OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KETAHANAN NASIONAL

Penegakan hukum harus dijalankan dengan baik dan efektif dalam mewujudkan Ketahanan Nasional Indonesia. Disamping dengan mengadakan suatu hukum(perundang-undangan, kesiapan mental penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus baik. Hal lain yang perlu dilakukan adalah dengan menertibkan fungsi tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang menaungi para penegak hukum. Selanjutnya adalah bagaimana aturan tersebut dilaksanakan oleh masyarakat. Komponen-komponen tersebut harus berjalan selaras dan seimbang prinsip ”Rule Of Law

PANDEMI COVID-19 DAN PENINGKATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Penelitian bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis peningkatan permohonan cerai di Pengadilan Agama Surabaya selama masa pandemi COVID-19, serta memahami alasan perceraian dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan cerai terdampak pandemi. Jenis penelitian empiris dengan metode analisis kualitatif yang memisahkan data dari analisis deskriptif, dengan memperoleh data melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Karena pandemi ini, telah mempengaruhi setiap aspek kehidupan, tidak terkecuali berpengaruh pada permohonan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya. Maraknya perceraian ditengarai sebagai dampak dari pandemi ini. Hasil Penelitian ditemukan bahwa selama pandemi Covid kasus perceraian di Pengadilan Agama Surabya terjadi lonjakan dan permintaan perceraian di kala pandemi ditengarai dari sebagian aspek yang paling banyak dari ekonomi dan faktor tidak ada keharmonisan, serta keputusan hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian terdampak Covid-19 di Pengadilan Agama Surabaya dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku

Perlindungan Hukum Atas Kerugian Nasabah yang Disebabkan Bobolnya Mobile Banking Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Legal protection is an effort to protect the government with a number of existing regulations. The mobile banking breach phenomenon is an incident of cyber attack on a mobile banking application that results in illegal access to a user's account and causes significant losses, such as financial losses and one's personal data. This research aims to examine legal protection for customer losses caused by the breakdown of Mobile Banking according to Law Number 10 of 1998 concerning Banking. This type of research is normative juridical with data collection methods using literature/documents. Methods of data analysis using descriptive analytical method. The data used is secondary data. This research shows that legal protection for customer losses caused by the breakdown of Mobile Banking can be pursued by legal means to obtain customer rights by means of customer complaints, settlement through LAPSPI, adjudication, arbitration, civil lawsuits

PRINSIP KERAHASIAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999

Berperkara memalui pengadilan biasa (nasional suatu negara) telah umum dianggap tidak efektif bagi kalangan pengusaha. Oleh karena itu penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian diperbolehkan oleh undang-undang dalam hal ini undang-undang tentang poko kekuasaan kehakiman. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penyelesaian sengketa bisnis. Lembaga arbitrase mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan lembaga peradilan umum. Kelebihan tersebut antara lain dijamin kerahasiaan sengketa para pihak dari publik. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan dalam hal prosedural dan adminstrasi. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam menyelesaikan sengketa bisnis yang dialami. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak. Dalam azas hukum acara perdata biasa menganut asas sidang terbuka untuk umum sehingga baik prosedur maupun putusan tersebut dapat diketahui oleh publik. Namun didalam prosedur arbitrase tidaklah demikian, seluruh rangkaian prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah private karena sifatnya yg confidential. Akibatnya u/ mandapatkan data perkembangan arbitrase di Indonesia sangat sulit. Pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan ini dapat saja dilakukan para pihak atau arbiter, konsep pelanggaran kerahasiaan ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum dengan alasan mencemarkan nama baik para pihak yang bersengketa yaitu berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata. Undang-Undang No.30 tahun 1999 merumuskan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang terikat pada perjanjian arbitrase. Wewenang pengadilan negeri dibatasi tanpa melampui apa yang telah diatur dalam undang-undang arbitrase sendiri. Wewenang pengadilan negeri hanya berlaku pada saat pelaksanaan putusan (eksekusi ) arbitrase. Tindakan ini diatur dalam undang-undang dimaksudkan agar berjalan sesuai dengan prosedur. Prinsip private dan confidential menjadi tidak berlaku lagi dengan adanya kewenangan lembaga peradilan seperti apa yang telah ditentukan dalam undang-undang arbitrase. Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa perdagangan, Prinsip dasar arbitrase, prinsip rahasia dan tertutup

KESADARAN HUKUM MAHASISWA UPN" VETERAN" JATIM TERHADAP UU NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

.Act No. 22 of2009, see that the traic and tranportation has a strategic rule in supporting national development and integration as part of an efort to promote the general welfare. Traffic problem is very complicated. An increasing crowdedn roads with the amount of traffic that is increasing is one of the causes of trafic violations. From the data presented POLDA Jatim that ofenders with the greatestnumber were aged 18-25 years and the age ofmost is the student. This study aims to determine the extent of the law student awareness of UPN "Veteran" Jatimin implementing the provisions of act no. 22 of2009 on trafic and tranportation. This research uses analitycal method namely deskriftif describe quantitatively, the data obtained with the result of questionnaire. Determination of purposive random sample a total of 100 students. Questinnaire component of knowledge, understanding of the substance of the law and the the law student attitudes towardsthe law. From the questionnaire results wiil be tabulated and analyzed descriptively analitic. The research results showed that knowledge of law the student UPN "Veteran " Jatim as much as 97%. Level of understanding of the content and purpose of act no. 22 of 2009 is high. While the component of the student behaviour based on the provisionsof act no. 22 of2009 Keywords: Legal Awareness, traffic 11

EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA UPN "VETERAN" JAWA TIMUR

Penelitian mengenai efektivitas penerapan peraturan tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris. Tujuannya untuk mengetahui dan menguraikan implementasi peraturan tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur dan mengkaji efektivitas penerapan peraturan tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur. Penelitian ini dilaksanakan di kampus UPN " Veteran" Jawa Timur melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling. Responden terdiri dari 6 (enam) pimpinan UPN " Veteran" Jawa Timur sebagai nara siunber. Data yang diperoleh, dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya, ditaik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Implementasi tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa UPN " Veteran" Jawa Timur dilakukan berdasarkan hubungan langsung antara pelaku pelanggaran dan bagian pam universitas. efektivitas penerapan peraturan tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur sudah efektif namun masih kurang dalan manajemen pengelolaan penanganan perkara. Kata kunci: Efektivitas, Tata Tertib, Kehidupan Kamp

PROTEKSI HAK CIPTA ATAS KONTEN TIKTOK YANG DISIARKAN PADA ACARA TELEVISI

According to Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright, Tiktok content is a work that is protected by copyright. However, TikTok content belonging to copyright holders is still being violated. The purpose of this research is to explore the laws relating to copyright infringement of TikTok content that is played back on television programs and to assess the obligations of television stations to comply with the Copyright Act. This research is looking for a suitable legal solution that can be used. With a statutory descriptive and analytic approach, this study uses a normative legal research methodology. The results show that copyright infringement occurs when TikTok content is shown on television for commercial purposes because it violates the economic rights of the creator. Content creators can take preventive legal actions to protect their rights, such as signing agreements.Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, konten Tiktok merupakan karya yang dilindungi hak cipta. Namun, konten TikTok milik pemegang hak cipta masih dilanggar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi undang-undang yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta konten TikTok yang diputar ulang di program televisi dan untuk menilai kewajiban stasiun televisi untuk mematuhi Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini mencari solusi hukum yang cocok yang dapat digunakan. Dengan pendekatan deskriptif perundang-undangan dan analitik, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta terjadi ketika konten TikTok ditayangkan di televisi untuk tujuan komersial karena melanggar hak ekonomi pencipta. Pembuat konten dapat mengambil tindakan hukum preventif untuk melindungi hak mereka, seperti menandatangani perjanjian

TINJAUAN DESKRIPSI KEUANGAN INKLUSIF PADA SENTRA INDUSTRI KECIL DI JAWA TIMUR

Peranan perbankan sebagai salah satu sumber pembiayaan ekonomi di Indonesia masih mendominasi dari sistem lembaga keuangan yang mencapai 90%. Penelitian World Bank Bank Dunia telah melakukan kajian terkait dengan inklusi keuangan dalam format yang disebut Global Financial Index (Global Findex) tahun 2012 terungkap "hanya 32% penduduk Indonesia yang memiliki akses ke perbankan " . Akses disini dapat diartikan dalam fungsi untuk tujuan simpanan. Penelitian ini bertujuan: (1) Melakukan pemetaan akses keuangan yang meliputi sektor simpanan dan pembiayaan, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur dan (2) Melakukan pemetaan terhadap kebutuhan UKM atas jasa simpanan dan pembiayaan. Sampel dalam penelitian ini adalah Usaha Kecil Menengah (UKM) yang tergabung dalam sentra - sentra UKM yang terdapat 10 Kabupaten/Kota di Jawa Timur sejumlah 250 UKM. Sumber data primer adalah UKM di Jawa Timur dengan pengumpulan data Wawancara, Structured Questianeiy, observation, dan field notes. Pengumpualan data skunder dilakukan pada instansi dan insitusi yang terkait dengan persoalan keuangan inklusif. Metode analisis yang diganakan adalah analisis deskriptif. Hasil peneliian menyimpulkan bahwa (1) UKM memahami peran bank sebagai lembaga yang sangat membantu dalam memperlancar usahanya terutama terkait dengan kegiatan untuk keperluan mendadak terhadap dana, keperluan tansaksi baik itu membayar atau transer uang dan percaya pada bank akan keamanan dananya yang ditandai dengan kepemilikan ATM sebagai medaia untuk melakukan transaksi perbanakan, (2) Pada UKM yang tidak memiliki rekening, bukan menjadi halangan bagi UKM untuk dapat melakukan transaksi perbankan dengan meminjam rekening keluarga sebagai upaya untuk memperlancar usahnya,dan (3) Bank Masih menjadi sumber utama modal usaha bagi UKM dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan usahanya Kata Kunci: Keuangan Inklusif dan Sentra Industi Keci

PRESPEKTIF PERAN MAHASISWA DALAM BELA NEGARA (Studi Mahasiswa Fakultas Hukum UPN "Veteran"Jatim)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran mahasiswa dalam mewujudkan sikap Bela Negara. Karcna mahasiswa merpakan salah satu komponen pendukung dalam sistem pertahanan Negara. Penelitian ini mengambil populasi mahasiswa Fal:ultas Hukum UPN “Veteran” Jatim dengan teknik purposinve random sampling sedangkan analisisnya bersifat deskriptif - kuantitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Rela Berkorban Untuk Bangsa Dan Negara, Cinta Tanah air, kesadaran berbangsa dan benegara, keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi Negara dan kemampuan awal bela Negara adalah merupakan komponen bela Negara