Pemakzulan Presiden Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia

Dinamika ketatanegaraan yang dinamis menunjukkan hubungan antara hukum dan politik dalam proses pemberhentian presiden sebagai kepala negara. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen telah memuat secara khusus ketentuan-ketentuan mengenai pemberhentian presiden sebagai kepala negara. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara lebih rinci alasan-alasan mauopun mekanisme pemakzulan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 7A menentukan, bahwa seorang presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR apabila telah terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela ataupun jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Sementara itu Pasal 7B mengatur mekanisme pemakzulan presiden, yaitu menentukan bhawa usul pemberhentian presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR, hanya terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela ataupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Pengaturan mengenai pemakzulan presiden dalam konstitusi adalah hal yang tepat dan sangat sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, dan merupakan konsekuensi logis ketika ingin mewujudkan suatu pemerintahan yang stabil sesuai dengan praktek sistem  pemerintahan presidensial

PENGUJIAN PERATURAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Law number 6 of 2014 concerning Villages recognizes the existence of villages and village autonomy, including adat villages as a legal community unit that has territorial boundaries. According to Law number 6 of 2014, village regulations determined by the Village Head after being discussed and agreed with the Village Consultative Body constitute the legal and policy framework in the administration of village governance and village development. The determination of village regulations is a translation of various authorities owned by the Village, referring to the provisions of the higher laws and regulations. As a legal product, village regulations must not conflict with higher regulations and must not harm the public interest. As a political product, village regulations processed democratically, and in a participatory manner, the drafting process involves the participation of village communities. Village communities have the right to propose or provide input to the Village Head and the Village Consultative Body in the process of drafting village regulations.Keywords: supervision of village regulations, village autonomy, village regulations ABSTRAKUndang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengakui keberadaan desa dan otonomi desa termasuk desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Penetapan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimilki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Sebagai sebuah produk politik, peraturan desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa. Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan peraturan desa.Kata kunci: desa, peraturan desa, pengawasan peraturan desa, otonomi des

Negara Hukum Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Literatur Review

Konsepsi negara hukum Indonesia memiliki ciri dan karakteristik yang didasarkan pada semangat dan jiwa bangsa (volkgeist) Indonesia, yakni Pancasila. Namun, Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar mengenai sistem ketatanegaraan. Tujuan kajian literatur ini adalah untuk menjelaskan negara hukum pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian teoritis (theoretical research). Penelitian teoritis merupakan jenis penelitian dalam penelitian hukum yang digunakan untuk melakukan analisis guna memberikan perspektif kritis terhadap hukum. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa negara hukum Pancasila bersifat prismatik (hukum prismatik). Hukum prismatik adalah hukum yang mengintegrasikan unsur-unsur, baik yang terkandung di dalam berbagai sistem hukum (sistem hukum adat, sistem hukum barat maupun system hukum islam) sehingga terbentuk suatu hukum yang baru dan utuh berdasarkan prinsip Pancasila sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka menegakan prinsip Negara Hukum Pancasila, maka perlu secara konsisten pemerintah mengelurkan kebijakan yang bersifat futuristik.The conception of the Indonesian legal state has characteristics based on the spirit and soul of the Indonesian nation (volkgeist), namely Pancasila. However, Indonesia underwent a fundamental change regarding its constitutional system. This literature review aims to explain the state of Pancasila law in the Indonesian constitutional system. This research uses a type of theoretical research (theoretical research). Academic research is a type of legal research used to conduct analysis to provide a critical perspective on the law. The results of this study show that the state of Pancasila law is prismatic (prismatic law). Prismatic law is a law that integrates elements contained in various legal systems (customary law system, western legal system, and Islamic legal system) so that a new and complete law is formed based on the principles of Pancasila as stated in the provisions of Article 3 Paragraph 1 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. To uphold the principle of the Pancasila State Law, the government must consistently produce futuristic policies.

