THE ROLE OF ASEAN AS AN INTERNATIONAL ORGANIZATION IN RESOLVING THE DISPUTES IN THE SOUTH OF CHINA SEA

As an international organization, the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) must be responsible for maintaining and maintaining peace and security in Southeast Asia. One exciting development regarding regional security in Southeast Asia today is the issue of the South China Sea dispute. By law, the Philippines has brought the dispute to the Permanent Court of Arbitration (PCA). The verdict from the PCA said that China's claims regarding the nine-dash lines were indisputable and had no legal basis. However, China rejects the ruling and remains aggressive in the South China Sea, potentially creating regional instability. This article aims to look at the role of ASEAN in resolving a dispute that occurs in the South China Sea. This article argues that in dispute in the South China Sea, ASEAN plays a role as an intermediary for countries joined in ASEAN with China in diplomatic dialogue and resolves and ensures the implementation of the Code of Conduct in the South China Sea so that disputes do not extend to military conflict so peace and security in the southern China sea region can be achieved

Ekonomi Biru: Peluang Implementasi Regulasi Di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan peluang implementasi prinsip ekonomi biru dalam pengaturan tata kelola kelautan Indonesia. Hal ini menjadi penting dikarenakan kebijakan Pemerintah hendaknya selalu berorientasi kepada pembangunan kelautan yang berkelanjutan. Sebagai sebuah negara kepulauan, maka pembangunan bidang kelautan harus dijadikan arus utama dalam kebijakan pembangunannya. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengukur seberapa besar upaya yang telah dilakukan para pemangku kepentingan sehubungan dengan pengelolaan kelautan yang berbasis ekonomi biru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi kelautan yang berbasis ekonomi biru dapat menjadi andalan dalam peningkatan pendapatan Indonesia di masa yang akan depan sehingga dapat mewujudkan diri sebagai Poros Maritim Dunia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia memiliki kesempatan dan kewajiban untuk menata ulang tata kelola kelautan nasional yang selaras dengan alam. Temuan dari hasil penelitian ini berupa strategi langkah kebijakan yang dapat dijalankan, yaitu dengan cara menselaraskan dan mengutuhkan tatanan hukum laut; menguatkan dan mensinergikan kelembagaan dan kerjasama kelautan; mengutuhkan dan mengintegrasikan data dan informasi laut; dan menumbuh kembangkan riset dan teknologi kelautan

Strengthening The Maritime Security System in Realizing Indonesia as The Global Maritime Fulcrum

The realization of Indonesia’s vision to become the Global Maritime Fulcrum depends on eradicating illegal fishing, reducing overfishing, and rehabilitating damaged marine and coastal environments. However, there are still frequent violations, and exploration in Indonesian waters has not been maximized, so the desire to realize Indonesia as the Global Maritime Fulcrum will be difficult to achieve. This study intends to examine how to strengthen the maritime security legal system to realize Indonesia as the Global Maritime Fulcrum. The research approach used is normative juridical. The author uses a qualitative approach to secondary legal data. The data is in the form of interviews related to the efforts made by stakeholders towards strengthening the maritime security system and realizing the vision of the Global Maritime Fulcrum. This study indicates that to realize Indonesia as the Global Maritime Fulcrum is to strengthen its maritime security system. There are three indicators based on legal system theory, namely optimal maritime security institutions, especially Indonesia Coast Guard, strengthening legal products related to eradicating illegal fishing, improving maritime security infrastructure, and creating new branding to continue to remind the public that Indonesia is a maritime state

KONSEP UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT DALAM ISU HAK ASASI MANUSIA UNTUK TERWUJUDNYA CORPORATE SUSTAINABILITY

