Hubungan antara Iklim Organisasi dan Pengetahuan Komunikasi dengan Kinerja Guru SMP Negeri Se-kecamatan Ketahun

The objective of this research is to analize the correlation of organizational climate with the performance of teachers, the relationship of knowladge communications with the performanceof teachers, and the relationship of organizational climate and knowledge of communication together with the performance of teachers. Samples of this research were junior high schoolteachers throughout the District Ketahun. Correlation descriptive research method applied in this study. The results showed that: there is a positive correlation between organizational climate with the performance of teachers, there is a positive correlation between knowledge of communication and teacher performance, and there is a positive correlation between organizational climate and knowledge of communication together with the performance of teachers

Faktor-faktor yang Menyebabkan Dpd Kesulitan Menembus Benteng Amandemen Kelima Konstitusi

Wacana amandemen kelima konstitusi masa bhakti anggota MPR dari periode ke periode, selalu gaduhdiperbincangkan di gedung bulat Senayan. Kebisingan usulan amandemen UUD 1945 itu memantik perhatianpublik, menjadikan DPD tidak fokus memperjuangkan aspirasi rakyat daerah yang diwakilinya. Dewan PerwakilanDaerah (DPD) selalu gencar mengusulkan Perubahan konstitusi. Bersebab, lembaga negara ini dilahirkan, tetapitidak diberikan kewenangan sedikit pun oleh UUD 1945 layaknya lembaga-lembaga negara lain. Ketiga fungsi yangdimiliki DPD, baik fungsi legislasi, fungsi pertimbangan dan fungsi pengawasan apabila tidak ditindaklanjuti olehDPR tidak memiliki implikasi yuridis. Dalam batas penalaran logis, untuk apa lembaga negara bernama MajelisPermusyawaratan Rakyat (MPR), yang sebelum amandemen memiliki kekuatan purbawisesa sebagai lembagatertinggi negara berwenang mengangkat dan memberhentikan Presiden, kini melahirkan lembaga negara DPD yangtidak memiliki arti (meaningless). MPR telah melakukan amandemen UUD 1945 sejak 1999-2002, hasil Perubahanitu antara lain, membubarkan DPA (Dewan Pertimbangan Agung). Sisi lain, MPR menukargantikan DPD yangsecara substantif sama dengan DPA. Bedanya, jika pertimbangan DPA diberikan kepada presiden, tetapi,pertimbangan DPD disampaikan kepada DPR yang kedua-duanya tidak memiliki implikasi yuridis, jika sebuahpertimbangan itu tidak ditindaklanjuti. Sepanjang sejarah MPR melakukan amandemen konstitusi, kesalahan besar(big mistake) terletak pada kelahiran DPD yang dalam sistem ketatanegaraan tidak dapat menggenapkan juga tidakmengganjilkan. Wajar, dari periode ke periode masa bhakti anggota DPD selalu gencar dan gaduh mengusulkanamandemen kelima UUD 1945 untuk memperkuat kelembagaanya agar kuat dan sejajar dengan DPR (strongbicameralisme). Selama ini, DPD praktis sebagai lembaga negara asessories dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.Pasang surut usulan amandemen kelima UUD 1945 terus mengemuka di gedung bulat, setelah tahun 2007 usulanDPD kandas ditengah jalan, padahal sudah diusulkan sejumlah 238 anggota MPR,tetapi sulit menembus bentengkeperkasaan DPR karena ada upaya-upaya penggembosan, usulan amandemen berkurang menjadi 208 anggotaMPR, sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat Perubahan lagi. Perubahan konstitusi diharapkan tidak secaraparsial terkait penguatan kelembagaan DPD, tetapi Perubahan yang bersifat komprehensif termasuk didalamnyamenata ulang organ-organ kelembagaan negara agar keberadaannya dapat melakukan kegiatan fungsi salingmengontrol dan saling mengimbangi (cheks and balances). Dengan Perubahan konstitusi yang tidak ditumpangikepentingan-kepentingan politik sesaat, maka konstitusi yang dihasilkan akan dapat menjangkau jauh ke masadepan Indonesia tidak akan mudah lapuk dan USAng dimakan zaman (verourded)

