8 research outputs found

    Application of Restorative Justice in Health Crime

    Get PDF
    Health sectors covers wide range of criminal acts, including medical malpractice, circulation of illegal drug, pharmacy and prescription drug fraud, and hospital unprofessionalism. The Number of victims due to crimes in health sector is far more than what it appears to be. An example of crimes within the health sectors is medical malpractice. Malpractice is a bad practice. Restorative justice as new approach offers a solution to criminal cases that focus more on the recovery rather than vengeance. Therefore, the issue that need to be discuss is whether health crimes equate to medical malpractice and how should the application of restorative justice be applied to criminal acts in health sectors. One of the main reasons to implement restorative justice is because the victim as the party who is most harmed and suffers, is in fact generally being abandoned in criminal justice system. The care and protection given to the victim felt not yet adequate especially if the aim is to restore the victim’s suffering. This study shows that health crimes does not equate to medical malpractice because as the name suggested medical malpractice entail a profession. However, criminal acts can be committed by anyone. The application of restorative justice should be applied to cases in health sectors that involve negligence and not cases based on intent. The application of restorative justice can be beneficial to perpetrators, victims, and society. Keywords: restorative justice, malpractice, health crime

    PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN AKTIVITAS DAN SUMBER BELAJAR KREATIF UNTUK MENGATASI DEFISIT WAKTU DAN KUALITAS BELAJAR PTM TERBATAS PASCA PANDEMI DENGAN BLENDED LEARNING DI SMP KRISTEN 01 SURAKARTA

    Get PDF
    Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan manusia, termasuk dalam Pendidikan. Proses belajar yang harusnya bisa dilakukan di sekolah harus berpindah ke rumah dengan cara daring dengan dampingan orang tua. Perubahan cara belajar yang sangat tiba-tiba ini, membuat guru mengalami kesulitan dalam menyiapkan maupun melaksanakan pembelajaran. Hasil survie awal yang dilakukan kepada 519 responden dari unsur Kepala Sekolah, guru, dan siswa didapatkan bahwa 45,7% setuju dengan PTM Terbatas dan 54,3% berharap dengan PTM Terbatas dengan tambahan fasilitas lain yang dilakukan daring. Hasil survie ini menunjukkan bahwa PTM Terbatas yang saat sudah dilaksanakan belum memberikan fasilitas belajar yang cukup bagi siswa. Beberapa masalah yang muncul antara lain 1) Guru dan sekolah kesulitan menyiapkan pembelajaran untuk mengatasi defisit waktu; 2) Belum tersedia  fasilitas dan sumber belajar sebagai sumplemen belajar; 3) Belum ada fasilitas belajar dengan pola Blended learning berbasis tema untuk mengatasi kekurangan defisit waktu dan sumber belajar selama PTM Terbatas. Solusi yang diusulkan adalah penyediaan fasilitas dan sumber belajar Blended learning berbasis tema sebagai suplemen pendukung pelaksanaan PTM Terbatas dalam bentuk Ruang Belajar 3CM (Cool-Critical-Creative-Meaningful), dan pelatihan penggunaan, dan pengembangan aktivitas dan sumber belajar blended learning berbasis tema, serta pendampingan implementasinya dalam pembelajaran. Metode pelaksanaan kegiatan PkM: 1) FGD, Pengenalan Teknis Pelaksanaan Pengabdian dengan Mitra dan analisis Kebutuhan, 2) Pengenalan aplikasi Ruang Kreatif Guru dan Siswa serta Ruang Konsultasi Berbasis Web dan 3CM Learning kepada Kepala Sekolah, Guru, Orang Tua, dan siswa, 3), Pelatihan penggunaan aplikasi Ruang Belajar 3CM serta Ruang Konsultasi Berbasis Web dan 3CM Learning kepada Kepala Sekolah, Guru, Orang Tua, dan siswa untuk mengembangkan aktivitas belajar dan sumber belajar selama PTM Terbatas, 4) Pelatihan pengembangan aktivitas belajar dan sumber belajar selama PTM Terbatas, 5) Implementasi dan observasi aktivitas belajar dan sumber belajar Ruang Belajar 3CM, dan 6) Evaluasi dan tindak lanju

    JUNIOR TOURISM AGENT KADER WISATA MUDA DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA BARU DI DESA PAMOTAN KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK MEWUJUDKAN DESA WISATA YANG MANDIRI

