KLAUSULA ASURANSI KEMATIAN PADA AKAD KREDIT KPR SUBSIDI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

 The soul of a person can be insured for the needs of the person concerned, both for the duration of his life and for the time specified in the agreement. everyone who lives faces the risk of his own life, because he does not know when he will die. The risk suffered can be in the form of damage, loss or loss, resulting in efforts to avoid and transfer risks to the community through the subsidized KPR program. For banks, the death of a debtor is one of the risks that arise in providing credit. In writing, there are problems being studied, namely, how is the implementation of death insurance in the subsidized MORTGAGE credit agreement and what is the mechanism of death insurance claims for subsidized mortgages. In this research, the writer uses a legal research method which is normative juridical. This study uses a statutory approach, conceptual approach, and a comparative approach. The source of legal materials in this research uses primary sources of legal materials and sources of secondary legal materials. For data collection techniques used are literature review.Keywords: Life Insurance, Subsidized Home Ownership LoansJiwa sesorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian. setiap orang yang hidup menghadapi resiko atas hidupnya sendiri, sebab ia tidak mengetahui kapan ia akan meninggal dunia. Resiko yang diderita dapat berupa kerusakan kerugian atau kehilangan, sehingga timbul upaya untuk menghindari dan mengalihkan resiko kepada masyarakat melalui program KPR subsidi. Bagi bank dalam meninggalnya debitur adalah salah satu resiko yang timbul dalam pemberian kredit. Dalam penulisan terdapat permasalah yang dikaji yaitu, bagaimana implementasi asuransi kematian dalam akad kredit KPR subsidi dan seperti apa mekanisme klaim asuransi kematian pasa KPR subsidi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum dalam peneitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Untuk Teknik pengumpulan data yang digunkan adalah telaah Pustaka. Implementasi pemberian asuransi kematian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) subsidi, para pihak antara penanggung dan tertanggung harus memperhatikan hal-hal dasar yang dimana sesuai dalam perjanjian serta Mekanisme prosedur klaim asuransi kematian KPR subsidi sama dengan prosedur klaim asuransi jiwa pada umumnya.Kata Kunci: Asuransi Jiwa, Kredit Kepemilikan Rumah Subsid

KEKUATAN HUKUM AKTA BUY BACK GUARANTEE DENGAN KUASA MENJUAL BAGI PIHAK DEVELOPER

Kedudukan akta buy back guarantee dalam sistem hukum jaminan tidak berbeda halnya dengan akta-akta notariil lainnya yang digunakan pada lembaga penjaminan. Ia berfungsi sebagai perjanjian ikutan/pelengkap (accesoir) dari perjanjian kredit, yang banyak digunakan pada perjanjian pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Penggunaan akta buy back guarantee karena pada akhirnya bank menempuh upaya lelang, sehingga terkesan bahwa akta buy back guarantee hanyalah ikatan moral belaka, namun tetap diperlukan oleh perbankan sebagai alternatif lembaga penjaminanKata kunci: buy back guarantee, kekuatan hukum, kredit macet.The position of the buy back guarantee deed in the guarantee legal system is not different from the other notariil deeds used in the guarantee institution. It functions as a supplementary agreement (accesoir) of the credit agreement, which is widely used in the agreement for the provision of Housing Loans (KPR). The use of a buy back guarantee deed because the bank took an auction effort in the end, so it was impressed that the buy back guarantee deed was merely a moral bond, but it was still needed by banks as an alternative guarantee institutionKeywords: buy back guarantee, legal force, bad credit

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 47 TAHUN 2011 DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAHAN DANA DESA

