Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Pada Perempuan: Kajian Pelaksanaan Gender Mainstreaming Di Kepolisian

The right of citizens in the field of law is to obtain justice when the legal file is either as a suspect, witnesses, or victim witnesses. The research problem is the regulation on the handling of violence crime in women based on gender mainstreaming and its implementation in the police. The purpose of the study is to review the legislation and its implementation from the perspective of gender mainstreaming. Approach method is normative juridical and qualitative descriptive type. Data collection method is literature study to secondary data source. Data analysis uses qualitative analysis method with logical thinking based on deductive logic induction analogy. Validation of data using triangulation technique, that is comparing one data source with other data source. The result of the research is gender mainstreaming program has been implemented in the police with the Unit PPA which specifically handles criminal acts of violence in women. Implementation of mainstreaming gender program in general has been run in accordance with legislation, but still found less sympathetic action of investigators against the examination related to criminal acts of violence in women

Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Rangka Upaya Pemulihan (Studi Kasus Di Wilayah Surakarta)

Pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam rangka upaya pemulihan di Surakarta telah dilakukan dengan cukup baik. Dinas Kesehatan Surakarta memberikan layanan berupa konsultasi medis, pemeriksaan pasien (fisik, medis), visum, rawat jalan, anestesi, tes laboratorium, obat dan rujukan ke Rumah Sakit. Dinas Kesehatan hanya membawahi seluruh Puskesmas yang ada di Surakarta, sedangkan Rumah Sakit yang ada di Surakarta memiliki wewenang tersendiri yang terpisah dengan Dinas Kesehatan. Pelaksanaan pemenuhan hak korban oleh Pengadilan Negeri Surakarta masih sangat minim, dikarenakan belum adanya aturan yang jelas yang dapat dijadikan hakim untuk memberikan pertimbangan khusus kepada korban dalam memutus perkara. Serta belum diatur mengenai kebijakan pengadilan untuk mengadakan pelayanan khusus terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebelum menjalani proses persidangan. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh LSM SPEK-HAM dilakukan dengan memberikan layanan pemenuhan hak-hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu antara lain dengan dengan memberikan layanan berupa pendampingan korban dengan cara mendampingi korban yang berperkara di pengadilan dengan memberikan pengacara secara cuma-cuma atau gratis, membentuk sekolah komunitas dan bertindak sebagai survivor

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali)

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali). Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu; Mendiskripsikan Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali, Hambatan yang dialami, dan Cara mengatasi hambatan yang dialami oleh Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa, Perlindungan Hukum yang diberikan Pengadilan Negeri Magetan terhadap korban tindak pidana kekerasan mengacu kepada kewenangan LPSK, yaitu bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan Perlindungan Hukum yang diberikan Pengadilan Negeri Boyolali adalah mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban di atas, pemerintah dapat menyediakan sarana dan prasarana (tempat dan pendamping) dalam suatu perlindungan hukum sehingga proses hukum dapat berjalan dengan lancar, selain itu perlindungan hukum yang diberikan yaitu berupa sanksi pidana bagi yang memberi ancaman pada korban secara fisik maupun psikis. Hambatan yang dialami Pengadilan Negeri Magetan adalah keterbatasan kelembagaan LPSK menjadi salah satu faktor penghambat sehingga untuk menjamin terlaksananya pemberian perlindungan terhadap saksi dan/atau korban. Hambatan yang dialami Pengadilan Negeri Boyolali yaitu belum tersedianya sarana dan prasarana, masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam hal perlindungan hukum terhadap korban kekerasan, serta kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan. Sementara itu cara mengatasi hambatan tersebut, pengadilan Negeri Magetan dengan pemberian bantuan berupa bantuan medis dan/atau bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi saksi dan/atau korban kasus pelanggaran HAM berat, sedangkan untuk Pengadilan Negeri Boyolali dengan cara Penegak hukum dalam masyarakat memainkan peran yang tidak hanya diharapkan oleh Negara, mengikutsertakan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak kekerasan merupakan dan peran serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) agar terbentuknya sarana dan prasarana dalam perlindungan hukum

Peranan Visum ET Repertum Pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan(Studi Kasus di Kepolisian Resor Surakarta)

This study aims to determine the function of Visum Et Repertum at the stage of investigation in uncovering a criminal act of maltreatment, and the role of the investigator in dealing if the Visum Et Repertum does not fully include information on self-abuse sign of the victim of abuse and to know Visum Et Repertum linkage with evidence and expert information. The research method used a descriptive juridical empirical approach. This type of data consists of primary data ie interview and secondary data that is primary, secondary and tertiary law source. Sources of data come from field studies and literature studies. Methods of data collection through interviews and literature study, then the data were analyzed qualitatively. The results show that the function of Visum Et Repertum in the context of law enforcement and justice efforts concerning the body, health and human life against the alleged victim of the crime of torture, while the role of the investigator is to find and prove the existence of elements of violence and threat of violence in a criminal act. The linkage of Visum Et Repertum as evidence of letters and expert information, as intended by Article 184 paragraph 1 letter c jo article 187 letter c of the Criminal Procedure Code with expert information as intended Article 1 point 28 KUHAP jo Stb 1937-350 jo Article 184 paragraph 1 letter b KUHAP , where the Visum Et Repertum is made by a doctor who will later provide information called expert information

Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Secara Berulang (Residivis) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta Klas 1A Khusus)