Model Penataan Ruang Kawasan DAS Berbasis KonservasI (Studi Kasus Sub DAS Bango Kota Malang)

Ekosistem DAS merupakan bagian yang penting karena mempunyai fungsi perlindungan terhadap DAS. Aktivitas dalam DAS yang menyebabkan Perubahan ekosistem, misalnya Perubahan tataguna lahan, khususnya di daerah hulu, dapat memberikan dampak pada daerah hilir berupa Perubahan fluktuasi debit air dan kandungan sedimen serta material terlarut lainnya. Adanya keterkaitan antara masukan dan keluaran pada suatu DAS ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dampak suatu tindakan atau aktivitas pembangunan di dalam DAS terhadap lingkungan, khususnya hidrologi.Daerah yang kitaKajiadalah Sub DAS Bango.Berdasarkan data tahun 2008 luas Sub DAS bango sebesar 23.251 Ha yang terdiri dari semak 178,051 Ha, tegalan 8.014,7213 Ha, hutan 2.859,5174 Ha, sawah 4.912,3561 Ha, pemukiman 4.370,6896 Ha, dan kebun campuran 159,2594 Ha, DAS Bango kerap sekali menjadi tempat kembalinya air yang dibuang dari berbagai lahan pertanian, pemukiman, dari daerah disekitarnya.Penelitian yang akandilaksanakanbertujuankhususuntuk 1).Membuat Model PenataanRuangBerbasisKonservasisehingga di perolehrencanatataruang yang berbasiskanhidrogeologi yang mampumengatasipermasalahandalamPengelolaansumberdaya Air. 2).Menerapkan model tersebutdalam Wilayah Sub DAS BangosehinggadapatmemberimasukankepadaPemerintah Daerah SetempatkhususnyadanPemerintah Daerah lain padaumumnya.Variabel model dan Penataan ruang berbasis Konservasi terdiri dari variabel tata ruang dan variabel hidrogeologi. Yang termasuk dalam variabel tata ruang yakni sebaran tata guna lahan, sedangkan variabel hidrogeologi yakni variabel DAS, debit banjir, variabel jenis tanah, nilai Curve Number dan HRU ( Hydrologic Responsif Unit ). Dalam pembuatan model setiap variabel di buat unit spasial (layer) menggunakan AVSWAT 20004 (Arc View Soil and Water Assessment Tool) adalahsebuahsoftware yang berbasisSistemInformasiGeografis (SIG

Efektivitas Pengelolaan PT. Prpp Jawa Tengah

PT. PRPP Central Java is one of the BUMD of Central Java Province that manages the PRPP and Grand Maerakaca areas. As a BUMD PT. PRPP Central Java has an obligation to pay dividends to the Central Java provincial government. In the period 2012-2015, PT. PRPP Central Java is still not able to provide dividends to the Central Java Provincial Government. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the management of PT. PRPP of Central Java and the factors that caused PT. PRPP Central Java has not been able to provide dividends to the Central Java Provincial Government.The research method used is qualitative research with data collection technique that is observation, interview, document, and audio-visual material. Informant in this research is board of PT. PRPP Central Java, employees of PT. PRPP Central Java, Head of Sub Division of PID and BUMD of Central Java Province, and the people of Semarang City.The results showed that the effectiveness of PT. PRPP Central Java has been quite effective seen from the three indicators of quality, productivity, and growth. Factors that cause PT. PRPP Central Java has not been able to provide dividends to the Central Java Provincial Government is the change of management from the foundation to the form of Limited Liability Company, limited working capital for the development of the company. Recommendations that can be addressed to PT. PRPP Central Java is to maximize the assets of PRPP and Grand Maerakaca by building new facilities and organizing interesting events

