PENDIDIKAN POLITIK DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGAWAS DANA DESA

Education is one means for transferring knowledge. With a variety of media used, it is expected to be able to provide the expected information. Political education is one of them, with the hope that people understand and understand what is meant by politics. Especially in rural communities where the tendency to have minimal information about politics. In this activity, political education uses the andragogy method, where learning is specifically for adults. Invite the community to play an active role in the problems that exist. Focus Group Discussion is one vehicle for community involvement, they can express their opinions. The main target in this activity is the youth group. The results of service are: 1. The implementation of "Political Education and Establishment of Village Fund Supervisory Groups" departs from two things, namely the first concerning the urgency of community participation in village governance. Second, departing from concerns about the tendency of community apathy in managing village funds, 2. The process of organizing this service is carried out by the andragogy method in which participants are stimulated through group discussions, and are also given the opportunity to express their opinions during the course of thematerial. is when initiating the formation of a superv isory group, they carefully observe it, and are very enthusiastic in discussing how the oversight mechanism will be carried out.Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk mentransfer pengetahuan. Dengan berbagai media yang dipakai, diharapkan mampu memberikan informasi yang diharapkan. Pendidikan politik salah satunya, dengan harapan masyarakat paham dan mengerti apa yang dimaksud dengan politik. Terlebih pada masyararkat desa yang kecenderungan memiliki minim informasi akan politik. Dalam kegiatan ini, pendidikan politik memakai metode andragogi, dimana pembelajaran yang dikhususkan untuk orang dewasa. Mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam permasalahan yang ada. Focus Group Discussion menjadi salah satu wahana dalam pelibatan masyarakat, mereka dapat menyampaikan pendapat maisng-masing. Sasaran utama dalam kegiatan ini adalah kelompok pemuda. Hasil pengabdian adalah: 1. Penyelenggaraan “Pendidikan Politik dan Pembentukan Kelompok Pengawas Dana Desa†berangkat dari dua hal, yakni pertama mengenai urgensi Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa. Kedua, berangkat dari keprihatinan terhadap kecenderungan apatis masyarakat dalam pengelolahan dana desa, 2. Proses penyelenggaraan pengabdian ini dilakukan dengan metode andragogi di mana peserta dirangsangmelalui diskusi kelompok, dan juga diberi kesempatan mengutarakan pendapatnya selama berlangsungnya materi, 3. Antusiasme peserta terhadap pelaksanaan pengabdian ini adalah ketika dilakukan inisiasi pembentukan kelompok pengawas, mereka dengan cermat mengamatinya, serta sangat antusias dalam pembahasan bagaimana mekanisme pengawasan yang akan dilakukan

Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Berbasis Perikanan di Kabupaten Gresik dan Tuban

The wealth of marine and fisheries resources is very large, contrary to the sadness of the assumptions which are marine and fisheries resources that make fisheries live prosperously, pushed over by data from the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries in 2010, it takes 7.87 million poor coastal communities and 2.2 million inhabitants of the coastal population are very poor in all parts of Indonesia. These poor fishermen are scattered in 10,640 fishing villages. This research is aimed to (a) analyzing the level of benefits of government assistance for villages/agriculture-based areas, (b) understanding fisheries-based management models, (c) formulating forms of facilitation activities in rural areas based on fisheries potential. In Gresik and Tuban Regencies, following the 2014 KKP Statistics data from the East Java Province Fisheries and Maritime Services, both regions have some fisheries as well as rural areas with fishery potential. Through observations and analyses from several aspects, in Tuban and Gresik Districts have not felt the influence of assistance from the government. There needs to be assistance to capture the capital, which will have a significant impact on society. Keywords: Natural Resources, Fisheries, Rural area, Coastal area, Policy Abstrak Kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar, bertolak belakang dengan mirisnya kondisi perekonomian nelayan di Indonesia terutama nelayan yang berada di kawasan perdesaan. Asumsi bahwa besarnya sumberdaya kelautan dan perikanan menjadikan nelayan hidup sejahtera, ditepis oleh data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010 menegaskan bahwa terdapat 7,87 juta masyarakat pesisir miskin dan 2,2 juta jiwa penduduk pesisir sangat miskin di seluruh wilayah Indonesia. Nelayan miskin tersebut tersebar di 10.640 desa nelayan di pesisir. Penelitian ini ditujukan untuk (a) menganalisa tingkat kemanfaatan bantuan pemerintah untuk desa/kawasan perdesaan berbasis potensi perikanan, (b) mengetahui model pengelolaan kawasan perdesaan berbasis perikanan, (c) merumuskan bentuk kegiatan fasilitasi pada kawasan perdesaan berbasis potensi perikanan. Fokus penelitian ini pada Kabupaten Gresik dan Kabupaten Tuban, sesuai dengan data Statistik KKP 2014 dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur kedua daerah tersebut memiliki jumlah nelayan maupun kawasan perdesaan dengan potensi perikanan. Dari hasil observasi serta analisis dari beberapa segi, di Kabupaten Tuban dan Gresik belum merasakan dampak adanya bantuan dari pemerintah. Perlu adanya fasilitasi pendanaan atau modal utamanya bagi nelayan tangkap, dimana hal itu nantinya akan berdampak signifikan terhadap masyarakat. Kata Kunci: Sumber Daya Alam, Perikanan, Kawasan Pedesaan, Kebijakan Pemerintah &nbsp

