONDUCTED FROM 1997 TO 2004 (IN THE PERSPECTIVE OF CULTURAL STUDIES)

This study discusses the Balinese women’s political participation in thegeneral elections conducted in 1997, 1999 and 2004. During these years, in spiteof being supported by reformation, there was a gap with regard to the Balinesewomen’s participation in politics, which was assumed to result from numerousfactors. Therefore, the problems formulated in this study are (1) how the Balinesewomen politically participated in the general elections conducted in 1997, 1999and 2004; (2) what factors affected their political participation in the generalelections conducted in 1997, 1999 and 2004?; (3) what were the effects andmeanings of their political participation in the general election conducted in 1997,1999 and 2004 viewed from the values of equality in gender? Qualitative methodwith multidisciplinary approach from the perspective of cultural studies wasadopted in this study. Several critical social theories were employed forsharpening the analysis.The results of the study show that the Balinese women’s politicalparticipation in the general election conducted in 1997 was 11.11%; that therecruitment system still referred to the concepts applied in the New Order, that is,through the women’s organizations established by the government with highnepotism. While their political participation in the general election conducted in1999 decreased by 1.62% as a consequence of reformation, in the general electionconducted in 2004 it rose by 7.27%, resulting from the changes in the generalelection regulations. The factors which encouraged the Balinese women toparticipate in politics were that they were influenced by the men who werepoliticians and close to them such as their husbands and fathers, the women’smovements and the general election regulations. As far as the domestic domain isconcerned, their political participation was positive. What is meant is that theywere able to acquire asymmetric relation of power; however, negatively, they hadmultiple responsibilities resulting from the multiple roles they played. In thepolitical domain, they were dominated by men; in addition, their politicalparticipation gave the meanings of equality, being constitutional and beingprestigious