IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN WARGA BINAAN DI RUTAN KELAS II B TAKENGON

Law No. 12 of 1995 article 14 (1) concerning correction which in Letter (d) states that prisioners receive healt services and proper food. Inadequate health services are one of the impacts that can be felt by the inmates of the class II B Takengon Prison, which affect prisoners’ health. In this study, the author discussed the way on how prosiners’ health has been implemented in class II B Takengon prison. This study used an empirical legal research method which tried to explain fact in the field through interviews or direct observation. This study aimed to find out how the implementations of health services for inmates in Class II B Takengon Prison. The result showed that the implementation of health services for the inmates in the Class II B Takengon Prison is not optimal due to the lack of healthcare workers such as dentists and slow process of fund disbursement which affects the limitation of medicine availability as well as inadequate health facilities. It can be concluded that the implementation of health services for inmates in the Class II B Takengon is not optimal and the facilities is inadequate. The researcher suggests that Takengon prison should improve health services and add more health facilities

PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TERTINGGAL DALAM MENGOPTIMALKAN POTENSI DESA MELALUI SOCIAL ENTREPRENEURSHIP DI DESA BEWANG ACEH TENGAH

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengkaji mengenai kewirausahaan sosial di Desa Bewang Kabupaten Aceh Tengah dengan metode Participatory Action Research (PAR). Adapun tujuan ini dapat dicapai dengan diperoleh sebuah hasil (out put) yang terdapat tiga faktor, a). meningkatkan keterampilan, b). menciptakan peluang kerja, dan c). munculnya lembaga yang mengorganisir usaha komunitas. Untuk mencapai tiga faktor yang merupakan out put tersebut, maka harus melalui beberapa kegiatan (in put). Faktor 1) menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan memfasilitasi akses pelatihan, 2) pelatihan kewirausahaan dan pelatihan mengakses pemodalan usaha, dan 3) menginisiasi berdirinya kelompok usaha dan memfasilitasi advokasi kelompok usaha

Kewenangan gubernur dalam mutasi jabatan eselon II di lingkungan pemerintahan Aceh

ix, 152 hlm. ; 30 c

Peran Imum Mukim Dalam Pembangunan Pemerintahan Gampong Di Aceh

ABSTRAKLembaga Mukim lembaga resmi Pemerintah berada di bawah Camat dipimpin oleh seorang Imum Mukim. Imum Mukim memiliki fungsi dan kewenangan berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan kewenangan Imum Mukim serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintahan gampong di Aceh. Metode penelitian menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga Mukim sangat berperan baik dalam pembangunan Pemerintahan Gampong. Hambatannya yaitu kurang pahamnya masyarakat terhadap pentingnya akan tugas dan kewenangan Imum Mukim dalam pembangunan Pemerintahan Gampong.ABSTRACTThe Mukim Institution, the official government institution, is under the Camat led by an Imum Mukim. Imum Mukim has functions and authorities based on Qanun Number 4 of 2003 concerning Mukim Government. The research objective was to determine the role and authority of the Imum Mukim and the obstacles in the implementation of village governance development in Aceh. The research method uses literature and field research. The results showed that the Mukim institution was very good at developing Gampong Government. The obstacle is the lack of public understanding of the importance of the duties and authorities of the Imum Mukim in the development of the Gampong Government

Peran Imum Mukim dalam Pembangunan Pemerintahan Gampong di Aceh

Lembaga Mukim lembaga resmi Pemerintah berada di bawah Camat dipimpin oleh seorang Imum Mukim. Imum Mukim memiliki fungsi dan kewenangan berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan kewenangan Imum Mukim serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintahan gampong di Aceh. Metode penelitian menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga Mukim sangat berperan baik dalam pembangunan Pemerintahan Gampong. Hambatannya yaitu kurang pahamnya masyarakat terhadap pentingnya akan tugas dan kewenangan Imum Mukim dalam pembangunan Pemerintahan Gampong