Status Tanah Karang Desa Di Desa Pakraman Selat Belega

Adanya aturan khusus mengenai tanah karang desa secara adat terhadap krama atau masyarakat yang memiliki tanah karang desa di Desa Selat Belega baik dalam bentuk warisan turun-temurun yang telah diatur atau diungkapkan Awig-awig di Desa Selat Belega. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan dan kewajiban tata krama desa atau untuk penduduk pemilik tanah karang desa sebagaimana telah ada dalam aturan adat Desa Selat Belega dan sebagaimana diatur dalam hukum adat dan desa tradisional Awig-awig. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu mencari fakta-fakta dalam prakteknya di masyarakat, kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum untuk mencari jalan pemecahannya. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kewajiban manusia desa sebagai pemegang tanah karang desa antara berada di Desa Pakraman Selat sesuai dengan Awig-Awig dan Pararem Desa, menjadi milik para pengarep , tedun mebanjar, ngayah di desa pakraman dan/atau Kahyangan Tiga dan mengeluarkan Pepeson, patuh dan patuh pada awig-awig di desa Pakraman dan telah menjadi kebiasaan adat Banjar. Posisi tanah karang desa di Desa Selat Belaga adalah melemahnya desa Pakraman yang diserahkan penggunaannya dengan sopan santun dari generasi ke generasi sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya masing-masing, krama yang menempati desa karang memiliki ukuran kecil, tanah menengah dan besar, misalnya ada daerah 200, 400 dan 800 dengan kewajiban ngayahan desa dan tedun mebanjar. Kata kunci: Tanah Karang Desa; Desa Pakraman; Awig-Awig There are special rules regarding traditional village coral land against krama or the community that owns village coral land in the Desa Selat Belega both in the form of genetic inheritance that has been regulated or revealed by Awig-awig in the Desa Selat Belega. The purpose of this study was to find out how the rules and obligations of village manners or for residents of village coral landowners as already contained in the traditional rules of the Desa Selat Belega and as stipulated in conventional law and traditional villages Awig-awig. This type of research used in this study is a type of empirical legal analysis that is looking for facts in practice in society, then associated with legal provisions to find a way to solve it. The results of the discussion in this study are as follows: Obligations of village people as holders of village coral land between being in Pakraman Selat Village according to Awig-Awig and Pararem Desa, belonging to the pengepep, tedun mebanjar, ngayah in pakraman village and/or Kahyangan Tiga and issued Pepeson, obedient and obedient to awig-awig in Pakraman village and had become a custom of Banjar. The village coral land position in the Desa Selat Belega is the weakening of Pakraman village which has been surrendered by manners from generation to generation in accordance with the needs of their respective communities, the krama that occupy the coral village have small size, medium and large land, for example 200, 400 and 800 with the obligation to cultivate the village and incur losses. Keywords: Tanah Karang Desa; Pakraman Village; Awig-Awi

RESPONS GETARAN TORSIONAL POROS MODEL TURBIN ARUS LAUT SUMBU VERTIKAL AKIBAT EKSITASI MOMEN PUNTIR

Shaft Torsional Vibration Response of Vertical Axis Ocean Current Turbine Model Due to Torque Excitation. The current research aimed to study the torsional vibration response of Vertical Axis Ocean Current Turbine due torandomly torque excitation pattern, owing to the variety of ocean current velocity. The turbine model is composed of 3 aluminum blades of NACA 0018 connected to steel shaft. Turbine dimensions are 10 cm of chord, 1.8 cm of chamber and 100 cm of span. The variation of ocean current velocity is 0.5 m/s, 1.0 m/s, 1.5 m/s, 2.0 m/s, 2.5 m/s and 3.0 m/s. The Model has 2 degree of freedom which is described into two 2nd order differential equations. The eigenvalue solution yields the model’s natural frequencies; 201,38 rad/s and 457.91 rad/s. Fourier series is used to define the equation of torsional excitation, whilst the vibration equation is solved using Laplace Transform. According to analysis, there is no resonance occur. That because of the system’s natural frequencies is diverse to the magnitude of excitation frequencies. Model will be statically twisted first before vibrated. The response will be transient first then constantly steady. Furthermore, the bigger torque excitation will cause the bigger angular displacement as well the amplitude.Keywords: angular displacement, natural frequency, torsional vibration, vertical axis turbin

