Pengembangan Laboratorium Kewirausahaan Terpadu Prodi Pendidikan Ekonomi

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) menguji efektivitas prototipemodel laboratorium entrepreneurship terpadu di Program Studi Pendidikan Ekonomi melalui uji coba secara terbatas; (2) melakukan evaluasi dan revisi model; (3) uji coba secara lebih luas, model yang disarankan bagi upaya pengembangan ke depan. Pendekatan penelitian menggunakan research and development dengan dua tahapan penelitian. Pada tahap pertama telah dilakukan studi eksplorasi dan membuat prototipe model praktik kewirausahaan terpadu. Hasil penelitian tahap kedua adalah (1) uji coba rancangan model pada kelompok terbatas efektif ditunjukkan dengan kreativitas dan antusiasme serta keberhasilan tiga kelompok uji coba dalam menghasilkan dan menjual produk USAha. (2) Dari hasil evaluasi dan revisi, prototipe model pembelajaran praktik entrepreneurship terpadu dan model laboratorium entrepreneurship terpadu layak digunakan, revisi hanya pada teknis pelaksanaan. (3) Hasil uji coba model secara lebih luas, secara keseluruhan menyatakan model laboratorium entrepreneurship layak untuk digunakan dan diusulkan untuk dilaksanakan di Prodi pendidikan Ekonomi, PIPS, FKIP, UNS

“You Don\u27t Have to Be Innovative in the Creative Industries” a Study of Entrepreneurial Orientation and Social Capital in Creative Industries

Competitiveness and performance of businesses in the creative industry have the disadvantage of resourcemanagement and development and entrepreneurial policies. Creative industries covering the fashionindustry, design, and craft are industries that expected to be able to competewith the establishment of theAsian Economic Community (AEC) by 2015. To improve the capability to compete in the regionally andglobally, internal capabilities such as Entrepreneurial Orientation (EO) and social capitals (SC) ofcompanies in the creative industry need to improve. Entrepreneurial Orientation has been the focus ofmany researchers and contributed significantly to the development of entrepreneurship literature over thedecades. This fact supported by empirically significantfindings contributedby various researchersin theliterature. However, up to the date there are many debates and require more research, specifically in therobustness of the dimensions within creative industries. The current research using Mixed Methodsanalyses tested the EO and SC model to 60 entrepreneurs in the creative industries within specific areasoffashion, design and crafting in Central Java regions. Findings suggested that in the creative industries, EOvaried to those companies in manufacturing and technology industries. The current research contributed tothe literatureby (1) modelling the EO in the creative industry, (2) confirming previous research findings onEntrepreneurship Orientation, (3) suggesting the source of competitive advantage in this industry, (4)social capital not adopted scientifically.However, these findings should require more extensive researchand tested across regions. Hence, the directions for future research are implied in the research limitationssection

Model Jigsaw Dalam Perkuliahan Pengantar Ilmu Ekonomi Untuk Meningkatkan Kemandirian Dan Prestasi Mahasiswa

The aim of this research is to apply the Jigsaw's model on subject PengantarIlmu Ekonomi at Economic departement of FKlP in Sebelas Maret University to increaseindependent learning and stu-dent achievement. Method used in this research isClassroom Action Research (CAR). According to CAR principles there are research cycles,where the number of research cycles depend on efficacy indicator achieved. In theresearch, the research cycles consist of fours steps, there are: planning, action execution,observation and reflextion. Result describe that learning by using Jigsaw model canimprove student independent learning. By having high independent learning the studentswill be more initiative, exploratary, creative; and have skills to express themself, trying toovercome problem, dare of what they were to be responsible doing; have the ability todescribe the opinion actively in lecturing and looking for experience learning. By havinggood independent learning level, the students can improve the existence of their learningresult. Students try to get information from various source, then to expostulate with otherstudents. These will improve understanding subjects which is inreturn will improve studentlearning achievement

Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilltas

Pembangunan nasional mempunyai tujuan utama meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, termasuk di dalamnya Penyandang Disabilitas sebagai salah satu golongan rentan. Kerentanan merupakan dimensi dinamika dari proses pemiskinan dan kemiskinan sehingga membutuhkan adanya penanganan yang terencana, dan terintegrasi. Salah satu bentuk model penanganan kerentanan adalah pemberian perlindungan sosial. Perlindungan sosial harus bersifat investasi dan bukan hanya sekedar t ransfer biaya saja, sehingga perlindungan sosial haruslah merupakan suatu model yang dapat menyebabkan penerima bantuan mampu berdikari dan mandiri dalam mengangkat dirinya dari lembah kemiskinan. Tujuan dari kajian ini adalah a) Analisis dan pendalaman lebih lanjut tentang kondisi faktual dinamika Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas melalui Sheltered Workshop(Bengkel kerja terlindung) di Indonesia; b) Perumusan potensi dan tantangan (termasuk regulasi, kelembagaan, target dan sasaran) Pemberdayaan Tenaga Kerja Disabilitas melalui Sheltered Workshop (Bengkel kerja terlindung), dan c) Perumusan pokok-pokok pikiran mengenai pengembangan model kebijakan Sheltered Workshop (Bengkel kerja terlindung) ke arah Disability Enterprises. Kajian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan tabulasi data baik tabulasi biasa maupun tabulasi silang. Data diperoleh dari hasil wawancara respond en dipandu kuesioner yang sudah ditentukan dengan model . Untuk melengkapi pembahasan kajian, dilakukan indepth interview dengan pihak - pihak terkait khususnya unsur pemerintah. Metode yang selanjutnya adalah Focus Group Disscussion ( FGD) yang melibatkan semua unsur stakeholder daerah. Hasil dari kajian ini adalah 1) lmplementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyangkut kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilltas, pemberian pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja dan perlindungan, pengupahan serta kesejahteraan penyandang disabilitas belum berjalan secara maksimal. Apabila diperbandingkan dengan salah satu kebijakan pemerintah untuk mendayagunakan penyandang disabilitas dengan program Sheltered Worksop sudah berjalan bag us. Hanya masih perlu perluasan jangkauan dari program tersebut untuk tiap-tiap daerah, dengan cara menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga milik pemerintah atau swasta; 2) Peran dari lingkungan terdekat untuk pengembangan potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas masih sangat kurang, sehingga masih dibutuhkan motivasi bagi keluarganya untuk melakukan pendampingan bagi keluarganya yang penyandang disabilitas dalam proses sheltered workshop. Karena biasanya tantangan yang dihadapi adalah berasal dari keluarga terdekat dari penyandang cacat tersebut yang merasa malu terhadap kekurangan yang diderita anggota keluarganya. Sehingga potensi yang ada dari penyandang disabilitas tersebut pada akhirnya tidak bisa digunakan sebagai pengembangan persiapan hidup yang lebih mandiri dalam bidang ekonomi; 3) Pokok-pokok pikiran pengembangan model kebijakan Sheltered Workshop membutuhkan kerjasama para stakeholder,baik dari pendampingan keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, kelembagaan maupun faktor internal dan faktor eksternal yang ada. Kerjasama yang terjalin tersebut untuk mengawal peningkatan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh para penyandang disabilitas. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan dan pendampingan yang dilakukan secara kontinyu. Adanya bantuan dari pihak-pihak terkait untuk melakukan pemasaran terhadap produk yang dihasilkan serta kemudahan akses permodalan dan juga pengawalan terhadap perijinan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas terse but juga perlu diperhatikan