Analisis Komunikasi Implementasi UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Hidup ( Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Kabupaten Pelalawan)

Lingkungan merupakan aset penting dalam kehidupan manusia. Sehingga Perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan hal penting. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 diharapkan dapat mengakomodir pengelolaan dan perlindungan lingkungan dengan baik. melalui BPBD sebagai implementor. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 belum dapat berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang menyebabkan buruknya implementasi UU nomor 32 tahun 2009 adalah faktor komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses komunikasi dalam implementasi undang-undang Nomor 32 tahun 2009 di Kabupaten Pelalawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana metode dilakukan dalam satu waktu. Dalam memperoleh data peneliti melakukan wawancara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan, Wahana Lingkungan Hidup Riau, dan Masyarakat dari desa terdampak kabut asap. Peneliti juga menggunakan data sekunder dari data dokumen tentang kebijakan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dan sumber kepustakaan lain seperti buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup belum membawa Perubahan ya signifikan terhadap kinerja atau pun kasus kebakaran hutan yang ditangani Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, ataupun BPBD dalam menangani Penanggulangan Bencana Kabut asap. Proses komunikasi yang buruk adalah salah satu penyebabnya. Manajemen yang buruk, dan minimnya sarana prasarana yang mendukung dan sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi penghambat Undang-Undang ini dapat terlaksana dengan baik. Rekomendasi yang diberikan kepada BPBD Kabupaten Pelalawan dan Pemerintah daerah adalah mengevaluasi kembali kembali pelakasanaan implementasi kebijakan yang ada dan harus mampu mengakomodir kebutuhan segala pihak, memenuhi hak masyarakat dan mejalankan kewajiban yang baik sebagai implementor

Kepemimpinan Jawa-islam (Yoyok Riyo Sudibyo) Dalam Penyelengaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang

Leader and leadership is a human natural tendency. National leadership in Indonesia to now has focused more on a leader in harmony with his support community and the plural society that exists. National leadership in Indonesia is also influenced by the many believer of a religion. The research, Leadership of Java-Islam in governance will take the regent with many achievements in the administration of the Batang regency, Yoyok Riyo Sudibyo. The purpose of this study is to know and analyze the leadership of Java-Islam applied by the Regent Yoyok Riyo Sudibyo in the implementation of local government Batang regency.The recearch uses qualitative methods with data collection using in-depth interviews and documents study. Informants in the study are Regent, Vice of Regent, Regional Secretary, Chairman of DPRD, Bureaucracy, Society and Public Figure.Research results explained that the Regent of Yoyok tends to implement leadership of Java-Islam in the administration of Batang Regency. Decision-making in the Regent\u27s tendency is serve like a moon (laku hambeging candra), serve like a fire (laku hambeging dahana),serve like a star (laku hambeging kartika) and serve like an earth (aku hambeging kisma), serve like a wind (laku hambeging samirana) also serve like a water (laku hambeging tirta), while not on serve like a sun (laku hambeging surya) and serve like an ocean (laku hambeging samodra). Then the implementation of leadership by Prophet in terms of shidiq, tabligh and fathonah. His firmness having a relationship with staff and society keep doing serve like a moon (laku hambeging candra), serve like a fire (laku hambeging dahana), serve like an earth (laku hambeging kisma), serve like a wind (laku hambeging samirana), serve like a sun (laku hambeging surya), serve like an ocean (laku hambeging samodra), and serve like a water (laku hambeging tirta) he don\u27t serve like a star (laku hambeging kartika). Leadership on Islamic societies tend to do is shidiq, amanah, tabligh and fathonah. Development carried out tends to consider the principle of leadership in Islam. While in the leadership of Java did not leave serve like a water (laku hambeging tirta), serve like an ocean (laku hambeging samodra), serve like a wind (laku hambeging samirana), serve like an earth (laku hambeging kisma), serve like a star (laku hambeging kartika), serve like a fire (laku hambeging dahana and serve like a moon (laku hambeging candra)