Strategi Kerjasama Antar Daerah Dalam Penanganan Sumber Daya Air (Studi Kasus Sungai Ciliwung)

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Pemerintah Daerah administratif DAS Ciliwung mengintegrasikan kepentingan politik dalam mengelola DAS Ciliwung. Kebijakan antar daerah sering terjadi karena belum adanya peraturan yang melindungi DAS Ciliwung dari kepentingan- kepentingan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan tinjauan konseptual good environmental governance yang merupakan sebuah desain kebijakan tata kelola pemerintahan dalam mengkonservasi lingkungan. Serta melihat bagaimana kolaborasi tata kelola yang dipakai sebagai alat dalam konservasi DAS Ciliwung. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk kerjasama pengelolaan DAS Ciliwung berupa pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah pusat memiliki peran untuk membuat kebijakan makro perencanaan pengelolaan DAS Ciliwung, sedangkan Pemerintah Daerah memiliki peran untuk mengimplementasikan kebijakan yang disusun oleh pemerintah pusat terkait pengelolaan DAS Ciliwung dan sektor swasta memiliki peran untuk mengelola lingkungan dengan melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). Meskipun demikian, strategi tersebut belum berjalan optimal karena pemerintah kurang mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengelolaan DAS Ciliwung

Analisis Relasi Aktor Dalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa Kabupaten Madiun (Studi Desa Pule Kabupaten Madiun)

Penelitian ini membahas mengenai relasi antar aktor dalam perencanaan pembangunan Desa Pule antara aktor pemerintah desa dengan masyarakat. Penelitian ini menjadi menarik karena Desa Pule konsisten menyelesaikan perencanaan pembangunan desa tepat waktu, namun dibalik kekonsistenan tersebut dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa tersebut partisipasi masyarakat mengalami stagnan tidak ada peningkatan. Penelitian tentang relasi aktor dalam perencanaan pembangunan desa Pule Kabupaten Madiun ini bertujuan untuk mengetahui aktor dan perananya yang terlibat dalam perencanaan pembangunan Desa Pule, proses relasi aktor didalamnya, dan faktor dominasi aktor pemerintah dan pasifnya masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan desa tersebut. Hasil penelitian ini adalah aktor yang terlibat antara lain pemerintah desa mencakup kepala desa, sekretaris desa, dan kaur perencanaan, mitra pemerintah desa yang mencakup LPMD dan BPD serta masyarakat yang mencakup kelompok PKK, kelompok tokoh masyarakat, kelompok pemuda, dan masyarakat. Dalam proses perencanaan pembangunan desa terdapat 4 proses yaitu musyawarah dusun, pra musdes, musyawarah desa, dan musrenbangdes. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat stagnan adalah dominasi dari aktor pemerintah dan masyarakat yang cenderung pasif berpartisipasi untuk perencanaan pembangunan desa

