TIPOLOGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RESPONSIF DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT

The research reviews the problem of the Village Consultative Body accommodating community participation in forming Village Regulations and the ideal form of its typology that is responsive and based on community participation. The unresponsive Village Consultative Body impacts the making of Village Regulations that are non-participatory and executive-oriented. Village communities need more enthusiasm for participation. The research aims to create a standardized village community participation instrument aimed at the Village Consultative Body to create a responsive typology. The instrument becomes a reference for the Village Governing Body in accommodating village community participation in forming Village Regulations. This research is empirical with locations: (i) Kragilan Village, Mojolaban District, Sukoharjo Regency; (ii) Alastuwo Village, Kebakkramat District, Karanganyar Regency; (iii) Sojiwan Village, Ceper District, Klaten Regency; and (iv) Sawahan Village, Ngemplak District, Boyolali Regency. Data were obtained from Focus Group Discussions with qualitative analysis. The results of the research on the problems of the Village Consultative Body in accommodating community participation in the formation of Village Regulations include the need for more participation instruments, the low enthusiasm of the village community, and the less-than-optimal legislative aspects of the Village Consultative Body. The ideal form of a responsive Village Consultative Body typology in making Village Regulations based on community participation includes community participation through a partnership pattern between the Village Government and the Village community, establishing a Village Information Center, and optimizing the roles and functions of the Village Consultative Body

VALUASI KERUGIAN BUMN SEBAGAI KERUGIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF OBYEK PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA EKONOMI

Penelitian bertujuan menjawab: (i) argumentasi absorbsi kerugian BUMN sebagai kerugian negara dalam perspektif pertanggung jawaban tindak pidana ekonomi; dan (ii) bentuk absorbsi kerugian BUMN sebagai kerugian negara. BUMN adalah perusahaan publik dimana pemerintah juga pemilik modal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Praktiknya, kegiatan usaha BUMN cenderung menjadi alat korupsi dikarenakan intervensi politik terhadap BUMN. Artinya, BUMN dapat merugi karena penugasan dan intervensi pemerintah. Ironisnya, kerugian BUMN yang belum dimasukkan sebagai kerugian negara, menjadi celah korupsi. Penelitian doktrinal ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan analisis deduktif. Hasil penelitian menunjukkan: (i) argumentasi valuasi kerugian BUMN sebagai kerugian negara dikarenakan: a. terdapat kebijakan BUMN merugikan negara; b. kekayaan BUMN termasuk kekayaan negara, c. intervensi negara terhadap kegiatan usaha BUMN; (ii) bentuk valuasi kerugian BUMN sebagai kerugian negara diwujudkan dengan: a. kerugian BUMN dimaknai kerugian negara bila negara menentukan arah kegiatan usaha, b. jika kerugian BUMN diakibatkan intervensi negara, maka menjadi kerugian negara, c. definisi kerugian BUMN sebagai kerugian negara bila kerugian berupa dana penyertaan yang digunakan direksi secara melawan hukum atau kelalaiannya dan berasal dari APBN untuk kewajiban public service, d. menambah aturan peralihan UU No. 17 Tahun 2003, bahwa ketentuan kerugian negara mengikat terhadap BUMN, e. perluasan frasa kerugian negara dalam UU Tipikor sehingga dapat menjerat direksi BUMN maupun pihak terkait

Pancasila sebagai Refleksi Karakter Bangsa dan Aktualisasinya dalam Menghadapi Fenomena Hoax

Pancasila merupakan norma dasar sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sifat abstrak Pancasila menjadi problem-solving yang cepat meresap ke dalam ranah alam konsep pemikiran bangsa menghadapi hoax. Urgensi Pancasila sebagai bangunan utama penyusun Pembukaan Konstitusi, menunjukkan peraturan tidak dapat dipisahkan dengan nilai Pancasila. Penelitian hokum ini normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual untuk menemukan aktualisasi Pancasila sebagai problem-solving menghadapi fenomena hoax melalui refleksinya. Hasil penelitian menunjukkan: (i) aktualisasi nilai Pancasila sebagai problem-solving pembentukan karakter bangsa menghadapi fenomena hoax menggunakan etika dari rasa kemanusiaan, sikap jujur, saling peduli, memahami, menghargai, mencintai, tolong menolong; (ii) antinomi hoax dengan karakter bangsa Indonesia dibuktikan ketidaksesuaiannya dengan kepribadian Indonesia diamati dari nilai yang masih eksis dalam masyarakat.Pancasila is the ground norm as the source of all sources of law. The abstract nature of Pancasila becomes problem-solving that quickly penetrates to the realm of the nation's concept of thinking in dealing with hoaxes. The urgency of Pancasila as the main building for the compilers of the Preamble to the Constitution shows that regulations cannot be separated from the values of Pancasila. This legal research is normative by using a conceptual approach to find the actualization of Pancasila as problem-solving in dealing with the hoax phenomenon through its reflection. The results of the study show: (i) the actualization of Pancasila values as a problem-solving solution for the formation of the nation's character in dealing with the hoax phenomenon using ethics from a sense of humanity, honesty, caring for each other, understanding, respecting, loving, helping; (ii) the antinomy of hoaxes with the character of the Indonesian nation is proven to be incompatible with the Indonesian personality, observed from the values that still exist in society

