Membangun Politik Hukum Administrasi Pemerintahan yang Bersumber dari Nilai-nilai Pancasila

Politik hukum dimaknai apa yang seharusnyadinormakan dalam peraturan perundang-undangan. Norma tersebut tidak boleh bertentangan dengan tujuan Negara. Tujuan Negara menjadi ukuran utama dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Tujuan Negara selain bersumber dari hukum tertulis, juga bersumber dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai yang hidup dan berkem- bang dalam masyarakat sejatinya menjadi sumber utama dalam pembentukan hukum.Secara umum, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepas- tian hukum dan kemanfaatan. Tujuan tersebut harus tercermin dalam setiap pembangunan hukum. Bentuk penyimpangan hukum yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan semula tidak mendapat pengaturan dalam perundang-undangan. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengelaborasi antara legalitas dan bentuk pe- nyimpangan hukum yang lazim disebut diskresi. Pelaksanaan Undang-un- dang tersebut mengacu pada legalitas, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).Pembangu- nan hukum administrasi menyembatani dua kepentingan yaitu kepentingan badan dan/atau pejabat pemerintahan dan warga masyarakat.Kata kunci: Politik Hukum,Administrasi Pemerintahan,Pancasil

Politik hukum pengadaan tanah; antara kepentingan umum dan pelindungan hak asasi manusia

viii.; 209 hal.; ill.; 19 c

Politik hukum pengadaan tanah : antara kepentingan umum dan perlindungan hak asasi manusia

viii, 210 hlm.; 23 cm

Politik hukum pengadaan tanah; antara kepentingan umum dan perlindungan hak asasi manusia

viii.; 210 hal.; ill.; 19 c

Politik hukum pengadaan tanah

Kebutuhan negara pada tanah yang meskipunperuntukannya bagi pembangunan untuk kepentingan umum, tetap tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dengan tidak memperhatikan batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Begitu pula warga negara sebagai pihak atas tanah tidak boleh hanya sekedar mencari keuntungan finansial belaka

Politik hukum pengadaan tanah antara kepentingan umum dan perlindungan hak asasi manusia

viii, 210 p.; 24 c

Rekonstruksi kekuasaan wakil presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia : paradigma baru upaya mempercepat tujuan negara

Buku ini mencoba membedah dan memahami secara komprehensif, bagaimana sesungguhnya Wakil Presiden itu dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Apakah benar Wakil Presiden sekedar jabatan "ban serep" yang fungsinya bergantung pada Presiden, apakah benar Wakil Presiden hanya merupakan jabatan pelengkap saja, dan sebagainya. Secara konseptual, sangat disayangkan ketika jabatan Wakil Presiden merupakan jabatan yang pasif. Untuk lebih mengetahui secara komprehensif tentang jabatan Wakil Presiden dipandang dari berbagai perspektif, terutama dalam percepatan tujuan negara sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945

KONTRUKSI SOSIAL TRADISI ROKAT TEK-TEK KEMANTEN SEBAGAI PEMBENTUKAN KOMUNITAS SOSIAL DALAM MASYARAKAT (Sebuah Fenomena Solidaritas, Sakralitas, Komunitas, Kesadaran Bersama)

Penelitian ini dilakukan di Desa Telang Kraton Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Madura. Dengan judul : Konstruksi sosial simbol tradisi rokat tek-tek kemanten sebagai pembentukan komunitas sosial dalam masyarakat.” Penelitian ini dilakukan oleh Nurus zaman, Nim. 075147530009 Program Studi Pasca Sarjana S2 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya. Dibawah bimbingan Prof. Dr.Ida Bagus Wirawan, SU dan Prof. Dr. Subagyo Adam,Drs,MS. Penelitian ini bertujuan untuk : mengetahui bagaimana keyakinan masyarakat desa telang yang bertujuan sebagai pelantara untuk menghargai “ bujuk nia” sebagai sesepuh desa telang yang mengikat oleh nilai – nilai dan norma di dalamnya dan unsur proses pelaksananya sampai pada bagaimana masyarakat mengkostrusi tradisi rokat tektek kemanten sebagai hal yang sakral dan mengetahui proses pembentukan komunitas sosial dalam masyarakat yang ada dalam upacara tradisi rokat tek-tek kemanten. Metode Penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dikaitkan dengan pedekatan fenomenologi pemililihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan sengaja dan sesuai dengan keinginan, peneliti mengambil data, dengan wawancara mendalam dan observasi. dengan catatan informan adalah orang yang memiliki warisan dari sesepuh desa telang kraton, baik, yang mempunyai keyakinan, sakralitas, dan proses pelaksanaan dan proses tradisi rokat tek-tek kemanten yang terdapat di desa telang, kecamatan kamal, kabupaten bangkalan madura. Kemudian informan yang dipilih dalam penelitian ini sebanyak lima belas orang. Hasil penelitian diketahui bahwa: masyarakat melakukan ritual dalam tradisi rokat tek-tek kemanten tersebut karena terikat dengan nilai-nilai yang melembaga di dalam diri masyarakat, dengan adanya simbol yang mempunyai makna yang sakral yang ada di dalam tradisi rokat tek-tek kemanten sebagaimana merupakan warisan nenek moyang dalam menghargai “ bujuk nia” yang membetuk realitas sosial sebagai keyakinan yang terinstitusional sehingga prosese pembentukan komunitas sosial karena kesadaran bersamaan dan solidaritas, loyalitas yang sangat tinggi, pada acara kemantenan

