Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pada Masyarakat Kota Palembang Di Masa Pandemi

ABSTRACT   This  research  discusses  political  education  conducted  by  the  Regional Board of the  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Palembang on the Community in Palembang City during the Pandemic. The research data was collected through in-person interviews with several informants, namely the secretary and members of the Regional Governing Council of the Partai Keadilan Sejahtera. Data that can then be processed by using data collection, data reduction, data presentation, and conclusion withdrawal.  The  theory  used  is  the  theory  of  Herman  Giescake,  in  this theory there are 4 notions: Bildungwissen, Orientirungwissen, Verhaltungswissen, Aktionswissen. The results of this study found a different concept from the usual activities because at this time the occurrence of a covid-19 pandemic makes political education carried out differently such as socialization education in the form of prevention and countermeasures of covid-19 and conducting political education activities through mass media, online or webinar activities, while indonesian love school activities are carried out with the aim of instilling political value to the community or   This activity is carried out in accordance with existing health protocols, as well as the creation of educational murals containing the educational values of nationalism and religion that indirectly educate the community, adolescents and even children around the world. Keywords: Political Education, Political Parties.   ABSTRAK     Penelitian ini membahas tentang pendidikan politik yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Palembang Pada Masyarakat Kota Palembang Di Masa Pandemi. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan beberapa informan yaitu sekretaris dan anggota Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Palembang. Data yang di dapat kemudian di olah dengan cara menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori Herman Giescake, dalam teori ini terdapat 4 pengertian : Bildungwissen,  Orientirungwissen,  Verhaltungswissen,  Aktionswissen. Hasil penelitian ini  ditemukan sebuah konsep yang berbeda dari kegiatan yang biasa dilakukan karena pada masa ini terjadinya sebuah pandemi covid-19 membuat pendidikan politik yang dilakukan pun berbeda seperti pendidikan  sosialisasi berupa pencegahan dan penanggulangan covid-19 serta melakukan kegiatan pendidikan politik melalui media massa, online atau kegiatan webinar, adapun kegiatan sekolah cinta indonesia yang dilakukan dengan tujuan menanamkan nilai politik kepada masyarakat atau pencerdasan politik kegiatan ini dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, serta pembuatan mural edukasi yang berisikan nilai- nilai edukasi nasionalisme dan religious yang secara tidak langsung mengedukasi masyarakat, remaja bahkan anak-anak sekitar. Kata Kunci : Pendidikan Politik, Partai Politi

The Simultaneous Vacancy of the Definitive Regent and Vice Regent Positions in Muara Enim and Ogan Komering Ulu

The condition of a vacancy in the Head of the Region position in a problem that occurred in Muara Enim and Ogan Komering Ulu becomes a unique issue in filling the position because the vacancy happened simultaneously in both the Regent and Vice Regent positions. Currently, in Muara Enim, the position is filled by an Acting Regent (Plt) who was appointed by the Regional People\u27s Representative Council (DPRD) after the Vice Regent\u27s election. However, there is currently a legal challenge in the State Administrative Court (PTUN) regarding the DPRD\u27s appointment decision. For Ogan Komering Ulu Regency, the elected Regent and Vice Regent from the 2020 local elections, Kuryana Azis, passed away shortly after being inaugurated as Regent. Meanwhile, the Vice Regent, who had previously been a corruption defendant, was unable to perform his duties one day after the inauguration. Currently, the Governor has appointed the Head of the Department as the Acting Regent. However, Article 65 paragraphs (5) and (6) of the Local Government Law state that the Secretary of the Region (Sekda) should be the one to carry out the duties as the Acting Regent. "This research aims to provide an answer on the appointment process of the Regent and Vice Regent positions that are vacant simultaneously. This is because the Local Government Law and the Regional Head Election Law only regulate the vacancy of one position, either the Regent or Vice Regent. The method used in this research is a juridical-normative approach, with a combination of legislation analysis, case studies, and comparative approaches. The results of this research show that the appointment of a Substitute Regional Head follows the provisions of Law No. 23 of 2014, Law No. 10 of 2016, and Government Regulation No. 12 of 2018. The position of the Regional Head, Acting Regional Head, Acting Regent, Interim Regent, and Acting Officer is regulated under Law No. 23 of 2014, Law No. 30 of 2014, Law No. 10 of 2016, Government Regulation No. 49 of 2008, and Government Regulation No. 1 of 2018.

PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI DESA SUKARAJA KECAMATAN SUKAMERINDU KABUPATEN LAHAT SUMATERA SELATAN

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik pemilih pemula di Desa Sukaraja Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan konsep dari Milbrath dan Goel mengenai orang yang setidak- tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Data yang dikumpulkan bersumber dari observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap pemilih pemula di Desa Sukaraja Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Data yang didapa direduksi dan diverifikasi. Hasil penemuan ini ditemukan bahwa partisipasi politik pemilih pemula di Desa Sukaraja Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan sangat rendah di antara Desa-Desa yang ada di Kecamatan Sukamerindu dan dapat dibuktikan dari hasil rekapitulasi dari Kantor Camat Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan bahwa partisipasi politik pemilih pemula tahun 2018 di Desa Sukaraja sebanyak 28 Orang pemilih pemula yang berpartisipasi atau  melibatkan diri dalam pemilihan Bupati yang berpersentase sebanyak 40%.Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilih Pemula, Pemil

Strategi Politik Nadiem Makarim dalam Mengembangkan Pendidikan

ABSTRACT   This research is entitled "Nadiem Makarim's Political Strategy in Producing Education". Discusses the changes in education during the Nadiem Makarim era which had a political strategy as an action used by leaders to realize their political goals. The purpose of this study is to find out the strategy carried out by Nadiem Makarim as Minister of Education, Culture, Research and Technology in developing education in Indonesia. The theory used in this study is strategy theory according to Geoff Mulgan (2009) this strategy is useful as a system that can manage existing power and resources through government which aims for the public interest which is a tool of government power to create ideas and ideas in overcoming problems, complexities and government complex. This study uses data collection techniques through library research. The results of this study indicate that Nadiem Makarim uses an Offensive Strategy, namely a market expansion strategy in implementing new regulations, to carry out the program he has designed by determining what objectives Nadiem Makarim wants, what factors influence Nadiem Makarim in making programs, what directions Nadiem Makarim did, and what actions did Nadiem Makarim take to carry out his program to develop education in Indonesia  Keywords : Strategy, Nadiem Makarim, EducationABSTRAK Penelitian ini berjudul “Strategi Politik Nadiem Makarim Dalam Mengembangkan Pendidikan”. Membahas tentang perubahan pendidikan pada masa Nadiem Makarim yang memiliki Strategi politik sebagai tindakan yang digunakan pemimpin untuk merealisasikan cita-cita politiknya. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Strategi yang dilakukan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Teori yang digunakan penelitian ini yaitu teori Strategi menurut Geoff Mulgan (2009) strategi ini berguna sebagai sistem yang dapat mengatur kekuasaan dan sumber daya yang ada lewat pemerintahan yang bertujuan untuk kepentingan publik yang merupakan alat kekuasaan pemerintah untuk membuat ide dan gagasan dalam mengatasi masalah, kerumitan dan kompleksitas dalam pemerintahan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Nadiem Makarim menggunakan Strategi Ofensif yaitu strategi perluasan pasar dalam penerapan peraturan baru, untuk menjalankan program yang telah dirancangnya dengan cara menetukan Tujuan apa yang Nadiem Makarim inginkan, Faktor apa yang mempengaruhi Nadiem Makarim dalam membuat program, pengarahan apa yang Nadiem Makarim lakukan, dan Tindakan apa yang Nadiem Makarim lakukan untuk menjalankan programnya untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia.  Kata Kunci : Strategi, Nadiem Makarim, Pendidika

Partisipasi Politik Terhadap Isu-Isu Kontemporer (Studi Kasus Mahasiswa di Kota Palembang)

ABSTRACT This research discusses political participation on contemporary issues in the city of Palembang. This study aims to determine the political participation of contemporary issues in the city of Palembang and to determine the factors that influence the political participation of students towards contemporary political issues in the city of Palembang. The research uses qualitative methods. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. explained about the active participation of students through the student movement to face contemporary issues which in the end concluded that the student movement in Palembang has character and sensitivity to contemporary issues and also researchers hope that students can balance the role of agents of change and students who be responsible for their education Keyword :  Issue, Politic, and Contemporer   ABSTRAK Penelitian ini membahas partisipasi politik terhadap isu-isu kontemporer di Kota Palembang. Penelitian bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik terhadap isu-isu kontemporer di Kota Palembang dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa terhadap Isu-isu Politik Kontemporer di Kota Palembang. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. dijelaskan mengenai partisipasi aktif dari mahasiswa melalui Gerakan mahasiswa untuk menghadap isu–isu kontemporer yang pada akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa untuk Gerakan mahasiswa di Palembang memiliki karakter dan kepekaan terhadap isu – isu kontemporer dan juga peneliti berharap mahasiswa dapat menyeimbangkan antara peran agent of change dan mahasiswa yang bertanggungjawabakan pendidikannya. Kata kunci :  Isu, Politik, dan Kontemporer