Children as a perpetrators of crime clans that their rights is obligated to be protected, because the children have not to be fully responsible for what he did yet, even though crime has been repeatedly occur and get the permanent force of law. Problems in the research criminal act to the children as the perpetrator of the criminal offence of repeat (residivist), the method used is juridical-empirical method. Drug crime that is committed by children in this case as the image of the presence of residivist in children. Punishment and the criminal act are also different with them who do this thing once time. Environmental factors and negative social trend easily make the children do any criminal acts including the drugs selling. In the system of criminal act to the children residivist in the case above were not dropped in casually, but still considering the existing the mistakes in the indictment whether proven or not. And also considering the rights and the interests of the childen for their future. This has been correspondence to the children rights’ protection in the Act No. 35 on 2014 about childen protection

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta)

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukun terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surakarta. 2) Untuk mengetahui hambatan atau kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagi korban kekerasan dalam rumah tangga. 3) Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan atau kendala yang terjadi dalam proses perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT. Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surakarta dilaksanakan dengan memberikan perlindungan dari proses penyidikan sampai proses persidangan dengan bekerjasama tenaga kesehatan, sosial, relawan, dan pendamping rohani untuk melindungi korban. Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu berasal dari faktor hukumnya sendiri, faktor petugas penegak hukum dan faktor sarana dan fasilitas. Cara mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT adalah menciptakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Proses Peradilan Pidana Terhadap Anak di Kabupaten Klaten)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan menurut UU Perlindungan Anak dan prosedur pelaksanaan peradilan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan menurut UU tentang Sistem Peradilan Anak. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan. Penelitian dilaksanakan wilayah hukum Kabupaten Klaten. Sumber data menggunakan data primer dari hasil wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; Kedua, Prosedur pelaksanaan peradilan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPA) adalah penanganan perkara di kepolisian adalah waktu penahanannya lebih pendek daripada penahanan orang dewasa dan pendampingan dengan unit penyidik PPA, penanganan perkara di kejaksaan adalah penahanannya lebih pendek dan kasusnya perlu segerak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, penanganan perkara di pengadilan adalah hanya ada hakim tunggal, sidang tertutup untuk umum, dan putusan hakim bersifat mendidik dan membina anak ke arah yang lebih baik berupa pengembalian kepada orang tua, dididik oleh negara, atau dipidana penjara seringan mungki

Proses Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Studi Kasus di DENPOM Salatiga, Pengadilan Militer II-10 Semarang

Penelitian yang berjudul Proses Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Studi Kasus di DENPOM Salatiga dan Pengadilan Militer II-10 Semarang). Yang bertujuan mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, serta mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang melakukan pendekatan secara langsung terhadap masalah baik dari perpekstif perundang-undangan maupun praktik langsung terhadap penegakan hukum yang ada di DENPOM salatiga dan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan cara wawancara dengan pejabat-pejabat terkait. Hasil dari penilitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dalam lingkup peradilan militer sama halnya dengan proses penyelesaian perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, yang mana dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di persidangan, serta tahap putusan/eksekusi. Sebagai pengadilan tingkat pertama Pengadilan Militer II-10 Semarang telah berhasil melaksanakan tugasnya yaitu memeriksa, memutus dalam peradilan tingkat pertama perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI yang berpangkat Prada (Prajurit Dua) sampai dengan yang berpangkat Kapten serta mengatur dan meneruskan permohonan banding, kasasi, PK, dan Grasi perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang

Dampak Remisi Terhadap Napi Dengan Hukuman Di atas 5 Tahun

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari pemberian remisi terhadap narapidana dengan hukuman di atas 5 tahun. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris karena penelitian ini pertama-tama membahas landasan filosofis pemberian remisi terhadap narapidana serta menguraikan dampak pemberian remisi terhadap narapidana telah efektif dalam penegakannya di lembaga pemasyarakatan wanita semarang. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Landasan filosofis pemberian remisi terhadap narapidana tidak terlepas dari sistem pembinaan narapidana selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan apabila narapidana berkelakuan baik dan menunjukkan perubahan selama menjalani hukuman maka hal itu akan dipertimbangkan dalam pemberian remisi mengingat sistem pemasyarakatan bukan alat untuk memperburuk perilaku mereka pemasyarakatan harus diletakkan dalam konteks mengintegrasikan kembali mereka secara sehat dalam kehidupan masyarakat. (2) Bahwa dampak pemberian remisi terhadap narapidana mengurangi hukuman narapidana yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan setelah memenuhi kriteria persyaratan bagi narapidana untuk memperoleh remisi. (3) Bahwa dalam pelaksanaannya pemberian remisi sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sejauh ini cukup efektif pemberian remisi terhadap narapidana

Penyelesaian Perkara Pidana Pungutan Liar Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Madiun (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Madiun)

This study aims to determine the effectiveness of the saber pungli team, the settlement of criminal acts of illegal levies and the obstacles of the implementation of the saber pungli team function. The research method uses sociological jurisdiction. The data source consists of primary and secondary data. Methods of data collection through literature study and interview, then the data were analyzed qualitatively. The results of the study show that the saber pungli team not only performs its duties and functions to eradicate levies, but will have an evaluation mechanism to measure the level of eradication effectiveness. The saber pungli team will conduct an evaluation based on the benchmark of success to be determined. Illegal levies go into corruption cases and the case is delegated to the court of corruption. The obstacles to the implementation of corruption in the form of illegal levies are that the operation should be hand catching operations, so the constraint is just how to find the right momentum to have evidence and transaction