A study on the figurative language used by the football hosts on RCTI

ABSTRACT This study was focused on analyzing the figurative language used by the hosts on RCTL We usually find the usage of figurative languages in a poem besides it also appears in some events in form of utterances such as football games guided by the host. It means that figurative language can turn up wherever and whenever. The researcher chose Euro Football Chipionship presented by RCTI as an official television partner. ٦ he researcher chose this object because it is an international football competition therefore there will be various and new utterances appeared. The researcher analyzed the languages (utterances) used by the hosts of football match. This study was further conducted with the following problems: 1. What kinds of figurative language are used by the hosts of football match in Euro football chipionship 2004 on RCTI? and 2. How are the figurative language used by the hosts of football match in Euro football championship 2004 on RCTI? The research was conducted by using descriptive qualitative method. To answer the point of utterances used by the host that is by describing what and how the figurative language used by the football’s hosts. After the data have been obtained, the researcher took several steps to analyze the data. ,They are: first, the researcher identified the figurative language. Second, the researcher categorized them into kinds of figurative language. Third, after the figurative language was categorized, he identified the function of each of them. Fourth, he identified the meaning of the figurative language also. Fifth, he made a tentative conclusion based on the result of data analysis. rfhe researcher found the kinds of figurative languages such as metaphor, allegory, hyperbole, personification, metonymy, synecdoche, and euphemism. Hyperbole appeared in fifteen times, allegory appeared in seven times, metaphor appeared in five times, metonymy appeared in four times, synecdoche and euphemism appeared in three times, and the last personification, it appeared in two times. All of the figurative languages were used to give and evoke beautiful effect to the viewers. The researcher also gave the meaning of each figurative language in order to understand the content of the utterances. Based on the findings of this research, the following suggestions are given: the researcher hoped that this will give contribution to the researcher himself and the readers. Even, for someone who is interested in analyzing utterances, especially 2004 European football championship. The viewers of this European championship are also suggested to focus more on the usage of figurative languages and its meaning

Limitation of Indonesian Administrative Criminal Law For Pandemic Treatment Against Health Protocols Violation

Criminal Law to deal with Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) is under the spotlight during the handling of the pandemic. Criminal Law is intended to be used when the patient's moral responsibility to declare that he has been abroad has not been fulfilled, and the government's health protocols are ignored. Meanwhile, various laws for Covid-19 pandemic treatment do not provide strict norms; on the contrary, it is sometimes using blanket offence formulation. This study explores the limits of Administrative Criminal Law in the health sector and pandemic management to impose penalties for health protocols violation. Using the normative systematic interpretation method, the study results show no difference formulation of criminal law norms in special laws, which are administrative with criminal law norms in special laws. However, the difference exists within the theoretical realm. Administrative criminal law is not aimed at free individuals and is not socially and psychologically illegal. Still, it is aimed at humans as players of particular roles required to conform with other forms of action according to their role. Unfortunately, administrative criminal law exists outside the Criminal Code, primarily aimed at freeing individuals and socially and psychologically illegal. Law enforcement practices cannot provide a gradation for these two groups of laws—conditions where the fundamental rights of citizens are threatened by the power to impose penalties. This study proposes broadening justification and excuse in the Indonesian Criminal Code, which is appropriate for the character of administrative criminal law