SUSTAINABLE DEVELOPMENT TO ACHIEVE THE EXCELLENCE OF RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN AND ENVIRONMENT

The earth is not a heritage from our ancestors to us, but something that we will inherit to our children and grandchildren someday. Thus the string of words of wisdom as moral messages that we hear from wise people and environmentalists. Through this moral message we are motivated to care and play a role in preserving the environment. Today we are dealing with environmental issues as a result of development activities. For that we are faced with the choice whether we stop development activities to maintain the integrity of the environment? Or do you continue development without regard to deterioration or carrying capacity of the environment? Or continue the development but the environment is maintained and humans are protected from the negative impacts of development. It is time for Development Activities to be escorted by various efforts such as implementing strategic environmental studies in making policies when conducting regional spatial planning so that development can be realized in the form of sustainable development that does not disturb the ecosystem which tends to have an impact on the environment, it is time to be controlled by the concept of sustainable development so that the harmony of relations between humans and the environment is achieved Keywords: Sustainable development, relationship harmony, human and Living environmen

TANGGUNG JAWAB KEPALA SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN

Penelitian hukum mengenai Tanggung Jawab Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. Penelitian ini meneliti tentang Tanggung Jawab Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) saat ini. Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi ke Sekolah SMP Negeri 4 Kisaran. Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Pada penelitian ini, bahwa dalam pengelolaan Dana BOS, pihak perangkat dan komite sekolah bersama dengan Kapala Sekolah selalu membuat laporan pemasukan dan pengeluaran setiap penggunaan Dana BOS di SMP Negeri 4 Kisaran. Kata Kunci : Dana BOS, Kepala Sekolah, Tanggungjawa

EFEKTIVITAS PENCATATAN IDENTITAS ANAK OLEH KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANJUNG BALAI

Penelitian ini meneliti tentang Pencatatan Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai. Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Pada penelitian ini, bahwasannya. Efektifitas Pencatatan Identitas Anak oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, dengan cara memberikan program Kartu Identitas Anak (KIA), hal ini merupakan program kependudukan terbaru yang di Indonesia pada Tahun 2016.Kata Kunci : Pencatatan, Identitas Anak, Efektivita

PERLINDUNGAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENGELOLAAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DALAM MENJALANKAN USAHA BERGERAK DIBIDANG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

ABSTRACT Legal protection in the management of plantation waste engaged in the oil palm business determines the compliance of each business entity owner. The owner of an oil palm business entity in producing processed palm oil must comply with the provisions of the law. Environmental Impact Analysis, which is always referred to as AMDAL, is a standard in managing waste that does not have a negative impact on the surrounding environment. Proper waste management will have an impact on the balance of the ecosystem by not damaging other ecosystems. Law enforcement and legal protection need to be a benchmark for the implementation of environmental law protection. The surrounding environment needs to get a protection without any adverse effects from the surrounding environment. Related law enforcement parties need to be the enforcer and guardian of the implementation of a waste management. Without good environmental management, this can have an impact on environmental sustainability. Keywords : Amdal, Plantation, Coconut, Palm Oi

PERAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN DALAM MELAKUKAN KONTROL TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI KECAMATAN

ABSTRAK Pelayanan publik merupakan salah satu tanggung jawab dari instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, maupun di desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan dan pemberdayaaan masyarakata desa berdasarakan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Repulik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Pelaksanaan pelayanan publik ini merupakan salah satu fungsi pemerintah dalam melakukan kemudahan pada masyrakat dalam menggunakan hak dan kewajibannya. Dalam penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah, rasa puas masyarakat terpenuhi bila apa yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan, dengan memperhatikan kualitas dan pelayanan itu diberikan relatif terjangkau dan mutu pelayanan yang baik. Jadi, dalam pelayanan itu sendiri harus transparansi, partisipasi, dan akuntabilitasi. Kata kunci : Pelayanan, Tanggungjawab, Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas

Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Otonomi daerah diletakkan sebagai jawaban was perkembangan keadaan, sekaligus memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional dengan perwujudan Pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemberian wewenang lebih luas bagi daerah membutuhkan prasyarat berupa propesionalitas dan integritas yang memadai. Kalau dua prasyarat ini tidak terpenuhi, maka otonomi daerah benar- benar bisa menjadi medium desentralisasi korupsi. Good governance harus ditegakkan, bukan saja oleh DPRD maupun lembaga pemerintah yang berkompeten dibidang pengawasan pembangunan, melainkan juga kontrol langsung oleh masyarakat agar pelaksanaan pemerintah daerah benar- benar dapat terwujud

Restrictions on Land Ownership For Citizens by States Adhering to Pancasila Ideology, Islamism and Communism

Land is a necessity that cannot be separated in everyone’s life. The need for land continues to increase, but its availability is very limited. Meanwhile, the number of human growth continues to increase. So that almost all countries place land property as part of private law, but the ownership provisions are regulated by the state in public law. The focus of this research is to find out how the legal comparison of the boundaries of ownership of land rights and that of a country, by assessing the ideological values applied to a country, especially countries that adhere to Pancasila, Communism and Islamism. The aim of this research is to find the comparison of land ownership limits for every citizen who adheres to the ideology of Pancasila, Islamism and Communism, which prevails in a country. The research method used is normative legal research, which is a doctrinal research that examines the opinions of experts and legal documents or is also known as legal research. Keywords: Pancasila ideology; restrictions; Islamism; Communism; ideological value

Prasyarat Manajemen Dalam Merespon Peluang Otonomi Daerah

Campur tangan “Yang bijaksana” dalam merespon otonomi daerah perlu di lakukan agar pemerintahan daerah mampu bergandengan tangan dengan rakyatnya dalam membangun. Inilah yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat akan efektifjika dilakukan bersama diantara masyarakat dan aparat secara transparan dan bertanggung jawab. Untuk merespon peluang tersebut dibutuhkan aparatur dan manajemen yang professional sehingga pemerintah daerah mampu memahami segala potensi wilayah, dan aspirasi masyarakat untuk melaksanakan proses pembangunan, karenanya visi dan misi birokrasi dan aparatur pemerintah daerah perlu di restrukturisasi

PERAN BIROKRASI PEMERINTAH SEBAGAI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

ABSTRAK       Sebagai subyek hukum,tindakan pemerintah dikategorikan atas tindakan nyata (tidak menimbulkan akibat hukum)  dan tindakan hukum( dapat menimbulkan akibat hukum tertentu berupa hak dan kewajiban).Selanjutnya tindakan hukum pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya dibedakan atas tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat, dalam hal ini berarti pemerintah berkedudukan  sebagai organisasi kekuasaan yang melakukan tindakan-tindakan berdasarkan kewenangan dan sebagai Badan hukum Publik yang dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan hubungan hukum keperdataan. Salah satu bentuk tindakan pemerintah sebagai organisasi kekuasaan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.Hal ini merupakan konsekuensi dianutnya konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam ketatanegaraan Indonesia sebagaimana ditegaskan pada alinea ke-empat pembukaan UUD 1945, bahwa salah satu tugas Negara  adalah Memajukan kesejahteraan umum.Namun  kenyataannya tingkat kepuasan masyarakat terhadap peleyanan birokrasi pemerintah  masih rendah maka terkait hal ini perlu ditelusuri tentang Peran Birokrasi Pemerintah sebagai penyelenggara Pelayanan publik untuk menemukan solusi dalam mengatasi kendala pelayanan publik dan terjaminnya kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dengan birokrasi pemerintah selaku Penyelenggara dalam pelayanan publik. Kata Kunci : Birokrasi, Pemerintah, Pelayan Publi

Konsekuensi Hukum Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat

Marriage is a legal event regulated in the Marriage Law. The State of Indonesia is a legal state where everything is regulated by the current law or ius consitutum. Although marriage has been regulated in the Act, there is even a special law, namely Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, where in the Law it is explained that a valid marriage is a marriage that has registered by the Office of Religious Affairs or the Department of Population and Civil Registry.In this paper, the author wants to discuss the legal consequences of unregistered marriages. Thus, this writing is more focused on the description of marriages, unregistered marriages, and the legal consequences of unregistered marriages. For unregistered marriages so that they can be recognized by the state or legal in the eyes of the law, marriage isbath must be carried out first.Keywords: marriage, legal consequences, unregistered marriag