Laporan Penelitian Pengaruh Pemahaman Bahan Belajar Matakuliah Hukum dan Politik Agraria Terhadap Hasil Evaluasi Belajar Mahasiswa FISIP-UT

dalam rangka peningkatan kualitas bahan belajar serta untuk lebih mengetahui prestasi belajar mahasiswa, maka penelitian ini diadakan. sasaran dari penelitian ini adalah mahasiswa FISIP UT program studi administrasi negara dan administrasi pembangunan yang mengikuti ujian matakuliah hukum dan politik agrari

Etika Bisnis Transportasi Online Dalam Era Globalisasi

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami transformasi di beberapa sektor kehidupan. Salah satu sektor yang turut berubah adalah sektor penyedia jasa transportasi. Hal ini terlihat dari bermunculannya model transportasi berbasis aplikasi online pada kota‐kota besar di Indonesia. Layanan transportasi berbasis aplikasi online menjadi penunjang aktivitas masyarakat di Indonesia. Bagi warga di kota besar seperti Jakarta, intensitas penggunaan transportasi berbasis aplikasi online telah menghadirkan pengalaman yang berbeda, baik pengalaman yang baik atau buruk. Pengalaman yang terbentuk tersebut tidak lepas dari faktor‐faktor diluar kehendak para pihak. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan transportasi berbasis online seperti Gojek, Uber dan Grab, sejauh tepat dalam cara penyelenggaraan jasa dan tempat diselenggarakannya jasa transportasi. Bagi daerah dengan kendala penyediaan fasilitas kendaraan umum, keberadaan transportasi online akan membantu konsumen yaitu penumpang. Selain bagi masyarakat sekitar, para pendatang atau wisatawan yang kebetulan sedang berkunjung ke daerah‐daerah tersebut, daripada merental mobil lebih baik menggunakan taksi atau ojek online. Sarana transportasi memiliki peran vital dalam upaya peningkatan keterjangkauan (accesbility) suatu wilayah. Transportasi berbasis aplikasi online dapat menjadi jawaban untuk mempercepat perkembangan suatu daerah melalui peningkatan keterjangkauan daerah tersebu

Peluang Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015

Saat ini Indonesia tengah berada pada arus perdagangan global. Untuk itu, diharapkan para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bersiap dan berani bersaing dengan produk dari negara lain. Menutup diri dari dunia yang dinamis bukanlah pilihan terbaik. Pemerintah akan mendukung program globalisasi UKM, seperti mencari pasar baru di luar negeri, promosi ekspor, delegasi promosi perdagangan, mendorong spesialisasi dalam memperluas pasar luar negeri, mendukung pencapaian standar internasional, mendukung pengembangan global brand serta memberi bantuan kepada UKM yang memiliki prospek baik untuk mengekspor produknya. Oleh karena itu pelaku UKM harus mampu mengubah image bahwa barang luar lebih bagus dari barang lokal. Masih banyaknya anggapan bahwa merek luar lebih berkualitas ketimbang produk lokal akan mempersulit pelaku UKM. Oleh karena itu salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pelaku UKM adalah mengoptimalkan layanan internet untuk menciptakan daya saing dalam menghadapi MEA. Dengan mengoptimalkan internet diharapkan pelaku UKM dapat memperkenalkan produknya ke dunia luar tanpa batas wilayah dan waktu, sehingga dapat menjangkau pihak-pihak yang belum mengetahui produk UKM tersebut, sehingga terciptalah suatu pemasaran global yang penuh dengan dinamika produk buatan Indonesia. Dengan demikian UKM harus memperbaiki kualitas produknya agar semua konsumen bisa bangga dengan kualitasnya. Pemerintah juga perlu terus mengedukasi masyarakat agar cinta terhadap produk lokal, dan masyarakat juga perlu menghilangkan persepsi yang kerap menilai buruk merek lokal

Pelaksanaan Pemilukada dengan Calon Tunggal di Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015