    Get PDF
    Desa Pamotan merupakan wilayah yang berada di bawah administrasi Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Destinasi potensial wisata yang dapat diangkat di desa ini sangat unik dan beragam salah satunya wisata alam, budaya , dan situs bersejarah peninggalan zaman kolonial Belanda. Namun seluruh unsur potensial wisata di Desa Pamotan ini  terabaikan dan dipandang sebelah mata baik oleh pemerintah setempat, dinas pariwisata dan budaya, dan PT. KAI sebagai wadah dalam pengembangan aset potensial peninggalan Belanda. Oleh karena itu, perlu suatu upaya yang benar-benar nyata untuk mengangkat aset potensial wisata desa ini. Aset wisata potensial Desa Pamotan paling menarik yaitu Terowongan Wilhelmina yang sering disebut dengan Terowongan Sumber. Terowongan ini termasuk terpanjang se-Indonesia dengan total 1,1 km yang menghubungkan Banjar dan Cijulang namun ditutup pada 1984. Selain itu, Jembatan Panjang Cikacepit dengan panjang 290 meter layak pula untuk dibuka kembali sebagai destinasi wisata selain Air Terjun Alami yang dinamakan Air Terjun Sabot I dan II. Potensi wisata keempat yaitu Pelabuhan Penyeberangan Majingklak yang terletak di Dusun Majingklak yang merupakan akses penyeberangan ke pulau dan Pantai Putih Nusa Kambangan dan Kampung Laut Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Lokasi terakhir yaitu Palatar Agung yang terletak di Dusun Ciawitali dengan wisata andalan yang menjual panorama persawahan dan laut. Kelima aset potensial wisata ini sangat unik dan pantas diangkat menjadi wisata yang sesungguhnya. Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan, maka telah menginspirasi kami membuat program Kader Wisata Muda Desa Pamotan sebagai program kreativitas kami yang merekrut pemuda lokal berusia antara 13-18 tahun menjadi pelopor utama dalam pengangkatan potensi wisata desa. Pelatihan public speaking tiga bahasa yaitu Sunda, Indonesia, dan Inggris diberikan tim program sekaligus promo wisata lewat media sosial demi peningkatan aset potensi daerah. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu menarik minat wisatawan lokal dan mancanegara sehingga masyarakat, pemerintah Kabupaten Pangandaran, dan instansi pemerintah terkait lebih peduli akan situs peninggalan berupa cagar budaya yang mampu meningkatkan perekonomian daerah dan pencapaian Desa Wisata Pamotan yang mandiri

    Ferroresonance Signal Analysis with Wavelet Transform on 500 kV Transmission Lines Capacitive Voltage Transformers

    Get PDF
    This paper deals with ferroresonance detection on an transmission line utilizing wavelet transform. The ferroresonance involving linear capacitor and non-linear inductor was triggered by the disturbances of power system, such as lightning strike, switching operation and ground fault. The primary voltage of capacitive voltage divider (CVT) was observed as response of the triggered ferroresonance. The voltage signal was processed using wavelet daubechies (db5) until 9 levels. The cyclic cumulative energy for each condition was then calculated and compared. The result shows that the cyclic cumulative energy ratio and duration of period of cumulative energy deviation can be used as ferroresonance detection parameters

    Toward Detection of Small Objects Using Deep Learning Methods: A Review

    No full text
    The field of computer vision, particularly object detection, has undergone significant changes. Most cutting-edge object detectors can accurately detect medium and large objects. Small object detection remains challenging for the majority of object detectors due to low resolution, lack of feature information, small objects appearing in unexpected areas or overlapping with other objects, and small object dataset limitations. Several solutions have been developed to address this issue. This paper provides a brief description and analysis of contemporary general object detectors, such as Faster R-CNN, SSD, and YOLO. In addition, we investigate several techniques to improve object detection performance, particularly for small object detection, from three perspectives: network improvement (multiscale feature, contextual information), input data optimization (super-resolution, image tiling), and dataset enhancement (data augmentation, creating own dataset). Implementing these techniques has been shown to improve the accuracy of contemporary object detectors, particularly for small objects. © 2022 IEEE

    Application of Steam Jet Agglomerator to Improve the Properties of Instanised Cocoa Drink Powder Mixed with Maltodextrin, Coconut Sugar and Sucrose