Model Keputusan Politik Rezim Teknokrat di Indonesia (Studi pada Periode Presiden B.J Habibie)

The title of this research is the Political Decision Model of the Technocrat Regime in Indonesia (Study During the Period of President B.J Habibie). The formulation of the problem in this research is how is the decision model of the technocrat regime in Indonesia (Presidential B.J Habibie Period Study) and what are the factors behind the technocratic regime's political decision model in Indonesia (Presidential B.J Habibie Period Study) literature as a reference. President B.J Habibie was sworn in on May 21, 1998, the first policy of President BJ. Habibie immediately announced and inaugurated a new cabinet called the Development Reform Cabinet on 22 May 1998. There were 36 ministers, consisting of  20 ministers for department heads, 12 ministers for state and 4 coordinating ministers. The Cabinet reflects all elements of the nation's strength, including the United Development Party, the Indonesian Democratic Party, the Working Group, ABRI, regional elements, scholars, and non-governmental organizations. Embracing all the political and social potential is the early democracy to demand reform. The basis of B.J Habibie's decision model comes from his proximity to Suharto as President of the Republic of Indonesia, young B.J Habibie Nationalism, B.J Habibie as an Expert in Science and Technology, introduction of B.J Habibie with Islamic figures, political situation and conditions of the New Order in 1990-1998. Keywords: Decision Model, Technocrat, B.J HabibieJudul penelitian ini adalah Model Keputusan Politik Rezim Teknokrat di Indonesia (Studi Pada Periode Presiden B.J Habibie). Rumusan Masalah dalam penelitian adalah bagamaimanakah model keputusan rezim teknokrat di Indonesia (Studi Periode Presiden B.J Habibie) dana apa faktor yang melatar belakangi model keputusan politik rezim teknokrat di Indonesia (Studi Periode Presiden B.J Habibie) Penelitian ini merupakan penelitian historis dengan pendekatan Kualitatif dan menggunakan studi pustaka sebagai referensi. Presiden B.J Habibie dilantik tanggal 21 Mei 1998, kebijakan pertama Presiden BJ. Habibie adalah langsung mengumumkan dan melantik kabinet baru yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 22 Mei 1998. Terdapat 36 mentri, terdiri dari 20 mentri memimpin departemen, 12 mentri negara dan 4 mentri koordinator. Kabinet tersebut mencerminkan semua unsur kekuatan bangsa, meliputi Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, Golongan Karya, ABRI, unsur daerah, kaum cendikia, dan lembaga swadaya masyarakat. Merangkul semua potensi politik dan sosial adalah demokrasis awal untuk menjawab tuntutan Reformasi. Dasar  dari model keputusan B.J Habibie berasal dari Kedekatannya dengan Soeharto sebagai Presiden RI, Nasionalisme B.J Habibie muda, B.J Habibie sebagai Ahli Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perkenalan B.J Habibie dengan tokoh-tokoh Islam, situasi dan kondisi Politik Orde Baru Tahun 1990-1998. Kata Kunci : Model Keputusan, Teknokrat, B.J Habibie &nbsp

Perkuliahan Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Banyuasin

Tata Kelola Pemerintahan Desa diperlukan saat ini dalam rangka membangun Desa yang bersih dan mandiri sesuai pelaksanaan dari Undang-Undang Desa dan Pelayanan Publik serta pemerintahan. Diawali oleh perlunya penerapan dalam tata Kelola pemerintahan disuatu negara sebagaimana yang dikemukakan oleh World Bank bahwa penerapan suatu good governance diperlukan bagi suatu negara dan terkhusus juga adalah Indonesia. Dalam perkembangannya penerapan good governance atau tata Kelola pemerintahan yang baik tidak hanya pada tataran pemerintahan pusat saja ataupun pemerintahan provinsi saja dan ataupun hanya pada tataran pemerintahan Kabupaten atau Kota saja. Namun, dalam perkembangannya tata Kelola pemerintahan sangat pula diperlukan pada layanan di pemerintahan desa sebagai sentra langsung pada masyarakat di desa.Wujud tata Kelola pemerintahan desa ini diorientasikan pada seluruh perangkat desa sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Prinsip-prinsip Good Governance atau tata Kelola pemerintahan yang meliputi Transparansi yaitu yang dapat dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti. Peduli pada Stakehoder, berorientasi pada Konsensus, kesetaraan, efektifitas dan Efisiensi, akuntabilitas, visi strategis, partisipasi masyarakat dan tegaknya supremasi hukum.Hasil yang dicapai setelah pelaksanaan adalah para perangkat desa memahami dan mengaplikasikan tata Kelola pemerintahan dalam rangkan melaksanakan kinerja aparatur pemerintahan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Banyuasin