Peraturan terkait Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) terus berkembang sejak diundangkan Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun 2004. Kepala Daerah menjadi ranah perluasan dari pengertian Pemilihan Umum dalam UUD 1945. Perubahan pelaksanaan Pemilukada tidak luput dari aturan perundang-undangan yang terus diganti, hingga pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang memuat ketentuan minimal dua pasangan calon. Sehingga pada Pemilukada serentak daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon tertunda pelaksanaannya. Hal ini memicu Effendi Gazali untuk mengajukan pengujian pasal undang-undang tersebut pada Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final dan mengikat sesuai dengan kewenangannya memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yang menggugurkan ketentuan lebih dari satu pasangan calon dalam Pemilukada. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi angin segar bagi Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu daerah yang hanya memiliki satu pasangan Calon Kepala Daerah di antara tiga daerah di seluruh Indonesia pada Pemilukada serentak tahun 2015. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pemilukada dengan calon tunggal di Tasikmalaya setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi. Metode dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan mengumpulkan data terkait pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Tasikmalaya

Reformasi Birokrasi sebagai Pendorong Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Agenda pembangunan nasional masih menyisakan sejumlah tantangan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Disamping itu tantangan yang harus diperhatikan adalah menjaga kedisipilinan fiskal, karena itu pengelolaan fiskal memerlukan kehati-hatian dan kedisiplinan yang tinggi di saat ekonomi dunia masih menyisakan ketidakpastian yang tinggi. Sangat perlu menjaga kesinambungan fiskal agar ekonomi nasional dapat terus tumbuh berkualitas antara lain dengan lebih memperhatikan pentingnya pengalokasian dan penggunaan anggaran secara efisien, tepat guna dan tepat manfaat. Reformasi birokrasi perlu dipercepat untuk memangkas ekonomi biaya tinggi yang selama ini banyak membelenggu daya saing nasional. Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan menjadi salah satu potret reformasi birokrasi yang perlu terus ditingkatkan untuk mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang optimal. Sinkronisasi regulasi lintas sektoral masih menjadi kendala bagi pembangunan sektoral. Begitu pula Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) perlu terus didorong sebagai moda bagi proses penyederhanaan regulasi

Utilization of UT-Online by the Students of Universitas Terbuka Indonesia

UT-Online is a student learning support service based on information and communication technology provided by Universitas Terbuka Indonesia (UTI).This study aimed to analyze (1) the characteristics of students who use UT-Online,(2) the students’ awareness and knowledge of UT-Online, (3) the behavior of students in using UT-Online, and (4) the attitude of students toward UT-Online. The method used in this study was a survey of UT-Online users. The population in this study was all students of UT-Online users. The sample was 904 students who return the completed questionnaires that were sent via email to 3000 UT-Online users. The results of the study were in the following findings: (1) the students’ intensity of using UT-Online was characterized by the ease of access to the internet, age, and sex, and there was a tendency that the number of UT-Online users increased day by day; (2) each facility at UT-Online had a diverse level of awareness, use, mastery, and training needs; (3) each facility of UT-Online could be classified based on the number of users, frequency of use, duration, time and place of access; (4) the students attitude toward UT-Online were positive, in the score of 3.06 on a scale of 1 to 4

Refleksi Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II

Pertumbuhan ekonomi dan pengendalian besaran inflasi pada suatu negara merupakan salah satu indikator yang menunjukkan pergerakan dan perputaran seluruh sumber daya ekonomi di suatu negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014, Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu II mentargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7% sampai dengan tahun 2014.Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2010-2013 adalah sebesar 6,2% pada tahun 2010, sebesar 6,5% pada tahun 2011, sebesar 6,3% pada tahun 2012,dan pada tahun 2013 hanya sebesar 5,7%. Disamping itu pergerakan rata-rata laju inflasi Indonesia pada periode yang sama yang ditargetkan hanya berkisar sebesar 4%-6%, realisasinya masih belum sesuai dengan target yaitu sebesar 7% pada tahun 2010, sebesar 3,8% pada tahun 2011, sebesar 4,3% pada tahun 2012 dan kembali meningkat menjadi sebesar 8% pada tahun 2013. Beberapa hal dalam pengambilan kebijakan Pemerintah selama periode Kabinet Indonesia Bersatu II yang dianggap menjadi hal yang memicu belum tercapainya target pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pengendalian inflasi Indonesia antara lain pengambilan kebijakan Pemerintah terhadap subsidi bahan bakar minyak yang berdampak pada peningkatan defisit APBN, semakin besarnya defisit neraca perdagangan akibat ketidakseimbangan ekspor dan impor serta defisit neraca transaksi berjalan akibat ketidakseimbangan inflow dan outflow devisa negara. Makalah ini akan menguraikan hal-hal yang menjadi faktor pemicu perlambatan ekonomi Indonesia dan tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi serta pengendalian inflasi sesuai RPJMN 2010-2014