PENGABDIAN MASYARAKAT TENTANG BENTUK-BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI DESA SUMURAN WETAN KRAGILAN

Pengabdian ini bertujuan: (i) melakukan sosialisasi pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (ii) memberikan penjelasan tentang pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan  dalam  suatu  hubungan  nyatanya  bukan  hanya melanda  pasangan  yang sudah  menikah  saja  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah  KDRT  (Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga). Kekerasan dalam rumah tangga yang kadang-kadang disebut juga sebagai kekerasan keluarga merupakan kekerasan antar pribadi, termasuk perilaku dan tindakan agresif antara anggota keluarga dan itu mungkin terjadi antara pasangan, anak-anak, orang tua, saudara perempuan atau saudara laki-laki. Kekerasan ini biasanya terjadi pada perempuan. Tujuan pengabdian ini  ialah (i) untuk memberikan penguatan tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (ii) memberikan pengenalan dan pemahaman kepada Ibu-Ibu PKK desa Kragilan. Hasil dari pengabdian Ibu-Ibu PKK Desa Kragilan mengenal bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Jumlah yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari 30 orang. Pentingnya pengabdian ini dilakukan adalah untuk mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Kragilan

A TRANSFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI OBYEK HUKUM DAGANG INTERNASIONAL DALAM PARADIGMA GLOBALISASI EKONOMI

This article answers the problem of the influence of economic globalization on BUMN (State-Owned Enterprises/SOE) and the position of BUMN as an object of International Commercial Law in the paradigm of economic globalization. BUMN, in its development, is required to fulfill two main functions, namely public service and profit-oriented. In the dynamics of economic globalization, the global economic association also has a significant impact on countries to adapt. One way is to maximize the role of public companies. The expansion of the functions of BUMN, followed by physical and managerial modernization, is a challenge to maintain the function of BUMN as an extension of the state in realizing people's welfare. Articles examine laws and regulations, legal principles, literature, and doctrine related to the issues presented, thus including doctrinal legal research. The results of the study show that the influence of economic globalization on BUMN has expanded the functions of BUMN, public services, and seeking profit. Meanwhile, the position of BUMN as an object of international trade law in the paradigm of economic globalization includes the competitive model, the coordinative model, and the coordinative hegemony model

Sosialisasi Pelestarian Lingkungan di Dukuh Plalan Desa Kadokan

Environmental conservation has the connotation that the environment must be maintained as it is. while the environment is actually used within the framework of development, this means that the environment is undergoing a process of change. In the process of this change, it is necessary to take care of the environment so that it is still able to support a normal life. One of the ways to provide knowledge is by holding socialization activities for environmental conservation in Kadokan Village. Environmental conservation has many positive impacts on the environment, including being free of air pollution, getting clean water and being healthier and more comfortable in carrying out daily activities for the people of Kadokan Village. The method used is counseling which aims to increase public awareness of the importance of environmental conservation to ensure safety, health, and human survival, especially in Kadokan Village. &nbsp

KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU DESA UNGGUL DAN MANDIRI

Dalam rangka mewujudkan desa unggul dan mandiri pemerintahan desa perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dari mulai pimpinan pemerintah desa, aparat desa dan seluruh masyarakat desa. Untuk mewujudkan hal tersebut diantaranya dapat dilakukan melalui proses komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan merupakan proses penyampaian materi dalam rangka meningkatkan sesuatu agar menjadi lebih baik. Secara luas pengertian komunikasi pembangunan adalah sebagai aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik diantara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama masyarakat dan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap pembangunan. Kegiatan yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Komunikasi dan Administrasi Bisnis (FIKA) dalam rangka pemberdayaan masyarakat menuju desa unggul dan mandiri diantaranya dengan pemberian materi yang di berikan oleh para dosen FIKA selaku narasumber dalam kegiatan tersebut. Kegiatan yang dilakukan merupakan bagian dari tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat atau PKM