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTHA DANU AMERTHA

Indonesia dengan keadaan geografis berupa kepualauan menyebabkan pemerintah sulit menjalankan sistem pemerintahan yang berkarakter sentralistik. Kesulitan tersebut mendorong pemerintah menentukan cara mengkoordinasi pemerintah yang ada di daerah dengan membentuk sistem pemerintahan yang efisien dan mandiri, tetapi tetap di bawah pengawasan dari pemerintah pusat, yang dewasa ni dikenal dengan konsep desentralisasi. Bila ditelusuri kembali dinamika perkembangan konsep desentralisasi, akan terlihat bahwa dalam perjalanannya ia tidak pernah luput dari kritik, bahkan berbagai perdebatan pada tataran konseptual maupun praktek. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi munculkan otonomi bagi suatu pemerintah daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan . Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, Desentralisasi akhir- akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintah karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintah di Indonesia

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN BANGLI MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH BANGLI

Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya meliputi penanaman modal sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN-244, TLN-5587) yakni “Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar” meliputi salah satunya huruf l yakni “penanaman modal”. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeritahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ARSITEKTUR TRADISIONAL BALI PADA GERBANG DAN PAGAR DI BANJAR SAMPALAN NUSA PENIDA

ABSTRAK Masayarakat Bali memiliki berbagai budaya lokal yang menjadi aset pariwisata Pulau Bali. Salah satu budaya lokal nampak pada budaya arsitektur pada bangunan tradisional Bali. Sebagai upaya mempertahankan budaya arsitektur tradisional Bali maka Pemerintah Provinsi Bali membentuk Perda No. 5 tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung. Ketentuan Pasal 15 perda tersebut mewajibkan setiap bangunan non-tradisional harus menerapkan prinsip-prinsip arsitektur tradisional Bali pada gerbang dan pagar. Ketentuan ini sangat penting diterapkan di wilayah kawasan strategis pariwisata Bali seperti Nusa Penida. Salah satu akses laut menuju Nusa Penida adalah melalui pelabuhan Sampalan di Banjar Sampalan. Efektifnya keberlakuan Pasal 15 Perda Bali No. 5 tahun 2005 di Banjar Sampelan akan mendukung program pengembangan kawasan strategis pariwisata di Nusa Penida. Beranjak dari hal tersebut maka akan dilakukan penelitian perihal penegakan hukum Pasal 15 Perda Bali No. 5 tahun 2005 di Banjar Sampalan Desa Batununggul Nusa Penida. Kata kunci: Penegakan hukum, Arsitektur tradisional Bali, Gerbang dan Pagar ABSTRACT Balinese society has various local cultures that become tourism assets of Bali Island. One of the local culture is seen in the architectural culture of traditional Balinese buildings. In an effort to preserve the traditional Balinese architecture culture, the Bali Provincial Government established the Local Regulation no. 5 of 2005 on Building Architecture Requirements. The provisions of Article 15 of the regulation require that any non-traditional buildings should apply the principles of traditional Balinese architecture to gates and fences. This provision is very important applied in the strategic areas of Bali tourism such as Nusa Penida. One of the sea access to Nusa Penida is through Sampalan port in Banjar Sampalan. The effectiveness of the implementation of Article 15 of the Bali Regulation no. 5 year 2005 in Banjar Sampelan will support the development of strategic tourism program in Nusa Penida. Moving from that matter will be conducted research concerning law enforcement Article 15 of Bali Regulation no. 5 year 2005 in Banjar Sampalan Village Batununggul Nusa Penida. Keyword: Law enforcement, Traditional Balinese architecture, Gates and Fence

Analysis Of The Existence Of State Law In Implementing A State Of Emergency In The Covid-19 Situation In Timor-Leste

Concerning “The Existence of the state of Law in implementing of a State of Emergency in the Covid-19 Situation” is a constitutional reflection. Regarding state issues in the juridical aspect, the researcher sees that there have been multiple lexical interpretations in the use of the words Estado Emergencia and Estado de Esesaun. In the author’s opinion, this theoretical issue is that the concept of Staatnoodrecht (Netherlands) is divided into two parts, namely Subjective Staatnoodrecht and Objective Staatnoodrecht. There are two formulations of the problem. First, does the real situation of Covid-19, which attacks the population of the entire territory of Timor-Leste, meet the requirements to be declared Timor-Leste in a state of emergency? Second, how is the existence of state law in a state of emergency?  This study uses normative juridical methods, including statutory, conceptual, and historical approaches. This research is expected to find basic theoretical ideas to realize the existence of the law state in implementing emergencies in the Covid-19 situation

Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia

This study aims to determine the role of the prosecutor's office in eradicating criminal acts of village corruption in Indonesia. The method used in this research is a type of normative legal research with the aim of outlining issues to be further discussed based on legal theory and then related to applicable laws and regulations. The results of this analysis indicate that referring to the Law on Prosecution that the Prosecution has a role in combating corruption in the criminal field (in this case village corruption), namely conducting investigations, investigations, prosecutions and case executions. Besides that, in the case of preventive efforts, intelligent Pidsus, Special Crimes Section, facilities were formed, for example the formation of several task forces (task force) with specific tasks in this case related to the prevention of village corruption. In addition, the Intelligence Intelligent was also established covering intelligence, investigation, security, and raising activities to prevent criminal acts to support law enforcement both preventive and repressive in the fields of ideology, politics, economics, finance, social culture, defense and security, implementing deterrence against people certain and / or participate in organizing public order and peacePenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi desa di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan tujuan menguraikan masalah-masalah untuk dibahas lebih lanjut berdasarkan teori hukum dan kemudian dikaitkan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Hasil analisi ini menunjukan bahwa mengacu pada Undang-Undang Kejaksanaan bahwa Kejaksanaan memiliki peran pemberantasan korupsi dibidang pidana (dalam hal ini korupsi desa), yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi perkara. Selain itu dalam upaya preventif dibentuk sarana pidsus (Seksi Tindak Pidana Khusu) cerdas seperti contoh pembentukan beberapa satuan tugas (satgas) dengan tugas khusus dalam hal ini terkait dengan pencegahan korupsi desa. Selain itu dibentuk pula Intelejen Kejaksanaan meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum

Gambaran Enzim Transaminase pada Anak Obesitas Vegetarian

Latar belakang. Seperempat anak dengan obesitas disertai dengan peningkatan enzim transaminase, yaitu alanin tranferase (ALT), dan aspartat transferase (AST). Diet vegetarian saat ini mulai banyak diminati, salah satu tujuannya adalah untuk mencegah obesitas, walaupun obesitas besitas dapat terjadi pada anak-anak vegetarian dan non-vegetarian. Tujuan. Mengetahui dan membandingkan rerata kadar enzim transaminase pada anak obesitas dari komunitas vegetarian dengan anak bukan vegetarian. Metode. Desain penelitian potong lintang dengan subjek anak obesitas diet vegetarian dan non vegetarian. Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh anak obesitas. Populasi terjangkau adalah anak dengan obesitas dengan diet vegetarian dan non-vegetarian di Denpasar pada periode Januari sampai Februari 2010. Hasil. Di antara 44 subjek penelitian, 22 anak obesitas pada kelompok diet vegetarian, dan 22 anak obesitas non vegetarian. Rentang usia antara usia 4 tahun sampai 14 tahun. Kejadian obesitas lebih banyak pada anak laki-laki dan berpendidikan sekolah dasar. Tidak ada perbedaan rerata IMT, tekanan darah sistolik dan diastolik antara kedua kelompok. Dari gambaran enzim transaminase didapatkan perbedaan bermakna (p=0,017) pada kadar ALT antara kedua kelompok. Proporsi peningkatan kadar ALT lebih banyak kejadiannya pada anak obesitas non vegetarian (40,9%), dibandingkan anak obesitas vegetarian (27,3%), tetapi tidak bermakna secara statistik. Kesimpulan. Anak obesitas dengan diit vegetarian mempunyai rerata kadar ALT yang lebih rendah daripada anak obesitas non vegetarian

TUMBUH KEMBANG ANAK HIPOTIROID KONGENITAL YANG SUDAH DITERAPI DENGAN LEVO-TIROKSIN SEJAK DINI

Congenital hypothyroid (CH) is one of the preventable etiology of intellectual disability. This prevention managed by early detection and prompt hormone replacement therapy using levothyroxine (L-T4). Unfortunately, early detection for intellectual disability using CH screening is not a government routine program. This will lead to unprompted treatment of CH cases.The aim of this study was collecting growth and development features of children with CH that treated with L-T4. Design of this study was a case study. Toddler with CH that treated with L-T4 in Endocrinology Subdivision of Pediatric Clinic of Sanglah Hospital, Wangaya Hospital and Karangasem Hospital that recorded as outpatients since 2006, were deeply analyzed through their therapy and progression of the disease. Assessments of development were using mental and motor scale from Bayley II, while assessments of growth were using anthropometric measurement according to WHO 2005, and bone maturity was assessed with bone age. Each case was compared, by their similarities and differences and their impact on growth and development of the children. There were 8 cases were analyzed, it consists of 4 men and 8 women, age of diagnosis is between 3 to 18 months. Five subjects with severe CH 4 subjects with moderate CH, and 3 CH with clinically Down syndrome. When the diagnosis is upheld, the mean initial TSH is 130.73 uIU/ml (SD 194.89) and initial FT4 average 0.53 ng/dl (SD 0.53), and the mean of birth weight 2862,50 grams (SD 487,16). Who get early therapy there are 5 cases and 7 cases with nor early therapy. Psychomotor developmental index were better on children that given high starting dose compared to children that given standard dose. Outcome of growth showed better results after treatment with LT-4, and acceleration of growth can be achieved with early treatment