The presence of multinational corporations as one subjects of international economic law has had a significant influence in international economic relations. A corporation certainly can give a big contribution in social, economic, and cultural progress. But, on the other side, we are also faced by many processes which bring adverse impact to societies, loss the sources of the society life or at more serious level is the violations of human rights in the sector of corporate activity. This article aims to see how the international community’s effort in issues related to the company in the business filed when dealing with human rights. One of efforts undertaken by the international community was made an initiative name with United Nations Global Compact. Author use juridical-normative research method with literature studies. According to the result of studies, can be seen that the ultimate goal of initiative is to create a sustainable world economy. By the presence of this initiative, we hope that businesses which run a multinational company may enforce the values and principles that have been established in United Nations Global Compact, on of which is the respect of human rights

Pemberlakuan Ketentuan Regulatory Coherence dalam Trans Pasific Partnership Agreement bagi Negara Pihak dalam Perspektif Indonesia

AbstrakKeberadaan Kemitraan Trans Pasifik (Trans Pacific Partnership/TPP) menjadi topik yang hangat diperbincangkan. TPP salah satu kesepakatan perdagangan terbesar dengan kesepakatan ambisius yang menjanjikan penghapusan semua tarif untuk mematahkan penghalang investasi dan perdagangan di antara negara-negara anggota. Presiden Joko Widodo mengungkapkan ketertarikannya untuk membawa Indonesia bergabung menjadi salah satu anggota dari TPP sehingga penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memahami konsekuensi bagi Indonesia apabila bergabung dengan TPP. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia yang menyatakan ketertarikan untuk masuk ke dalam TPP, harus melakukan kajian yang mendalam, karena masih cukup banyak legal gap dengan pengaturan yang ditetapkan oleh TPP. Penyesuaian tersebut harus dilakukan agar jangan sampai ketika Indonesia telah masuk ke dalam TPP tidak mematuhi perjanjian dengan alasan hukum nasional, karena hal tersebut tidak dibenarkan berdasarkan hukum internasional. Kata Kunci: Trans Pacific Partnership, Perjanjian Internasional, Perdagangan Internasional AbstractThe Existence of Trans Pacific Partnership (TPP) is being a hot issue. TPP is one of the largest trade agreements with ambitious agreements promising to free up all of the tariffs to break the trade and investment barriers among the member states. President Joko Widodo expressed his interest to bring Indonesia to become a member of the TPP so that this research was conducted with the intent and purpose to understand the consequences for Indonesia when joining TPP. The type of research used is normative-juridical. The study concludes that Indonesia, which announced interest in joining TPP, should conduct a thorough study, since there are still a lot of legal gaps with the regulations set by TPP. This adjustment should be made to avoid Indonesia on not complying to the agreements under national law grounds when Indonesia has joined TPP, as it is not justified under International Law. Key Words: Trans Pacific Partnership, International Law of Treaty, International Trade La

KETAATAN NEGARA TERHADAP HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

International trade law is part of international law. Therefore, various imperfections or weaknesses of international law are also affected in the field of international trade law. This article will explain why the state in conducting international trade needs to comply with international trade law. This article argues that the reason for the states to obey international trade law is due to the belief that obedience will benefit the interests of the country itself. The next reason is that there are fundamental principles within the scope of international treaties, which are the source of law from international trade law, namely the principle of good faith. A state that is bound in the international trade agreement shall implement the provisions of the treaty by contents, soul, purpose, and purpose of the treaty itself, respecting the rights and obligations of each party.Hukum perdagangan internasional merupakan bagian dari hukum internasional. Oleh karena itu, tentunya berbagai ketidaksempurnaan atau kelemahan yang dimiliki hukum internasional juga terdampak dalam bidang hukum perdagangan internasional. Artikel ini akan menjelaskan mengenai mengapa negara di dalam melakukan perdagangan internasional perlu untuk taat terhadap hukum perdagangan internasional. Artikel ini memberikan argumen bahwa yang menjadi alasan negara untuk taat kepada hukum perdagangan internasional, dikarenakan keyakinan bahwa ketaatan akan menguntungkan kepentingan negara itu sendiri. Alasan selanjutnya adalah terdapat prinsip yang fundamental dalam ruang lingkup perjanjian internasional yang merupakan sumber hukum dari hukum perdagangan internasional yaitu prinsip itikad baik. Suatu negara yang telah terikat di dalam perjanjian perdagangan internasional tersebut harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud, dan tujuan perjanjian itu sendiri, menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak

THE ADAPTATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN SOCIAL SCIENCE EDUCATION: OPPORTUNITIES AND THREATS

AI offers convenience to human life. The trend of using AI-based scientific work has caused polemics for educational institutions because it has the potential to increase cheating, injustice, plagiarism and even reduce analytical skills which have an impact on academic integrity. Meanwhile, the main value in learning in higher education is instilling academic integrity to form ethical principles, values and manners in students. students in a social environment. The research method used is empirical juridical by conducting research on applicable legal provisions and implemented in practice, in this case the research was carried out on the provisions governing Artificial Intelligence (AI) and its application in the world of education. This qualitative research uses secondary data to study the adaptation of AI use in higher education, especially in the social sciences and humanities fields. The development of guidelines and regulations in the implementation of AI can minimize ethical issues in higher education. The results of this research show that the application of AI in the world of education needs to be regulated in a regulation so that its application does not overlap and remains in line with the aim of making education easier. Keywords: Artificial Intelligence, higher Education, regulation

EFEKTIVITAS PROTOKOL KYOTO DALAM MASYARAKAT INTERNASIONAL SEBAGAI SUATU REZIM

Ancaman perubahan iklim yang semakin nyata mendorong komunitas global untuk melakukan upaya bersama untuk mencegah dan memeranginya. Penyebab utama terjadinya perubahan iklim adalah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh maraknya pembangunan dan industrialisasi di negara-negara maju. Penulisan ini akan membahas mengenai apakah Protokol Kyoto sebagai suatu rezim sudah efektif dalam mencapai tujuannya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dunia. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa meskipun Protokol Kyoto mewakili lambang prestasi diplomatik, namun efektifitasnya rendah, keberhasilannya jauh dari meyakinkan

EKSTRA YURISDIKSI NEGARA TERHADAP KEJAHATAN PEMBAJAKAN (HIJACKING) DI PESAWAT TERBANG BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Pembajakan pesawat terbang merupakan bentuk kejahatan yang tergolong baru, motif yang melatar belakangi tindakan pembajakan tersebut pun beragam, mulai dari motif ekonomi sampai dengan politik. Masyarakat internasional memandang bahwa tindakan pembajakan tersebut dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Dalam rangka melawan kejahatan pembajakan pesawat terbang ini, masyarakat internasional membuat berbagai konvensi dari Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, Konvensi Montreal 1971, sampai yang terakhir adalah Konvensi Beijing 2010. Oleh karena itu dilakukan pengkajian mengenai konvensi-konvensi yang terkait dengan tindakan pembajakan pesawat terbang ini, terutama menyangkut yurisdiksi untuk menghukum pelaku tindakan pembajakan pesawat terbang ini. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan keterkaitan konvensi mengenai tindakan pembajakan pesawat terbang dapat dilihat dari pembahasan masing-masing konvensi, yakni Konvensi Tokyo 1963 tentang pelanggaran-pelanggaran dan tindakan-tindakan tertentu lainnya yang dilakukan di dalam pesawat terbang, Konvensi The Hague 1970 tentang pemberantasan penguasaan pesawat terbang secara melawan hukum, Konvensi Montreal 1971 tentang pemberantasan tindakan-tindakan melawan hukum yang mengancam keamanan penerbangan sipil, serta Konvensi Beijing 2010 tentang pemberantasan tindakan melanggar hukum yang berkaitan dengan penerbangan sipil internasional. Salah satu bentuk upaya dalam rangka menanggulangi tindakan pembajakan pesawat terbang ini adalah dengan cara menetapkan yurisdiksi agar dapat menghukum pelaku tindakan pembajakan pesawat terbang. Keyword : Pembajakan Pesawat, Tindakan Melawan Hukum, Yurisdiks