Perancangan Pengendali PID-Ciancone pada Sistem Pressure Process RIG 38-714

Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang pengendali PID untuk sistem/plant Pressure Process Rig 38-714. Pressure Process Rig (Feedback 38-714) merupakan peralatan laboratorium yang berguna sebagai alat peraga dan simulasi untuk penelitian yang terkait dengan pengaturan tekanan (pressure) dan kecepatan alir (flow) udara. Instrumen ini dapat digunakan untuk mendemonstrasikan prinsip-prinsip dari proses pengukuran dan pengendalian. Metode yang digunakan untuk memperoleh nilai-nilai parameter pengendali PID adalah metode tuning Ciancone. Parameter-parameter Kp, Ti, dan Td ditentukan dengan menggunakan grafik Ciancone. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diperoleh nilai-nilai Kc, Ti, dan Td berturut-turut sebesar 0,91; 0,139; dan 0,009 untuk input sebesar 1-2 volt. Dengan memasukkan nilai-nilai parameter tersebut ke dalam simulink controler PID, diperoleh grafik output yang dapat mengikuti input step yang diberikan

Analisa Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging Yang Dilakukan Korporasi

Korporasi ini acapkali terjadi melampaui batas-batas wilayah negara. Korporasi saat ini murni diakui sebagai suatu subjek hukum pidana yang dapat melakukan suatu tindak pidana, namun pengaturannya hanya terbatas pada undang-undang diluar KUHP termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah mengatur pula korporasi sebagai subjek hukum pidana, mengkaji suatu tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh korporasi, nantinya akan terlihat seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Dari berbagai fenomena yang ada, korporasi ternyata memiliki peran potensial dalam terjadinya tindak pidana illegal logging. Tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh korporasi merupakan suatu tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan hutan, dikarenakan dengan terjadinya tindak pidana ini maka hutan yang seharusnya dilindungi dan dijaga namun sebaliknya dirusak dan mengakibatkan kelestarian dan ekosistem hutan menjadi terganggu. dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative dan konseptal. Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana illegal logging diatur dalam pasal 82 sampai pasal 105 yang dimana apabila pengurus korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana maka korporasi juga mampu untuk bertanggungjawab. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana illegal logging dilihat dari adanya hubungan kerja maupun hubungan lain dalam lingkup korporasi. Pidana yang diancamkan kepada korporasi dapat berupa pidana pokok yaitu denda dan pidana tambahan yaitu penutupan seluruh atau sebagaian perusahaan.Korporasi ini acapkali terjadi melampaui batas-batas wilayah negara. Korporasi saat ini murni diakui sebagai suatu subjek hukum pidana yang dapat melakukan suatu tindak pidana, namun pengaturannya hanya terbatas pada undang-undang diluar KUHP termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah mengatur pula korporasi sebagai subjek hukum pidana, mengkaji suatu tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh korporasi, nantinya akan terlihat seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Dari berbagai fenomena yang ada, korporasi ternyata memiliki peran potensial dalam terjadinya tindak pidana illegal logging. Tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh korporasi merupakan suatu tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan hutan, dikarenakan dengan terjadinya tindak pidana ini maka hutan yang seharusnya dilindungi dan dijaga namun sebaliknya dirusak dan mengakibatkan kelestarian dan ekosistem hutan menjadi terganggu. dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative dan konseptal. Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana illegal logging diatur dalam pasal 82 sampai pasal 105 yang dimana apabila pengurus korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana maka korporasi juga mampu untuk bertanggungjawab. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana illegal logging dilihat dari adanya hubungan kerja maupun hubungan lain dalam lingkup korporasi. Pidana yang diancamkan kepada korporasi dapat berupa pidana pokok yaitu denda dan pidana tambahan yaitu penutupan seluruh atau sebagaian perusahaan

PELATIHAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK DESA BONTOMATENE KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS

The Electrical Installation Training and counseling activity in the Bonto Matene Village aims to provide a basicunderstanding of local residents, especially young people and productive age, about residential electricity installations. Inaddition, this activity is also intended to provide basic training in the use of installation equipment and how to install it.The method used in this activity includes lectures on basic understanding of electrical installations, introduction ofelectrical installation equipment, as well as training in residential electrical installation. Participants included in thisactivity came from members of the youth organization in Bonto Matene Village, Marusu District, Maros Regency. Theresults obtained by the participants of the electrical installation and training activities are in the form of the ability to usea variety of simple electrical installation equipment, the ability to install residential electrical installations, as well as theability to check trouble shooting from a residential electrical installation

Pengaruh Penggunaan Motor Listrik terhadap Peningkatan Jumlah Produksi pada Usaha Kripik Singkong

Kripik singkong yang diproduksi oleh pedagang memiliki kualitas masih rendah, dimana pemotongannya masih dilakukan secara manual menggunakan pisau potong tangan. Penggunaan pisau potong tangan menghasilkan pemotongan yang tidak sempurna baik dari ketebalan potong maupun terpotong secara sempurna. Penggunaan pisau potong tangan juga menyebabkan kuantitas produk yang dihasilkan sangat kurang. Untuk mendapatkan kualitas kripik singkong yang lebih baik, maka diadakanlah mesin pemotong singkong. Pengadaan mesin pemotong singkong mampu menjaga kualitas produk dan meningkatkan kuantitas produksi dari usaha produksi kripik singkong. Penggunaan mesin pemotorng tersebut dapat dibantu dengan motor listrik ataupun tanpa motor listrik (diputar dengan tangan). Penggunaan mesin pemotong singkong menghasilkan produk yang memiliki kualitas yang terjamin, yaitu menghasilkan potongan kripik singkong yang memiliki ketebalan yang seragam (0,8 hingga 1,5 mm) dan terpotong secara sempurna serta dapat meningkatkan kuantitas produksi. Kapasitas produksi alat pemotong singkong jika menggunakan motor listrik adalah 111,63 hingga 124,44 kg/jam. Kapasitas produksi alat pemotong singkong untuk produksi keripik singkong dengan cara manual (diputar tangan) adalah 63,46 hingga 64,02 kg/jam. Penggunaan mesin listrik dapat meningkatkan kapasitas produksi dari alat pemotong singkong sebesar 74,37 % hingga 96,09 %. Penggunaan mesin listrik pada alat pemotong singkong mengakibatkan bertambahnya ongkos produksi, sehingga hanya digunakan jika jumlah produksi sudah besar

PENGENDALI JARAK JAUH BEBAN KELISTRIKAN PADA RUANG KERJA

PENGENDALI JARAK JAUH BEBAN KELISTRIKAN PADA RUANG KERJ

PEMBINAAN PENGELOLAAN MANAJEMEN BISNIS PELAKU USAHA MIKRO WARUNG KOPI

PEMBINAAN PENGELOLAAN MANAJEMEN BISNIS PELAKU USAHA MIKRO WARUNG KOP

IRIGASI TETES SISTEM SPRINKLER BAGI PETANI SAWI HIJAU

IRIGASI TETES SISTEM SPRINKLER BAGI PETANI SAWI HIJA