    No full text
    Cold cocoa (chocolate) drink is highly in demand in tropical countries, especially in the cocoa-producing regions. Due to a relatively high fat content and a strong structure of cocoa powder particle, the solubility of cocoa powder in a relatively low temperature of water is low. A method that can create easily dissolved powder in relatively low temperature of water is highly desired by cocoa beverage producers. The objective of this study was to investigate the performance of a laboratory-scale steam jet agglomerator that was used to produce instanised cocoa drink powder with a higher solubility. In this study, two experimental variables, namely drying duration and stabiliser/sweetener addition, were used. Three drying durations, namely 4, 6 and 8 h, were applied. Cocoa powder (60) was mixed with maltodextrin (40). For other samples, cocoa powder (55) was mixed with a sweetener (45). Sucrose, coconut sugar and mixture of sucrose and coconut sugar was used as sweeteners. The results showed that the solubility of the cocoa powder mixed with coconut sugar was the highest. All samples exhibited good flowability and cohesiveness. The fineness modulus of the agglomerated samples was higher than that of the raw ingredients. The colour of the cocoa drink powders formulated with maltodextrin had propensity to be the brightest. In addition, samples with maltodextrin exhibited significantly low moisture content. The results presented that steam jet agglomerator has potential to improve the most important quality parameters of the cocoa drink powder. © 2022, The Author(s), under exclusive licence to Society for Sugar Research & Promotion

    Evaluation of Coffee Pulp Waste from Coffee Cultivation Areas in Indonesia as Iron Booster

    No full text
    The research aimed to reduce the amount of coffee pulp (CP) as a pollutant and turn it into Coffee Cherry Fluor (CCF) as a functional food. CCF is expected to serve a function as a non-heme iron source to treat anemia. Further, reusing CP should be able to boost the circulation of economy. Six CP samples from three Arabica coffee areas (highlands of Mount Batur, Mount Ijen, and Mount Arjuno) in Indonesia were compared to La Boite CCF, a commercial product made in Brazil. Variables observed were iron contents which is determined by Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer, vitamin C contents as enhancers by Iodimetric titration, total phenol contents as inhibitors by Folin-Ciocalteu method, tannin contents by spectrophotometry method, lignin contents by Van Soest method, total plant count by ISO 4833-1, and antioxidant capacity by IC 50 in the DPPH scavenging assay. Sample disparity significance was statistically determined by ANOVA, followed by Tukey test at 95 %. Sample resemblance with La Boite CCF was tested using Principal Coordinates Analysis (PCoA) and then presented in Heat Map. Conclusively, Mengani CCF and Mengani CP Estate samples are similar to La Boite CCF regarding vitamin C and inhibitor contents. It is suggested to reduce the temperature of the artificial drying device in Mengani. Further research should cover heavy metal contents, proximate analysis, and the detail of amino acid contents as research observed variables; expanding this research in vivo to study non-heme Fe's bioavailability should also be conducted

    A Chronicle of Indonesia’s Forest Management: A Long Step towards Environmental Sustainability and Community Welfare

    No full text
    Indonesia is the largest archipelagic country in the world, with 17,000 islands of varying sizes and elevations, from lowlands to very high mountains, stretching more than 5000 km eastward from Sabang in Aceh to Merauke in Papua. Although occupying only 1.3% of the world’s land area, Indonesia possesses the third-largest rainforest and the second-highest level of biodiversity, with very high species diversity and endemism. However, during the last two decades, Indonesia has been known as a country with a high level of deforestation, a producer of smoke from burning forests and land, and a producer of carbon emissions. The aim of this paper is to review the environmental history and the long process of Indonesian forest management towards achieving environmental sustainability and community welfare. To do this, we analyze the milestones of Indonesian forest management history, present and future challenges, and provide strategic recommendations toward a viable Sustainable Forest Management (SFM) system. Our review showed that the history of forestry management in Indonesia has evolved through a long process, especially related to contestation over the control of natural resources and supporting policies and regulations. During the process, many efforts have been applied to reduce the deforestation rate, such as a moratorium on permitting primary natural forest and peat land, land rehabilitation and soil conservation, environmental protection, and other significant regulations. Therefore, these efforts should be maintained and improved continuously in the future due to their significant positive impacts on a variety of forest areas toward the achievement of viable SFM. Finally, we conclude that the Indonesian government has struggled to formulate sustainable forest management policies that balance economic, ecological, and social needs, among others, through developing and implementing social forestry instruments, developing and implementing human resource capacity, increasing community literacy, strengthening forest governance by eliminating ambiguity and overlapping regulations, simplification of bureaucracy, revitalization of traditional wisdom, and fair law enforcement
    corecore