MENGUKUR KOMITMEN: Analisis Kebijakan Perencanaan dan Anggaran Nasional terhadap Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia

Anggaran Adalah Sebuah instrumen Strategis melakukan penilaiyan terhadap kualiatas dari suwatu komitmen kebijakan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. kebijakan anggaran juga meliputi seluruh sektor urusan dan fungsi. Kegitan industri berbasis hutan dan lahan memiliki kontribusi rata-rata sebesasr 27 persen terhadap penerimaan Negara selama empat tahun terakhir (2009-2012) melalui skema penerimaan Negara bukan Pajak (PNPB). Hal ini menunjukan adanya aktifitas ekspoitasi lahat dan hutan dengan intensitas cukup tinggi sehingga berpotensi terhadap timbulnya resiko kerusakan ekologi, kerugian ekonomi dan kesenjagan sosial. Selain itu komitmen kebijakan pemerintah pusat yang di tuangankan dalam dokumen rencana pembangunan pemerintah akan di telaah secara mendalam yaituh terkait indikator kinerjanya yang kemudian di bandingkan denga data realisasinya sebagai mana terdapat dalam angka-angka statistik. Program SETAPAK, yang di danai United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU), bertujuan untuk meningkatakan tatakelola hutan dan lahan di Indonesia, Program SETAPAK mendukung upaya LSM-LSM di Indonesia yang dapat berperan dalam tata kelola hutan dan lahan, Termasuk dalam memperdebatkan kebijakan pemerintah agar lebih efektif dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Atas tersusunya laporan ini kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepda UKCCU atas dukungannya terhadap program SETAPAK dan study ini hususnya. teklupa kepada para peneliti di nasional dan daerah atas kerja kerasnya untuk mendapatkan data dan menganalisisnya, semoga studi ini bermanfaat untuk perbaikan pengelolaan hutan dan lahan yang lebih baik

MEMBONGKAR HARTA DAERAH : Analisis Kebijakan Anggaran Daerah Pengelolaan Hutan dan Lahan di 2 Provinsi dan 6 Kabupaten di Indonesia

Desentralisasi menghasilkan tantangan baru bagi pengelolaan sumber daya alam dan linkungan di daerah. Desentralisasi menhasilkan kapasitas pemimpin daerah yang beragam dengan segala bentuk kepentinganganya dalam mengelola sumber daya alamdan manusia di dalamnya. Bank Dunia bahkan menilai bahwa tangtangan yang di hadapi di era desentralisasi adalah kapasitas yang beragam dan Visi lembaga di daerah,pemberian insentif yang tepat, minimnya standar dan penegakan serta asistensi oleh pemerintah pusat