Distribution Of Powers Pada Student Government (Studi Kasus Dalam Universitas Brawijaya Model United Nations Club)

Student Government merupakan titisan dari organisasi pemerintahan suatu negara dalam tingkatan pelajar atau mahasiswa. Student government tidak luput dari distribution of power dan sistem pemerintahan yang merujuk dan menyerupai pemerintahan suatu negara. Namun tidak jarang organisasi mahasiswa memiliki hambatan dalam upaya menjalankan organisasinya. Salah satu hal menarik yang perlu diulik lebih jauh terkait dengan pelaksanaan student goverment adalah diterapkannya praktik politik berupa distribution of power dan prinsip check and balances sebagai penyeimbang pembagian kekuasaan di dalam student goverment. Universitas Brawijaya Model United Nations Club (UB MUN Club) merupakan sebuah organisasi kemahasiswaan di bidang perlombaan akademik yakni Model United Nations (MUN). UB MUN Club memiliki struktur dan pembagian kekuasaan yang unik yakni adanya penerapan tiga cabang pemerintahan dalam satu payung organisasinya yakni legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Oleh sebab itu, penelitian ini meneliti efektivitas distribution of powers yang diterapkan di UB MUN Club. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah; teori Political Power yang dikemukakan oleh Imam Hidayat yang di dalamnya terdapat beberapa hal antara lain: Jenis Kekuasaan, Komponen Kekuasaan, dan Unsur-Unsur Kekuasaan; teori Check and Balances oleh Robert Weissberg, dan teori Organizational Effectiveness oleh Richard M. Steers. Penelitian ini berdasarkan Paradigma Konstruktivisme dan menggunakan metode Studi Kasus yang dimana penelitian ini melakukan studi dokumentasi terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi kemahasiswaan UB MUN Club dan kemudian melakukan wawancara mendalam dengan fungsionaris dan anggota organisasi UB MUN Club dengan menggunakan teknik pemilihan informan yakni purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan dengan prinsip check and balances yang terjadi di UB MUN Club berjalan dengan efektif sesuai dengan konsep pembagian kekuasaan dengan prinsip check and balances yang ada. Konsep ini berhasil diimplementasikan pada UB MUN Club dengan ditandai adanya pembagian kekuasaan pada struktur organisasi yang ada seperti Secretariat (Eksekutif), Council of Three (Yudikatif), dan Delegates Assembly (Legislatif). Sedangkan check and balances terlaksana dengan baik dengn adanya pengawasan yang berjalan diantara ketiga lembaga tersebu

Strategi Framing Gerakan Wadas Melawan Melalui Instagram

Penggunaan strategi gerakan di media sosial dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dan memungkinkan pengguna mempresentasikan diri maupun bekerjasama dengan pengguna lain dan membentuk solidaritas secara virtual. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi framing Gerakan Wadas Melawan melalui Instagram. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Dalam strategi framing Gerakan Wadas Melawan melalui Instagram menemukan peran framing dan proses framing yaitu Pertama, dalam peran framing dalam Gerakan Wadas Melawan terdiri dari Diagnostic framing, Prognostic Framing, dan Motivational Framing. Kedua, proses framing terdiri dari Discursive Processes dan Strategic Processes

Covid-19 and Vote Buying in Direct Regional Head Elections

The current covid-19 pandemic has killed tens of millions people. One way to avoid covid-19 is to keep a distance from each other. At at the same time, Indonesia actually held direct regional head elections in 270 regions, which required voters to come and gather at the polling station (TPS). This research was conducted to analyze the relationship between covid-19 and vote buying with voters participation in direct regional head elections in Indonesia, which was held on December 9, 2020. For the research approach, mixed methods both quantitative and qualitative descriptive were used. The quantitative method was carried out by distributing questionnaires directly to 139 polling stations in Sumenep Regency, East Java, during the regional head election. While the qualitative method is carried out by observing directly the conditions at the polling station (TPS). In addition, in-depth interviews with the election committee and voters were also conducted. The results of the study found that voter participation was very high even though the regional head election was held during the covid-19 pandemic. This high participation was apparently correlated with the widespread practice of vote buying carried out by the winning team for the two pairs of regional head candidates