 Pelaksaan pengelolaan dana desa dituntut adanya sebuah tata pemerintahan yang baik yang mana salah satu aspeknya adalah akuntabilitas. Dalam realitanya kucuran dana dalam rangka pengembangan desa tidaklah sedikit, terutama empat tahun belakangan ini. Dana desa yang begitu besar diharapkan memberikan dampak kemajuan yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat desa. Tentu dalam mewujudkan hal tersebut selain didukung dengan perencanaan yang baik juga perlu adanya pengawasan. Inspektorat merupakan badan  yang memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap urusan yang berkaitan dengan pemerintah sebagai mana yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2011. Pembentukan inspektoran merupakan sebuah terobosan dalam rangka mewujudkan good governance dan clean governance dalam suatu sistem pemerintahan. Kabupaten Malang merupakan daerah yang memiliki jumlah desa cukup banyak yaitu sejumlah 378 desa. Adanya  jumlah desa yang sekian banyak maka diperlukan pengawasan dari lembaga perintah kabupaten malang terkait alokasi dan pengelohan dana desa. Hal ini dikarekan resiko munculnya penyalahgunaan dana desa yang hanya memberikan keuntungan sebagian kalangan tertentu.Kata Kunci: Inspektorat, Good Governace, Sistem Pemerintahan, Dana Desa The implementation of village fund management requires good governance, one of which is accountability. In reality, the disbursement of funds in the context of village development is not small, especially in the last four years. Such large village funds are expected to have a significant impact on progress in realizing community welfare, especially rural communities. Of course, in realizing this, in addition to being supported by good planning, supervision is also needed. The Inspectorate is an agency that has the function to conduct guidance, supervision and examination of affairs related to the government as stipulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 47 of 2011. The establishment of inspectors is a breakthrough in the context of realizing good governance and clean governance in a government system. Malang Regency is an area that has a large number of villages, namely 378 villages. The existence of such a large number of villages requires supervision from the Malang Regency command institution regarding the allocation and management of village funds. This is due to the risk of misuse of village funds which only benefits certain groups of people.Keywords: Inspectorate, Good Governace, Government System, Village Fun

PENDIDIKAN PENDAYAGUNAAN GENDER SEBAGAI PROBLEM SOLVING KONFLIK SOSIAL AKIBAT PAHAM ISLAM RADIKALISME DI DESA KLAMPOK SINGOSARI KABUPATEN MALANG

 Dalam konteks radikalisasi dan gender, feminisme Indonesia secara aktif merespon regulasi restriktif dan praktik diskrimimatif yang berujung pada kekerasan yang mensubordinir perempuan. Sebagai bentuk problem solving yang dihadapi maka komunitas-komunitas keislaman yang ada di Indonesia memiliki peran yang sangat penting, salah satunya komunitas keislaman berdaya gender yaitu  Muslimat Nahdatul Ulama, yang mampu mampu menangkal segala macam bentuk radikalisasi seperti di Desa Klampok kecamatan singosari, untuk mempertahankan kultur masyarakat yang damai dan kondusif. Maka diperlukan sebuah solusi tentang pemberdayaan gender agar dapat melakukan aksi pencegahan bentuk radikalisasi yang berupa penyerangan ideologi. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, bagaimana pendayagunaan gender sebagai problem solving konflik sosial akibat radikalisme serta bagaimana menilai paham radikalisme dalam mempengaruhi lingkungan masyarakat desa klampok kecamatan singosari kabupaten malang. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan yang diharapkan nantinya dapat memberikan hasil yang terbaik.Kata Kunci: Radikalisme, Gender, Konflik Sosial In the context of radicalization and gender, Indonesian feminism actively responds to restrictive regulations and discriminatory practices that lead to violence that subordinates women. As a form of problem solving faced, Islamic communities in Indonesia have a very important role, one of which is a gender-powered Islamic community, namely Muslimat Nahdatul Ulama, which is able to ward off all forms of radicalization such as in Klampok Village, Singosari District, to maintain culture. peaceful and conducive society. So we need a solution about gender empowerment in order to take action to prevent radicalization in the form of ideological attacks. This writing is motivated by the existence of problems, namely, how to utilize gender as a problem solving social conflict due to radicalism and how to assess radicalism in influencing the environment of the village community in Klampok, Singosari District, Malang Regency. This study uses a qualitative approach as an approach that is expected to provide the best results.Keywords: Radicalism, Gender, Social Conflict