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN JASA PARKIR DITINJAU DARI HUKUM POSITIF

This article discusses the related problem of frequent loss of goods or vehicles in the parking area, causing disputes between consumers and parking managers. Most parking attendants do not want to be blamed for the loss of goods or consumer vehicles. Parking service managers always use the excuse that their work complies with the agreement or clause stated in the parking ticket, that is, "the parking manager is not responsible for the loss of goods and / or vehicles". Implementation and inclusion of standard clauses on parking tickets places the parties in an unequal position. This can be used by business actors to make a profit. This type of research uses normative legal research with a statutory approach. The results of the study, that the form of legal protection for consumers of parking services in terms of a positive law, is the parking manager is obliged to guarantee the security and safety of objects of safekeeping agreement for a specified period. In the event of damage or loss of object for safekeeping, the parking manager is responsible for providing compensation.Keywords:, consumers, legal protection, services, parking  ABSTRAKArtikel ini membahas persoalan terikait sering terjadinya kehilangan barang atau kendaraan di areal parkir, sehingga menimbulkan perselisihan antara konsumen dengan pengelola parkir. Kebanyakan petugas parkir tidak mau disalahkan atas hilangnya barang atau kendaraan konsumen. Pengelola jasa parkir selalu menggunakan alasan bahwa pekerjaanya telah sesuai dengan perjanjian atau klausula yang tertuang di karcis parkir, yakni, “pengelola parkir tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan barang dan/atau kendaraan”. Pelaksanaan dan pencantuman klausula baku pada karcis parkir, menempatkan para pihak pada kedudukan yang tidak seimbang. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian, bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen jasa parkir ditinjau dari hukum positif, adalah pengelola parkir wajib menjamin keamanan dan keselamatan obyek perjanjian penitipan barang selama jangka waktu yang ditentukan. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan obyek penitipan barang, maka pengelola parkir wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi.Kata Kunci: jasa, konsumen, parkir, perlindungan huku

LULUS TEPAT WAKTU: SEBUAH MOTIVASI DAN KODE ETIK BELAJAR BAGI MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI

Abstrak: Setiap tahun tingkat kelulusan mahasiswa lebih rendah dibandingkan dengan kuantitas mahasiswa yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Oleh sebab itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi mahasiswa untuk menyelesaikan studi tepat waktu melalui pengenalan kode etik selama menempuh pendidikan. Kegiatan ini telah diikuti oleh mahasiswa sebanyak 43 orang. Pada tahap awal, mahasiswa dikenalkan beberapa trik dan strategi menempuh studi dengan baik, terakhir ditutup dengan diskusi dan evaluasi menggunakan angket. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mahasiswa memahami materi yang telah disampaikan mencapai 89%. Diharapkan materi yang telah diperoleh oleh mahasiswa dapat diterapkan selama menempuh jenjang pendidikan agar dapat lulus tepat waktu dengan prestasi akademik yang maksimal. Abstract:  Every year the student's graduation rate is lower compared to the quantity of students who continue their education to college. Therefore, this activity aims to increase the motivation of students to complete their studies on time through the introduction of a code of ethics while studying. This activity has been attended by 43 students. In the initial stage, students are introduced to several tricks and strategies for studying well, finally closed with discussion and evaluation using a questionnaire. The results of the activity showed that students understood the material that had been delivered reaching 89%. It is hoped that the material that has been obtained by students can be applied during the education level so that they can graduate on time with maximum academic achievement

PEREMPUAN DAN POLITIK: MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PEMILIH PEREMPUAN DALAM PENGGUNAAN HAK SUARA MENJELANG PEMILU 2024

Abstrak : Pesta demokrasi yang kita kenal dengan Pemilihan Umum (Pemilu) di negera kita, diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Fenomena yang terjadi saat ini, masih banyak pemilih khususnya perempuan, yang apatis dalam penggunaan hak suaranya. Oleh karena itu tujuan kegiatan ini adalah, memberikan pemahaman kepada pemilih perempuan, pada anggota Yayasan Perempuan Berdaya Lombok NTB. Kegiatan ini telah diikuti oleh oleh anggota Yayasan sebanyak 25 orang. Tahap awal dari kegiatan ini, masyarakat perempuan diberikan trik dalam mengkualifikasikan calon yang layak untuk dipilih, tahap akhir sesi diskusi dan evaluasi dengan menggunakan angket manual. Hasil kegiatan menunjukkan 80% peserta memahami materi yang sampaikan. Harapan dengan adanya materi, diskusi dan informasi yang diperoleh oleh pemilih perempuan dari kegiatan ini, dapat diaplikasikan untuk pemilu 2024 dan seterusnya. Abstract: Tuli The democratic party that we know as general elections (elections) in our country is held every 5 (five) years. Elections require the support of all parties, including voters because what determines the elected candidates is the people's vote/suffrage from members of the public. The current phenomenon is that there are still many voters, especially women, who are apathetic about exercising their voting rights. Therefore the purpose of this activity is to provide understanding to women voters, and members of the Empowered Women's Foundation in Lombok, NTB. This activity was attended by 25 members of the Foundation. In the early stages of this activity, women's communities were given tricks in qualifying candidates who were eligible to be elected, based on aspects of piety, integrity, track record of caring and contribution (not just material things, but also ideas and enthusiasm to build the community). The results of the activity show that women voters in Perampuan Village are still apathetic in exercising their voting rights. It is hoped that the material and information obtained by female voters from this activity, it can shift the mindset of female voters, regarding the importance of women's voices in the upcoming 2024 election

TINJAUAN YURIDIS HAK DAN KEWAJIBAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG SETELAH PERCERAIAN (Di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur )

This study aims to find answers to the problems formulated, namely to find out the implementation of the rights and obligations of fathers towards biological children after a divorce case study at the Agam Selong Court. This research uses a type of normative legal research using the statute approach, case approach and conceptual approach. The conclusions from this study indicate that divorce will not eliminate or abort the obligations of parents towards their children, that the obligations of parents are still the same, whether there is a divorce or not

PENCEGAHAN KERUSAKAN DAN PEMBALAKAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT MENUJU HUTAN LESTARI DAN KEHIDUPAN BERKELANJUTAN

Abstrak: Masyarakat merupakan salah satu basis vital dalam pencegahan kerusakan dan pembalakan hutan. Peran Masyarakat sangat penting, melalui organisasi salah satunya yaitu PDA Lombok Barat melalui Majelis Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, dan Majelis Hukum dan HAM, diharapkan dapat menjadi Gerakan ecofeminism, yang peduli terhadap lingkungan hidup, khususnya hutan yang menjadi fokus dalam kegiatan PKM ini. Tujuan kegiatan ini adalah, memberikan pemahaman kepada anggota dan jajaran PDA Lombok Barat NTB. Kegiatan ini telah diikuti oleh oleh ketua dan anggota PDA Lombok Barat sebanyak 25 orang. Tahap awal dari kegiatan ini, para peserta diberikan sosialisasi terkait regulasi terkait kehutanan, kemudian implementasi dari aturan tersebut baik dalam perspektif das sein maupun das sollen, serta peran Masyarakat. Tahap akhir kegiatan diadakan sesi diskusi dan evaluasi dengan menggunakan angket manual dengan jumlah sebanyak 15 pertanyaan. Hasil kegiatan menunjukkan 87% peserta memahami materi yang telah disampaikan. Harapan dengan diberikannya materi, sesi diskusi, serta evaluasi kepada para perserta, penan mereka dalam organisasi kemasyarakatan lebih ditingkatkan lagi dan lebih peduli terhadap lingkungan hidup.Abstract: The community is a vital basis for preventing forest demage and logging.The role of community is very important, through organizations, one of which is theWest Lombok PDA through the Environmental and Disarter Management Council, and the Law and Human Rights Counsil, is hoped that it can became an ecofeminism, movement, which cares abaout the environment, especcialy forest which are the focus of this PKM activity. The aim of this is to prof activity is to provide understanding to members and staff of the West Lombok NTB PDA. This activity was attended by the chairman and members of the West Lombok PDA as many as 25 people. In the initial stage of this activity, the participants were given socialization regarding regulations related to forestry, then the implementation of these regulations from both a das sein and das sollen perspective, as well as the role of the community. The final stage of the activity was a discussion and evaluation session using a manual questionnaire. The results of the activity showed that 85% of participants understood the material that had been presented. It is hoped that by providing materials, discussion sessions and evaluations to the participants, their role in community organizations will be further enhanced and they will be more concerned about the environment

The Values of Sorong Sala' Tradition as A Solution to Develop Islah for the Generation in the Covid-19 Era

The use of social media today often triggers a war of opinion between its users and sometimes even leads to reporting to the authorities (police). Wars of opinion or differences of opinion occur because there are different views on something that is being discussed, such as the recent presidential election. Solving problems (simple) through legal channels, for some people is the right step, and provides a deterrent effect for the perpetrators. In fact, in the Covid- 19 era like now, the police have very many tasks, ranging from socialization activities on large-scale social restrictions to curbing and prosecuting people who violate the provisions of PP No. 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in the Context of Accelerating the Handling of Covid-19. The people began to abandon the habit that was carried out by the previous people in this country, that it would be better to solve problems peacefully and to forgive each other, for the sake of more harmonious and peaceful life. Islah can be manifested, one of which is the traditional tradition/local wisdom of sorong sala' which is known in Tepal village, one of the areas in Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara Province, which still adheres to Adat Bersedikan Syara', Syara' Bersendikan Kitabullah. This customary tradition is carried out so that the two warring parties can reconcile without involving the authorities. The method used in this research is descriptive qualitative as well as assessing secondary data about sorong sala ‘as well as filling